Impor Perikanan Tumbuh Lampaui Ekspor

Pertumbuhan ekspor perikanan pada 2017 hanya mencapai 8,7% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pertumbuhan impor pada periode yang sama ternyata mencapai 14,4%

  • Seorang pegawai merapikah produk ikan salmon impor di sebuah gerai Hypermarket di Jakarta. Validnews/Faisal.Rachman
    Seorang pegawai merapikah produk ikan salmon impor di sebuah gerai Hypermarket di Jakarta. Validnews/Faisal.Rachman

    JAKARTA - Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengingatkan angka impor perikanan ternyata tumbuh melebihi ekspor. Kondisi ini harus diperhatikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    "KKP harus memperhatikan dan menjaga pertumbuhan ekspor agar tumbuh secara signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan," kata Peneliti DFW Indonesia Nilmawati, Sabtu (13/1) seperti dikutip dari Antara.

    Menurutnya, pertumbuhan ekspor perikanan pada 2017 hanya mencapai 8,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan impor pada periode yang sama ternyata mencapai 14,4%.

    Nilmawati berpendapat, ekspor dan impor perikanan memang tidak saja ditentukan oleh intervensi KKP, tetapi dipengaruhi dinamika situasi perdagangan. Ia mencontohkan, melonjaknya impor ikan makarel untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pemindangan dan industri pengalengan ikan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, kondisi ekspor komoditas perikanan Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Apalagi di tengah situasi perekonomian global saat ini yang sedang menurun.

    "Ekspor, walaupun turun, tetapi dibandingkan negara lain jauh lebih baik," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (11/1).

    Susi juga mengingatkan, pada saat ini di kawasan perairan Indonesia jumlah stok ikan naik. Dengan begitu, tangkapan juga meningkat dan nilai tukar nelayan dan pembudidaya juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang nelayan terima saat ini juga meningkat dibanding sebelumnya.

    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menjelaskan, turunnya volume ekspor tidak berpengaruh kepada meningkatnya nilai ekspor per tahun.  Pasalnya, setiap tahun ada faktor meningkatnya harga ekspor serta produk perikanan yang memiliki nilai tambah. Ia pun melihat, rata-rata produk yang turun volume ekspornya adalah produk dengan harga yang relatif rendah.

    Perihal penurunan ekspor ikan ini sempat disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejatinya Jokowi, begitu Presiden kerap disebut, juga sempat meminta KKP untuk meningkatkan produksi industri perikanan. "Sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong untuk ekspor ikan, karena ekspornya kita turun," kata Presiden di Jakarta, Rabu (10/1).

    Baca Juga:
    Jepang Gantikan AS Serap Ekspor Ikan Bali
    Protes Larangan Cantrang, Aktivitas TPI Batang Lumpuh

    Menurut Presiden, dirinya mendukung seluruh upaya untuk meningkatkan produksi perikanan di Indonesia, baik tangkap maupun budi daya.

    Karantina Ikan
    Sementara itu, pelanggaran bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sepanjang 2017 tercatat 573 kasus dengan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan seperti benih lobster hingga ikan hias sebesar Rp408 miliar.

    "Jumlah tersebut meningkat 275% dibandingkan 2016 yang sebanyak 153 kasus," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/1).

    Rina memaparkan, dalam upaya penegakan hukum, BKIPM melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya Bareskrim Polri, Polair, Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Avsec (keamanan bandara), BIN, TNI, Kejaksaan, Kemenkumham, Komisi Yudisial dan Satgas 115.

    Selain itu, ujar dia, BKIPM sebagai otoritas penjamin mutu dan keamanan hasil perikanan menyatakan bahwa pada 2017, jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 1001 unit usaha perikanan, atau 4% lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 885 unit.

    Secara keseluruhan, lanjutnya, pelaku usaha pengguna jasa BKIPM tercatat sebanyak 29.419 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, realisasi kepatuhan pelaku usaha perkarantinaan ikan dan mutu terhadap peraturan perundang-udangan sebesar 87% dari target 76%.

    "Capaian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kelautan perikanan yang menggunakan jasa karantina termasuk pelaku usaha masuk dalam kategori kepatuhan tinggi," ujarnya.

    Pada 2017 BKIPM telah menyelenggarakan layanan pengawasan KUPM di 31 lokasi perbatasan, atau berarti sebanyak 76% dari 42 lokasi daerah perbatasan yang telah ditetapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Adapun untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari layanan pengkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan uji profesiensi pada 2017 mencapai Rp69,78 miliar atau meningkat 32% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

    "Peningkatan PNBP BKIPM ini didukung dengan peningkatan pengawasan ekspor, impor, dan antar-area terhadap komoditas ikan dan produk perikanan yang dilalulintaskan serta implementasi e-payment yang telah dilaksanakan di 47 UPT KIPM seluruh Indonesia," paparnya.

    Untuk program prioritas 2018 antara lain difokuskan pada pengawasan mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di sentra perikanan. Kemudian, operasional perkaratinaan ikan dan pengendalian mutu, penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, serta layanan dan pengawasan di wilayah perbatasan.

    Kepala BKIPM berharap pihaknya dapat meningkatkan kontribusi demi mendorong diterimanya produk kelautan dan perikanan Indonesia baik dalam skala nasional maupun internasional. (Faisal Rachman)