IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia di 2018 Tumbuh 5,3%

IMF melihat terdapat kebutuhan mendesak untuk menerapkan strategi penerimaan jangka penengah yang menitikberatkan reformasi kebijakan pajak dan administrasi pajak guna mendukung penguatan iklim berbisnis

  •  ilustrasi IMF. (imf.org)
    ilustrasi IMF. (imf.org)

    JAKARTA – Dalam proyeksi terbarunya, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,3% pada tahun 2018. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi mencapai sebesra 5,4% tahun depan.

    Menurut IMF, bertambahnya kontribusi ekspor dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sementara untuk tahun ini, pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan IMF akan berada di kisaran 5,1% hingga akhir tahun.

    "Perekonomian Indonesia terus berjalan dengan baik, didukung kebijakan makroekonomi yang hati-hati, peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas, dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing," tutur Pimpinan Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breur dalam keterangan tertulisnya yang dilansir Antara, Rabu (15/1).

    Proyeksi ini disampaikan Breur usai memimpin tim IMF untuk mengevaluasi perekonomian Indonesia. Kunjungan evaluasi dilakukan pada 1-14 November 2017. Dalam kunjungan tersebut, IMF berdiskusi dengan perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan sektor swasta.

    Pertumbuhan ekonomi pada nantinya juga akan meningkatkan permintaan domestik yang selaras dengan pertumbuhan kredit perbankan. Hanya saja, permintaan domestik ini akan masih dalam laju moderat hingga ekonomi akan tetap terjaga.

    Breur bilang, terjaganya ekonomi Indonesia juga ditandai dengan laju inflasi yang terjaga. Pada tahun ini, inflasi diperkirakan berada di angka 3,7% secara year on year. Inflasi pun diperkirakan akan kembali turun menjadi 3,6% pada tahun depan.

    Meskipun demikian, transaksi berjalan Indonesia diperkirakan masih tetap mengalami defisit sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perbaikan pun sulit dicapai pada 2018. IMF bahkan memproyeksikan defisitnya membengkak menjadi 1,9% dari PDB.

    Mesti diwaspadai pula akan adanya kecenderungan risiko ekonomi eskternal yang lebih besar akibat beberapa hal. Potensi pembalikkan arus modal asing, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di China, dan risiko kemanan dari stabiltas geopolitik kawasan harus mendapat perhatian ekstra jika tidak ingin pertumbuhan ekonomi terhambat.

    Terdapat juga risiko ekonomi domestik yang membayangi. Penyebabnya karena potensi kekurangan penerimaan pajak dan kecenderungan kenaikan suku bunga di pasar keuangan yang dipicu pengetatan likuiditas pasar keuangan global.

    "Pada sisi positifnya, pertumbuhan global dan harga komoditas bisa lebih kuat dari yang diperkirakan," ujar Breur.

    Masalah melesetnya realisasi penerimaan pajak dari target di negeri ini sebenarnya adalah masalah klasik.  Tercatat menurut LKPP 2015 dan 2016, penerimaan yang berhasil tersetor ke pemerintah hanya 85,6% dan 91,05% secara berturut-turut dari target.

    Pada 2015, penerimaan yang berhasil terealisasi sejumlah Rp1.508 triliun dari target Rp1.761,6 triliun. Lalu pada tahun lalu, realiasi penerimaan APBN sebesar Rp1.555,9 triliun dari target Rp1.786,2 triliun. Tahun ini sendiri, penerimaan yang telah terpegang oleh pemerintah sebesar Rp718,2 triliun di tengah tahun pertama dari total target Rp1750,3 triliun.

    Pakar perpajakan dari Danny Darussalam Tax Centre sempat mengungkapkan kepada Validnews, kerap tidak terpenuhinya target pajak akibat terbatasnya ruang fiskal yang bisa dikelola pemerintah.

    Alhasil, pajak kerap menjadi andalan, meskipun masih banyak subjek yang tidak terjamah. Dari sekitar 120 juta angkatan kerja di Indonesia, nyatanya yang rutin melaporkan SPT hanya di kisaran 30 juta orang.

    “Di 2008 itu terakhir kalinya kita bisa mencapai target pajak. Di tahun itu ada yang namanya commodity boom. Jadi, ada yang namanya harga-harga komoditas itu bagus semuanya,” paparnya.

    Kebijakan Fiskal
    Dari sisi pemenuhan kebutuhan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, IMF melihat, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan guna membiayai keberlanjutan pembenahan di sektor produksi, tenaga kerja, dan pasar keuangan.

    IMF melihat terdapat kebutuhan mendesak untuk menerapkan strategi penerimaan jangka penengah yang menitikberatkan reformasi kebijakan pajak dan administrasi pajak guna mendukung penguatan iklim berbisnis.

    Breur mengungkapkan, kebijakan fiskal dirancang secara tepat untuk membangun kembali penyangga fiskal dengan menargetkan penurunan defisit anggaran pada 2018. Anggaran tersebut juga mencakup kebijakan menyeimbangkan kembali anggaran dari subsidi yang tidak ditargetkan dan pengeluaran tidak produktif lainnya terhadap belanja sosial dan investasi.

    Untuk diketahui, realisasi defisit anggaran Indonesia di tahun lalu saja mencapai Rp308,34 triliun. Jauh lebih besar dari target di APBNP yang menetapkan defisit senilai Rp296,72 triliun.

    "Dengan ruang fiskal yang terbatas, prioritas reformasi segera dapat diberikan pada reformasi struktural dengan biaya fiskal yang rendah, seperti mereformasi sistem pasar produk guna mendorong investasi swasta," ucap Breur.

    Ia mengemukakan, pembenahan juga dapat dilakukan dengan merampingkan dan menyelaraskan peraturan rumit. Koordinasi pemerintah pusat dan antarpemerintah daerah juga perlu ditingkatkan.

    IMF kemudian menyimpulkan, kebijakan Indonesia dalam jangka pendek harus menyeimbangkan orientasi ekonomi untuk mendongkrak pertumbuhan. Pada saat yang sama, stabilitas perekonomian harus dijaga.

    Untuk kebijakan moneter, otoritas disarankan menjaga stabilitas harga sembari mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia (BI) saat ini dinilai IMF sudah tepat.

    Di sistem keuangan Indonesia, IMF menilai kebijakan tetap harus menjaga stabilitas. Sejauh ini, Breur mengimbuhkan, sistem perbankan Indonesia terjaga dengan baik dengan profitabilitas perbankan tinggi dan likuiditas yang cukup.

    Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) terjaga. Namun, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipandang perlu terus mengawasi pergerakan NPL, terutama untuk risiko kredit yang dirinci khusus dan kredit yang direstrukturisasi.


    Tren Positif
    Sekadar mengingatkan, berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (year on year) tumbuh 5,06%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 hingga trwiulan III mencapai 5,03%.

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 akan mencapai 5,1% atau di bawah target dalam APBN-P 2017 sebesar 5,2%. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tiga triwulan terakhir yang baru mencapai 5,03 %, berat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 %.

    "Kalau mau kejar di triwulan IV harus relatif tinggi di atas 5,5 %. Itu tampaknya agak berat meskipun ada harapan di investasi, ekspor dan konsumsi pemerintah. Mungkin tercapai 5,1 %," ujar Bambang.

    Bambang menuturkan pertumbuhan ekonomi tetap melanjutkan tren positif, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi, serta perbaikan konsumsi pemerintah. Namun konsumsi rumah tangga mengalami sedikit perlambatan.

    BPS mencatat ekonomi Indonesia menurut pengeluaran pada triwulan III-2017 tumbuh mencapai 5,06% secara tahunan (year on year/yoy) yang peningkatannya didorong oleh semua komponen. Seluruh komponen PDB pengeluaran tumbuh positif.

    Pertumbuhan yang tertinggi adalah ekspor yaitu 17,27%. Investasi yang ditunjukkan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 7,11%. Sedangkan konsumsi pemerintah paling rendah pertumbuhannya yaitu 3,46%.

    Bambang menuturkan, ekspor yang mampu tumbuh double digit mencapai 17,27% merupakan yang tertinggi sejak triwulan II 2011. Ekspor riil barang non migas tumbuh tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, yaitu 20,51%.

    "Kenaikan ekspor juga didorong oleh kenaikan ekspor jasa yang tumbuh 12,4%, salah satunya didorong oleh sektor pariwisata," ujar Bambang.

    Sementara itu, pertumbuhan investasi triwulan III 2017 mencapai 7,11% merupakan yang tertinggi sejak triwulan I 2013, yang didorong oleh pertumbuhan investasi mesin dan perlengkapan, serta peralatan lainnya,yang mencapai double digit yaitu masing-masing 15,18% dan 16,83%.

    Sebelumnya sejak 2016, pertumbuhan investasi mesin dan perlengkapan cenderung mengalami kontraksi. Menurut Bambang, peningkatan investasi pada mesin dan peralatan lainnya mengindikasikan adanya penguatan aktivitas produksi yang berkelanjutan ke depan.

    Sedangkan yang terkait dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah yang membaik, lanjut Bambang, didorong realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan III tahun 2017 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Namun merujuk data masa lalu, pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak cukup tinggi, mengingat base tahun 2016 yang rendah seharusnya bisa tumbuh di atas 5,0%.

    Pada Tahun 2018 nanti, pemerintah masih mantap menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,4%. Namun, secara umum, Bambang menilai pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN 2015-2019.

    "Yang on track 50%, yang masih perlu kerja keras 30 %, dan yang kemungkinan tidak tercapai di kisaran 11-12%, memang salah satunya pertumbuhan ekonomi,"serunya.

    Dalam RPJMN 2015-2019, pertumbuhan ekonomi memang ditargetkan mencapai 8% pada 2019. Target tersebut memang sudah tidak realistis lagi untuk dicapai. Untuk 2018 saja, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Bambang menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target RPJMN juga karena kondisi global yang berubah dibandingkan ketika RPJMN tersebut disusun."Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kondisi global, apalagi kita masih tergantung dengan booming komoditas," kata Bambang.

    Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global IMF sebesar 3,6% pada 2017 dan sebesar 3,7% pada 2018, memang memberikan kewaspadaan terhadap datangnya risiko. "Proyeksi ini memberikan arah pandangan dan menjadikan kita mempunyai sense terhadap risiko," kata Sri Mulyani. (Teodora Nirmala Fau, Faisal Rachman)