MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

HITAM PUTIH CATATAN DESENTRALISASI INDONESIA

Terhitung tanggal 1 Januari 2018 lalu, Indonesia telah genap tujuh belas tahun mengadaptasi sistem desentralisasi dalam urusan kenegaraan.

  • Warga memeriksa stok air bersih yang berasal dari air hujan di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (25/1). Masyarakat Kabupaten Asmat menggunakan air hujan sebagai air bersih untuk memenuhi kebutuhan MCK. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/18
    Warga memeriksa stok air bersih yang berasal dari air hujan di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (25/1). Masyarakat Kabupaten Asmat menggunakan air hujan sebagai air bersih untuk memenuhi kebutuhan MCK. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/18

    oleh: Natanael Waraney Gerald Massie*

    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang sudah di depan mata dapat dikatakan salah satu manifestasi besar negara Indonesia dalam hal desentralisasi. Ya, terhitung tanggal 1 Januari 2018 lalu, Indonesia telah genap tujuh belas tahun mengadaptasi sistem desentralisasi dalam urusan kenegaraan. Selain kebebasan politik, desentralisasi juga menyerahkan sebagian kewenangan fiskal, ekonomi, maupun pelayanan publik kepada pihak pemerintah daerah.

    Pengawasan publik pun menjadi salah satu aspek penting dalam realisasi reformasi politik dan ekonomi pemerintahan yang lebih baik pada level daerah. Dalam laporannya, World Bank (2017) menyatakan bahwa praktik desentralisasi di Indonesia, pada takaran tertentu, memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Menariknya, dalam hal kesenjangan dan pengawasan publik, ada beberapa hal yang dapat dijadikan catatan bagi perkembangan penerapan desentralisasi di Indonesia.

    Apa Kabar Desentralisasi?

    Sejak penerapannya, desentralisasi menyerahkan sebagian kewenangan fiskal, ekonomi, dan pelayanan publik kepada pihak pemerintah daerah. Grafik 1 dan 2 menunjukkan bahwa kini, 53% dari seluruh pengeluaran total pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih spesifik, pemerintah provinsi memegang 15% pengeluaran total, sedangkan kabupaten memakan 38% anggaran. Indikator tersebut menunjukkan gambaran desentralisasi yang sangat progresif, mengingat pemerintah daerah yang hanya menggunakan 16% anggaran total pada tahun 2000.

    Grafik 1 & 2. Persentase Pengeluaran Total Pemerintah Indonesia dalam Grafik Batang (kiri) dan Garis (kanan); Sumber: APBN, SIKD, dan SIKA, diolah oleh World Bank (2017)

    Dalam hal penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (sumber air bersih, sanitasi yang baik, partisipasi bersih sekolah menengah pertama, partisipasi bersih sekolah menengah atas, dan kelahiran yang dibantu oleh bidan profesional) , indikator-indikator terkait juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Grafik 3 menunjukkan perubahan dari setiap sektor pada tahun 1994, 2001, 2008, dan 2015. Sedangkan, Grafik 4 di bawah menunjukkan distribusi dari akses sebuah kabupaten pada seluruh kebutuhan dasar tersebut, dengan titik lebih tinggi menggambarkan jumlah kabupaten dengan akses tertentu yang lebih banyak pula proporsinya.

    Grafik 3 & 4. Persebaran Akses Masyarakat akan Kebutuhan Dasar per Sektor (kiri) dan secara Umum (kanan). Sumber: BPS dan Susenas, diolah oleh World Bank (2017)

    Kedua grafik menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Grafik 3, terlihat bahwa secara keseluruhan, akses terhadap kebutuhan dasar mengalami peningkatan seiring waktu, termasuk periode sejak dimulainya desentralisasi. Sedangkan, Grafik 4 juga menunjukkan kenaikan akses secara umum sejak desentralisasi. Terlihat bahwa rata-rata akses dari kabupaten-kabupaten di Indonesia mengalami kenaikan modus (puncak dari setiap grafik berwarna) dengan mencapai titik tertinggi pada kisaran 80% per tahun 2015. Hasil tersebut menggambarkan disparitas akses antarkabupaten akan kebutuhan dasar yang cenderung menurun, sebuah hasil yang menjanjikan.

    Grafik 5-10. Akses Kebutuhan Dasar Berdasarkan Persentil Tertentu Pendapatan Masyarakat; Sumber: Susenas, diolah oleh World Bank (2017)

    Gambaran yang lebih spesifik dapat dilihat dalam Grafik 5 hingga Grafik 10. Dengan melihat akses pada kebutuhan dasar pada setiap jenis pendapatan masyarakat, terlihat bahwa semua golongan mengalami peningkatan akses.

    Pekerjaan Rumah yang Besar

    Meskipun indikator-indikator di atas menunjukkan perkembangan yang baik dalam ekonomi, penerapan desentralisasi di daerah masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Terutama dalam hal pelayanan publik secara umum serta birokrasi, kinerja dari para perangkat daerah masih dapat ditingkatkan.

    Dilansir oleh Harian Stabilitas (14/01/2018), data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2013-2017 saja, telah ada kurang lebih 56 kepala daerah yang terjerat masalah korupsi. Perangkat daerah yang dimaksud antara lain gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati, serta wakil bupati. Oknum-oknum tersebut dinyatakan cukup rawan untuk melakukan politik dinasti. Selain itu, kasus-kasus seperti penyalahgunaan wewenang, penyelewengan anggaran, serta perizinan yang tidak lazim juga kerap ditemukan.

    Selain itu, perbaikan juga dapat dilakukan dalam level kebijakan. Meskipun di atas dipaparkan bahwa akses pada kebutuhan dasar masyarakat telah terbukti meningkat pada era desentralisasi, hasil dari kesehatan dan pendidikan yang dinikmati masyarakat sendiri tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siswa Indonesia di seluruh daerah dalam penilaian PISA (Program for International Student Assessment) menunjukkan peningkatan yang relatif kecil dari tahun 2001-2015. Selain itu, kematian ibu saat proses kelahiran di daerah terus menunjukkan peningkatan dari 228 kematian setiap 1000 kelahiran (2007) hingga 359 pada tahun 2012 (World Bank, 2017).

    Untuk mencapai perbaikan tersebut, salah satu faktor utama yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan tentu adalah pengawasan publik. Partisipasi publik yang kuat, baik dalam pemilihan kandidat serta pengawasan, dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada pemerintah, terutama dalam era informasi ini. Contoh partisipasi yang menjanjikan pada level daerah terlihat pada usaha Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang memerkenalkan Qlue, aplikasi pengaduan masyakarat yang diterima dengan respon yang cukup baik dan antusias.

    Dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2018 yang sudah di depan mata, agenda perbaikan dalam penerapan desentralisasi di setiap daerah tentu perlu menjadi perhatian. Mengingat banyaknya pekerjaan rumah dalam praktik desentralisasi sendiri, kepala daerah yang kelak akan terpilih mungkin mendapatkan pengawasan serta tekanan publik yang lebih tinggi dari sebelumnya.

    *Asisten Dosen di FEB UI

    Referensi

    Harian Stabilitas (2018). Janji Bohong Para Kandidat Pilkada 2018 Di Waspadai: 2016-2017, 56 Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi. Harian Stabilitas. [Online] Accessible in: www.harianstabilitas.com/2018/01/janji-bohong-para-kandidat-pilkada-2018.html

    World Bank (2017). Indonesia Economic Quarterly, December 2017. World Bank. [Online] Accessible in: http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-december-2017