Guru Kontrak Perbatasan Empat Bulan Tak Terima Honor

SMA Nusa Tabukan, Sangihe, Sulawesi Utara, yang terletak di perbatasan Indonesia-Filipina ini juga minim fasilitas belajar mengajar dan tak memiliki buku pedoman mengajar

  • Ilustrasi seorang guru mengajar di pedesaan. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
    Ilustrasi seorang guru mengajar di pedesaan. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

    SANGIHE — Seorang guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara bernama Bawele mengeluhkan kekurangan fasilitas mengajar di sekolahnya. Letak sekolah Bawele ini tepat berada di perbatasan Indonesia dengan Filipina.

    Ia meminta pemerintah daerah (pemda) ataupun pusat agar segera melengkapi fasilitas mengajar lebih baik lagi.

    "Kami mohon pemerintah dapat memberikan fasilitas belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Nusa Tabukan," kata Bawele di Nusa Tabukan, seperti dilansir Antara, Sabtu (21/4).

    Selama ini SMA Tabukan belum memiliki buku pedoman untuk mengajar, termasuk alat bantu lainnya. Jadi, tak jarang membingungkan para guru dalam mengajar.

    Sementara, tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu, kata dia, hanya ada satu orang yakni kepala sekolah. Bahkan, saat ini kondisi sang kepala sekolah tidak dalam keadaan sehat, ia dirawat di rumah Sakit Prof Kandou Manado.

    "Pegawai negeri sipil hanya kepala sekolah yang dibantu oleh tujuh orang tenaga honorer," ucap dia.

    Alhasil, sudah terdapat siswa pindah ke sekolah lain karena SMA Nusa Tabukan kurang memiliki fasilitas belajar mengajar. Mirisnya lagi, tujuh tenaga guru honorer belum menerima upah selama empat bulan belakangan ini.

    "Selama tahun 2018 ini kami guru honorer belum menerima upah selama empat bulan ini," kata dia.

    SMA Nusa Tabukan merupakan satu-satunya SMA di kepulauan Nusa Tabukan. Sudah sepatutnya pemerintah tak mengabaikan semua keperluan yang dibutuhkan demi proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sangihe Holman Pasaribu mengatakan, untuk SMA dan sekolah sederajat lainnya sudah merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Maka dari itu, pemerintah kabupaten tidak bisa memenuhi permintaan tersebut.

    "Pemerintah Kabupaten Sangihe tidak bisa memenuhi permintaan ibu guru N. Bawele karena SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi," kata Holman.

    Meski tak dapat melakukan eksekusi, ia memastikan informasi ini akan segera diteruskan kepada dinas pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. (Denisa Tristianty)