Gubernur Suryo, Pamongpraja Bermental Pejuang

  • Gubernur Suryo. Ist
    Gubernur Suryo. Ist

    JAKARTA- Suatu ketika di masa pendudukan Jepang, seorang perwira Jepang bersama ajudannya mendatangi Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang kala itu menjabat sebagai Bupati Magetan. Tanpa diketahui sebab-musababnya perwira itu menumpahkan amarahnya dalam Bahasa Jepang yang tidak dimengerti oleh si Bupati.

    Tak hanya murka dan mengumpat, perwira itu kemudian mencabut samurai dari sarungnya dan menghunuskannya ke arah Bupati Suryo. Suasana berubah semakin tegang, terlebih orang-orang yang menyaksikannya tahu bagaimana kejam dan bengisnya orang Jepang.

    ”Tanpa sebab-musabab dan tanpa memberi salam kau datang dan marah. Saya tidak bersalah dan saya tidak takut,” tukas Bupati Suryo tenang, seperti dikisahkan dari www.pahlawancenter.com.

    Tak ada ketakutan tersirat di wajahnya. Ketenangan dan keberanian Bupati Suryo justru membuat si perwira kikuk dan kembali menyarungkan samurainya. Selanjutnya orang Jepang itu angkat kaki meninggalkan kantor Bupati Magetan.

    Entah ada kaitannya atau tidak dengan pengalaman itu, tiga hari kemudian Bupati Suryo menerima surat pengangkatan dirinya sebagai Syucokan (residen) Bojonegoro dari Jepang. Sebuah jabatan prestisius. Tak banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan residen pada masa penjajahan Jepang.

    Tegas, berani dan lantang meyampaikan kebenaran adalah karakter maupun watak pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, tanggal 9 Juli 1896 ini. Karena wataknya itu pula sejarah perjalanan hidupnya bersinggungan erat dengan gerakan perjuangan kemerdekaan hingga akhirnya wafat mengenaskan dibunuh PKI (Partai Komunis Indonesia) pada pemberontakan Madiun 1948.

    Suryo adalah anak tertua dari seorang ayah, Raden Mas Wiryosumarto, seorang jaksa di Magetan dan ibundanya Raden Ayu Kustiah, keturunan Raden Ronggo Prawirodirdjo, ayah Alibasah Prawirodirdjo, panglima perang Diponegoro.

    Usai menamatkan pendidikan di Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren (OSVIA), sekolah calon pegawai pemerintah tahun 1918, Suryo bekerja sebagai calon pegawai negeri pada kantor Kontrolir di Ngawi, Jawa Timur. Karirnya menanjak setelah diangkat sebagai mantri velpolitie di Madiun. Di masa itu pula Suryo memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi di Sukabumi.

    Karirnya terus menanjak. Pasca menamatkan pendidikannya Suryo diangkat menjadi wedana atau camat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, salah satunya Wedana Pacitan. Suryo tak mudah puas dengan apa yang sudah diraihnya. Ia kemudian mengikuti pendidikan pada Bestuurschool (Sekolah calon bupati) di Jakarta dan pada tahun 1938 diangkat menjadi bupati di Magetan. Jabatan itu tetap dipegangnya sampai masa penjajahan Belanda berakhir, termasuk di zaman Jepang.

    Suryo adalah sosok pamongpraja yang perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Sewaktu menjadi wedana di Porong, Suryo merenovasi bendungan Kali Porong yang menelan biaya sangat besar. Itu silakukannya sebagai upaya menghindarkan penduduk dari bahaya banjir yang mengancam daerah itu setiap tahun.

    Hal yang sama dilakukannya pada saat menjadi Bupati Magetan. Ia membangun dan memperlebar jalan antara Magetan dan Sarangan diaspal sehingga mudah dilewati kendaraan bermotor. Tujuannya tak lain untuk mengihidpkan roda perekonomian rakyat.

    Gubernur Pejuang
    Kurang lebih seperempat abad lamanya ia mengamdikan diri sebagai pamongpraja hingga akhirnya Indonesia meraih kemerdekaanya melalui proklamasi pada 17 Agustus 1945. Seluruh pengabdiannya itu ia persembahkan bagi masyarakat Jawa Timur, tempat dimana ia ditugaskan. Pengalaman itu pula yang pada akhirnya membuat Presiden Soekarno menunjuk Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur yang berkedudukan di Jawa Timur.

    Jabatan gubernur pada masa pasca kemerdekaan bukanlah tugas yang mudah, bahkan boleh dibilang sangat berat. Pada masa itu negara dan pemerintahan baru saja dibentuk sehingga menjadi tantangan besar untuk memulainya. Apalagi intervensi kekuatan asing masih sangat terasa dan nyata. Terlebih Jepang diharuskan Sekutu untuk menjaga keadaan status quo, artinya tidak boleh mengubah keadaan politik di Indonesia.

    Jepang harus menyerahkan Indonesia kepada Sekutu dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa sebelum Perang Dunia II yakni Belanda. Hal itu yang menyebabkan Jepang tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan kantor serta jawatan-jawatan pemerintah kepada pemerintah RI.

    Agar kemerdekaan tak lepas ke tangan Belanda, pejuang-pejuang ibu pertiwi terpaksa merebut kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Para pejuang pun sekalian melucuti senjata Jepang, termasuk di Surabaya.

    Pada awal Oktober 1945 dapat dikatakan perebutan senjata dan jawatan-jawatan pemerintahan dari tangan Jepang di Surabaya selesai. Namun disaat yang bersamaan, Inggris yang mengatasnamakan Sekutu membonceng Belanda mendarat di Surabaya. Itu terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945 dimana Brigade 49 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby, berlabuh di Surabaya.

    Untuk memastikan kehadiraanya dua orang perwira Inggris diutus menemui Suryo. Mereka minta agar gubernur datang ke kapal untuk berunding. Namun Suryo menolak karena pada saat itu Suryo sedang memimpin rapat para residen seluruh Jawa Timur.

    “Kita tidak perlu selalu menuruti keinginan mereka. Kita tidak perlu takut kepada orang asing. Kita pasti menang menghadapi mereka, sebab merekalah yang lebih dahulu bersikap tidak sopan,” kata Suryo usai kedua perwira Inggris tanpa pamit meninggalkan ruangan kerja Suryo.

    “…Berulang-ulang telah kita katakan, bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini…Selamat berjuang ,“ demikian Suryo menegaskan sikapnya.

    Keyakinan Suryo benar adanya. Keangkuhan yang haus akan kekuasaan itu kemudian pada akhirnya memicu pertempuran rakyat Surabaya dengan pasukan Inggris yang menyebabkan tewasnya Jenderal Mallaby.

    Kematian Mallaby ini pula yang menyulut kemarahan pasukan Inggris sehingga terciptalah pertempuran terbesar sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945. Begitu hebatnya para pejuang kita melawan sekutu sehingga kelak hari itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan.

    Monumen Gubernur Suryo. Ist

    Dieksekusi PKI
    Kemerdekaan yang diraih melalui darah dan air mata ternyata tidak serta membuat Indonesia bersatu. Lepas dari tangan penjajah, negeri ini justru dilanda perang saudara akibat keserakahan atas kekuasaan. Pada tanggal 18 September 1948 PKI melancarkan pemberontakan di Madiun dan berhasil menguasai beberapa kota lainnya. Salah satu korban kekejaman PKI adalah adik kandungnya yang dibunuh oleh PKI.

    Pemberontakan itu tidak berlangsung lama karena pada 30 September Madiun direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah. Namun Keamanan belum sepenuhnya pulih. Sisa-sisa gerakan PKI masih melakukan kekacauan di beberapa wilayah.

    Dalam situasi seperti itu Suryo yang menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkedudukan di Yogyakarta, berangkat ke Madiun dengan tujuan menghadiri upacara peringatan 40 hari meninggalnya sang adik. Hari itu 10 November 1948.

    Banyak sahabat dan bahkan Wakil Presiden Mohammad Hatta memintanya agar mengurungkan niat tersebut, mengingat ancaman bahaya PKI masih sangat mengkhawatirkan, terlebih di Madiun yang menjadi masis PKI.

    Tak hanya itu, berbagai tanda-tanda kurang baik sebenarnya mengingatkan Suryo agar menunda keberangkatannya. Baru saja tiba di luar kota Yogya, ban mobilnya pecah. Sesudah itu mobil kehabisan bensin. Dua kali Suryo terpaksa kembali ke kota, untuk menambal ban dan untuk mengisi bensin.

    Karena wataknya yang tak pernah punya rasa takut menghadapi kelaliman Suryo meneruskan perjalanannya. Di desa Bogo, Kedunggalar, Ngawi, mobil Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang di pimpin oleh Maladi Yusuf. Pada saat itu pula dari arah Madiun datang mobil yang ditumpangi oleh Komisaris Besar (Kolonel) Polisi. M. Duryat dan Komisaris (Mayor) Polisi Suroko dalam perjalanan ke Yogyakarta.

    Kedua mobil itu disuruh berhenti oleh gerombolan PKI. Suryo, Duryat dan Suroko disuruh turun dari mobil dan mereka dibawa ke hutan Sonde. Di tempat inilah Suryo dan dua orang lainnya dieksekusi oleh PKI. Ia menyusul sang adik yang juga gugur dibunuh PKI.

    Empat hari kemudian jenazahnya ditemukan penduduk di Kali Kakah, Dukuh Ngandu, Desa Bangunrejo, Kedunggalar, Ngawi, lalu dibawa ke Madiun dan dimakamkan di Sawahan, desa Kepalrejo, Magetan.

    Di tempat Gubernur Suryo, Kombes Pol M Doerjat dan Kompol Soeroko dieksekusi oleh gerombolan PKI tersebut kini berdiri Monumen Suryo. Monumen tersebut diresmikan pada 28 Oktober 1975 oleh Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Witarmin.

    Pemerintah RI menghargai jasa-jasa dan perjuangan R.M.T.A. Suryo, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.294 Tahun 1964 tanggal 17 November 1964 Gubernur Suryo dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.(Rafael Sebayang)