Gelar Pahlawan Tergantung Kemauan Politik Pemerintah

Meski Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional tapi sulit mencari tokoh-tokoh yang memiliki perilaku pahlawan dan keteladanan.

  • Ilustrasi pemberian gelar pahlawan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17.
    Ilustrasi pemberian gelar pahlawan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17.

    JAKARTA – Seorang pahlawan sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai terbaik dan kesehatian sebagai orang Indonesia. Tapi Sejarawan dari Universitas Indonesia, JJ Rizal, menilai pemberian gelar pahlawan nasional di Indonesia tergantung pada kemauan politik pemerintah.

    "Pemberian gelar pehlawan nasional pada seorang tokoh di Indonesia pendekatannya berbeda-beda, tergantung pada kemauan politik pemerintah yang berkuasa," kata JJ Rizal pada diskusi "Pahlawan Zaman Now" di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara, Senin (13/11).

    Proses institusionalisasi nilai-nilai pahlawan, kata dia, dibukukan oleh Soekarno dan Hatta pada 1949, yang merujuk pada perlawanan Bung Tomo dan kawan-kawan melawan tentara NICA di Kota Surabaya, pada 1949.

    "Sejak saat itu ditetapkan, tanggal 10 November sebagai hari pahlawan," katanya.

    Menurut dia, dari album kepahlawanan ini, sudah mencerminkan beberapa aliran politik, seperti nasionalisme, marxisme, dan Islamisme.

    Album kepahlawanan tersebut, kemudian diperkenalkan ke sekolah-sekolah yang memperkenalkan pahlawan nasional.

    Ada 33 nama pejuang yang masuk sebagai pahlawan nasional, tapi ada beberapa nama lainnya yang tidak masuk dalam kelompok pahlawan nasional.

    "Nama-nama pahlawan nasional itu, saat ini dapat dilihat sebagai nama-nama jalan," katanya.

    JJ Rizal menjelaskan, setelah era orde lama berganti menjadi orde baru, definisi pahlawan bergeser menjadi tokoh perjuangan fisik, sehingga tokoh-tokohnya banyak dari militer.

    Pada era ini, kata dia, terjadi banjir besar album pahlawan, hingga muncul kategori baru yakni pahlawan perang kemerdekaan.

    Bahkan, tokoh-tokoh yang banyak melakukan diplomasi kemerdekaan, hingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kata dia, Soekarno dan Hatta, tidak ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    "Karena itu, dapat dikatakan, pemberian gelar pahlawan nasional tergantung pada kemauan dan kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa," katanya.

    Menurut Rizal, Soekarno ditetapkan menjadi pahlawan nasional, baru pada tahun 2008, pada era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Indonesia saat ini memiliki 173 pahlawan nasional dan jumlah itu katanya adalah yang terbanyak dari negara-negara lain di dunia.

    Hanya saja, dia berkata meski Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional tapi sulit mencari tokoh-tokoh yang memiliki perilaku pahlawan dan keteladanan.

    "Aspek yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional, tapi sulit mencari pemimpin yang berperilaku pahlawan dan memberi keteladanan," kata JJ Rizal.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Bambang Sadono mengatakan, pahlawan saat ini adalah tokoh-tokoh yang sepatutnya menjadi teladan masyarakat. Misalnya berperilaku sosial, mengutamakan kepentingan umum, jujur, tidak korupsi dan komitmen terhadap NKRI.

    Bangsa Indonesia, kata dia, membutuhkan tokoh berperilaku pahlawan yang memberikan teladan, yakni bersikap jujur dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan diri sendiri dan kelompok.

    "Namun saat ini, sangat sulit menemukan tokoh dan pimpinan berperilaku pahlawan, karena kejujuran dan jiwa sosial makin sulit dicari," katanya.

    Menurut dia, saat terjadi pergeseran nilai-nilai moral dari berjiwa sosial menjadi berperilaku mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kelompok.

    Pergeseran nilai-nilai moral tersebut, kata dia, saat ini beberapa kepala daerah juga menjadi tersangkut persoalan hukum. (Nofanolo Zagoto)