FUNDAMENTALISME, PERKEMBANGAN TI DALAM NEGARA PASCA KOLONIAL

Revolusi teknologi informasi yang berkembang pesat dan cepat pada awal abad 21, disadari atau tidak telah menciptakan ruang terbuka bagi berkembangnya fundamentalisme.

  • Polisi berjaga saat pemindahan jenazah terduga pelaku teror dari ruang pendingin ke ambulans di RS Bhayangkara, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/5). Sebanyak tiga jenazah terduga teroris pada ledakan bom di rusunawa Wonocolo Sidoarjo tersebut dipindahkan dan rencananya akan dimakamkan di sebuah pemakaman di Sidoarjo. ANTARA FOTO/Zabur
    Polisi berjaga saat pemindahan jenazah terduga pelaku teror dari ruang pendingin ke ambulans di RS Bhayangkara, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/5). Sebanyak tiga jenazah terduga teroris pada ledakan bom di rusunawa Wonocolo Sidoarjo tersebut dipindahkan dan rencananya akan dimakamkan di sebuah pemakaman di Sidoarjo. ANTARA FOTO/Zabur

    Oleh: Dr. Nugroho Pratomo*

    Menyusul diumumkannya sejumlah perguruan tinggi yang terpapar radikalisme, sejumlah perguruan tinggi tersebut juga telah mengambil tindakan. Berbagai tindakan tersebut pada dasarnya sebagai reaksi atas pengumuman yang dikeluarkan oleh BNPT. Kemenristekdikti juga mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pendataan atas berbagai akun media sosial yang dimiliki oleh mahasiswa.

    Mencermati perkembangan situasi dan kondisi tersebut, adalah menarik untuk kemudian melihat kembali bagaimana isu-isu radikalisme. Radikalisme yang berakar pada masalah fundamentalisme terjadi di dunia yang tengah mengalami revolusi teknologi dan informasi ini. Hal ini juga menarik jika kemudian menganalisisnya dalam kerangka studi pasca kolonial.

     

    Baca juga: 

     

    Fundamentalisme
    Pada dasarnya, salah satu persoalan yang kini tengah dihadapi oleh berbagai negara di dunia saat ini adalah fundamentalisme. Fundamentalisme oleh Bruce disebut sebagai respon rasional atas kepercayaan (agama) tradisional yang ada di masyarakat terhadap perubahan sosial, politik dan ekonomi, yang menunjukkan peran dan hambatan agama di masyarakat (Bruce, 2000).

    Definisi lain atas fundamentalisme disampaikan oleh Manuel Castells. Menurutnya, fundamentalisme adalah “konstruksi identitas kolektif di bawah identifikasi perilaku individu dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan norma-norma yang dialihturunkan dari hukum Ilahi, dan ditafsirkan oleh otoritas tertentu yang menjadi perantara antara Allah dan kemanusiaan. Lebih lanjut Manuel Castells menyampaikan bahwa, kaum fundamentalis melakukan rekonstruksi atas berbagai identitas keagamaan yang mereka “perjuangkan”. Rekonstruksi tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme, sosialisme maupun nasionalisme. Dalam pandangan kaum fundamentalis, keberadaan berbagai ideologi tersebut adalah salah satu bentuk kegagalan dari tatanan pasca kolonial (Putranto, 2004).  

    Kelompok fundamentalis tersebut juga memiliki beberapa ciri. Ciri utama dari kelompok mereka adalah reaktif dan reaksioner. Pada saat yang bersamaan mereka juga sangat selektif. Selektif yang dimaksudkan adalah mereka mengadopsi keseluruhan bentuk-bentuk masa lalu yang mereka miliki, lalu dengan energi (kekuatan) yang mereka miliki, mereka membawa bentuk-bentuk masa lalu tersebut ke masa depan dengan tujuan memperkuat rasa dan perasaan atas identitas mereka (Putranto, 2004).

    Melalui berbagai definisi inilah sebenarnya kita dapat memahami mengapa berbagai organisasi semacam HTI, ISIS di tingkat global atau organisasi-organisasi fundamentalis sejenisnya, menjadi sangat penting untuk dilarang. Alasan utama atas pelarangan organisasi-organisasi tersebut, tidak semata didasarkan pada sentimen nasionalisme atau keamanan semata. Lebih dari itu, penjualan mimpi seperti pendirian negara khilafah yang didasarkan atas sejarah kejayaan Islam di masa lalu, sesungguhnya merupakan bentuk reaksi atas kondisi sosial ekonomi dan politik yang tengah berlaku saat ini. Hal tersebut kemudian mereka benturkan dengan mimpi bahwa dengan mendirikan “negara Islam” berdasarkan pada khilafah akan mampu mengembalikan kejayaan Islam dan pada saat yang bersamaan akan menciptakan tatanan sosial, ekonomi dan politik yang lebih baik.

    Fundamentalisme yang didasarkan pada agama tertentu inilah yang melahirkan apa yang saat ini kemudian disebut sebagai aksi radikalisme. Radikalisme yang berasal dari kata radikal yaitu ekstrim dan menyeluruh, kemudian berkembang menjadi paham (isme). Kemunculannya sebagai sebuah paham inilah yang kemudian diturunkan dalam berbagai kegiatan aksi perombakan tatanan. Pada kenyataannya, aksi-aksi ini seringkali berlangsung dalam bentuk yang justru mengarah pada hal-hal yang negatif, terutama jika dilihat dalam kerangka politik negara. Karena berbagai aksi yang dilakukan oleh mereka pada akhirnya justru dinilai sebagai tindakan-tindakan yang merugikan publik, atau yang sering disebut dengan aksi terorisme.  

    Studi Pascakolonial
    Sedangkan studi-studi pascakolonial (post-colonial studies) dibangun dari pertemuan dan pertempuran dari berbagai disiplin ilmu dan teori. Sebagai konsekuensinya, terdapat kesepakatan kecil yang tepat tentang isi, cakupan dan keterkaitan studi-studi pascakolonial (Gandhi, 1998).  Jadi, bentuk pascakolonial juga menjadi penanda sementara yang menentukan dalam melihat proses dekolonisasi. Pada sisi yang lain, studi-studi pasca kolonial juga memunculkan pertanyaan besar terkait dampak dari kronologi pemisahan pada saat kolonialisme terjadi dengan masa-masa berakhirnya kolonialisme.  

    Karenanya, studi pasca kolonial pada dasarnya merupakan studi-studi yang digunakan dalam melihat berbagai perubahan tatanan sosial, ekonomi dan politik serta budaya yang terjadi di negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme. Kemerdekaan yang diperoleh oleh negara-negara tersebut dalam kenyataannya, telah menciptakan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang baru di masyarakat. Harus diakui bahwa perubahan tatanan tersebut tidak seluruhnya bersifat positif. Beberapa negara bahkan pada akhirnya harus menerima kenyataan menjadi negara gagal (state failure).

    Berangkat dari pemahaman mengenai fundamentalis dan pasca kolonial sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka kemudian kita dapat melihat keterkaitan keduanya. Berangkat dari teori yang disampaikan Castells, bagi kaum fundamentalis, kemunculan nasionalisme maupun berbagai ideologi lain yang berkembang di dalam negara-negara pasca kolonial adalah sebuah bentuk kegagalan perubahan tatanan sosial, politik dan ekonomi global pasca kolonial. Kegagalan tersebut bagi kaum fundamentalis hanya dapat diperbaiki dengan melakukan revolusi dengan menawarkan berbagai “solusi” yang mereka bawa dari masa lalu. Instrumen revolusi yang mereka gunakan juga bermacam-macam. Termasuk salah satunya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.   

    Petugas kepolisian melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/6). Penggeledahan tersebut dilakukan seusai penangkapan terduga teroris berinisial BW oleh Densus 88 Antiteror yang diduga merupakan terlibat jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    Penggunaan Instrumen TI
    Revolusi teknologi informasi yang berkembang pesat dan cepat pada awal abad 21, disadari atau tidak telah menciptakan ruang terbuka bagi berkembangnya fundamentalisme. Berkembangnya TI, juga telah membentuk apa yang disebut dengan masyarakat jaringan (network society). Masyarakat jaringan secara umum tidak lagi memiliki batasan untuk dapat berkomunikasi. Termasuk dalam komunikasi di bidang sosial, politik, ekonomi bahkan budaya.

    Ketiadaan batasan inilah yang kemudian dimanfaatkan para fundamentalis untuk dapat menyebarkan pemahaman yang selama ini mereka anut. Para fundamentalis kemudian berusaha meyakinkan melalui masyarakat jaringan bahwa ideologi yang berlaku saat ini di negara-negara pasca kolonial adalah sebuah bentuk kegagalan yang harus diselesaikan. Karenanya, tidak mengherankan apabila gerakan fundamentalis lebih banyak ditujukan pada negara-negara pascakolonial (berkembang). Kalaupun gerakan fundamentalisme ada di negara-negara maju, hal tersebut relatif lebih sudah diredam oleh sistem yang berlaku di negara-negara tersebut.

    Kegamangan sosial yang masih banyak terjadi pada satu sisi dan penetrasi teknologi informasi pada sisi yang lain di negara-negara pasca kolonial, akhirnya menjadi pintu masuk fundamentalisme. Hal ini kemudian masih diperparah dengan sistem hukum yang masih belum dapat diterapkan secara baik. Karenanya, dalam jangka pendek, berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan di Indonesia yang juga termasuk sebagai negara pascakolonial saat ini sebagaimana disampaikan dalam kedua pemberitaan tersebut, menjadi mekanisme yang cukup efektif dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Namun dalam jangka panjang, penanganan fundamentalisme tidak cukup dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Penelusuran atas akar persoalan munculnya fundamentalis sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Indonesia merupakan pekerjaan rumah besar dalam mempertahankan kontrak sosial yang telah disepakati bersama sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

    *) Direktur Riset Visi Teliti Saksama

    Referensi:

    Bruce, S. (2000). Fundamentalism. Oxford: Polity Press.

    Gandhi, L. (1998). Postcolonial Theory. Crows Nest, NSW, Australia: Allen Unwin.

    Putranto, H. (2004). Wacana Pasca kolonial dal Masyarakat Jaringan. In M. Sutrisno, & H. Putranto (Eds.), Hermeneutika Pascakolonial (p. 87). Jakarta, DKI: Kanisius.