GELIAT EKONOMI BERTAJUK RAKYAT

Formulasi Parsial Entaskan Si Miskin

Kebijakan setiap rezim pemerintahan berubah, tapi kemiskinan tak juga terentaskan

  • Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera saat Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Kementerian Sosial berencana untuk menambah nominal bantuan sebagian penerima PKH pada tahun 2019 dan menambah jumlah penerima PKH dari 10 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa se-Indonesia sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
    Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera saat Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Kementerian Sosial berencana untuk menambah nominal bantuan sebagian penerima PKH pada tahun 2019 dan menambah jumlah penerima PKH dari 10 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa se-Indonesia sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    JAKARTA — Kemiskinan menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Tercatat hingga September 2017, persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada di angka 10,12%, hanya turun sekitar 200 ribu orang dibanding tahun sebelumnya, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Kondisi ini terjadi meski dana perlindungan sosial Indonesia pada tahun 2017 mencapai Rp157,8 triliun. Dana ini bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar 483,71% dari awalnya sejumlah Rp20,87 triliun di tahun 2015 menjadi Rp121,82 triliun di tahun 2016. Di periode tersebut hanya mengalami penurunan kemiskinan sebesar 1% saja.

    Pemerintah dari masa ke masa sebetulnya terus berupaya memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Proteksi ini telah diupayakan bahkan sejak masa Indonesia baru merdeka.

    Eksploitasi dari bangsa kolonial hingga pendudukan Jepang memang membuat rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, di tahun 1939 tercatat, hanya 3,5% penduduk Indonesia yang menerima pendidikan.

    Namun, kemerdekaan dari penjajahan nyatanya tidak membuat rakyat Indonesia dapat segera hidup secara berdikari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah di masa kemerdekaannya dengan tingkat pertumbuhan per-kapita yang anjlok hingga -2,42%. Sedangkan tingkat pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin mencapai -2,57%.

    Kondisi ini merupakan dampak dari memburuknya kondisi global pasca-masa Malaise (Great Deperession), perang pasifik, hingga perang kemerdekaan yang berlangsung dari periode tahun 1925 hingga tahun 1950.    

    Pasca kemerdekaan, kebijakan yang lemah dan pilihan untuk lebih berorientasi ke dalam pada akhirnya berdampak pada terus meningkatnya angka kemiskinan hingga setelah tahun 1960. Pemberlakuan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin oleh Soekarno tahun 1959, juga makin memperburuk kondisi yang ada.

    Akibat diabaikannya sektor pertanian, pendapatan negara pun akhirnya menurun secara drastis hingga terjadi hiper-inflasi pada tahun 1965—1966. Hingga di tahun 1966, sekitar 70% penduduk berada dalam kondisi miskin absolut dan terjadi kelaparan di mana-mana.

    Pada masa itu Pemerintah Orde Lama sebetulnya menelurkan Program Benteng. Sayang upaya nasionalisasi perusahaan milik asing melalui Program Benteng itu nyatanya justru menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

    Program Benteng sebenarnya digelontorkan untuk membenahi struktur ekonomi Indonesia yang banyak didominasi oleh pengusaha asing (China dan India). Caranya dengan memberikan kemudahan pemberian izin impor dan kemudahan kredit bagi kaum pribumi. Harapannya program ini dapat menciptakan golongan wiraswastawan nasional sejati yang tangguh dan mandiri.

    Pada perkembangannya, Program Benteng nyatanya menciptakan fenomena ‘Baba-Ali’, bukan Ali Baba seperti yang dikehendaki Soekarno. Lemahnya administrasi birokrasi pemerintah membuat ‘impoter aktentas’ menjamur saat itu. Mereka adalah orang pribumi yang tidak memanfaatkan program itu untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman dalam tata niaga impor, namun malah menjual izin impor yang mereka kepada importer China.

    Alhasil, sasaran program ini untuk memberikan 70% modal kepada kaum pribumi tidak dapat tercapai. Alhasil, pedagang China (Baba) semakin menguasai modal, sedangkan pedagang pribumi (Ali) semakin tersingkir perannya dalam perekonomian.

    Timpang di Desa
    Barulah selama tiga dekade lamanya Indonesia bisa mengalami perkembangan ekonomi yang bisa dikatakan cukup signifikan di bawah pemerintahan Orde Baru. Ketika itu, tingkat kemiskinan di Indonesia secara luas dan berkelanjutan terus mengalami penurunan sejak tahun 1970 dengan sistem ekonomi liberal yang diterapkan Soeharto.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu tumbuh sebesar 7,4 % tiap tahunnya. Hingga puncaknya tahun 1977, pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$906 atau empat kali lipat dari awal tahun terbukanya pasar Indonesia terhadap pasar internasional tahun 1968.

    Langsung di bawah arahan Presiden Soeharto, pemerintah saat itu mengimplementasikan strategi ekonomi yang memadukan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan investasi dan kebijakan yang menjamin adanya pertumbuhan hingga menjangkau penduduk miskin. Bimbingan Massal (Bimas) menjadi salah satu program andalan Pemerintah Orde Baru saat itu dalam rangka memperbaiki sektor pertanian.

    Bimas adalah program perluasan lahan dan kredit usaha tani yang disubsidi pemerintah pada era 1970-an dan 1980-an untuk mendukung revolusi hijau. Program ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 1968 melejit hingga 12%. Sedangkan angka kemiskinan menurut drastis menjadi 60% dalam waktu tujuh tahun di tengah kondisi perekonomian yang relatif stabil.

    Meski mengalami penguatan ekonomi yang didorong oleh ekspor dan petumbuhan padat karya, namun ternyata ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih terjadi di wilayah pedesaan. Menguatnya nilai tukar rupiah antara tahun 1976 dan tahun 1978, membuat nilai keuntungan produksi barang perdagangan di bidang pertanian menurun. Akibatnya terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata dalam masyarakat perkotaan dan pedesaan.  

    Menyadari kelemahan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dijalankannya, pemerintah dalam Pelita VI (1994—1999) kemudian mencanangkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).

    Program IDT maupun Takesra/Kukesra dilaksanakan melalui pendekatan kelompok yang menyasar antara 15—30 kepala keluarga dengan pemberian modal bergulir. Yang pertama (IDT) sebagai hibah dan yang kedua sebagai pinjaman/kredit mikro. 

    Berdasarkan atas Inpres Nomor 5 Tahun 1993 dan Inpres Nomor 3 Tahun 1996, program-program tersebut dibiayai dari anggaran APBN, tapi ditambah pula bantuan “konglomerat”.

    Ironisnya, program-program yang seharusnya dilaksanakan dengan pendampingan dari pemerintah ini hanya bertahan dalam waktu beberapa bulan saja. Selain itu banyak juga keluhan pada program ini, seperti macetnya penyaluran dana serta ada pula uang yang hilang sebelum sampai ke kelompok masyarakat.

    Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat umumnya dilaksanakan dalam bentuk subsidi dan penguatan pelayanan publik, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta layanan sosial lainnya. Di samping itu, jaminan sosial awalnya hanya tersedia bagi kalangan terbatas, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, dan pekerja swasta formal saja.

    Barulah, pasca-krisis ekonomi tahun 1997—1998, program pemerintah lebih difokuskan untuk menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi masyarakat. Krisis keuangan yang melanda Indonesia sebagai efek berantai dari krisis mata uang Thailand, Bath, berdampak pada penurunan pendapatan riil, merajalelanya bahaya kelaparan, peningkatan jumlah pengangguran, hingga ancaman putus sekolah bagi banyak pelajar Indonesia.

    Jaring Pengaman Sosial
    Lemahnya struktur keuangan Indonesia disertai skandal korupsi di tahun 1998 membuat Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,1%. Akibatnya, 25% penduduk Indonesia kembali masuk ke jurang kemiskinan.

    Kondisi ini diperparah dengan terjadinya depresiasi rupiah pada bulan Juli 1997 dari posisi sedikit di bawah Rp2.400 per 1 dolar AS sebelum krisis, menjadi Rp18.000 per 1 dolar pada bulan Januari 1998.

    Bagi masyarakat, kondisi tersebut berarti hancurnya pasar pertanian maupun non-pertanian serta merosotnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya harga berbagai kebutuhan sehari-hari.  

    Di pertengahan tahun 1998, ketidakpuasan masyarakat mendorong terjadinya gebrakan desentralisasi terbesar di dunia. Ketimpangan kekuasaan antara Jakarta dengan ribuan pulau di luar pulau Jawa memunculkan sentimen separatisme yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan nasional.

    Untuk meredam ketegangan yang semakin meningkat, pemerintah pun harus mendesentralisasi kekuasaan hingga ke tingkat kabupaten, dan memberdayakan 292 kabupaten di tahun 1999. Dalam perkembangannya jumlah kabupaten bahkan bertambah menjadi 336 kabupaten pada tahun 2001 dan 434 kabupaten pada tahun 2004.

    Kebijakan desentralisasi nyatanya bukan tanpa konsekuensi. Desentralisasi menawarkan tantangan baru bagi pemerintah nasional maupun daerah. Seperti yang diatur dalam UU Otonomi Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tahun 2001, yang kemudian diamandemen pada 2004.

    Desentralisasi memberikan mandat pada pemerintah daerah untuk menangani masalah-masalah daerah dan merancang strategi pembangunan yang paling baik untuk kebutuhan daerahnya sendiri.

    Hal ini sayangnya justru menimbulkan ketidakjelasan kebijakan di lapangan. Pasalnya, masih banyak kabupaten yang kurang memiliki kapasitas dan pendapatan untuk menjalankan tanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

    Oleh sebab itu, sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menanggulangi dampak sosial dari krisis maka pemerintahan Habibie mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin maupun mereka yang terkena dampak krisis.

    Intervensi melalui program JPS ini terjadi di berbagai bidang mulai dari pangan, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kesehatan.

    Di bidang pangan JPS melalui Operasi Pasar Khusus (OPK) berusaha mengendalikan harga pangan sehingga masih dapat terjangkau oleh masyarakat. Program Padat Karya dalam JPS juga mendorong pengembangan usaha yang lebih berorientasi pada penggunaan sumber daya manusia dibandingkan sumber daya modal atau mesin. Jadi, diharapkan dapat banyak menyerap bayak tenaga kerja.

    Pemerintah juga tetap berupaya menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangka dengan kualitas yang baik melalui JPS Bidang Kesehatan. Sedangkan di bidang pendidikan, JPS banyak menyediakan bantuan dana berupa beasiswa sehingga dalam kondisi krisis tersebut diharapkan tidak ada siswa yang harus putus sekolah karena kesulitan biaya.

    Ilustrasi PMKS. Validnews/Agung Natanael

    Reformasi Bantuan Sosial
    Dengan berakhirnya krisis ekonomi 1997—1998, program jaminan dan bantuan sosial tetap dipertahankan di Indonesia. Dalam perkembangannya, banyak komponen-komponen dari program JPS yang dipertahankan maupun dimodifikasi dalam perlindungan sosial yang terdiri dari program bantuan sosial maupun program jaminan sosial.

    Beberapa program tersebut di antaranya program keluarga harapan (PKH), beras subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (raskin), bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

    Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat yang menargetkan pada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Melalui program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan sumberdaya manusia.

    Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari progam Operasi Pasar Khusus yang dilakukan di masa krisis ekonomi tahun 1997—1998, pemerintah memberlakukan program Raskin yang berupa subsidi bahan pangan pokok, yakni beras. Sama halnya dengan program PKH, hanya masyarakat dengan kriteria tertentu saja yang bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah dari harga pasar melalui program ini.

    Sedangkan di sektor pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap miskin akan kebutuhan pembiayaan pendidikan anaknya.

    Di samping program BOS yang bersifat sebagai beasiswa, pemerintah juga menyediakan bantuan langsung melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan bantuan-bantuan pendidikan tersebut diharapkan kedepannya tidak ada lagi halangan-halangan bagi siswa miskin untuk melanjutkan pendidikannya.

    Melalui program-program tersebut, angka kemiskinan Indonesia yang mencapai puncaknya tahun 1999 sebesar 23,4%, berhasil diturunkan menjadi 18,2% pada tahun 2002. Upaya mengembalikan stabilitas ekonomi makro dengan melakukan pengendalian nilai tukar mata uang dan menurunkan harga relatif beras di masyarakat dinilai menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia saat itu. Bahkan di tahun 2004 tingkat kemiskinan menurun menjadi 16,7% atau setara dengan 7,6 juta jiwa yang berhasil keluar dari kemiskinan saat itu.

    Meski demikian, gejolak ekonomi tahun 2005—2006 kembali mendorong tingkat kemiskinan Indonesia ke angka 17,75% pada tahun 2006. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada Oktober 2005 membuat harga bahan bakar minyak naik sampai 114% secara keseluruhan dan harga minyak tanah naik tiga kali lipat. Di samping itu, harga beras juga turut mengalami kenaikan dramatis, yakni sebesar 33%, antara bulan Februari 2005 dan bulan Maret 2006.

    Untuk meredam dampak dari kondisi ini, pemerintah menyediakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 19,2 juta penduduk miskin dan penduduk hampir-miskin.

    Program ini adalah program bantuan tunai terbesar di dunia yang pernah diberikan untuk 34% penduduk, yang jauh melebihi jumlah rumah tangga miskin yang ada. Dari program ini, setiap keluarga menerima sekitar US$11 per bulan.

    Kenaikan harga BBM bersubsidi yang kembali terjadi pada tahun 2013, kemudian juga membuat pemerintah memberikan bantuan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan tunai tersebut bersifat sementara, diberikan kepada keluarga miskin dan rentan selama periode waktu yang ditentukan atau sampai dengan dampak guncangan ekonomi berkurang.

    Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) mendefinisikan kembali sistem jaminan sosial di Indonesia untuk masa yang akan datang.  Penduduk Indonesia diamanatkan untuk memiliki suatu sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif.

    Sistem jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk peserta program jaminan sosial.

    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) juga menjelaskan secara lebih lanjut sistem jaminan sosial yang terdiri dari program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Kedua UU tersebut merupakan dasar pembentukan sistem jaminan sosial baru untuk mewujudkan cita-cita jaminan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni terjaminnya hak segenap bangsa Indonesia atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

    Dalam sistem ini, program jaminan sosial di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi program jaminan sosial bidang kesehatan serta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

    Umumnya jaminan sosial ini memiliki kesamaan fungsi perlindungan bagi pelayanan masyarakat dengan bantuan sosial yang ada sebelumnya. Hanya saja berdasarkan UU yang ada berbagai detail peraturan mulai cara pembayaran iuran hingga berbagai fasilitas dan hak yang didapatkan oleh peserta jaminan sosial diatur secara jelas dan dilindungi hukum.

    Jaminan sosial ini juga tidak lagi hanya melindungi masyarakat dengan golongan atau tingkat ekonomi tertentu. Akan tetapi, jaminan sosial ini dibuat berdasarkan mekanisme risk sharing. Artinya, penanganan risiko dihadapi secara gotong royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. (Bernadette Aderi, dari berbagai sumber)