Fintech Syariah, Menyasar Ceruk Pasar Anti Riba

Jumlah fintech Syariah di Indonesia pada tahun lalu telah mencapai 15 unit atau setara dengan 14,56% dari total 103 fintech Syariah secara global. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan jumlah fintech Syariah terbanyak

  •  Ilustrasi Fintech Syariah. Validnews/Don Peter
    Ilustrasi Fintech Syariah. Validnews/Don Peter

    JAKARTA - Keberadaan financial technology (fintech) syariah di Indonesia boleh dibilang belum terlalu lama, namun perkembangannya tidak boleh dipandang remeh. Menyasar ceruk pasar komunitas antiriba yang belakangan makin marak, fintech syariah jelas punya peluang cerah.

    Meskipun masih sering dihampiri komentar negatif mengenai keberadaan fintech—khususnya yang berskema peer to peer lending, hal tersebut tak membuat para pelaku usaha teknologi finansial dengan nafas Islami ini mengurungkan niat. Pernyataan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yang menyamakan lending peer to peer sebagai rentenir digital bahkan tidak menggentarkan para pelaku fintech Syariah.

    Tawaran yang berbeda, jadi senjata pemain fintech syariah untuk melawan stigma negatif yang dilayangan ke fintech konvensional.  Seperti yang dikatakan Lutfi Adhiansyah,  founder dari Ammana.id. Menurutnya, kebulatan tekadnya dimotivasi oleh keyakinan, apa yang dijalankan di fintech syariah, khususnya untuk pembiayaan, sejatinya berbeda dengan fintech konvensional.

    Ia menjelaskan, tidak ada penentuan bunga dari sang pemberi pinjaman. Semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati oleh pemberi maupun penerima pinjaman. Akad yang telah disepakati pula tidak sama satu dengan yang lain, berdasarkan peruntukan dana dari sang pengaju pinjaman.

    “Kalau untuk barang yuk kita pakai jual beli. Kalau untuk bisnis, yuk kita pakai akad mufakat mudharabah atau akad investasi,” tuturnya kepada Validnews, Jumat (23/3).

    Senada, Direktur Bisnis Pusat Bisnis dan Ekonomi IPB, Irfan Syauqi Beik berpendapat, fintech terutama peer to peer lending ataupun peer to peer financing sebenarnya bisa diterapkan di bisnis syariah. Namun, tentunya harus memperhatikan aspek akad yang sudah sesuai dengan hukum syariah

    “Jadi artinya, akad-akad yang digunakan itu harus clear, apakah akad yang sifatnya pembiayaan jual beli ataukah bagi hasil. Kalaupun akad mudharabah juga harus clear mudharabah,” paparnya kepada Validnews, Jumat (23/3).

    Nah, menurut Lutfi, yang disebut rentenir fintech secara spesifik oleh Wimboh merujuk langsung ke kredit tanpa agunan. Di mana jaminannya lebih ke arah pay day loan, tanpa memperhitungkan akan digunakan untuk apa dana yang akan diperolehnya.

    Yang membuat fintech syariah jauh dari label rentenir adalah pelaku usaha berdiri bukan sebagai pemilik dana yang meminjamkan uangnya.  Fintech syariah menempatkan posisi sebagai perantara pemilik dana yang disebut sebagai investor dengan penerima dana yang membutuhkan dan memenuhi syarat.

    Sementara itu, rentenir yang kerap menjadi momok bagi masyarakat lebih ke arah peminjaman langsung. Jadi, pemilik dana sudah memiliki sumber daya sendiri untuk disalurkan kepada peminjam. Maka dari itu, ketika berbicara tentang rentenir digital, itu merujuk kepada pihak-pihak yang dengan memanfaatkan teknologi langsung memberikan dananya kepada peminjam yang membutuhkan.

    “Permohonannya cukup NPWP sama KTP. Satu jam cair, dua jam cair. Apakah itu pakai investor? Itu enggak pakai investor karena dia sudah ada ready dana,” ucapnya.

    Hampa Regulasi
    Sebenarnya, Ammana bukanlah satu-satunya fintech syariah yang sudah lahir di nusantara. Namun, memang perusahaan inilah yang menjadi yang pertama terdaftar di OJK. Terdaftar sejak Desember 2017 dan baru beroperasional akhir Februari lalu, nyatanya kini Ammana sudah memiliki 600 investor. Penyaluran dananya sendiri telah mencapai Rp1,2 miliar hanya dalam waktu 20 hari.

    Dalam riset Innovate Finance and Red Money yang terpublikasi lewat “The Islamic Fintech Landscape 2017”, jumlah perusahaan yang bergerak di fintech syariah pada tahun lalu telah mencapai 15 unit. Angka ini setara dengan 14,56% dari total 103 fintech syariah secara global. Tak ayal, ini menempatkan Indonesia sebagai  negara ketiga dengan jumlah fintech syariah terbanyak. Hanya kalah dibandingkan Malaysia dan Inggris yang berturut-turut memiliki 18 dan 16 perusahaan fintech syariah.

    Meskipun sudah lumayan banyak, regulasi akan sektor bisnis yang satu ini masih terasa hampa. Pasalnya, tidak ada pemisahan yang jelas antara aturan untuk bisnis fintech konvensional dengan yang syariah.

    Akibatnya, para pelaku usaha syariah seperti dianaktirikan. Mereka pun mau tak mau mesti mengikuti segala aturan yang mesti dipenuhi oleh fintech konvensional. Tentunya ditambah dengan aturan-aturan syariah yang mesti ditepati.

    Salah satunya yang tak bisa dikelit terkait persoalan modal. Lutfi menyebutkan, perusahaan teknologi finansialnya pun mengikuti POJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mewajibkan modal minimal Rp2,5 miliar untuk sektor usaha ini.

    “Kita juga harus tektokan sama DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI,” ujar pria yang pernah mencecap pendidikan di Universiti Islam Antarbangsa Malaysia ini.

    Ketiadaan regulasi yang langsung menyasar fintech syariah diamini pula oleh Irfan. Ia cukup memaklumi belum ada aturan terkait fintech syariah. Pasalnya, memang perkembangan teknologi yang demikian pesat membuat lini bisnis berkembang jauh dibandingkan para regulator merumuskan aturan yang pakem.

    Khusus untuk fintech syariah, meskipun belum ada  regulasi tertulis yang jelas, sebenarnya OJK sudah sedikit memberi perbedaan. Terkait masalah modal awal, ada keringanan lebih dari 50% bagi fintech syariah.

    “Sekarang syarat dari OJK minimal Rp1 miliar perusahaan punya dana. Saya lagi mendampingi dua perusahaan fintech, mereka lagi urus izin OJK minimal dana Rp1 miliar,” ungkapnya.

    Akan adanya penyempurnaan regulasi terkait fintech diakui pula oleh Wakil Ketua Komisioner OJK, Nurhadi. Pada pertengahan Maret silam, ia menyatakan, penyempurnaan ini diharapkan bisa memfasilitasi dan mendorong pelaku industri fintech untuk tumbuh lebih baik. Yang pada akhirnya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

    “Dengan pengelolaan dan transparansi yang baik maka tidak ada lagi persoalan bunga tinggi yang bisa menjadi faktor penghambat perkembangan fintech,” ujarnya seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (14/3).

    Sebagai pelaku usaha, Lutfi berharap, aturan baru yang tengah dirembukkan OJK untuk industri fintech juga mempertimbangkan kehadiran fintech syariah. Akan lebih baik pula, jika di dalam aturan baru tersebut dipertegas mengenai lini bisnis fintech yang tidak ada area abu-abu.

    “Sebaiknya, tidak ada istilah UUS lagi, unit usaha syariah. Karena begini, kita jangan mundur bisnisnya. Perbankan UUS-nya saja sudah diatur di 2020 terakhir sudah harus spin-off. Jadi, bank umum syariah. Harusnya fintech yang dari awal lebih mudah diatur, jangan diperbolehkan UUS,” tuturnya.

    Sementara itu, Irfan berharap dalam aturan fintech yang kini tengah digodok OJK itu, jelas pulalah mengenai berbagai persyaratan soal apa yang mesti dipenuhi oleh perusahaan teknologi finansial yang berbasis syariah.

    Namun pada dasarnya, menurut ekonom Syariah dari FEB UI, Aries Mufthi, keberadaan fintech syariah sudah diizinkan oleh OJK. Tidak hanya itu, DSN MUI pun tengah melakukan drafting terkait fatwa bisnis ini. Hal inilah yang membuat fintech syariah sebenarnya sah-sah saja dan tdak menyalahi aturan.

    “Berarti kan bisa. Kalau soal akad-akadnya kan sama saja, cuma bedanya ini kan digital. Jadi semua kan didigitalkan. Yang ada fisik, jadi digital,” imbuhnya kepada Validnew, Jumat (23/3).

    Sasar UMKM
    Sama seperti fintech konvensional, sasaran utama dari bisnis fintech Syariah adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini dikarenakan inklusi UMKM terhadap akses pembiayaan masih sangat rendah.

    Merujuk pada Profil Bisnis UMKM yang dibuat BI, jumlah UMKM yang tercatat hingga 2014 sebanyak 56,54 juta unit. Namun, baru 30%-nya saja yang mendapat akses pembiayaan, baik lewat perbankan maupun lembaga mikro keuangan seperti koperasi. Artinya, jika merujuk data tersebut, 70% atau kurang lebih sebanyak 39,5 juta unit UMKM belum bisa mendapat akses pembiayaan untuk modal mereka.

    Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI bertajuk “Indonesia Sharia Economic Outlook 2018” bahkan memperlihatkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Disebutkan dalam kajian tersebut, 79% dari UMKM di Indonesia pada saat ini belum terakses pembiayaan.

    Pembiayaan yang diperoleh UMKM pun rata-rata masih didapatkan lewat perbankan maupun komersial. Hanya 4% pembiayaan UMKM yang memanfaatkan jasa keuangan mikro.

    Keuangan Syariah bahkan jauh lebih terpuruk soal pembiayaan ini. Contohnya saja pembiayaan yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga akhir Desember 2017, total penyaluran pembiayaan BPRS hanya berada di angka Rp7,76 triliun.

    Selain BPRS, sebenarnya banyak lembaga keuangan mikro Syariah yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan UMKM. Sayangnya menurut Lutfi, lembaga-lembaga tersebut sulit mendapat pendanaan dari investor, mengingat lokasinya yang tak jarang berada di daerah terpencil.

    Masih mengutip penelitian FEB UI, jumlah lembaga keuangan mikro Syariah menurut perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas) tak kurang dari 4.500 unit. Hanya saja yang terdaftar hingga September 2016 barulah 454 unit.

    Minimnya pembiayaan oleh lembaga keuangan mikro Syariah yang akhirnya dimanfaatkan oleh fintech syariah, tidak terkecuali Ammana.id. Menjadi fasilitator antara UMKM dan lembaga keuangan mikro syariah, bisnis ini memastikan peminjam yang hendak menggunakan dananya secara syariah dapat memperoleh pinjaman lewat koperasi maupun lembaga keuangan mikro syariah yang sudah ada sebelumnya.

    “BMT (baitul maal wat tamwil), koperasi Syariah, enggak usah pusing-pusing mikirin funding. Kamu financing saja, perbanyak pelaku usahanya. Bagaimana caranya funding? Nah, saya bikin Ammana, peer to peer financial Syariah pertama yang terdaftar di OJK,” ungkapnya.

    Hingga saat ini, ia menyebutkan, sudah ada 110 koperasi yang bergabung menjadi mitra usahanya untuk menyalurkan dana bagi UMKM yang ingin bersyariah. Penyebarannya sendiri sebanyak 60 koperasi di Jakarta dan 50 koperasi di Surabaya.

    Adanya kerja sama dengan BMT, koperasi syariah maupun BPRS ini pula yang menjadi perbedaan antara peer to peer lending biasa dengan fintech syariah. Seperti yang diungkapkan Aries, ini akan membuat tidak ada persaingan antara fintech syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah yang sudah ada sebelumnya.

    “Soalnya dia kerja sama dengan BMT dan BPR,” ujar akademisi ini. 

    Meski begitu, tetap ada setitik kekhawatiran yang disuarakan Irfan. Kepada Validnews, pria yang aktif di Baznas ini sempat melontarkan adanya kemungkinan fintech syariah menggerus BMT maupun koperasi syariah yang ada.

    “Memang ancaman selalu ada, potensi menggerus juga selalu ada. Tinggal bagaimana itu diminimalkan,” katanya.

    Penuh Risiko
    Selain ancaman terhadap sektor bisnis lain, fintech syariah sejatinya memang usaha yang penuh risiko tingkat tinggi. Sama seperti non-performing loan yang menimpa fintech konvensional, para investor fintech syariah pun dibayang-bayangi lekat oleh kemungkinan rugi dari pinjaman yang tidak kembali.

    Risiko menjadi kian tinggi karena pada bisnis fintech, tidak ada tatap muka antara kreditur dengan debitur. Meskipun sudah disepakati akad di awal, tidak ada jaminan pula sang peminjam berlaku jujur menyampaikan laporan keuangan usahanya.

    Padahal dalam peminjaman syariah, akad mufakat untuk usaha mempertimbangkan hasil usaha. Jika untung, ya investor pun ketiban rezeki dengan pengembalian sesuai dengan yang disepakati. Tetapi kalau rugi, peminjam pun berhak tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu.

    “Itu kenapa kita harus terus-menerus mengedukasi tentang trust dan harus ada mitigasi risikonya dari fintech ini. Ini yang menjadi tantangan,” ujarnya.

    Terkait hal tersebut, Lutfi menyampaikan, risiko yang tinggi bisa diminimalkan dengan penerapan underlying transaction. Jaminan tersebut nantinya dapat disita apabila peminjam terbukti sengaja melakukan penipuan terkait laporan keuangan maupun dana pinjamannya.

    Ia pun menyadari untuk mengetahui ada tidaknya ketidakjujuran dari peminjam dibutuhkan badan pengawas yang kompeten. Di sini pulalah fungsi kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang ada di lapangan. Setidaknya melalui kerja sama tersebut, bisa diperoleh pula pengawas yang bisa meninjau langsung pemakaian dan pelaporan dana di lapangan.

    “Jadi, tidak bisa 100% bersandar pada teknologi. Makanya bisnis model kami selalu ada mitra lapangan,” simpul Lutfi yang kini juga menjabat sebagai CEO Ammana tersebut. 

    Melalui pengawas di lapagan juga, penilaian terhadap mampu tidaknya UMKM tersebut memperoleh pinjaman seberapa besar dapat dilakukan. Dengan demikian, risiko akan gagal bayar dari sang nasabah bisa kian ditekan.

    Sejalan dengan bisnis fintech syariah yang dijalankan Ammana, Zulham Anas yang merupakan Direktur dari Mashlahatkita.com juga menyadari besarnya risiko usaha Syariah yang tengah ia jalankan. Menyasar peminjam mikro dengan mengandalkan teknologi, bukan tak mungkin hal yang tak diinginkan dapat terjadi. Mulai dari risiko gagal bayar hingga penipuan.

    Untuk mengantisipasi risiko ini pihaknya kerap melakukan edukasi terhadap para nasabahnya. Edukasi dilakukan berbarengan dengan pemonitoran dan evaluasi yang dilakukan sebulan sekali. Tim pun dilakukan untuk langsung turun ke lapangan guna evaluasi tersebut.

    “Jika merugi, kita akan sama-sama diskusi untuk cari faktor penyebab kerugian. Kalau perlu, kita juga latih soal selling skills,” ungkapnya kepada Validnews, Jumat (23/3).

    Ya, meskipun sama-sama berbasis teknologi dan serupa dalam hal pemberian pinjaman, menjadi kurang apik jika membandingkan peer to peer lending fintech konvensional dengan peer to peer financing ala fintech syariah. Meski sama-sama meminjam, skema yang ditawarkan nyatanya jauh berbeda.

    Yang satu berupaya menekan risiko dengan memperbesar bunga. Hingga pada akhirnya, bunga-bunga raksasa hingga di atas 100% bisa ditemukan di fintech konvensional. Sementara itu, fintech syariah tak ubahnya sebagai fasilitator antara sang investor dengan peminjam dana, dengan tetap mempertahankan akad peminjaman yang berlaku.

    Pada akhirnya dengan tidak adanya penerapan bunga tinggi, bisa saja ketertarikan masyarakat terhadap fintech syariah melejit tinggi di kemudian hari. Namun tentunya itu bisa terjadi jika literasi masyarakat terhadap keuangan Syariah kian membaik.

    Asal tahu saja, berdasarkan data OJK, pada tahun 2016, indeks literasi keuangan Syariah hanya 8,11%. Artinya dari 100 orang, hanya sekitar 8 orang yang memahami akan keuangan Syariah. Angka ini jauh di bawah literasi keuangan nasional yang persentasenya mencapai 29,66% pada periode yang sama.

    Namun, tentunya sebelum pemahaman kian kuat dan minat kian besar, regulasi mestinya harus dimantapkan. Jangan sampai ketika animo masyarakat menjadi semakin besar, belum ada aturan yang bisa memitigasi bisnis syariah yang penuh risiko ini.  (Teodora Nirmala Fau, Shanies Tri Pinasthi)