Eks Dirjen Perhubungan Laut Terima Vonis 5 Tahun

Berharap pejabat Kementerian Perhubungan tak ikuti jejaknya

  • Antonius Tonny Budiono usai menjalani pemeriksaan, di KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/ Galih Pradipta
    Antonius Tonny Budiono usai menjalani pemeriksaan, di KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/ Galih Pradipta

    JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Majelis menghukum terdakwa selama lima tahun penjara ditambah denda Rp300 juta, subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima Rp2,3 miliar dan gratifikasi sekitar Rp22,35 miliar.

    “Dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama tiga bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/5).

    Seperti dikutip dari Antara, vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penuntut umum menuntut majelis hakim untuk menghukum Tonny selama tujuh tahun penjara ditambah denda Rp300 juta, subsider empat bulan kurungan.

    Majelis menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti dakwaan pertama,  Pasal 12 huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 huruf B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 KUHP.

    Hakim juga memerintahkan pengembalian sejumlah uang milik Tonny yang tidak terkait dengan perkara korupsi. Uang tersebut berupa Rp242,569 juta sebagai honor perjalanan dinas dan penggantian tiket. Kemudian uang £4.600 sebagai biaya mengikuti sidang International Maritim Organization (IMO) dan sisa perjalanan ke Inggris. Lalu sisa uang biaya perjalanan untuk persiapan sidang KTT di Malaysia sebesar RM11.212. Juga uang 50.000 dong Vietnam yang menjadi sisa perjalanan dinas istri terdakwa.

    Majelis hakim yang terdiri dari Saifuddin Zuhri, Mahfudin, Duta Baskara, Ugo, dan Titi Sansiwi menilai uang tersebut merupakan uang pribadi Tonny.

    Majelis hakim sepakat dengan penuntut umum yang mengusulkan Tony sebagai justice collaborator.

    "Terdakwa sudah ditetapkan sebagai 'justice collaborator' yang bukan kewenangan majelis hakim, tapi jadi bagian pertimbangan meringankan untuk terdakwa," urai hakim Titi Sansiwi.

    Terkait perkara ini, Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta, subsider 5 bulan kurungan.

    Seusai mendengar putusan majelis hakim, terdakwa menyatakan, "Mohon izin yang mulia, saya langsung terima."

    Kepada wartawan setelah sidang ditutup, Tonny mengatakan alasan dia menerima putusan majelis hakim.

    "Saya mantan karatekawan, punya jiwa bushido. Saya juga ksatria dan hal itu tetap melekat di dalam diri saya. Kalau saya bicara A ya A, B ya B, mudah-mudahan teman-teman saya di Kementerian Perhubungan tidak melakukan hal yang sama seperti saya, cukup sakit," kata Tonny.

    Dia lalu menambahkan, sebagai orang beriman, dia harus mengakui kesalahan yang dia buat. “Saya tidak ada alibi untuk menghindar karena memang saya salah," tambah dia. (Leo Wisnu Susapto)