Efektivitas Bimbingan Perkawinan Membendung Perceraian

Fakta di masyarakat menunjukkan terjadi peningkatan signifikan perceraian dari tahun ke tahun

  • Sejumlah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah. jatim.kemenag.go.id
    Sejumlah calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah. jatim.kemenag.go.id

    JAKARTA – Pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Sebuah pernikahan menjadi momen bagi setiap individu untuk memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis, biologis maupun sosial melalui kehidupan rumah tangga.

    Namun, menciptakan rumah tangga ideal seperti yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang, yakni rukun, bahagia dan sejahtera bukanlah hal mudah. Merujuk buku Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan karya Elizabeth B. Hurlock (1993), apabila individu hendak membangun rumah tangga, mereka akan juga mendapatkan beban konsekuensi yang harus dihadapi untuk membentuk satu tahap kehidupan yang baru.

    Konsekuensi tersebut dikatakan Hurlock misalnya seperti fenomena di mana satu individu dewasa dan pergantian status lajang akan menjadi seorang istri dan seorang suami. Mereka masing-masing akan saling menuntut adanya penyesuaian diri terus menerus sepanjang umur pernikahan.

    Agaknya pendapat Hurlock itu sedang dialami oleh Chaesar (24). Menjelang pernikahannya dengan sang kekasih, Sinta (24), dia masih terbebani dengan konsekuensi yang akan dia hadapi nantinya, ketika ia telah sah menjadi seorang suami.

    “Walaupun secara persiapan fisik sudah matang, tapi masih ada yang saya pikirkan. Misalnya bagaimana saya menjaga istri saya, menjadi imam yang baik buat dia,” ucap Chaesar kepada Validnews, Rabu (20/6).

    Mempersiapkan pernikahan bisa jadi momen yang cukup sulit bagi dirinya. Banyak persiapan yang harus ia pikirkan sebelum sebuah pesta indah dan sakral yang diidam-idamkan digelar pada 7 Juli 2018.

    Tak hanya persoalan teknis, Chaesar mengaku tengah mempersiapkan sisi psikologis yang sering membuatnya berpikir ulang apakah dirinya sudah mantap untuk menjadi seorang suami. Ketakutan akan tanggung jawab agama juga menjadi persoalan. Beberapa orang bahkan telah ia temui untuk berkonsultasi agar niatnya betul-betul menjadi mantap.

    “Saya berharap dengan adanya sosialisasi (Bimbingan Perkawinan Pra Nikah) juga dapat menambahkan kemantapan saya sebelum pada akhirnya sah menjadi suami,” tambahnya.

    Diakui Chaesar, ketika ia mendaftarkan diri di KUA (Kantor Urusan Agama), Larangan, Kota Tangerang, dia memang dianjurkan untuk datang mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pada 4 Juli 2018 nanti. Chaesar mengaku antusias mengikutinya.

    “Walaupun tidak wajib, sempat dapat kabar dari teman kalau kita tidak mengikuti ini, buku nikah kita akan ditahan dulu. Karena katanya dalam Bimwin juga akan ada pengecekan berkas kembali,” ujar Chaesar.

    Berbeda dengan Chaesar, program Bimwin dinilai sangat tidak efektif oleh Iqbal (24). Laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan bersama pasangannya, Fany (24) pada 1 Mei 2018 lalu, menganggap apa yang ia dapat dalam program Biwin tidaklah sesuai dengan ekspektasi awal.

    Dia merasa yang disampaikan dalam Bimwin hanyalah materi-materi yang orang awam pun pasti mengetahui itu. Katanya, ketimbang mengikuti Bimwin, waktu itu lebih baik menemui seorang ulama yang ia kenal untuk konsultasi masalah rumah tangga ke depannya.

    “Saya pikir penyuluhan itu bakal saya dapat khusus berdua dengan pasangan saya. Tapi nyatanya dalam satu aula ada banyak pasangan dan pematerinya cuma satu. Selain itu isi yang disampaikan pematerinya juga tidak penting, kita juga sudah tahu,” kata Iqbal kepada Validnews, Selasa (19/6).

    Iqbal mengaku sangat menyesal dan kecewa telah mengikutinya. Padahal dia sampai cuti kerja khusus untuk datang dalam program Bimwin.

    “Yang saya lihat, yang penting KUA (Kantor Urusan Agama.red) -nya punya kerjaan. Lah sekarang, bayangin aja, si pemateri malah bercerita kalau ia sudah kawin tiga kali. Kan lucu,” sesalnya.

    Program Wajib
    Perlu diketahui, Bimwin bagi calon pengantin atau yang sebelumnya dikenal kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan KUA-KUA yang ada di seluruh Indonesia. Selama tahun 2017 lalu, Kementerian Agama (Kemenag) mengaku telah memberikan Bimwin kepada sekitar 149 ribu catin dari seluruh Indonesia.

    Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Kemudian pembiayaan kegiatan bersumber dari PNBP NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Nikah-Rujuk). 

    Bimwin bagi calon pengantin itu sendiri merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya angka perceraian yang terjadi terus menerus. Bimwin ini memiliki tujuan agar nantinya calon pengantin (catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak catin di Indonesia dinilai belum tahu cara mengelola keluarga.

    Merujuk pada buku Modul Perkawinan untuk Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag (2016), demi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, Kemenag secara khusus memang tengah berupaya menguatkan perkawinan melalui program Bimwin ini.

    Di buku itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kata pengantarnya menuliskan bahwa penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja. Akan tetapi juga diharapkan dapat memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

    Sayang, program Bimwin ini masih dinilai kurang optimal oleh masyarakat, sebagai contoh pengalaman Ikbal. Program yang pada 2017 mulai dihidupkan sebagai pilot project ini masih dinilai kurang efektif, tak sesuai kebutuhan yang ingin dipenuhi sebagaimana yang termaktub dalam buku modul.

     

     

    Dirjen Bina Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin pun mengakui belum optimalnya program Bimwin. Pihak Kemenag mengatakan program ini di tahun 2017 masih terkendala dengan minimnya waktu sosialisasi yang hanya berlangsung selama 4 bulan (September–Desember). Di tahun itu sebanyak 15 provinsi dan kota menjadi daerah yang dijadikan sosialisasi perdana program Bimwin dan disiapkan anggaran sebanyak Rp60 miliar.

    Pilot project tersebut terserap kurang dari 70%. Untuk itu di tahun ini kita akan fokus terhadap program bina perkawinan,” katanya

    Untuk ke depan Kemenag sudah mengantongi rencana besar terhadap program ini. Nanti, semua pasangan beragama Islam yang akan melakukan pernikahan wajib mengikuti kursus calon pengantin.

    “Kita sedang menyiapkan kursus sebelum menikah. Jika selama ini kursus menikah hanya menjadi rutinitas saja kali ini akan dijadikan wajib,” ujar Direktur Bina Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin kepada Validnews, Jumat (8/6).

    Pria yang diakrab disapa Yamin ini menyebut lewat Bimwin ini masyarakat akan mendapat berbagai pengetahuan tentang tata cara menikah, membangun rumah tangga yang baik berlandaskan agama, serta membentuk keluarga berencana di Kantor Urusan Agama (KUA).

    “Ini kita lakukan karena saat ini banyak sekali kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, saat ini kita kembangkan sesuatu yang baru untuk meminimalis hal-hal tersebut,” pungkasnya.

    Kursus calon pengantin, dikatakan Yamin dapat memperkenalkan calon pengantin baru tentang kehidupan keluarga dan segala permasalahan yang mungkin dihadapi.

    Berdasarkan catatan Kemenag, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) mencatat bahwa dalam rentang waktu empat tahun (2010–2014) ada hampir 300 ribu kasus perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama (PA) atau sekitar 15% dari dua juta pasangan yang terdaftar.

    Dari jumlah tersebut 70% gugatan perceraian dilakukan perempuan (cerai gugat) dan sisanya oleh laki-laki (cerai talak). Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag menyatakan bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh lima faktor utama, yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan cemburu.

    Hal inilah yang kemudian mendasari kemunculan Bimwin. “Sejak dulu sebenarnya sudah ada, dengan nama Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Tapi setelah dievaluasi capaiannya masih jauh dari yang diinginkan,” jelasnya.

    Data tahun 2014 menunjukkan angka perceraian di Indonesia mencapai 344.237 kasus. Angka tersebut naik menjadi 365.633 kasus pada tahun 2016. Ironisnya, perceraian banyak dialami pasangan yang belum genap lima tahun usia pernikahan.

    Salah satu penyebab tingkat perceraian menurut Yamin adalah minimnya pengetahuan serta kemampuan pasangan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. "Banyak yang menikah, belum ada bekal (ilmu) apa-apa. Seperti terjun bebas saja," ujarnya.

    Makanya di tahun 2018 ini, Ditjen Bimas Islam kembali mengintensifkan kegiatan Bimwin. Meski belum menjadi kewajiban bagi pasangan yang akan menikah, tapi harus dilaksanakan. Yamin mengatakan Kemenag belum dapat diwajibkan lantaran masih terkendala anggaran.

    “Kalau tiap tahun ada 2 juta pasangan menikah dengan anggaran Bimwin Rp400 ribu per pasangan, berarti membutuhkan dana Rp800 miliar. Sementara alokasi yang ada sekarang baru Rp59 miliar. Bila anggaran Bimwin sudah mencukupi, pasangan tidak boleh dinikahkan oleh KUA, tanpa sertifikat lulus,” tuturnya.

    Yamin menerangkan anggaran sebesar Rp400 ribu itu digunakan untuk membayar narasumber dan konsumsi bagi peserta bimbingan perkawinan.

    “Bila nanti anggaran Bimwin sudah mencukupi, kita akan wajibkan.  Tidak boleh dinikahkan oleh KUA, tanpa sertifikat lulus,” tandasnya.

    Program tersebut rencananya pada tanggal 18 Juli 2018 nanti akan diresmikan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai salah satu program unggulan Kementerian Agama. Setelah diresmikan nantinya akan dibarengi dengan dikeluarkan Peraturan Menteri (Permen) sebagai payung hukum dari program bina perkawinan.

    Terkait dengan pengawasan program bimbingan perkawinan ia mengaku bahwa program Bimwin langsung diawasi oleh masyarakat sehingga dirinya yakin modus pungutan liar (pungli) untuk mendapatkan sertifikat tanpa mengikuti Bimwin nantinya bisa diminimalkan. Lagipula, katanya, kini ada tim saber pungli di seluruh provinsi.

     

     

    Transparansi Anggaran
    Menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Syafuan Rozi, Bimwin pra nikah sejauh ini kurang optimal. Sebagai instrumen untuk meminimalkan angka perceraian, pelaksanaan Bimwin harusnya lebih komprehensif.

    “Kan persoalan perceraian bukan hanya persoalan akidah atau keimanan. Lebih dari itu,” katanya.

    Syafuan melihat program Bimwin yang dilakukan Kemenag sejauh masih menyangkut bagaimana membangun mental keluarga yang sakinah mawadah warahmah dengan dasar ketakwaan dan keimanan saja. Padahal, jika berbicara mengenai perceraian, sebaiknya juga dapat melihat dari berbagai aspek, selain agama.

    Berbagai aspek tersebut disebutkan Syafuan seperti halnya aspek ekonomi dan psikologi. Jadi dalam menjalankan Bimwin seharusnya Kemenag tidak sendirian. Kemenag seharusnya dapat bekerja sama dengan instansi lain, seperti KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

    “Jadi bukan hanya ceramah atau siraman rohani saja. Yang saya amati sekarang rata-rata hanya seperti itu,” ujar Syafuan.

    Jika hanya ceramah atau siraman rohani saja, wajar saja program ini bisa dibilang seperti hanya pemborosan anggaran Kemenag. Apalagi sejauh ini dari anggaran yang ditargetkan belum ada transparansinya. Para calon pengantin dikatakan Syafuan, sejauh ini juga tidak mendapatkan hal-hal yang membuat mereka puas.

    “Seharusnya Kemenag memberikan sesuatu yang jelas selain sosialisasi atau ceramah, misalnya modul, atau mungkin dalam dua hari itu ada pendidikan masak untuk calon istri, pendidikan ekonomi kreatif untuk calon suami. Itu lebih bagus dan jelas,” paparnya.

     

    Dengan sudah dijalankannya program tersebut, dikatakan oleh Syafuan, harus ada juga evaluasi agar nantinya masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata program ini. DPR, dalam hal ini diakui Syafuan juga harus mengawasi dan memberikan masukan kepadan Kemenag dari hasil yang sudah mereka jalankan.

    Anggota DPR Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai program bimbingan perkawinan Kementerian Agama harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pasalnya selain memberikan bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga bimwin tersebut juga memilki target untuk mengurangi jumlah perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

    “Program tersebut harus diikuti bagi calon pengantin apalagi sekarang zamannya banyak yang menikah muda” ujarnya kepada Validnews, Kamis (21/6).

    Politisi dari Partai Gerindra ini juga memberikan apresiasi kepada calon pengantin yang telah mengikuti Bimwin. Terkait dengan pengawasan anggaran sejauh ini Komisi VIII terus melakukan pemantauan penggunaan anggaran bimbingan perkawinan.

    Sebab di tahun sebelumnya anggaran yang digunakan Kemenag dalam menyosialisasikan Bimwin tidak terserap secara maksimal. “Anggaran baru akan dibahas bersama dengan Kemenag dalam waktu dekat,” katanya

    Dirinya menambahkan agar program tersebut tidak hanya mencakup catin melainkan program tersebut juga perlu disosialisasikan ke pusat pendidikan, seperti SMA dan perguruan tinggi. Tujuannya agar semakin banyak yang tertarik untuk mengikuti.

    Optimalisasi Program
    Program Bimwin ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI), Zainut Tauhid Sa’adi seharusnya lebih diintensifkan kembali. MUI bahkan berharap memberikan penekanan untuk diwajibkan.

    Selain itu, materi pendidikan pra nikah yang diberikan diminta MUI juga harus komprehensif alias menyeluruh. Ihwal yang perlu dimasukan dalam materi Bimwin tersebut sebaiknya tidak sebatas hubungan fisik suami-istri saja.

    “Seperti yang sudah saya jelaskan, mencakup muamalah, mu’asyarah (pergaulan.red), yang berkaitan dengan hidup berumah tangga itu,” ujar Zainut kepadaValidnews, Kamis (21/6).

    Senada dengan Syafuan, Zainut juga mendorong agar materi yang diberikan dalam program Bimwin tak sebatas dari aspek agama. Tapi juga dari sisi lain seperti aspek psikologi.

    “Masalah-masalah dari aspek lain juga harus menjadi perhatian di dalam penyiapan pendidikan pranikah itu,” pungkas Zainut.

    Kemenag seharusnya juga melibatkan pihak-pihak lain di luar pemerintahan. Misalnya, praktisi pendidikan, tokoh agama, dan psikolog.

    “Karena rumah tangga itu dibangun oleh individu yang berbeda, karakter yang berbeda, serta memiliki psikologi yang berbeda. Makannya perlu ada pendekatan secara komprehensif juga,” tambah Zainut.

    Masalah efektivitas, Zainut mengaku usaha Kemenag ini sudah ada pada taraf tersebut. Dua hari yang tertera sebagai agenda bimbingan dikatakannya sudah cukup dibandingkan tidak ada sama sekali.

    Komisioner KPAI Retno Listyarti mendukung penuh langkah Kemenag untuk menjalankan program Bimwin. Meski begitu Retno juga mendorong agar ada konsultasi perkawinan pula.

    Dengan adanya Bimwin dan konsultasi perkawinan, KPAI berharap akan terjaga keharmonisan perkawinan sehingga dampaknya akan dapat dirasakan oleh anak-anak di keluarga bersangkutan nantinya.

    Bimwin dan konsultasi perkawinan dikatakan Retno juga diharapkan dapat mencegah atau meminimalkan kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang selama ini masih menjadi fenomena nyata yang kerap KPAI temui.

    “Sebab selama ini, beban yang dirasakan baik karena situasi perkawinan, kesulitan ekonomi, hingga problem pribadi seringkali menjadi akar permasalahan orangtua melampiaskan kekesalannya pada anak-anaknya,” ujar Retno kepada Validnews, Kamis (21/6).

    Orangtua, diakui Retno sejatinya perlu berpikir logis dan menggunakan nalar sehat bahwa anak masih bergantung padanya dan masih dalam proses tumbuh kembang. Oleh sebab itu, diperlukan bimbingan agar tidak ada lagi perceraian dan kekerasan terhadap anak.

    Kata Retno, ada tiga pilar perlindungan anak yang sangat penting untuk dikuatkan kembali, salah satunya adalah keluarga.

    “Maka dari itu, kedua program tersebut perlu dioptimalkan lagi demi keluarga yang kokoh dan tidak ada lagi perceraian,” ujarnya. (Fadli Mubarok, Fuad Rizky)