EKOFEMINISME: PERSPEKTIF GENDER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dunia manusia ini bukan hanya laki-laki, tapi ada dunia lain, dunia perempuan.

  • Warga melakukan aksi menuntut kesetaraan gender di Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO
    Warga melakukan aksi menuntut kesetaraan gender di Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO

    Oleh: Mohammad Widyar Rahman, M.Si

    Sejak World Summit on Sustainable Development tahun 2002, pemberdayaan dan emansipasi perempuan serta kesetaraan gender terintegrasi dalam semua kegiatan yang tercakup dalam Agenda 21. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia terkait peran penting perempuan dalam pengelolaan lingkungan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menguatkan peran penting keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

    Perspektif Gender
    Gender merupakan pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sistem sosial budaya. Karakteristik gender dapat berubah, dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan kodrat Tuhan melainkan manusia. Kesetaraan gender tidak bisa dipersamakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang perlu dikembangkan dan dipahami adalah keberagaman dalam mengelola gender memberikan peluang kepada komunitas untuk mengkonstruksi peran gender dari masing-masing komunitas. Hal ini terkait dengan kemandirian dan kebebasan suatu komunitas dalam memberikan pemaknaan terhadap suatu fenomena dan potensinya (Abdullah, 2013).       

    Faktanya, perempuan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai suatu sumber daya alam tidak hanya ditentukan secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial. Perempuan dapat memengaruhi lingkungan masyarakat di sekelilingnya.

    Pada dasarnya, perempuan dalam aktivitas kesehariannya cenderung lebih dekat dengan pengelolaan  lingkungan di antaranya terkait dengan ketersediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah rumah tangga, dan lain-lain. Perempuan yang menjadi bagian dari suku adat pedalaman, di mana keseharian aktivitasnya berinteraksi dengan alam, biasanya memiliki pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya, seperti bercocok tanam, obat-obatan, dan sebagainya yang diperoleh secara turun temurun. Di samping itu, pengetahuan secara turun temurun tersebut juga dapat memberi pembelajaran tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Pentingnya peran perempuan juga dalam memberikan pendidikan lingkungan hidup di lingkup keluarga.

    Posisi Indonesia berdasarkan Human Development Report 2016, Human Development Index untuk perempuan 0.660 dan untuk laki-laki 0.712. Hal ini berarti masuk dalam kategori medium human development. Posisi tersebut menjadikan Indonesia berada di peringkat 113 dari 188 negara. Angka Gender Development Index Indonesia sebesar 0.926 (UNDP, 2016). Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi perempuan Indonesia pada dasarnya dapat sepenuhnya diberdayakan. Dengan proporsi penduduk yang relatif seimbang dengan rasio jenis kelamin sebesar 101 (BPS, 2017), tentu saja hal ini menjadi modal dasar dalam kontribusinya terhadap pengelolaan lingkungan.

    Telaah Etika Lingkungan
    Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan, krisis ekologis yang disebabkan oleh pergeseran cara pandang memerlukan suatu telaah kritis atas akar dari semua krisis lingkungan yang telah terjadi. Ekofeminisme merupakan sebuah bentuk telaah etika lingkungan yang ingin menggugat dan mendobrak cara pandang dominan yang berlaku dalam masyarakat modern. Ekofeminisme pertama kali dikemukakan oleh seorang feminis Perancis, Francoise d’Eaubonne, dalam bukunya Le Feminisme ou La Mort. Buku tersebut menggugah kesadaran manusia, khususnya kaum perempuan, akan potensi perempuan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam menyelamatkan lingkungan hidup (Keraf, 2002).   

    Ekofeminisme dapat dikategorikan sebagai ekologi sosial. Dalam permasalahan lingkungan, karena kesamaan keduanya, potensi konflik sosial yang berdampak pada ruang ekologis, ekofeminisme dapat memberikan sudut pandang humanis dalam menghadapi permasalahan sosial tersebut. Karena apabila lingkungan dilihat dari aspek sosial budaya, budaya berarti berbicara pola pikir, nilai, kebiasaan, adat masyarakat setempat. Oleh karenanya, dalam konservasi lingkungan juga harus lebih memahami pola pikir masyarakat lokal. Pola pikir yang ‘lebih memahami’, humanis, empati, dan hal ini identik dengan pola pikir ekofeminisme yang mencoba membuat terobosan keadilan untuk alam (Astuti, 2012).

    Telaah etika lingkungan ini memberikan pembelajaran bahwa ada beragam cara pandang dan pola perilaku moral dengan perspektif yang berbeda. Ketika maskulinitas mendominasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, feminisme dapat mendobrak logika dominasi yang dianggap cenderung eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan. Keraf (2002) dalam penjelasan tentang ekofeminismenya mengatakan dunia manusia ini bukan hanya laki-laki, tapi ada dunia lain, dunia perempuan.     

    *) Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

    Referensi:
    Abdullah, S. (2013). Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi. Socius, XIII , 22-38.

    Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme Dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. Indonesian Journal of Conservation, 1 (1), 49-60.

    Badan Pusat Statistik. (2017). Rasio Jenis Kelamin menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014, 2015. Update terakhir: 2 Maret 2017. https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/844/rasio-jenis-kelamin-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-2005-2010-2014-2015.html diakses tanggal 16 Mei 2018.

    Keraf, A. S. (2002). Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup.

    United Nations Development Programme. (2016). Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York: United Nations Development Programme.