E-Commerce Gerus Sektor Riil

Pertumbuhan sektor ritel dan perdagangan kini sebesar 10,5%, lebih kecil dari pertumbuhan rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 12,5%

  • Seorang pekerja memilah paket di pusat logistik e-commerce di Singapura. AFP PHOTO/Roslan RAHMAN
    Seorang pekerja memilah paket di pusat logistik e-commerce di Singapura. AFP PHOTO/Roslan RAHMAN

    JAKARTA – Perkembangan teknologi digital yang mendorong tumbuhnya e-commerce diakui telah menggerus sektor perdagangan dan ritel. Meski tak semua barang konsumsi diperdagangkan lewat e-commerce, nyatanya pertumbuhan sektor perdagangan dan ritel tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, rata-rata pertumbuhan sektor ritel dan perdagangan dalam lima tahun terakhir mencapai 12,5% rata-rata per tahun. Namun, kini pertumbuhannya berada di angka 10,5%.

    "Terjadi perlambatan atau ada yang mungkin tidak tertangkap oleh data makro," kata Darmin dalam acara Digital Economic Briefing 2017 di Jakarta, Kamis (16/11), seperti dilansir Antara.

    Sementara itu, sektor ritel melalui jalur perdagangan elektronik dalam jaringan (e-commerce) melonjak. Dalam tiga tahun terakhir, e-commerce tumbuh hampir 30 kali lipat.

    Kemudahan yang ditawarkan memang membuat jumlah orang yang berbelanja lewat  toko online terus bertambah. Data yang dilansir Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dalam Studi Ekonomi Digital di Indonesia menyebutkan sebanyak 77% pengakses internet di Indonesia menggunakan jaringan ini untuk mencari informasi produk dan berbelanja online.

    Pada 2015, setidaknya telah ada 7,4 juta orang yang berbelanja online. Jumlah ini terus bertumbuh. Kemenkominfo memproyeksikan, jumlahnya menjadi 8,7 juta orang berbelanja online pada 2016.

    Nilai transaksi industri e-commerce pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Setidaknya pada tahun 2016, nilai transaksi e-commerce Indonesia diasumsikan mencapai US$4,89 miliar. Jumlah ini meningkat 37,36% dibandingkan nilai transaksi pada tahun sebelumnya yang berada di angka US$3,56 miliar.

    Namun, lanjut Darmin, kecepatan pertumbuhan tersebut perubahannya masih menumpuk pada kegiatan tertentu.

    "Kalau dilihat dari barang konsumsi, tidak semua barang konsumsi diperdagangkan secara online. Lebih banyak produk tahan lama untuk rumah tangga," ucapnya.

    Mantan orang nomor satu di Bank Indonesia ini juga menyebutkan bahwa penetrasi digital memunculkan perubahan kecenderungan konsumsi masyarakat yang mulai bergerak ke arah kegiatan waktu luang atau leisure time. Karena itu, ia menilai, perlu adanya upaya untuk mentransformasi ke arah kegiatan produktif.

    Terkait perubahan ini, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara saat berbincang dengan Validnews menyebutkan bahwa selera masyarakat dalam berbelanja bergeser dari waktu ke waktu. Tugas pemerintah adalah memantau dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

    “Tugasnya pemerintah lagi-lagi, jaga inflasi, bangun infrastruktur sehingga barangnya bisa sampai. Bikin infrastruktur, sehingga kalau dia mau jadi turis, pesawatnya ada, bisnya ada, kendaraannya ada, obyek turisnya ada,” katanya.

    Perubahan selera berbelanja itu, lanjut Suahasil, akan ditangkap sebagai peluang oleh dunia usaha. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang membuat baik e-commerce maupun sektor riil yang menjalankan usahanya secara konvensional memiliki level permainan yang sama.

    “Makanya saya bilang, kalau dari sisi pemerintah, dari kebijakan pajak, ya bikin level of playing field. Tiketnya itu di travel agent, atau beli di website, sama-sama terkena pajak. Jangan sampai satu jadi lebih murah karena kita tidak mengatur pajak dengan benar,” pungkasnya.

    infografis pelku internet. Validnews/Jean.P

    Bukan Tanpa Hambatan
    Pengguna internet yang terus bertumbuh dinilai Darmin memberikan potensi ekonomi yang tinggi. Namun, untuk memanfaatkannya bukan tanpa hambatan.

    Beberapa hambatan yang perlu dicari jalan keluarnya tersebut meliputi belum meratanya infrastruktur, regulasi yang harus perlu segera disesuaikan, serta struktur industri masih membuat ketergantungan terhadap impor.

    "Selain itu, perkiraan saya pribadi, di sektor supply kita punya beberapa hambatan. Salah satunya adalah talenta. Bukan hanya programmer, bahkan coding saja kita keteteran," kata Darmin.

    Ia mengatakan bahwa pendidikan vokasi harus cepat direalisasikan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor digital sekarang ini.

    "Kami sedang bicara untuk kemungkinan mengundang. Kami harus bicara dengan Kemenaker dan pihak imigrasi, bagaimana kebijakan mempermudah talent di bidang digital ini," ucap Darmin.

    Ia mengatakan upaya untuk menjawab berbagai hambatan tersebut memang memerlukan waktu yang tidak singkat.

    Beberapa hal yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung ekosistem ekonomi digital antara lain melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIV, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan proyek Palapa Ring.

    "Dengan selesainya proyek Palapa Ring ini, maka infrastruktur teknologi dan informasi akan relatif sangat merata di seluruh Indonesia baik dilihat dari kapasitas maupun kecepatannya. Harapannya masyarakat dan dunia usaha bisa menggunakan infrastruktur ini," kata Darmin.

    Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung visi menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Pemerintah juga menargetkan adanya 1.000 teknopreneur dengan valuasi bisnis US$10 miliar. (Fin Harini)