Digitalisasi BPKB Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Penerapan sistem digital pada BPKB ini guna menghindari praktik pungutan liar dan tindak pidana korupsi

  • Wakapolri Komjen Pol Syafruddin  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa  dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berbincang saat meninjau tempat Pelayanan Berbasis IT Pembuatan BPKB Online, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir
    Wakapolri Komjen Pol Syafruddin Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berbincang saat meninjau tempat Pelayanan Berbasis IT Pembuatan BPKB Online, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/11). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya terapkan digitalisasi pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengatakan selain bertujuan mempermudah pelayanan publik, penerapan sistem ini guna menghindari praktik pungutan liar dan tindak pidana korupsi.

    "Sekarang ada integrasi BPKB, saya minta sistem ini bisa dilakukan di seluruh polda," kata Syafruddin dikutip dari Antara.

    Layanan berbasis online ini mempercepat perubahan atau ganti nama kepemilikan kendaraan tanpa harus mengantre di loket Samsat Polda Metro Jaya. Fitur layanan yang tersedia diantaranya e-queue (antrian elektronik) dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem antrian yang dilengkapi RFID (radio frequency identification) untuk mengakses e-form.

    Sistematika antrean dimulai dari pengisian formulir permohonan BPKB melalui e-form secara online dengan meletakkan kartu identitas pada RFID. Kemudian memasukkan nomor kode pendaftaran atau nomor BPKB dan NIK pemohon yang terdaftar. Kemudian pemohon mendapatkan tanda bukti (e-receipt signature) yang juga menyertakan tanda tangan, sehingga akan tersimpan pada sistem BPKB online.

    Sebagai evaluasi, pada akhir rangkaian pemohon diminta untuk memberikan tanggapan tingkat kepuasan pelayanan ini.

    Tidak hanya sebagai metode pengajuan, sistem pelayanan digital ini juga menyediakan pemblokiran kendaraan secara online.

    Acara peresmian sistem digitalisasi BPKB di Polda Metro Jaya ini dihadiri Syafruddin beserta Menteri Perhubungan Budi Karya turut hadir bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsudin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno, Kakorlantas Polri Irjen Roycke Lumowa, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dan Ketua Muri Jaya Suprana.

    Layanan publik yang memberikan kemudahan pada masyarakat ini didukung Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dengan sistem digital yang terintegrasi, BPKB ke depan bisa berkesinambungan dengan data-data yang sudah ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Untuk membangun sistem pelayanan BPKB ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dinas Dukcapil, Agen Pemegang Merek (APM), dan Lembaga Pembiayaan untuk mengintegrasikan sistem.

    Database yang kuat dan terintegrasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), diharapkan Sandi dapat meningkatkan pendapatan asli darah (PAD). Dengan sistem ini, dapat diketahui secara pasti jumlah kendaraan dimiliki masyarakat dalam satu rumah.

    “Digitalisasi ini akan menyajikan data individu secara lengkap mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga Kartu Keluarga (KK). (Dianita Catriningrum)