Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Di Bawah Ancaman Eksploitasi Seksual Anak

Setiap tahun puluhan ribu anak Indonesia menjadi objek komoditas pelacuran dan eksploitasi seksual

  • Aktivis dari berbagai komunitas perempuan anti kekerasan seksual di Aceh menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. ANTARA
    Aktivis dari berbagai komunitas perempuan anti kekerasan seksual di Aceh menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. ANTARA

    JAKARTA – Pada tahun 2015 lalu, remaja belia ini meninggalkan kampung halamannya di Bogor, Jawa Barat. Saat itu usianya masih 15 tahun, dan dia memutuskan untuk bekerja, sebagai upaya membantu orangtuanya mencari nafkah. Sebut saja remaja manis ini bernama Bimbi (bukan nama sebenarnya).

    Bimbi tidak sekolah, sedang ibunya hanyalah seorang pekerja buruh cuci serabutan. Bimbi membulatkan tekad mencari kerja ke kota karena ada tetangganya yang menawarkan ia pekerjaan sebagai pelayan rumah makan di Jakarta.

    Tekad dan restu orangtua membuat Bimbi mantap melangkahkan kaki ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, Bimbi diberikan sepatu, tas dan dibawa ke salon untuk mendandani diri. Dia juga diberikan uang sebesar Rp2,5 juta untuk dikirimkan ke orangtuanya di kampung. Pemberian itu bukan didapatnya cuma-cuma, dia langsung diminta menandatangani kuitansi pinjaman uang sebesar Rp5,5 juta.

    Bimbi juga sempat dibawa ke apartemen, ditelanjangi tubuhnya untuk diperiksa sebagai syarat agar dia diterima bekerja. Di situlah dia menyadari bahwa pekerjaan yang akan dilakukannya bukanlah pelayan restoran seperti yang dijanjikan. Terlebih, setelah pemeriksaan dia diberikan pakaian dalam yang katanya akan menjadi seragam dia selama bekerja.

    Sayang, saat menyadari hal itu, dia sudah tidak bisa berbuat banyak. Bimbi ditempatkan di apartemen yang terkunci dengan pengawalan orang bayaran. Di apartemen yang ada di wilayah Jakarta Utara itu Bimbi terkurung bersama dengan sejumlah perempuan lain yang mengalami nasib serupa dengan dia. Bimbi juga dibuatkan identitas diri palsu dengan umur yang dinaikkan agar seolah-olah dia tak lagi dalam usia anak.

    Puncak hari kemalangan Bimbi akhirnya tiba. Dia dibawa ke sebuah tempat hiburan malam yang jaraknya tak jauh dari apartemen di mana dia ditempatkan. Di tempat hiburan itu Bimbi dipekerjakan sebagai penari telanjang dan diminta menemani tamu yang datang untuk minum-minum.

    Ternyata memamerkan lekuk tubuh dan menari dari malam hingga pagi tidak cukup. Bimbi dipaksa melayani tamu yang ingin mencumbu tubuh belianya. Bimbi menolak, tapi tak berdaya. Dia dicekoki minuman keras sampai akhirnya mabuk dan dalam keadaan setengah sadar ditiduri seorang pria warga negara asing (WNA). Hari itu Bimbi kehilangan keperawanannya di usia 15 tahun.

    Bimbi sadar betul bahwa bukan pekerjaan macam itu yang diinginkannya. Bimbi berusaha keluar dari lingkaran setan itu, namun dia tak dapat berbuat banyak karena dia selalu dikawal baik saat berada di tempat bekerja, di apartemen, maupun saat dalam perjalanan dari dua tempat tersebut.

    Tiga hari Bimbi dalam keadaan busuk itu sampai akhirnya pada hari keempat dia melihat celah untuk melarikan diri. Bimbi memanfaatkan kelengahan pengawal yang mengantarnya dari apartemen menuju ke tempatnya bekerja. Bimbi langsung pulang ke kampungnya di Bogor, kemudian melaporkan nasib tragis yang dialaminya ke pihak kepolisian.

    Keberanian Bimbi, dan ketidakpasrahannya terhadap keadaan busuk itu membuahkan hasil. Selain terbebas dari lingkaran hitam yang tidak diingininya, para pelaku yang menjebak dan mempekerjakan Bimbi di dunia hiburan malam akhirnya diproses hingga ke pengadilan.

    Proses hukum berjalan, meski sebenarnya yang terpenting adalah kondisi Bimbi sendiri. Bagaimanapun apa yang dialaminya adalah luka mendalam yang tidak mudah dijalani oleh seorang yang masih usia anak seperti dia.

    Beruntung kondisi psikologisnya bisa dipulihkan secara perlahan. Bimbi juga akhirnya bertemu dengan tim pendamping dari ECPAT Indonesia,  sebuah organisasi jaringan nasional yang biasa menangani kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Sambil mengawal proses hukum terhadap para pelaku, organisasi ini mendampingi Bimbi selama enam bulan untuk memulihkan kondisi psikologinya hingga kini dapat beraktivitas normal.

    Angka ESKA di Indonesia
    Apa yang dialami Bimbi adalah potret yang juga dialami banyak anak di Indonesia. Hingga saat ini anak Indonesia masih rentan menjadi korban ESKA. Berdasarkan Optional Protokol yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol tentang Eksploitasi Komersial Anak disebutkan ada sejumlah kategori ESKA.

    Beberapa kategori tersebut yakni prostitusi anak atau pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, perkawinan anak, dan wisata seks anak.

    Meski belum dapat merilis jumlah pasti, namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan hasil monitoring yang dilakukan memperlihatkan angka pornografi anak mengalami peningkatan di tahun 2017. Hal ini diketahui berdasarkan kasus cyber crime yang ditangani pihak kepolisian.

    Sementara berdasarkan pantauan ECPAT Indonesia, tercatat sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban ESKA di Indonesia. Dari jumlah tersebut 67% diantaranya terjadi pada anak perempuan. Dari 339 anak perempuan yang menjadi korban ESKA, 50% merupakan kasus pornografi anak, 28% kasus prostitusi anak dan 21% adalah kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual.

    ECPAT juga mencatat kasus pornografi anak yang telah terungkap menyimpulkan bahwa mayoritas anak perempuan menjadi target utama dari para predator pornografi anak. Seperti kasus pornografi yang terungkap oleh Polda Metro Jaya terhadap pelaku pria berinisial ABC pada bulan Oktober 2016 silam. Jumlah korban pada kasus ini mencapai 150 anak perempuan.

    Melalui jejaring media sosial, sebagian besar anak perempuan yang menjadi korban dibujuk oleh pelaku untuk melakukan telepon seks, video seks hingga berhubungan seksual dengan pelaku. Minimnya pengawasan orang tua dan ketidaktahuan anak tentang penggunaan media sosial yang aman seringkali menjadi penyebab anak menjadi objek pornografi oleh para predator pornografi anak.

    Sebelumnya di tahun 2016, hanya dalam kurun waktu tiga bulan sejak September hingga November tercatat ada 24 kasus yang terungkap, dengan jumlah korban ESKA sebanyak 335 anak. Dari jumlah tersebut 55% anak perempuan dan 45% adalah anak laki-laki. 

    Dari data itu tren kasus yang muncul sebanyak 46% kasus merupakan perdagangan anak untuk tujuan seksual dan 29% prostitusi anak online. Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual tercatat ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur dan Kepulauan Riau.

    Dari berbagai kasus yang ada, 17%  kasus ESKA di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten, seperti Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang. Dari 24 kasus, sekitar 83% pelaku yang menjual anak dan berhasil tertangkap adalah orang dewasa.

    Selain Jawa Barat, provinsi lain yang terbilang tinggi kasus ESKA terjadi di Jawa Timur dengan angka 12%.  Sementara 8% kasus terjadi di wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.

    Dalam sebuah publikasi Berjudul “Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya” yang disusun bersama Institut for Criminal Juctice Reform (ICJR) dengan ECPAT Indonesia, dikutip data UNICEF  yang memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun.

    Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup. Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi pun sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet atau yang sekarang disebut dengan prostitusi online. Hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi.

    UNICEF Indonesia juga mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berjumlah 40.000 sampai 70.000 setiap tahunnya. International Labour Organisation (ILO) bahkan pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia. Fakta ditemukan ILO, sekitar 24.000 anak-anak dilacurkan.

    Koordinator Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT, Rio Hendra mengungkapkan bahwa selama ini dirinya terjun langsung di lapangan dan menemukan berbagai modus ESKA yang terjadi di Indonesia. Menurutnya kasus seperti yang dialami Bimbi adalah potret umum yang sering dialami anak-anak di Indonesia.

    Kasus Bimbi menurutnya adalah salah satu yang ditangani oleh ECPAT, di mana dia terjun langsung mengawal pendampingan dan proses hukum terhadap para pelaku yang menjerat Bimbi. Meski kini Bimbi telah pulih dan beraktivitas normal, namun menurutnya masih banyak anak Indonesia yang membutuhkan perlindungan.

    Ia mengungkapkan, ada banyak kemungkinan yang menempatkan anak Indonesia berada dalam bayang-bayang ancaman ESKA.

    “(Kasus Bimbi) itu yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih banyak lagi,” ungkap Rio saat dihubungi Validnews melalui telepon selulernya, Jumat (1/12).

    Komoditas Seksual
    Tragedi pahit dialami Bimbi hanyalah satu contoh kasus dialami anak korban pelacuran. Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian mengemukakan masih banyak yang disekap dan dieksploitasi secara seksual dengan tujuan nilai ekonomi.

    Ia mengatakan bahwa kasus perdagangan anak terbesar yang dimonitor pihaknya selama ini adalah kasus-kasus perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, di antaranya anak dijadikan prostitusi dan objek pornografi. Menurut dia dari data yang ada, angkanya mencapai 70% dibandingkan dengan tujuan eksploitasi nonseksual.

    Dia mengungkapkan, prostitusi anak dan pornografi anak merupakan praktik eksploitasi komersial anak, di mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial.

    “Dengan kata lain anak dijadikan komoditas seks,” ungkap Ahmad kepada Validnews.

    Dibeberkannya, kasus-kasus yang melibatkan anak-anak untuk dijadikan prostitusi dan pornografi sangat mengenaskan. Mereka dipaksa untuk menjual tubuh mereka, dan dalam prosesnya anak-anak itu harus menderita kekerasan, terkena penyakit menular dan ketiadaan masa depan.

    ”ECPAT pernah menangani kasus di mana enam orang anak disekap berbulan-bulan di sebuah apartemen lalu mereka dijual melalui sosial media, satu dari anak-anak tersebut dalam kondisi hamil,” kata dia.

    Menurutnya, para korban biasanya tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi diri saat hak-hak mereka diperkosa oleh para pelaku. Terlebih pada beberapa kasus diketahui ada keterlibatan langsung dari orangtua ataupun kerabat dekat. 

    Ia berpendapat, anak rentan menjadi korban ESKA lantaran memperdagangkan anak dianggap memberikan keuntungan finansial yang tinggi bagi para pelaku termasuk sindikat. Para pelaku menurutnya menjadikan anak sebagai sumber keuntungan baik bagi mereka maupun organisasi mereka. Karena itulah menurut Ahmad kejahatan ini sering kali merupakan kejahatan yang terorganisir.

    “Para aktor membangun sel kejahatan, termasuk backup dari oknum penegak hukum. Permintaan pasar seks anak juga meningkat, praktik korupsi juga membuat bisnis ini makin subur. Oleh karena itu melihat masalah ini harus dari kacamata makro, tidak melulu menyalahkan kemiskinan sebagai penyebab klise,” papar Ahmad.

    Single Identity
    Karena begitu rentannya anak di Indonesia menjadi korban ESKA, untuk itu semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah harus mengambil peranan dan berupaya agar anak Indonesia dapat terhindar dari para predator seks anak.

    Ahmad menilai bahwa pemerintah telah melakukan beberapa langkah penanggulangan, namun kurang terukur dan minim dampak dalam mengurangi jumlah anak-anak yang terperangkap kejahatan ESKA.

    “Pusat pusat pemulihan juga terbatas. pencegahan yang dilakukan kurang terukur dan tidak inovatif sehingga kesan yang saya tangkap hanya copypaste dari program terdahulu. Banyak program yang dilakukan pemerintah bersifat hit and run tidak sistematis,” terang Ahmad.

    Menurut dia, ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari ESKA. Pertama, pemerintah harusnya memiliki rencana strategis dan berkelanjutan dengan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan penanggulangan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, harus ada data nasional yang resmi untuk mengetahui gambaran ESKA secara lebih pasti.

    Selain itu, harus ada sistem perlindungan anak yang integratif dan koordinatif dan jangan ada kesan bahwa masing-masing kementerian melaksanakan program dengan ego institusinya masing-masing.

    “Libatkan organisasi masyarkat sipil dalam mengelola pusat-pusat layanan pada korban. Penegak hukum harus seirama dalam melihat kasus ini dan mencegah praktik koruptif,” tegas Ahmad.

    Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati menambahkan salah satu upaya yang dapat dipakai untuk melindungi anak adalah memahami faktor-faktor penyebab jatuhnya anak dalam lingkaran ESKA. Dia menerangkan, salah satu penyebab anak rentan menjadi korban adalah masih banyaknya anak di Indonesia yang bermasalah dalam sistem pengasuhan.

    Ia mengemukakan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang sesuai dengan data temuan KPAI, sekitar 14,4% anak tidak tinggal dengan orangtua. Hal ini membuat anak rentan menjadi korban ESKA. Belum lagi keluarga pun sangat mungkin ikut menyumbang kerentanan anak menjadi korban. Kemudian, kemiskinan juga menjadi faktor rendahnya pendidikan, pengetahuan.

    Karena itu menurutnya edukasi kepada keluarga harus dilakukan sejak dini. Setiap keluarga harus dibekali pengetahuan bagaimana merawat dan melindungi anak. Pembekalan pengetahuan ini menurutnya bisa dilakukan dengan sosialisasi yang menyentuh langsung setiap keluarga di Indonesia.

    Hal lain yang menurutnya perlu dilakukan adalah penanganan pemalsuan identitas. Hal ini penting dilakukan, mengingat banyak kasus perdagangan anak terjadi disertai dengan pemalsuan identitas.

    “Masalahnya single identity sistem kita belum berjalan sepenuhnya. Karena e-KTP bermasalah. Hampir sebagian besar tenaga kerja itu diupgrade usianya. Itu juga jadi masalah dasar,” jelas Rita kepada Validnews, Selasa (5/12)

    Untuk mendukung hal tersebut menurutnya juga perlu dilakukan penertiban terhadap biro jasa penerima kerja. Berbagai upaya yang dilakukan melindungi anak menurutnya sering kali menemui persoalan lantaran kasus perdagangan anak kerap kali mendapat perlindungan oknum aparat.

    Dia mengungkapkan, untuk kasus-kasus di Jakarta saja pihaknya sudah kerap kali mencoba melakukan penindakan di lapangan dengan berkoordinasi bersama aparatur terkait. Sayangnya upaya seperti itu terbentur dengan perlindungan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Akhirnya operasi yang digencarkan pun bocor dan petugas gagal menemukan temuan di lapangan.

    “Kita ada informan anak perempuan yang memperdagangkan temannya. Dia mencari temannya untuk diperdagangkan. Tapi ketika sidak bocor informasinya,” ungkap Rita.

    Untuk itu ia berharap, siapa pun, dimana pun harus ada kesadaran bahwa setiap orang memiliki kewajiban melindungi anak indonesia.

    Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono menambahkan, upaya melindungi anak harusnya ditunjukkan serius oleh pemerintah. Salah satu yang harusnya dilakukan adalah mengeluarkan laporan awal dan laporan pemerintah (state report) dari implementasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

    Menurut dia, batas waktu laporan awal pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Anak PBB tentang protokol tambahan ini sebenarnya adalah tahun 2014, atau dua tahun setelah protokol tambahan ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

    “Sebenarnya optional ini untuk memproteksi anak Indonesia. Bukan mempermalukan kita,” kata Eddy ditemui Validnews di ruang kerjanya.

    Dia juga menambahkan perlunya ada regulasi yang dapat menjerat pelaku pembeli seks anak dan pihak yang menyediakan tempat terjadinya transaksi seks anak. Menurutnya selama ini pelaku dan penyedia tidak pernah dijerat, dan penindakan hukum hanya menjerat perekrut dan mucikari saja. (Jenda Munthe)