Dewan Pers Berharap Transparansi Kematian Wartawan di Kalsel

Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berita Muhammad Yusuf

  •  Ilustrasi Dewan Pers. Ist
    Ilustrasi Dewan Pers. Ist

    JAKARTA – Dewan Pers berharap kematian Muhammad Yusuf, wartawan harian Kemajuan Rakyat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, Minggu (10/6) ditangani secara transparan dan diselesaikan secara hukum.

    Berdasarkan keterangan pers lembaga itu, Selasa (12/6), Dewan Pers menyatakan belum pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dibuat Muhammad Yusuf.

    Dewan Pers menyatakan lembaga itu terlibat dalam kasus ini setelah Kapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan,  AKBP Suhasto mengirim surat permintaan Keterangan Ahli pada 28 Maret 2018. 

    Kemudian Polres Kotabaru mengirim tiga penyidik ke kantor Dewan Pers pada 29 Maret 2018. Para penyidik meminta keterangan ahli yang ditunjuk Dewan Pers, Sabam Leo Batubara.

    Pada saat itu para penyidik menunjukkan dua berita yang ditulis Yusuf di kemajuanrakyat.co.id, untuk ditelaah ahli. Kedua berita itu adalah “Masyarakat Pulau Laut Tengah Keberatan Atas Tindakan PT MSAM Join PT Inhutani II” (5/3/2018) dan “Masyarakat Pulau Laut Berharap Bupati dan DPRD Kotabaru Mengusir “Penjajah” (27/3/2018).

    Dalam keterangan yang dituliskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), ahli dari Dewan Pers menilai kedua berita itu tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Selain itu narasumber tidak jelas dan tidak kredibel. 

    Kasus ini merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permohonan maaf.

    Penyidik Polres Kotabaru kembali datang ke Dewan Pers pada 2 dan 3 April 2018, dengan membawa 21 berita tambahan yang menurut penyidik ditulis oleh Yusuf. Empat beritanya dimuat di portal "kemajuanrakyat.co.id" dan 17 lainnya di "berantasnews.com". (Annisa Dewi Meifira)