Dana Kemitraan TPST Bantargebang 2018 Diinventarisir Ulang

Kalkulasi sementara Pemkot Bekasi, kebutuhan dana kemitraan untuk pembangunan rumah sakit tipe D, pendidikan terpadu SD, SMP dan SMA, perbaikan drainase dan air limbah sampah berkisar Rp1 triliun

  • Pemulung berebut mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto
    Pemulung berebut mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

    Bekasi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat sepakat membentuk tim khusus yang bertugas menginventarisasi ulang kebutuhan bantuan dana kemitraan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang 2018.

    Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pembentukan tim khusus merupakan hasil dari pertemuan antara dirinya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta pekan lalu.

    "Hasil pertemuan dengan Wagub DKI disepakati kedua pemerintah daerah membentuk tim, pembahasan kemarin baru pada tataran kewajiban tiping fee (kompensasi bau)," katanya dikuti dari Antara, Senim (11/12).

    Rahmat menyampaikan, kebutuhan dana kemitraan yang berhasil dikalkulasi sementara oleh pihaknya berkisar Rp1 triliun. Namun kalkulasi dana untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemprov DKI akan dihitung ulang oleh tim yang dibentuk kedua pemerintahan daerah.

    Dana kemitraan itu kata Rahmat, rencananya akan diperuntukan pembangunan rumah sakit tipe D, pendidikan terpadu SD, SMP dan SMA, perbaikan drainase dan air limbah sampah.

    "Kebutuhan dana itu yang sekarang sedang diinventarisasi oleh tim. Kalkulasi kami untuk kebutuhan dana kemitraan itu berkisar Rp1 triliun," katanya.

    Ditambahkannya, pertemuan dengan Sandiaga Uno juga menyepakatai adanya rehbilitasi infrastruktur transportasi massal untuk keperluan perjalanan masyarakat Kota Bekasi menuju DKI Jakarta.

    "Sistem transportasi massal DKI harus terkoneksi dengan jaringan jalan di Kota Bekasi," katanya.

    Ia menargetkan hasil inventarisasi kebutuhan dana kemitraan oleh tim segera selesai dan disampaikan kepada Pemprov DKI dalam waktu dekat sehingga bisa segera diserap.

    Dalam kesempatan yang sama Rahmat menuturkan, besaran dana kompensasi yang diajukan pada 2017 total Rp202 miliar dan saat ini sudah dialokasikan oleh bagian keuangan Pemprov DKI untuk 2018. Dana kompensasi itu diyakinkan Rahmat akan diserahkan kepada masyarakat di tiga kelurahan TPST Bantargebang, yakni Kelurahan Sumurbatu, Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Cikiwul.

    "Dana kompensasi bau itu terdiri atas Rp130 miliar ditambah utang 2017 yang belum terbayarkan, totalnya Rp202 miliar," katanya.

    Sebelumnya Asisten Daerah (Asda) III Kota Bekasi, Dadang Hidayat menyampaikan dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi untuk tahun 2018 mencapai Rp1,2 triliun. Dana itu rencananya dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan dua fly over di Jalan Raya Narogong.

    Pada tahun 2017 ini jelasnya, Kota Bekasi hanya menerima dana kemitraan dari Pemprov DKI sebesar Rp316 miliar dari usulan Rp981 miliar. Dana itu dipergunakan untuk pembangunan dua fly over, pelebaran Pasar Rabu, pembangunan Jembatan Jatiasih dan pelebaran Jalan Jatiwaringin. (M Bachtiar Nur)