MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI KEBERHASILAN PARIWISATA INDONESIA

Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pariwisata Indonesia akan tetap tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

  • Monumen Kemanusiaan Ground Zero untuk memperingati tragedi bom Bali I di kawasan Legian, Denpasar. ANTARA FOTO/Satya Baty
    Monumen Kemanusiaan Ground Zero untuk memperingati tragedi bom Bali I di kawasan Legian, Denpasar. ANTARA FOTO/Satya Baty

    Oleh: Dr. Nugroho Pratomo*

    Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi menjadi unggulan sumber devisa bagi Indonesia. Dengan berbagai kelebihan kondisi geografis dan multibudaya yang dimiliki Indonesia, sektor pariwisata adalah modal utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Beberapa daerah seperti Bali telah lama menjadi salah satu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pembangunan daerahnya. Namun, pada saat yang bersamaan, banyak daerah yang sebelumnya menjadi tujuan wisata kini kondisinya menjadi terbengkalai. Hal ini menunjukkan bahwa sektor masih dibangun dengan cara-cara setengah hati.

    Perkembangan Sektor Pariwisata Indonesia
    Keberadaan sektor pariwisata di Indonesia dimulai sekitar tahun 1910–1920. Pada saat itu, dikeluarkan keputusan Gubernur Jendral tentang pembentukan Vereeneging Toesristen Verker (VTV). Lembaga tersebut pada dasarnya merupakan suatu biro resmi pariwisata. Kedudukan VTV selain bertindak sebagai kantor pariwisata pemerintah Hindia Belanda, juga sekaligus agen perjalanan dan operator tur. Dalam perkembangannya, kemudian berdiri sebuah agen perjalanan di Batavia pada tahun 1926 yang bernama Linssonne Lindeman (LISLIND) yang berpusat di negeri Belanda. Badan usaha tersebut kemudian dikenal dengan nama NITOUR (Netherlanshe Indische Touristen Bureau) (Utama, 2016).

    Setelah mengalami stagnasi dan kemunduran selama masa perang dunia II dan penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan pada tahun 1946-1949 pemerintah baru Republik Indonesia berusaha membangun kembali industri pariwisata. Pemerintah kemudian mendirikan NV.HONET (Hotel National & Tourism) setelah sebelumnya semua hotel yang berada di bawah manajemen HONET sempat diganti namanya menjadi Hotel MERDEKA.  

    Pada tahun 1953, dibentuklah organisasi yang bernama Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia (SERGAHTI) yang beranggotakan hampir seluruh hotel di Indonesia. Namun, keberadaan badan ini tidak berlangsung lama, karena tidak terlihat kemungkinan penerobosan dari peraturan pengendalian harga. Selanjutnya di tahun 1955, Bank Industri Negara mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT NATOUR Ltd. (National Hotel & Tourism Corp). Natour ini memiliki anggota antara lain Hotel Transaera (Jakarta), Hotel Bali, Sindhu Beach, Kuta Beach, dan Jayapura Hotel (Utama, 2016). 

    Selama pemerintahan Orde Baru, perkembangan industri pariwisata terus mengalami pertumbuhan. Pada awal pelita I di tahun 1969, jumlah wisatawan relatif masih rendah, yaitu sebanyak 86.100 orang. Pada akhir tahun 1973, jumlah wisatawan meningkat menjadi 270.300 orang. Secara keseluruhan, sudah terjadi peningkatan pelita I sebesar 214%. Pada akhir pelita II tahun 1978, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 468.600 orang dan pada akhir pelita III tahun 1983 meningkat lagi menjadi 638.000 orang (Utama, 2016).

    Selama Pelita IV yang berakhir tahun 1989, jumlah wisman yang berkunjung tercatat 11.626.000 orang. Peningkatan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 1984–1988 dengan pertumbuhan rata–rata 15 % tiap tahunnya, kemudian pertumbuhan yang lebih besar terjadi pada periode 1989–1991 dengan kedatangan wisman rata–rata sebesar 36,2% tiap tahunnya. Diadakannya program Visit Indonesia Year 1992 secara umum berhasil meningkatkan jumlah wisatawan mencapai lebih dari 3 juta orang (Raymond, 2014 dalam Utama, 2016).

    Masa Reformasi
    Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru memberikan dinamika tersendiri bagi pariwisata di Indonesia. Terjadinya beberapa kali aksi terorisme bom menimbulkan gangguan bagi sektor pariwisata. Begitu pula dengan terjadinya terorisme di berbagai negara yang secara khusus dimulai pada serangan terhadap gedung WTC di AS pada 11 September tahun 2001. Munculnya berbagai terorisme yang kemudian dihadapi dengan operasi anti teror di berbagai negara pada akhirnya menyebabkan timbulnya ketakutan bagi masyarakat dunia untuk melakukan wisata. 

    Bali sebagai salah satu tujuan wisata utama Indonesia telah merasakan dampak akibat aksi terorisme tersebut. Pada bulan September 2001, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali mencapai 133.667 orang. Jumlah tersebut turun drastis di bulan Oktober 2001 menjadi hanya 96.537 orang. Secara keseluruhan, pertumbuhan orang asing yang berkunjung ke Bali tahun 2001 mengalami -3,97% (BPS Provinsi Bali, 2003).

    Kondisi tersebut kemudian diikuti serangan bom Bali I tahun 2002 dan bom Bali II pada tahun 2005, yang juga telah menyebabkan terganggunya industri pariwisata.  Berdasarkan data BPS,  laju pertumbuhan PDRB Provinsi Bali pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran atas dasar harga kontan tahun 2000 di tahun 2002 mengalami -0,08%. Sedangkan, laju pertumbuhan orang asing ke Bali mengalami -5,23% (BPS Provinsi Bali, 2003).

    Begitu pula dengan tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Bali tahun 2002 yang hanya sebesar 3,04% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2001 yang mencapai 3,54%. Penurunan laju pertumbuhan sektoral juga terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Dampak serangan terorisme tahun 2002 baru dirasakan pada tahun 2003. Laju pertumbuhan sektor ini sebesar -1,96% (BPS Provinsi Bali, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa aksi terorisme langsung mengganggu sektor pariwisata.

    Aksi teroris berlanjut yang ditandai  terjadinya bom Bali II tahun 2005. Penurunan laju pertumbuhan sektoral baru terasa di tahun 2006. Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran hanya sebesar 5,11%. Turun dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 6,27%. Sedangkan, laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2006 sebesar 6,06%, turun dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 6,77% (BPS Provinsi Bali, 2008).  

    Secara nasional, perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pasca serangan terorisme mengalami penurunan. Tahun 2001, jumlah wisatawan asing mencapai 5.153.620 orang. Tahun 2002, turun menjadi 5.033.400 orang dan tahun 2003 menjadi 4.428.494 orang (BPS Pusat, 2004). Pada Januari 2012, mencapai 652,7 ribu orang atau naik 18,93% dibanding jumlah wisatawan mancanegara bulan Januari 2011 yang mencapai 548,8 ribu orang (BPS Pusat, 2012). Laporan pada Januari 2018 menyebutkan bahwa secara kumulatif (Januari–November) 2017, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,68 juta kunjungan atau naik 21,84% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2016 yang berjumlah 10,41 juta kunjungan (BPS Pusat, 2018).

    Regulasi
    Dilihat dari sisi regulasi, pasca reformasi dikeluarkan UU tentang pariwisata yaitu UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam UU tersebut, disampaikan beberapa definisi terkait dengan pariwisata. Dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, dalam Pasal 1 ayat 4 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

    Terkait sebagai industri, Pasal 1 ayat 9 mendefinisikan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pasal 1 ayat 11 menyebutkan Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

    Berdasarkan berbagai definisi berbagai ayat dalam pasal 1 tersebut, industri pariwisata adalah tanggung jawab dari berbagai pihak. Pengembangan sektor pariwisata merupakan tanggung jawab bersama dan diperlukan kerja sama antarsektor untuk membangun sektor pariwisata sebagai sebuah industri yang mampu memberikan pemasukan yang lebih signifikan terhadap perekonomian.

    Persaingan Wisata
    Kebutuhan untuk melibatkan berbagai pihak dalam pembangunan industri pariwisata tidak terlepas dari semakin ketatnya persaingan dengan berbagai negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data laporan The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) 2017, Indonesia berada di peringkat ke-42. Peringkat ini di bawah beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura dan Malaysia.

    Mengacu pada tabel tersebut, nampak bahwa peringkat Indonesia masih berada jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Kesenjangan peringkat yang terjadi tersebut dapat menjadi acuan awal sejauh mana ketertinggalan Indonesia dalam membangun sektor pariwisata. Berdasarkan sejumlah indikator yang digunakan dalam laporan tersebut, beberapa indikator yang penting untuk dicermati sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

    Berdasarkan tabel tersebut, jelas terlihat bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki modal yang sangat besar di bidang sumber daya alam dan kekayaan budaya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah potensi yang sangat penting untuk terus dikembangkan dengan nilai jual yang tinggi. Begitu pula dengan kondisi alam. Namun, hal tersebut terkalahkan oleh buruknya infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata itu sendiri. Karenanya, pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata adalah prioritas yang perlu dilakukan.

    Pemerintahan Jokowi telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas program, namun dengan tetap mengacu pada UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka tetap diperlukan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk membangun infrastruktur tersebut. Tanpa hal itu, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya bahkan dunia.

    *)Direktur Riset Visi Teliti Saksama

    Referensi
    BPS Provinsi Bali. (2003). Bali Dalam Angka 2002. Denpasar, Bali, Indonesia: BPS Provinsi Bali.


    BPS Provinsi Bali. (2008). Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Bali 2003-2007. Denpasar, Bali, Indonesia: BPS Propinsi Bali.


    BPS Pusat. (2004). Statistik Indonesia 2003. Jakarta, DKI, Indonesia: Badan Pusat Statistik Pusat.


    BPS Pusat. (2012, Maret 1). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Januari 2012. Berita Resmi Statistik , XV(17).


    BPS Pusat. (2018, Januari 2). Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional November 2017. Berita Resmi Statistik, XXI(04).


    Schwab, K., Martin, C., Samans, R., Moavenzadeh, J., & Drzeniek-Hanouz, M. (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017. Geneve: World Economic Forum (WEF).
    Utama, I. G. (2016, September 6). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307795460