DPR Dorong Pemerintah Sampaikan Nota Protes ke AS

Langkah Trump merusak upaya perdamaian yang telah diperjuangkan demi menyelesaikan pertikaian Palestina dan Israel                   

  • Ketua DPR Bambang Soesatyo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
    Ketua DPR Bambang Soesatyo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    JAKARTA – Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem memantik perhatian Ketua DPR Bambang Soesatyo. Protes masyarakat dunia pun mendahului keputusan pemerintah AS di Israel itu.

    “Saya mengecam keras langkah Amerika Serikat tersebut. Padahal, dalam sidang Darurat Majelis Umum PBB yang diikuti 128 negara secara tegas menolak Yerusalem ditetapkan sebagai Ibu Kota Israel,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (17/5).

    Dewan Keamanan PBB, kata dia, harus segera menggelar pertemuan darurat merespons kebijakan AS itu. Sebab langkah Trump jelas merusak upaya perdamaian yang telah diperjuangkan demi menyelesaikan pertikaian Palestina dan Israel. Tindakan AS ini dapat memicu kemarahan umat Islam dunia.

    “PBB harus secepatnya turun tangan. Jika kita berdiam diri, saya khawatir sentimen anti Amerika akan meluas dan hal itu tentu saja dapat memicu benih-benih terorisme yang mengancam kedamaian dunia,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

    Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga meminta, Kementerian Luar Negeri segera memanggil Duta Besar AS untuk menyampaikan nota protes kepada pemerintah Amerika Serikat. Kemudian, pemerintah diharapkannya dapat mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina belakangan ini.

    “Indonesia adalah negara muslim terbesar. Kita harus mengambil peran lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi, konstitusi negara kita secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi,” ucap dia.

    Bamsoet menjelaskan, DPR selama ini, melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), selalu konsisten menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen dunia, seperti IPU (forum parlemen dunia), PUIC (forum parlemen negara-negara OKI), serta AIPA (forum parlemen ASEAN).

    “Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC Indonesia telah menyampaikan kritik bahwa perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina,” tegas dia.

    Peresmian pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut ditandai dengan pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui rekaman video. 

    Tindakan AS ini bisa jadi memberikan pengaruh terhadap negara lain. Sebab, Guatemala pun akhirnya memutuskan membuka Kantor Kedutaan Besar untuk Israel di Yerusalem Barat, pada Rabu (16/5) kemarin. Presiden Guatemala Jimmy Morales dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pembukaan kedubes tersebut.

    Guatemala adalah salah satu dari sedikit negara pendukung keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, pada Desember 2017.Guatemala juga menjadi negara kedua memindahkan kedutaannya ke kota suci itu.

    Sementara itu, Paraguay mengatakan akan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada akhir Mei 2018.

    Langkah Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel melawan kebijakan yang telah dianut berpuluh-puluh tahun oleh Amerika Serikat dan membuat dunia Arab serta sekutu-sekutunya di Barat kecewa.

    Status Yerusalem merupakan salah satu rintangan paling rumit dalam upaya mewujudkan perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina.

    Palestina, dengan dukungan luas dari dunia internasional, menginginkan Yerusalem Timur, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967, dijadikan ibu kota negaranya. Israel menganggap seluruh bagian Yerusalem, termasuk wilayah timur yang dicaploknya setelah konflik 1967, sebagai ibu kotanya.

    Pemerintah Trump mengatakan bahwa perbatasan akhir kota itu harus ditentukan oleh pihak-pihak tersebut.

    Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh wilayah Yerusalem dan mengatakan bahwa status akhir kota itu harus ditentukan melalui perundingan perdamaian.

    Pada hari Amerika Serikat meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Israel menembaki hingga tewas 60 warga Palestina dalam rangkaian unjuk rasa di perbatasan Gaza. Peristiwa itu menjadi hari paling berdarah di Gaza sejak perang dengan Israel pada 2014. (Denisa Tristianty)