DKI Pangkas Bantuan Untuk Kota Bekasi Rp116 Miliar

Pemkot Bekasi mengajukan dana kemitraan sebesar Rp1,2 triliun. Namun, baru disetujui Rp202 miliar untuk tahun ini, menurun Rp116 miliar dibanding dana kemitraan 2017 yang mencapai Rp318 miliar

  • Pemulung berebut mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto
    Pemulung berebut mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

    BEKASI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menyetujui dana sebesar Rp202 miliar untuk bantuan kemitraan tahun anggaran 2018 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Dana sebesar itu lebih kecil Rp116 miliar dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp318 miliar.

    "Usulan yang baru disetujui oleh DKI hanya Rp202 miliar untuk tahun ini. Sedangkan bantuan pada 2017 mencapai Rp318 miliar," kata Asisten Daerah III Bidang Administrasi Pemerintah Kota Bekasi Dadang Hidayat Dadang di Bekasi, Jumat (12/1) seperti dilansir Antara.

    Pemkot Bekasi sendiri sebenarnya mengajukan dana kemitraan sebesar Rp1,2 triliun. Dana bantuan kemitraan itu diperuntukkan bagi sejumlah kebutuhan infrastruktur publik di dekat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

    "Kepentingan DKI di Kecamatan Bantargebang sangat besar sehingga setiap tahun bantuan itu rutin diberikan," katanya.

    Dadang mengatakan, alokasi dana bantuan DKI itu saat ini masih menunggu persetujuan Gubernur DKI Anies Bawsedan. "Kita tidak tahu kapan akan disetujui dana kemitraan itu," ungkapnya.

    Menurut dia, dana itu juga akan disalurkan kepada 1.800 kepala keluarga (KK) di sekitar TPST Bantargebang. "Setiap KK di Kelurahan Sumurbatu, Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang akan mendapat bantuan Rp600 ribu per tiga bulan," ujar Dadang menjelaskan.

    Dana kemitraan itu juga diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur jalan, penanggulangan banjir dan pembenahan koridor lalu lintas truk sampah DKI.

    Menurut penelusuran Validnews, pada tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta sempat menaikkan dana kompensasi ‘bau’ bagi warga di lingkungan TPST Bantargebang. Sebelumnya, 18 ribu warga di tiga kelurahan di Bantargebang tersebut hanya mendapat kompensasi sebesar Rp300 ribu per tiga bulan.

    Dari Kecamatan seluas 1,8 ribu hektare (Ha) tersebut, Pemprov DKI menempati lahan 110 Ha sebagai tempat pembuangan 6.800 sampah Jakarta setiap harinya. Maka dari itu Pemprov DKI dianggap bertanggung jawab atas perbaikan kualitas hidup 18 ribu warga Bekasi yang ada di sekitar TPST Bantargebang.

    Apalagi 38,8% atau sebanyak 7 ribu warga tiga kelurahan di Bantargebang, berprofesi sebagai pemulung yang berperan meminimalisir volume sampah Jakarta di lima zona sampah TPST Bantargebang. (Zsazya Senorita)