DISINTEGRASI REGULASI KOMUNIKASI NASIONAL

Berbagai regulasi yang mengatur sistem komunikasi nasional masih seringkali tidak selaras satu sama lain

  • Seorang warga tengah menyaksikan siaran televisi. Antara Foto/Aloysius Jarot Nugroho.
    Seorang warga tengah menyaksikan siaran televisi. Antara Foto/Aloysius Jarot Nugroho.

    Oleh: Novelia, M.Si*

    Konvergensi digital yang telah memengaruhi kinerja industri komunikasi pada setidaknya satu dekade terakhir telah membawa keuntungan tertentu. Mengubah bisnis komunikasi secara fundamental, Mohsen A. Khalil, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Global di World Bank (dalam Rahayu, et al: 2016: 72) mengatakan bahwa konvergensi digital telah membuka berbagai peluang bisnis dan pasar yang baru.

    Bagaimanapun, konvergensi digital dan media merupakan hal yang patut diwaspadai karena dapat menyebabkan oligarki bisnis, hambatan investasi, serta marginalisasi warga tertentu bila negara tidak mengaturnya dengan regulasi yang tepat. Hal inilah yang menjadi tugas besar Indonesia di sektor teknologi informasi dan komunikasi, mengingat hasil temuan riset PR2Media menunjukkan bahwa tantangan terbesar negara dalam menanggapi konvergensi digital adalah belum adanya seperangkat regulasi yang terintegrasi dan adaptif.

    Ketiadaan sistem komunikasi nasional yang terintegrasi diperkirakan menjadi sumber berantaknya layanan komunikasi. Terjadi tumpang tindih antar-regulasi, ketidaksinkronan kebijakan, serta ketidakjelasan kewenangan pemegang otoritas yang akhirnya berujung pada sistem pengelolaan yang tidak integratif.

    Di Indonesia sendiri, sektor komunikasi diatur oleh beberapa undang-undang (UU), yakni UU Telekomunikasi, UU Pers, UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Perfilman. Beberapa UU ini belum terintegrasi dan masih memiliki pendekatan yang bervariasi dalam mengatur komunikasi.

    Bila mendefinisikan sistem komunikasi yang integratif sebagai sistem berorientasi kepentingan nasional yang merujuk pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai konsiderans utama, sebenarnya beberapa regulasi telah menjalankannya. Namun sayangnya muatan integratif tersebut masih tidak bersifat horizontal, dalam artian memiliki ketidaksinambungan dengan sesama regulasi yang mengatur sistem komunikasi nasional.

    Persoalan integratif dan disintegratif dalam kaitannya dengan hubungan vertikal dan horizontal dengan regulasi lain setidaknya tampak dalam teks UU Penyiaran di Indonesia. Dalam hubungan vertikal, undang-undang telah mengikuti hierarki tata hukum yang berlaku dengan merujuk peraturan perundangan di atasnya. Dalam hal ini, ia telah sesuai dengan semangat UUD 1945. Integratifnya muatan ini dapat dilihat pada poin a, b, dan c dalam bagian pertimbangan, dengan pasal 28F, 32, dan 33 UUD 1945.

    Dalam pasal 28F UUD 1945 misalnya, hak berkomunikasi warga negara secara jelas dijamin sebagai salah satu bagian hak asasi manusia. Konten ini selaras dengan poin a UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

    Akan tetapi, bila dilihat secara horizontal, UU Penyiaran masih kurang sinkron dan sinergis. Hal ini mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Tidak sinergisnya UU Penyiaran dapat dikaitkan dengan hubungan regulasi ini dengan UU Perfilman dan UU Pers, yang sama-sama bergerak di bidang komunikasi.

    Alem Febri Sonni, Ketua KPID Sulawesi Selatan, dalam Rahayu, et.al (2016: 125), mengemukakan salah satu contoh yang cukup jelas terkait ketidaksinergisan UU Perfilman dan UU Penyiaran. Sonni mengatakan bahwa kedua regulasi ini sama-sama mengatur tentang jam tayang, namun dengan aturan detail yang berbeda. Hal ini bisa jadi dikarenakan berbedanya kementerian pelaksana, yang tentunya memiliki kepentingan masing-masing – satu di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan satu lagi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    Contoh lainnya terkait dengan konten yang diatur pada kedua regulasi tersebut. Misalnya, kembali dicontohkan oleh Sonni, adegan ciuman diperbolehkan oleh UU Perfilman dengan catatan durasi maksimal 5 detik. Di sisi lain, konten ini sama sekali dilarang oleh UU Penyiaran. Hal ini menimbulkan kebingungan dengan banyaknya film yang ditayangkan layar kaca Indonesia. Apabila ada stasiun televisi yang menyiarkan film dengan adegan ciuman misalnya, undang-undang mana yang kemudian dijadikan rujukan dasar?

     

    Problema ketidaksinkronan antar-regulasi seperti yang telah dijelaskan di atas berpotensi membuat pengelolaan sistem komunikasi nasional menjadi kacau dan tidak efektif. Hal ini akhirnya dapat berujung kepada ketidakpastian hukum sehingga negara tidak mampu memenuhi rasa keadilan berbagai pihak di sektor komunikasi. Lebih jauh lagi, tidak adanya kepastian hukum dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum mengakibatkan tidak percayanya masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum dalam upaya membangun masyarakat demokratis pun terasa lemah.

    Terkait belum mumpuninya integrasi perundangan nasional, beberapa hal perlu dilakukan dengan maksud menyelesaikan pelbagai persoalan di sektor telekomunikasi dan media penyiaran. Permasalahan disintegrasi tata kelola komunikasi nasional perlu ditanggulangi dengan penyusunan regulasi (undang-undang) induk yang mengepalai bidang komunikasi dan informasi. Keberadaan peraturan induk ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membangun sistem komunikasi nasional yang lebih terintegrasi.

    *Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

    Referensi:

    Rahayu, et al. (2016). Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis. Yogyakarta: PR2Media.