DEREGULASI BERBUAH PERBAIKAN IKLIM BISNIS INDONESIA

Posisi Indonesia meningkat dari 91 di tahun 2017 menjadi 72 untuk kemudahan berusaha.

  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan usai memberi sambutan dalam
    Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan usai memberi sambutan dalam "Breakfast Meeting" bertajuk Prospek Ekonomi Indonesia 2018 di Jakarta, Kamis (2/11). Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengaku optimistis perekonomian tahun 2018 akan membaik dari tahun-tahun sebelumnya ditengah keadaan dunia yang tak menentu. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.

    Oleh: Sita Wardhani S, SE, MSc*

    Bulan November ini diawali oleh kabar baik untuk Indonesia. Setelah pengakuan internasional melalui peningkatan peringkat dalam daya saing, berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), kali ini Indonesia mengalami kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berbisnis.

    Baru-baru ini Bank Dunia merilis hasil surveinya yang diadakan setiap tahun mengenai kemudahan berbisnis. Dalam laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2018, dilaporkan bahwa posisi Indonesia meningkat dari 91 di tahun 2017 menjadi 72 di tahun 2018, untuk kemudahan berusaha.

    Laporan EoDB merupakan laporan yang diterbitkan oleh Bank Dunia, berdasarkan survei yang dilakukan di kota-kota utama di setiap negara. Survei dilakukan untuk mengukur berbagai faktor yang dijadikan indikator kemudahan melakukan usaha di suatu negara. Kemudahan diukur melalui waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai hal terkait administrasi untuk memulai berusaha.

    Terdapat banyak faktor yang diukur, di mana faktor tersebut kemudian dikategorikan menjadi (1) Memulai usaha (Starting a Business); (2) Urusan dengan Izin Usaha (Dealing with Construction Permits); (3) Akses Listrik (Getting Electricity); (4) Proses Pendaftaran Properti (Registering Property); (5) Mendapatkan Pinjaman (Getting Credit); (6) Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors); (7) Pembayaran Pajak (Paying Taxes); (8) Perdagangan Lintas Batas (Trading Across Borders); (9) Penegakkan Kontrak (Enforcing Contracts); (10) Mengatasi Kepailitan (Resolving Insolvency).

    Indonesia dalam EoDB 2018
    Dari tahun ke tahun, iklim berbisnis di Indonesia dinilai terus meningkat. Hal ini menunjukkan usaha pemerintah yang terus mencoba melakukan perbaikan, yang tujuannya adalah mengundang investasi. Berdasarakan tabel peringkat EoDB di bawah ini, terlihat bahwa sejak 2013, peringkat Indonesia terus memperlihatkan perbaikan. Dari 128 di tahun 2013, dan saat ini menduduki peringkat 72. Meskipun posisi Indonesia masih di bawah negara lain di ASEAN, namun peringkat Indonesia secara konstan meningkat.

    Berbeda dengan negara ASEAN lain yang posisinya di atas Indonesia, peringkat negara-negara tersebut fluktuatif. Sehingga dapat dikatakan, meski iklim usaha Indonesia masih di bawah negara-negara tersebut, namun usaha perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia menunjukkan konsistensi.

     

    Selain peringkat yang meningkat, ukuran lain yang disajikan dalam EoDB adalah distrance to frontier (DTF). DTF menjadi standar pencapaian, dengan skala 0—100, di mana 100 adalah batas kesempurnaan relatif terhadap total negara yang masuk dalam penilaian. Di tahun 2018, terdapat 190 negara. DTF. DTF juga menjadi ukuran yang lebih tepat ingin membandingkan perbaikan regulasi antartahun di suatu negara.

    Grafik 1 dan 2 memperlihatkan perkembangan nilai DTF dari setiap indikator untuk Indonesia. Dapat kita lihat bahwa Indonesia mendapatkan nilai baik dalam hal memulai usaha dan akses terhadap listrik. Nilai DTF cukup tinggi, mencapai 80. Usaha pemerintah dalam mengurangi biaya sertifikasi dan sambungan internal telah dinilai para pelaku bisnis sebagai hal yang memudahkan dalam akses listrik.

    Kategori kedua yang mendapatkan penilaian baik adalah dalam hal memulai bisnis. Dengan nilai DTF 77, pelaku bisnis menilai bahwa memulai bisnis di Indonesia semakin baik. Langkah pemerintah dalam menghapus berbagai perijinan, kemudian membuat perijinan menjadi satu atap menjadi faktor pendorong dalam perbaikan iklim bisnis ini.

     

     

    Secara umum, dengan melihat nilai DTF, memang kategori-kategori penilaian iklim bisnis Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Kategori yang masih rendah nilai DTF-nya terlihat pada Grafik 2. Hukum merupakan kategori yang dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai-nilai DTF untuk kategori penegakkan kontrak. DTF di tahun 2018 bahkan belum mencapai nilai 50. Sedangkan kategori lain secara umum sudah di atas 50.

    Penegakkan kontrak di sini berkaitan dengan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Selain itu, terdapat penilaian juga terhadap proses hukum yang berjalan di negeri ini. Pemerintah masih perlu bekerja keras dalam memperbaiki proses hukum untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

    Terdapat satu kategori yang mendapatkan penilaian dalam survei kemudahan berbisnis yang dilakukan oleh Bank Dunia ini, namun penilaian tidak dituangkan dalam peringkat. Kategori tersebut adalah regulasi terkait ketenagakerjaan. Indikator yang dinilai dalam kategori ini diantaranya adalah terkait pengangkatan pegawai, jam kerja, penghentian pekerja, serta kualitas bekerja.

    Upah dan Daya Saing
    Upah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim usaha. Kenaikan upah dapat menyebabkan industri melakukan relokasi. Sebab upah dapat meningkatkan biaya operasional industri. Hal ini sudah beberapa kali terjadi di pulau Jawa. Sebagai contoh industri tekstil, yang semula banyak terdapat di Jawa Barat, banyak yang relokasi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena alasan upah minimum yang tinggi.

    Salah satu indikator upah minimum dan produktivitas yang diukur oleh EoDB adalah rasio upah minimum terhadap nilai tambah. Rasio ini dapat menjadi indikasi terhadap produktivitas. Semakin tinggi rasio, maka dapat dikatakan semakin tinggi upah dibandingkan nilai tambah yang dihasilkan.

     

    Berdasarkan grafik di atas, posisi Indonesia di bawah Vietnam, sebagai salah satu negara pesaing dalam investasi industri yang padat karya. Namun demikian, dibandingkan Malaysia dan Thailand, Indonesia masih dinilai terlalu tinggi. Catatan terkait rasio upah terhadap nilai tambah dalam EoDB ini adalah data dikumpulkan terhadap karyawan penjaga kasir. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat digunakan sebagai indikator produktivitas secara umum, mencakup keseluruhan industri.

    Upah merupakan kebijakan yang sensitif. Di satu sisi, pemerintah perlu mendukung kesejahteraan karyawan, dengan menetapkan upah minimum. Namun di sisi lain, terdapat kepentingan industri, jika upah terlalu tinggi, maka industri pun enggan untuk berinvestasi, dan pada akhirnya lapangan kerja dapat berkurang. Oleh karena itu, pemerintah perlu serius dalam menetapkan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Upah juga dapat menjadi komoditas politik, di mana jika kepala daerah ingin terpilih kembali, dapat menggunakan kebijakan upah untuk menarik perhatian pemilih.

    Perbaikan terhadap iklim bisnis penting bagi suatu negara untuk mengundang investasi dan sebagai faktor pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Paket Kebijakan XII yang bertujuan untuk deregulasi merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mereformasi iklim bisnis di Indonesia.

    Peringkat Indonesia dalam EoDB dan GCI dapat menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    *Peneliti Utama Visi Teliti Saksama dan Staf Pengajar FEB UI