Cegah Korupsi, Kepala Daerah Perlu Diingatkan Soal Sanksi Sosial

PAN rencananya akan memberikan pasangan dari setiap kandidat kepala daerah pembekalan pemerintahan

  • Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
    Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    JAKARTA - Keterlibatan kepala daerah dalam kasus tindak pidana korupsi masih menjadi momok bagi negeri ini. Upaya memperkaya diri itu tak jarang dilakukan koruptor, termasuk kepala daerah, dengan dalih memenuhi kebutuhan keluarga.

    Untuk mengantisipasi persoalan ini dari segala sisi, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, juga akan mengajak pasangan setiap kandidat kepala daerah mengikuti pembekalan pemerintahan. Sebab ketika kepala daerah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT), masalah kaderisasi partai politik (parpol) selalu jadi sorotan.

    "Kami akan meminta semua istri calon kepala daerah untuk ikut pembekalan pemerintahan yang akan kami berikan. Karena biar tahu para istri, ketika suaminya menjabat, sanksi sosial itu lebih berat kalau kena korupsi," kata Eddy kepada Validnews di Jakarta, Rabu (14/2).

    Selama ini, istri kepala daerah, kata dia, tidak sedikit menjadi faktor tindak pidana korupsi selama ini. Demi memenuhi kehidupan sesuai keinginan sang istri, kepala daerah malah tersandung kasus hukum.

    "Kan banyak tuh, minta suaminya ganti mobil, beli tas mewah. Tapi mereka tidak pikir kalau kena korupsi, dampaknya itu juga kepada keluarga. Anaknya malu masuk sekolah, itu sanksi sosial bagi mereka kena korupsi. Jadi, kami ingin sosialisasikan dampak korupsi," terang dia.

    Hal ini disampaikan Eddy, meski juga terdapat kepala daerah perempuan yang turut terjerumus ke dalam lembah pemufakatan jahat, korupsi. Akhir tahun lalu, OTT KPK menyasar Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Rita diduga membeli 40 tas mewah bermerk demi menyamarkan uang hasil gratifikasi senilai Rp436 miliar.

    Dari keterangan KPK, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin diduga telah menerima fee atas proyek, fee atas perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar.

    Apresiasi OTT KPK
    Pencegahan dari pihak parpol, termasuk rencana PAN yang disampaikan Eddy Soeparno, memang dilakukan untuk guna mengantisipasi perilaku korup kepala daerah. Dari awal tahun 2018, KPK sudah menetapkan enam kepala daerah sebagai tersangka. Terkait Bupati Ngada sekaligus calon gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae, yang terkena terkena OTT, pada Minggu (11/2), pukul 10.00 WIT di Surabaya.

    OTT KPK itu dilakukan tepat satu hari sebelum hari penetapan pasangan calon gubernur NTT yang sudah dijadwalkan sebagai agenda KPU terkait Pilkada Serentak 2018. 

    Komisioner KPK Basaria Panjaitan, Senin (12/2) menyatakan bahwa dari tangan Marianus, telah diamankan sebuah ATM dan beberapa struk transaksi keuangan. Alhasil, Kepala Daerah Kabupaten itu dijerat Pasal 12 huruf atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman pidananya, maksimal 20 tahun penjara.

    Ketua DPP PDIP NTT Hugo Andreas Pareira angkat bicara terkait operasi tangkap tangan KPK itu. Hugo malah mengapresiasi OTT KPK lantaran sudah memasuki tahapan penetapan calon Pilkada Serentak 2018.

    "Sebagai partai yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, kami memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan OTT terhadap saudara MS. Karena bagaimanapun dengan tertangkapnya saudara MS sebelum penetapan oleh KPUD, menutup yang bersangkutan melaksanakan praktik korupsi yang lebih jauh lagi," kata Hugo seperti dilansir keterangan pers DPP PDIP NTT diterima Validnews, Senin (12/2) sore.

    Langkah selanjutnya, PDIP akan melakukan pengecekan data terkait keanggotaan Marianus Sae. "Karena sebelumnya beliau adalah mantan Ketua PAN/Bupati Kabupaten Ngada, NTT," ucap dia. (Denisa Tristianty)