QUO VADIS INDUSTRI TEMBAKAU NUSANTARA

CUKAI ROKOK DAN DAMPAK KESEHATAN: DILEMA TAK BERKESUDAHAN

Biaya kesehatan akibat rokok bisa lebih besar. Biaya pengobatan bagi penderita sakit terkait dengan rokok akan bertambah. Belum lagi perokok pasif yang terkena dampak sakit terkait dampak rokok. Sakit berarti produktifitas turun. Di pihak negara, beban biaya sakit pun bertambah, apalagi saat ini pemerintah memiliki program BPJS, yang memberikan akses pengobatan medis bagi semua masyarakat Indonesia.

  •  Ilustrasi pita cukai rokok. (beacukai.go.id)
    Ilustrasi pita cukai rokok. (beacukai.go.id)

    Oleh: Nugroho Pratomo* & Sita Wardhani**

    Merokok bagi sebagian masyarakat Indonesia merupakan kebiasaan yang sulit dilepaskan. Pada beberapa kalangan, kebiasaan merokok dinilai mengganggu lingkungan. Hal ini disebabkan asap rokok yang ditimbulkan dirasakan mengganggu lingkungan. Dilihat dari aspek kesehatan, kebiasaan merokok seringkali dinilai sebagi kebiasaan yang buruk.

    Merokok dalam pandangan kesehatan menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Akibat rokok kurang lebih  25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut yakni kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah (Nururrahmah, 2014). 

    Dilihat dari kesehatan gigi dan mulut, merokok merupakan penyebab berbagai kondisi yang dapat menimbulkan penyakit dan bahkan kematian. Nikotin dalam rokok merusak sistem respons imun dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk pembuluh darah jaringan sekitar gigi geligi.

    Pada perokok, dijumpai adanya pembentukan plak gigi dan menurunnya ambang inflamasi gingiva. Data-data epidemiologis secara nyata menunjukkan bahwa pada perokok, prevalensi edentulisme dan gigi tanggal atau insidens tooth loss lebih tinggi dibanding bukan perokok (Kasim, 2001).

    Namun di sisi ekonomi, keberadaan rokok dan tembakau merupakan sumber pendapatan yang potensial. Cukai tembakau dan pajak rokok selama ini dipandang sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara yang cukup potensial.

    Besarnya pendapatan dari industri rokok bahkan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari perusahaan tambang PT. Freeport. Pendapatan cukai rokok, pemerintah meraup sekitar Rp139,5 triliun setiap tahun. Sedangkan dari Freeport, negara hanya menerima rata-rata Rp8 triliun per tahun (Aminudin, 2017).

    Pada bulan Mei 2017 Ditjen Bea Cukai berhasil mengumpulkan pendapatan hingga Rp16,4 triliun. Kontribusi cukai hasil tembakau mencapai Rp12,5 triliun atau 76% dari total pendapatan tersebut.  Dengan demikian secara keseluruhan selama periode Januari—Mei 2017, realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp45,8 triliun, dengan kontribusi cukai rokok sebesar Rp30,8 triliun (Adventa & Rafie, 2017).

    Bulan Agustus 2017 penerimaan cukai rokok hanya sebesar Rp8,8 triliun. Jumlah ini turun 39,31% dibanding bulan Juli 2017 atau turun 25,86% dibandingkan Agustus 2016 (YoY). Meski demikian, secara umum pendapatan cukai dari sektor rokok masih relatif terbesar. Besarnya pendapatan dari industri rokok inilah yang seringkali menjadi dilema dalam melihat keberadaan rokok dan tembakau di Indonesia selama ini. 

    Tembakau

    Sebagai bahan baku utama dalam industri rokok, keberadaan tembakau sangat penting. Kandungan kimia tembakau yang sudah teridentifikasi jumlahnya mencapai 2.500 komponen. Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 komponen diturunkan menjadi komponen asap secara langsung dan 1.400 lainnya mengalami dekomposisi atau terpecah, bereaksi dengan komponen lain dan membentuk komponen baru. Di dalam asap sendiri terdapat 4.800 macam komponen kimia yang telah teridentifikasi (Tirtosastro & Murdiyati, 2010).

    Telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: tar, nikotin, gas CO, dan NO yang berasal dari tembakau. Selain itu juga bahan-bahan berbahaya yang terbentuk saat penanaman, pengolahan, dan penyajian dalam perdagangan, yaitu residu pupuk dan pestisida, TSNA (tobacco spesific nitrosamine), B-a-P (benzo-a-pyrene), dan NTRM (non-tobacco related material).

    Sebelum digunakan untuk racikan rokok, tembakau kering hasil pengolahan petani yang berupa rajangan atau kerosok masih harus mengalami proses pengeringan ulang (re-drying) dan fermentasi (aging). Pengeringan ulang dilakukan agar tembakau mencapai kadar air ideal, yaitu 12-14%. Kadar air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sangat mengganggu proses fermentasi yang memerlukan waktu 1—3 tahun  (Tirtosastro & Murdiyati, 2010). Sedangkan kandungan kimia tembakau pada bahan rokok dapat dilihat pada tabel di bawah ini

    Pendapatan cukai dan pajak

    Cukai merupakan salah satu bentuk pungutan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi, sebab pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dalam UU no.39/2007 tentang Perubahan UU no.11/1995 tentang Cukai, terdapat tiga jenis barang yang dikenakan cukai, yaitu etil alkol/etanol, minuman yang mengandung etil alcohol, dan hasil tembakau (meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya). 

    Secara umum, produk tembakau dan hasil olahannya merupakan produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan cukai negara. Seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini, sepanjang 2010 hingga 2015, cukai tembakau berkontribusi kurang lebih 95% terhadap penerimaan cukai secara total. Selain itu, secara umum, tren penerimaan cukai tembakau menunjukkan tren yang terus meningkat.   

    Penurunan kesejahteraan

    Peran industri rokok besar dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri pengolahan tembakau pada tahun 2015 sebanyak 346.082 orang, dengan jumlah tenaga kerja per perusahaan sebanyak 368 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 356.117 orang atau jumlah tenaga kerja per perusahaan sebesar 413 orang (Badan Pusat Statistik, 2017).

    Namun demikian, rokok memiliki dampak negatif pada kesehatan. Zat nikotin yang terkandung dalam rokok menyebabkan rokok menajadi candu bagi seorang perokok. Kecanduan ini pula yang menyebabkan permintaan rokok menjadi inelastis. Jika harga naik, proporsi penurunan rokok relatif lebih kecil dibandingkan proporsi kenaikan harga.

    Dampak negatif dari rokok ini yang menyebabkan pemerintah menerapkan pajak, dengan menetapkan cukai terhadap rokok. Penerapan cukai mengakibatkan harga rokok meningkat. Pemerintah memiliki rencana untuk menaikkan cukai rokok, sebab cukai rokok yang ada saat ini dirasa masih rendah.

    Penerapan cukai rokok memiliki dampak terhadap ekonomi. Jika hanya dilihat dari sisi ekonomi dengan memperhitungkan ukuran-ukuran yang tercermin dari harga pasar, maka peningkatan cukai rokok akan menurunkan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan oleh studi yang dilakukan oleh  Buana (2013).

    Hasil studi Buana (2013) menunjukkan bahwa Kenaikan tarif cukai rokok kretek akan menyebabkan meningkatnya pendapatan pemerintah. Namun di sisi lain, kesejahteraan petani tembakau, kesejahteraan konsumen tembakau, kesejahteraan produsen rokok kretek, kesejahteraan konsumen rokok kretek dan keuntungan ekonomi total mengalami penurunan apabila terjadi kenaikan tarif cukai rokok kretek.

    Lebih lanjut studi ini menunjukkan besaran penurunan kesejahteraan dari berbagai pihak dan secara keseluruhan dari total ekonomi pada beberapa tahun. Pada tahun 2006, total penurunan kesejahteraan adalah sebesar -Rp30,4 milyar. Tahun 2007 besaran penurunan kesejahteraan tersebut semakin besar yaitu mencapai -Rp84,34 milyar. Pembesaran penurunan total kesejahteraan tersebut terus terjadi hingga tahun pengujian 2010, dimana besaran penurunan kesejahteraan mencapai -Rp349,26 milyar (Buana, 2013).

    Namun ukuran-ukuran yang digunakan dalam studi tersebut merupakan ukuran yang tercermin dalam harga pasar, yaitu harga rokok, jumlah pekerja dalam industri rokok, upah faktor produksi yang terlibat dalam produksi rokok. Namun terdapat ukuran lain yang tidak dihitung dalam studi tersebut, seperti biaya sakit akibat rokok, produktifitas/pendapatan yang hilang akibat sakit, dan lain sebagainya.

    Sebuah studi yang dilakukan oleh Barber  (2008) melakukan simulasi terhadap dampak kenaikan cukai rokok sebesar 57% dari harga jual eceran. Dampaknya adalah penurunan jumlah perokok sebesar 6.9 juta orang, jumlah kematian yang terkait dengan konsumsi rokok berkurang sebanyak 2.4 juta kematian, dan penerimaan negara bertambah sebanyak Rp50.1 triliun.

    Di satu sisi, kenaikan cukai rokok tentu akan menyebabkan kesejahteraan menurun. Dari sisi konsumen yang memiliki kecanduan rokok, maka daya beli dia terhadap rokok turun. Di sisi produsen, kenaikan cukai akan menyebabkan permintaan rokok turun, sebagai akibatnya, produksi rokok turun, pendapatan produsen berkurang, dan pada akhirnya tenaga kerja di industri rokok harus dirumahkan. Di sisi ini, jelas, dampak ekonominya negatif.

    Namun di sisi lain, biaya kesehatan akibat rokok bisa lebih besar. Biaya pengobatan bagi penderita sakit terkait dengan rokok akan bertambah. Belum lagi perokok pasif yang terkena dampak sakit terkait dampak rokok. Sakit berarti produktifitas turun. Di pihak negara, beban biaya sakit pun bertambah, apalagi saat ini pemerintah memiliki program BPJS, yang memberikan akses pengobatan medis bagi semua masyarakat Indonesia.

    Dampak negatif dari kenaikan cukai rokok terhadap perekonomian Indonesia adalah terjadinya penurunan jumlah pekerja yang bekerja di industri rokok, baik petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, maupun tenaga kerja lain terkait industri rokok. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan negara yang besar dari sektor industri rokok dan tembakau yang diikuti oleh penurunan kesejahteraan, membutuhkan alternatif kebijakan lain yang harus ditempuh oleh pemerintah.

    Cukai rokok yang selama ini diterapkan oleh pemerintah dapat dinilai berhasil menurunkan jumlah konsumsi rokok dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Akan tetapi Pemerintah perlu mengembangkan industri lain yang dapat memanfaatkan petani tembakau dan tenaga kerja lain yang dirumahkan akibat kebijakan ini.

    Bagi petani, cukup mudah untuk mengalihakan lahannya ke komoditas lain yang juga memiliki daya jual yang setidaknya sama tinggi dengan komoditas tembakau. Namun bagi pekerja pabrik rokok, pemerintah perlu memikirikan alternaif lain, misalnya memberikan pelatihan keterampilan yang memberikan kemampuan bagi mereka untuk bekerja pada industri lainnya.

    *Direktur Penelitian Visi Teliti Saksama **Peneliti utama Visi Teliti Saksama

    Referensi

    Adventa, E., & Rafie, B. T. (2017, Juni 7). Retrieved from http://www.kontan.co.id/: http://nasional.kontan.co.id/news/bea-masuk-cukai-rokok-katrol-penerimaan-mei-2017

    Aminudin, M. (2017, Februari 22). https://www.detik.com/dapur/redaksi. Retrieved from https://www.detik.com/: https://finance.detik.com/infografis/3429169/membandingkan-penerimaan-negara-dari-freeport-dan-cukai-rokok

    Badan Pusat Statistik. (2017). Indikator Industri Besar dan Sedang 2015. Jakarta, DKI, Indonesia: BPS Pusat.

    Barber, Sarah; Sri Moertiningsih, Adioetomo;  Ahsan, Abdillah; and Setyonaluri Diahhadi, (2008), Ekonom Tembakau di Indonesia . Lembaga Demografi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok.

    Buana, A. S. (2013). Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Rokok Kretek terhadap Permintaan, Penawaran dan Harga Komoditas Rokok Kretek dan Komoditas Tembakau serta Kesejahteraan Masyarakat . Institur Pertanian Bogor, Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan. Bogor: IPB.

    Kasim, E. (2001, Jan-April). Merokok sebagai faktor risiko terjadinya penyakit periodontal. Jurnal Kedokteran Trisakti, 19(1), 9-15.

    Nururrahmah. (2014). Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia. Seminar Nasional Pendidikan Karakter, (pp. 77-84). Palopo.

    Tirtosastro, S., & Murdiyati, A. S. (2010, April). Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok. Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri , 2(1), 33-43.