Daerah Perbatasan Butuh Banyak 'Money Changer'

Di wilayah perbatasan, penggunaan uang rupiah belum berlaku umum karena masih ada yang bertransaksi jual beli barang dan jasa menggunakan mata uang asing, seperti Ringgit Malaysia, mata uang Papua Nugini dan mata uang asing lainnya

  • Petugas Bank Indonesia menghitung dan memeriksa uang Rupiah tidak layak edar dari berbagai pecahan yang ditukarkan oleh masyarakat. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf
    Petugas Bank Indonesia menghitung dan memeriksa uang Rupiah tidak layak edar dari berbagai pecahan yang ditukarkan oleh masyarakat. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf

    JAKARTA- Masih maraknya penggunaan mata uang asing di daerah perbatasan menjadi pekerjaan rumah buat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Untuk meningkatkan penggunaan Rupiah, sa;ah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memperbanyak Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer di wilayah perbatasan Indonesia.

    Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar pun mendukung upaya Bank Indonesia untuk memperbanyak money changer di setiap daerah perbatasan. “Memperbanyak KUPVA BB akan lebih memudahkan akses bagi warga negara Indonesia dan asing yang berada di wilayah perbatasan Indonesia untuk menukarkan mata uang asingnya ke rupiah. Rupiah adalah mata uang yang berlaku sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya mengingatkan, seperti dikutip Antara, Rabu (22/11).

    Selain itu keberadaan KUPVA BB menurutnya juga demi mengurangi risiko transaksi ilegal terkait penukaran uang rupiah. Politisi Partai Gerindra daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini bilang, KUPVA BB bisa menjadi salah satu sarana untuk membantu Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan terhadap peredaran uang asing dan rupiah, guna mengawasi transaksi yang mencurigakan di wilayah perbatasan NKRI.

    "Saya kira, di wilayah perbatasan, penggunaan uang rupiah belum berlaku umum karena masih ada yang bertransaksi jual beli barang dan jasa menggunakan mata uang asing, seperti Ringgit Malaysia, mata uang Papua Nugini dan mata uang asing lainnya," ucap Willgo.

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Suhaedi menyebutkan BI bekerja sama dengan pemerintah sudah membangun lima pos lintas batas yang memiliki KUPVA. "Lima-limanya sudah diluncurkan, dan siap menerima penukaran uang terlebih khusus rupiah," jelasnya.

    Lima pos lintas batas tersebut berada di Papua, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Ke depannya, kata Suhaedi, jumlhanya akan diperbanyak lagi.

    Dijelaskannya, badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA bukan bank wajib terlebih dahulu memiliki izin dari BI. Dia mengatakan BI mewajibkan perizinan KUPVA BB. Hal ini karena memiliki manfaat bagi masyarakat maupun perusahaan tersebut.

    "Manfaatnya cukup besar, di antaranya bagi masyarakat meningkatkan kenyamanan dan keamanan dan mendukung negara yang bersih dari sarana kejahatan narkotika, pencucian uang dan pendanaan terorisme," katanya.

    Kata Suhaedi, dalam waktu dekat ini Bank Indonesia menargetkan penerapan Program BI Jangkau di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Nusa Tenggara Timur yakni Motamasin dan Wini mulai diterapkan pada Desember 2017. "Kalau semuanya berjalan lancar akhir tahun ini program BI jangkau sudah bisa kami terapkan di dua PLBN yang berbatasan dengan Timor Leste," ucapnya.

    Suhaedi mengatakan hingga saat ini dari tiga PLBN yang ada di NTT baru PLBN Mota Ain yang sudah dimasuki oleh BI jangkau. "Kalau di Mota Ain sudah ada tempat penukaran uang rusak, kemudian Money changer dan kantor kas yang dapat mengirimkan uang ke Bank-bank di sana," ujarnya.

    Ia mengatakan penerapan BI Jangkau di perbatasan merupakan program dari BI untuk menghadirkan pelayanan uang rupiah di perbatasan. Hal ini bertujuan agar tidak ada alasan pendatang dari negara lain di negara Indonesia tetap menggunakan dolar atau mata uang negara lainnnya.

    "Kami juga dorong setiap perbankan untuk membangun Money changernya agar kalau ada wisatawan dari negara lain yang masuk Indonesia melewati PLBN bisa angsung menukarkan uangnya," tuturnya.

    Bank sentral itu juga menyasar daerah perbatasan khususnya di Pos Lintas Batas Negara melalui proyek percontohan di tujuh provinsi di antaranya Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.

    Di Pos Lintas Batas Negara itu, BI bersama perbankan nasional mendirikan anjungan tunai mandiri (ATM) Merah Putih dan penukaran uang di antaranya di Entikong, Aruk, dan Badau di Kalimantan Barat, di Skouw Papua dan Mota'ain di NTT.

    Untuk mengoptimalkan pendistribusian uang dan kas ke seluruh wilayah NKRI, BI bersinergi dengan pihak lain salah satunya dengan bank nasional yang telah diajak bekerja sama mendirikan kas titipan. Saat ini total kas titipan yang telah didirikan mencapai 102 unit sejak tahun 2015 hingga November 2017 dan 10 kas titipan menunggu proses pembukaan dan dua unit kas titipan lainnya masih dalam proses persetujuan.

    Untuk diketahui, uang emisi terbaru tahun 2016 yang telah didistribusikan ke satuan kerja kas di seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp250,8 triliun hingga 2 November 2017. Dari jumlah itu, sekitar 51% di antaranya sudah dikeluarkan ke masyarakat atau sekitar Rp129,1 triliun.  (Faisal Rachman)