Bukan Penugasan, Impor Beras Tak Perlu Gunakan APBN

Pada 2017, dari Januari—Oktober, pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 216,76 ribu ton dengan nilai US$102,44 juta

  • Pembeli memilih beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
    Pembeli memilih beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

    JAKARTA – Tidak terlalu berdampaknya Operasi Pasar yang dilakukan secara masif beberapa hari belakangan ini akhirnya mencuatkan keputusan untuk mengimpor beras. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memastikan, sebanyak 500 ribu ton beras dari Thailand maupun Vietnam akan memenuhi pasar dalam negeri guna mengisi stok yang kosong hingga harga bisa kembali stabil.

    Untuk pengimporan kali ini, tidak ada dana negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negaa (APBN) yang dialokasikan. Hal ini mengingat kementerian menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk impor komoditas ini. PT PPI nantinya akan menjadi pintu masuk beras hingga pendistribusiannya ke ritel maupun pengecer.

    “Tidak ada dana APBN untuk impor beras,” tegas sang menteri dalam acara bincang santai di auditorium Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (12/1).

    Ia melanjutkan, pilihan menunjuk PT PPI bukan tanpa alasan kuat. Selain karena mereka dapat menggunakan biaya di luar kas negara, BUMN ini juga memiliki kemampuan distribusi yang kuat. Di mana distribusi sendiri tergolong aspek yang memakan biaya sangat besar di dalam penyaluran komoditas.

    Bulog yang selama ini kerap dijadikan garda depan untuk penjaga stok komoditas di pasar pun memiliki kemampuan distribusi yang terbatas, bahkan jika dibandingkan PT PPI. Pasalnya, perum ini tidak memiliki mitra langsung di pasar.

    “Nah, PPI bisa menjadi pintu sehingga bisa bermitra dengan para pengusaha beras. Mereka bisa gunakan downline-downline-nya untuk distribusi,” papar Enggar.

    Opsi impor akhirnya menjadi pilihan karena kondisi stok beras nasional saat ini memang kekurangan. Impor pun tidak akan memiskinkan petani, mengingat petani sendiri merupakan bagian dari konsumen yang membutukan keberadaan pangan pokok ini.

    Enggar menceritakan, di beberapa wilayah bahkan ditemukan petani-petani yang terpaksa mengurangi asupan makan nasinya akibat kondisi perberasan nasional yang “panceklik”. Untuk diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2015 kebutuhan konsumsi beras per kapita tiap minggunya mencapai 1,63 kilogram atau setara 84,7 kilogram per tahun per kepala.

    Tiap bulannya sendiri, rata-rata konsumsi beras per kapita mencapai 5,72 kilogram. Tapi karena kondisi stok beras yang minim, sebagian masyarakat terpaksa mengurangi konsumsinya hingga hanya 3 kilogram per bulan.

    Bukan Penugasan
    Kurangnya pasokan berimbas ke harga beras. Selang dilakukannya Operasi Pasar yang masif di 2.500 titik pasar, penurunan yang signifikan belum terlihat. Contohnya di DKI Jakarta, tercatat dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras medium di pasar-pasar DKI Jakarta masih terbanderol di angka Rp10.500—12.500.

    Kekurangan pasokan beras diakui juga oleh para pedagang. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan menyampaikan, keputusan impor untuk komoditas ini pun salah satunya karena ada permintaan dari para pengusaha beras.

    Minimnya stok beras terlihat dari geliat para pelaku usaha mengajukan usul untuk impor. Kebanyakan dari mereka mengajukan hal tersebut kepada PT PPI. Pasalnya, untuk impor pangan utama ini, BUMN-lah yang memiliki kuasa untuk mengimpor.

    Kebetulan juga kondisi nasional saat ini memperlihatkan tanda-tanda kekurangan stok beras. Karena itulah, akhirnya PT PPI ditunjuk menjadi pengimpor beras sebanyak 500 ribu ton asal Thailand, Vietnam, dan beberapa negara lain.

    Skema seperti ini sejatinya tak ubahnya seperti mekanisme impor biasa untuk berbagai komoditas lainnya. Bukan mekanisme penugasan yang harus memakai dana negara.

    “Makanya, mekanismenya ini biasa. Makanya, tidak ada APBN yang turun soalnya bukan penugasan,” terang Oke, Jumat (12/1).

    Bukan hanya kali ini saja pemerintah mengimpor beras. Tahun 2017, berdasarkan publikasi tentang impor yang terekam BPS, dari Januari—Oktober pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 216,76 ribu ton dengan nilai US$102,44 juta.

    Opsi Tunggal
    Kepada Validnews, pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengemukakan, impor mau tidak mau menjadi solusi yang ada saat ini. Sebabnya panen untuk beras memang belum dimulai, sedangkan kebutuhan untuk konsumsinya tidak mungkin berkurang.

    Angka 500 ribu ton yang dipatok pemerintah pun sudah cukup sesuai. Bahkan ia memperkirakan, kebutuhan impor untuk kondisi perberasan nasional ini berada di antara 500 ribu—1 juta ton.

    Namun, bukan berarti impor bisa dijadikan solusi permanen untuk ke depannya. Terjadinya kondisi saat ini pun merupakan akibat dari pemerintah yang kurang sigap menyadari akan terjadinya kekurangan beras di kisaran pertengahan tahun 2017 lalu.

    “Sudah kelihatan sebenarnya dulu. Pas Mei saja harga mulai naik. Tapi karena ada kasus PT IBU kemudian pedagang tak ada yang mau menstok beras di gudang, langsung digelontorkan terus, dijual terus, makanya harganya tidak naik signifikan,” terangnya, Jumat (12/1).

    Terkait impor yang disebut-sebut akan tiba akhir Januari, akademisi ini cukup pesimis. Karena menurutnya, diperlukan minimal waktu tiga minggu untuk mendatangkan beras-beras tersebut. Itu pun baru mencapai pelabuhan-pelabuhan, belum tiba di tangan pengecer, apalagi konsumen.

    “Bisa jadi Maret baru tiba, berbarengan dengan panen raya. Itu yang perlu hati-hati kalau tidak bisa celaka dua belas,” ia mengingatkan.

    Pasalnya, jika pemerintah tetap mengucurkan beras impor yang berjenis beras khusus tersebut ke pasaran kala panen mulai tiba, harga gabah di tingkat petani bisa menjadi sangat rendah. Namun, berbeda halnya jika pemerintah memutuskan untuk menjadikan beras impor tersebut sebagai cadangan nasional. Yang bisa digunakan ketika kondisi “panceklik” seperti saat ini.

    Mendag menyatakan, beras-beras yang diimpor merupakan varietas yang tidak ada di nusantara. Penyalurannya pun dipastikan akan terus dipantau agar tidak bersinggungan jika masa panen raya padi mulai tiba. (Teodora Nirmala Fau)