MENJAGA KESINAMBUNGAN "TAMBANG EMAS HIJAU"

Biodiesel Sawit Bakal Dihapus, KBRI Brussel Layangkan Protes

KBRI Brussel menggandeng kedutaan besar negara-negara penghasil sawit untuk melayangkan surat protes atas kebijakan yang bakal diambil Parlemen Eropa menghapus biodiesel berbahan dasar sawit pada 2021

  • Kursus sawit. Ist
    Kursus sawit. Ist

    BRUSSEL – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel, Belgia, menggalang aliansi dengan kedutaaan besar negara-negara produsen kelapa sawit demi menghadapi langkah yang bakal diambil Parlemen Eropa terkait penggunaan minyak sawit dalam biodiesel.

    Pertengahan bulan ini, tepatnya 17 Januari 2018, Parlemen Eropa akan melakukan voting terkait draft Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources, di kantor Parlemen Eropa, Strasbourg.

    Dalam proposal ini, Parlemen Eropa berupaya melakukan phase out (menghapuskan) penggunaan biodiesel dari minyak nabati pada tahun 2030. Namun, khusus untuk palm oil-based biofuel, termasuk dari Indonesia, penghapusan akan dimulai lebih cepat yakni pada tahun 2021.

    “Usulan yang bersumber dari Komite Lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa tersebut bertentangan dengan prinsip free and fair trade dan menjurus kepada terjadinya crop apartheid terhadap produk sawit di Eropa,” demikian keterangan pers yang disampaikan KBRI Brussel, Sabtu (13/1).

    Kedubes negara-negara yang digamit KBRI Brussel adalah Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, dan Malaysia. Sebagai langkah bersama, akan disusun sebuah joint letter kepala perwakilan negara-negara produsen sawit kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk “protes”.

    Selain itu, juga akan dilakukan demarche kolektif secara langsung kepada Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani, menjelang dilaksanakannya dialog segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa pada bulan Februari mendatang, yang akan membahas kebijakan Uni Eropa pasca voting report tersebut. 

    Dalam surat bersama itu, pesan utama yang akan ditekankan oleh pemerintah Indonesia adalah pemerintah siap bekerja sama dengan Uni Eropa untuk membangun pengertian yang lebih baik mengenai sustainability kelapa sawit Indonesia, termasuk mengenai penguatan sertifikasi ISPO. Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya free trade dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip WTO.

    Lewat surat tersebut, pemerintah meminta agar Uni Eropa menghentikan tindakan-tindakan diskriminasi yang mendiskreditkan kelapa sawit.

    Baca Juga:
    Lawan Kampanye Hitam Sawit, CPOPC Surati Carrefour
    Membuka Pasar Baru Sawit

    Indonesia juga menggaris bawahi tingkat produktivitas kelapa sawit yang jauh lebih efektif ketimbang vegetable oils lainnya seperti rapeseed dan kedelai, karena menggunakan areal lahan yang lebih sedikit. 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar menyebutkan, satu-satunya produksi minyak nabati yang bisa mengikuti pertumbuhan permintaan dunia adalah kelapa sawit. Tingkat produktivitas kelapa sawit ini jauh lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang popularitasnya makin menanjak dalam beberapa tahun terakhir.

    “Terkait pemenuhan kebutuhan dunia, beberapa negara produsen minyak nabati menyebutkan mereka tidak lagi memiliki bank tanah atau sumber daya alam seperti air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati di masa depan,” papar Mahendra beberapa waktu lalu.

    Tingkat produktivitas rapeseed adalah 0,3 metrik ton (MT) minyak per hektare. Sementara itu, tingkat produktivitas kedelai dan biji matahari berkisar 0,6 MT per hektare. Angka ini jauh di bawah minyak yang mampu diproduksi kelapa sawit per hektarenya yang mencapai 3-6 MT. 

    Indonesia sendiri telah memperjuangkan kelapa sawit sebagai salah satu elemen utama dari kepentingan nasional Indonesia, terutama karena menyangkut kesejahteraan 17 juta warga Indonesia. Sebanyak 40% dari pelaku usaha perkebunan sawit adalah petani kecil (smallholders) yang menikmati penghasilan layak dari industri kelapa sawit.

    Dalam ASEAN-EU Summit di Manila, November 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan agar praktek diskriminasi dan black campaign terhadap kelapa sawit Indonesia dihentikan, terutama di Eropa. Menteri Luar Negeri, Retno L.P, Marsudi juga menekankan adanya keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan aspirasi dalam komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

    Lebih lanjut, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, berpandangan bahwa singling out produk kelapa sawit tidak dapat menjadi basis yang baik bagi masa depan hubungan Indonesia – UE. Dinamika ini dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan kerja sama ekonomi antara kedua pihak, terutama di tengah guliran perundingan Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I – EU CEPA).  

    Palm Oil Summer Course
    Upaya lain yang dilakukan oleh  pemerintah Indonesia adalah menggelar kursus musim panas mengenai kelapa sawit yang berkelanjutan. Lewat kursus ini, peserta dari negara-negara Eropa bisa mengamati langsung kehidupan petani sawit.

    Dalam pelaksanaannya, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri menggamit tim Collaborative Research Center 990 (CR990).

    CRC990 adalah konsorsium penelitian Indonesia - Jerman yang telah berdiri sejak tahun 2012. Tim ini terdiri dari beberapa universitas, yakni Institute pertanian Bogor (IPB), Universitas Jambi, Universitas Tadulako dan Goettingen University Jerman. Penelitian yang dilakukan CRC990 difokuskan pada tiga aspek terkait kelapa sawit yaitu lingkungan, biodiversiti dan sosial ekonomi.

    Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono menyebutkan tujuan kursus ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para peserta kursus. Selama ini, publik Eropa kerap memandang negatif pada industri kelapa sawit Indonesia.

    “Hasil kursus menunjukkan adanya perubahan pandangan dari para peserta. Karena mereka merasakan sendiri kehidupan petani, meskipun hanya dua minggu. Mereka juga bisa menguji teori yang dipelajari di kelas,” kata Siswo kepada Validnews, belum lama ini.

    Dalam pelaksanaan kursus memang peserta diberi materi mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh CR990. Kelas teori ini berlangsung selama 1 minggu di IPB. Lantas, para peserta diajak mencicipi kehidupan petani sawit di Jambi.

    Dengan tinggal langsung di daerah perkebunan sawit, peserta bisa melihat praktik perkebunan sawit, berikut terobosan yang dilakukan misalnya penerapan sawit sapi. Yakni peternakan sapi yang disandingkan dengan perkebunan sawit.

    Dalam sapi sawit ini, ternak sapi diberi pakan yang diolah dari limbah sawit. Sementara, kotoran sapi menjadi pupuk organik bagi sawit.  

    “Peserta juga bisa ikut mengukur emisi yang dihasilkan sawit. Itu mereka naik ke tower. Tower-nya itu tingginya 30 meter. Jadi, akan tahu kan kalau tahun 1—2 itu emisinya tinggi, tapi  selanjutnya terutama tahun 5—25 menyerapnya tinggi banget juga,” kata Siswo.

    Perubahan sikap ini diharapkan ditularkan saat para peserta kursus itu kembali ke negaranya. Kursus musim panas yang telah berlangsung pada November silam diikuti oleh 16 peserta dari Jerman, Inggris, Spanyol dan Indonesia.

    Namun, perubahan diharapkan tak datang dari publik Eropa. Lewat kursus ini diharapkan pemahaman petani sawit mengenai pentingnya sawit lestari juga bertumbuh.

    Siswo menyebutkan, kursus ini akan dibuka kembali tahun-tahun mendatang, namun waktunya dipersingkat menjadi dua minggu. Kelas materi diperpendek menjadi kurang dari seminggu, sisanya digunakan untuk melihat langsung perkebunan sawit.

    “Nanti juga akan dibuka kelas eksekutif dengan waktu yang lebih singkat, menyasar para diplomat maupun para pengambil keputusan di Uni Eropa,” pungkas Siswo. (Fin Harini)