MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

Bertarung Dengan Minim Dana

Adanya temuan calon kepala daerah yang menang dengan dana yang minim merupakan hawa positif bagi iklim demokrasi di Indonesia

  • Sebuah organisasi kepemudaan mengampanyekan pilkada damai tanpa kecurangan di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Prima
    Sebuah organisasi kepemudaan mengampanyekan pilkada damai tanpa kecurangan di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Prima

    JAKARTA – Pilkada Serentak 2018 akan digelar 27 Juni mendatang. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis harta kekayaan para calon kepala daerah yang ikut dalam pilkada serentak tersebut. Dari data yang diungkap KPK, diketahui harta para kandidat bervariasi dari jutaan hingga ratusan miliar rupiah.

    Para kandidat yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dimasukkan dalam daftar di kanal Pantau Pilkada 2018 pada website resmi KPK. Merujuk pada kanal tersebut diketahui hingga Jumat (9/2) sudah ada 91% yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

    Dari daftar resmi tersebut diketahui ada yang hartanya terbilang tinggi, yakni ratusan miliar, dan juga ada calon yang hartanya pada kisaran jutaan atau puluhan juta rupiah saja. Bahkan ada yang terdaftar dengan harta minus.

    Misalkan saja calon Wakil Bupati Dairi, Bilker Purba yang hartanya disebut Rp53.450.000. Kemudian calon Bupati Deiyai, Keni Ikomou Rp26.250.000, dan calon Wakil Bupati Paniai, Markus Boma dengan nominal harta Rp10.832.415. Juga ada calon Walikota Baubau, Nur Salam dengan nominal harta Rp5.000.000. Sedangkan mereka yang hartanya tercatat minus, yakni calon Bupati Murung Raya, Syapuani total harta  Rp-115.172.000 dan calon Wakil Bupati Manggarai, Sirajudin Paskalis Rp-94.780.996.

    Para kandidat dengan dana minim ini boleh dibilang berani maju dengan kantong tipis yang ada pada mereka. Padahal sangat mungkin lawan politik mereka lebih berkantong tebal dan hal tersebut berdampak langsung pada mobilisasi mesin kampanye mereka.

    Meski begitu, para kandidat tersebut tentu boleh berharap bahwa dana minim yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk menang dalam pesta demokrasi nanti. Jika mereka bisa meraih simpati masyarakat maka mendapatkan dukungan tidak melulu harus disiram fulus.

    Berkaca pada pilkada sebelumnya, ada sejumlah kepala daerah yang ternyata menang dengan minim dana. Adalah Onesias Rumere yang kini menjadi Wakil Bupati Supiori Provinsi Papua. Dalam Pilkada 2015, dia maju bersama pasangannya Jules F. Warikar.

    Pasangan ini maju dari jalur independen dan menang setelah mengalahkan dua pasangan lain dari jalur partai politik. Jules F. Warikar dan Onias Rumere dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Supiori pada tahun 2016. Pasangan ini bahkan mengungguli pasangan incumbent Drs Yan Imbab berpasangan dengan calon wakil bupati Dewi Saptawati Trikora Demmy.

    Menariknya, Onias Rumere yang dalam laporan LHKPN di KPK, harta Onesias Rumere hanya Rp1.250.000 dalam bentuk giro dan setara kas. Laporan ini pun diungkap oleh KPU dengan nominal yang sama. Sedangkan berdasarkan laporan KPU, diungkap bahwa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pasangan ini sebesar Rp50 juta.

    Sebagai catatan, harta dari Jules F. Warikar yang tercatat dalam LHKPN memang terbilang besar, yakni Rp1.491.819.844 (1 miliar lebih). Namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan Validnews pada laman https://acch.kpk.go.id, masih ada calon lain yang bertarung dalam Pilkada di Supiori dengan harta yang dua kali lipat dari nominal tersebut.

    Sedangkan di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Robby Nahliyansyah berhasil menang dengan harta yang tercatat pada LHKPN sebesar Rp3.400.000. Robby kini menjadi Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur mendampingi Romi Hariyanto. Sedangkan LADK pasangan ini yakni Rp200 juta dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebesar Rp210 juta.

    Berdasarkan penelusuran Validnews, Romi Hariyanto memiliki harta sebesar Rp1.111.600.000 (1 miliar lebih) yang tercatat dalam LHKPN. Meski demikian lawan politik mereka saat itu Dillah Hikmah Sari total harta kekayaannya mencapai Rp34.960.777.860 dan Gatot Sumarto mencapai Rp14.477.100.000.

    Kemudian di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat, pasangan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan menang dalam pilkada tahun 2015. Pasangan ini mengalahkan pasangan petahana Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Asyirwan Yunus-Ilson Cong.

    Mengutip Antara, Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Asrinaldi menilai kekalahan calon petahana pada sejumlah daerah dalam pilkada di wilayah Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Limapuluh Kota, terjadi karena faktor masyarakat yang semakin cerdas menentukan pilihan.

    "Ini bukti masyarakat kian cerdas, mereka melihat dan menilai apa yang dilakukan petahana selama menjabat, jika dinilai belum berhasil tidak akan dipilih lagi," kata dia di Padang, Rabu.

    Menurutnya salah satu ujian terberat calon petahana ketika mencalonkan diri kembali adalah meyakinkan pemilih bahwa selama ini telah banyak berbuat dan berhasil menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

    “Jika selama ini dinilai tidak banyak berbuat maka pemilih akan menjatuhkan pilihan pada calon yang lebih membawa harapan baru,” ujar dia.

    Oleh sebab itu saat kampanye petahana harus betul-betul dapat meyakinkan masyarakat sehingga pemilih tidak kecewa.

    Terkait partai pengusung calon ia melihat saat kampanye tidak terlalu berperan dalam mendulang suara dan lebih dibutuhkan hanya sebatas pendaftaran calon saja.

    Buktinya, kata dia, ada calon yang didukung banyak partai, tapi suara yang diperoleh tidak sebanding dengan partai yang mendukung.

    Sementara pengamat politik Unand, Edi Indrizal menilai kekalahan petahana pada sejumlah daerah di Sumbar memiliki penyebab yang berbeda-beda karena ada karakteristik yang khas.

    Ada daerah yang calon petahana kalah karena faktor primordial sehingga pemilih lebih cenderung mencoblos calon yang memiliki kedekatan daerah, kata dia. Namun, menurutnya ada juga faktor komunikasi politik calon petahana yang kurang baik dan sikap yang kurang merakyat.

    Menariknya, dari segi harta yang dilaporkan ke LHKPN KPK, harta Irfendi Arbi sebesar  Rp1.046.649.752 dan wakilnya Ferizal Ridwan sebesar Rp619.000.000 bukanlah yang terbesar dalam pertarungan saat itu.

    Sebut saja Azwar Chesputra yang memiliki harta tercatat di LHKPN sebesar Rp33.078.500.000 dan wakilnya yang tercatat memiliki harta sebesar Rp1.299.955.994. Dalam pilkada tersebut, perolehan suara pasangan ini berada pada posisi dua setelah pasangan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan.

    Bahkan Rifa Yendi yang juga bertarung saat itu tercatat memiliki harta sebesar Rp80.360.000.000 dan wakilnya, Zulhikmi tercatat memiliki harta sebesar Rp927.682.835. Menariknya, LADK pasangan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan hanya sebesar Rp100.000

    Kemudian berdasarkan media monitoring yang dilakukan Validnews, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo mengumumkan LHKPN dari dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, FX Hadi Rudyatmo memiliki harta paling sedikit Rp852 juta.

    Dalam laporan tersebut, calon wali kota dengan nomor urut 1, Anung Indro Susanto, tercatat memiliki harga kekayaan sebesar Rp 3,1 miliar. Sedangkan wakilnya, Muhammad Fajri, memiliki harta senilai Rp 4,08 miliar.

    Sedangkan calon petahana, FX Hadi Rudyatmo, tercatat sebagai kandidat paling miskin. Kekayaannya senilai Rp 852 juta. Dalam pertarungan politik saat itu FX Hadi Rudyatmo berhasil menang dari lawannya.

    Saat itu, LADK FX Hadi Rudyatmo dan pasangannya sebesar Rp5.000.000 dan LPSDK sebesar Rp50.000.000. Sedangkan lawannya LADK dan LPSDK lawannya masing-masing ratusan juta. Namun dalam kasus FX ini perlu menjadi catatan bahwa wakilnya, Achmad Purnomo, memiliki pundi-pundi uang yang jauh lebih besar dibanding kandidat lain. Pengusaha itu memiliki harta senilai Rp92 miliar dan US$ 26.793.

    Optimisme Demokrasi
    Kepada Validnews, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini mengungkapkan, dalam pemantauan yang dilakukan pihaknya, Chusnunia Halim yang menang di Lampung Timur di tahun 2015 dan  Tri Rismaharini di Surabaya pun termasuk dalam kategori kemenangan yang didapat dengan dana yang murah.

    Berdasarkan catatan tersebut menurutnya sistem demokrasi di Indonesia masih bisa menang meski yang bertarung di dalamnya menggunakan dana minim.

    Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah pun mengatakan, adanya temuan calon kepala daerah yang menang dengan dana yang minim adalah hawa positif bagi iklim demokrasi di Indonesia.

    Ia mengatakan, ke depan diharapkan proses pilkada tidak memerlukan biaya mahal, terutama dalam hal penyelenggaraannya. Kemudian diharapkan juga bisa lebih murah dalam hal proses aktivitas peserta pemilunya, pasangan calon.

    “Biaya mahal kan bisa jadi karena sosialisasi, atau kampanyenya sangat masif. Atau ada unsur money politic kan itu. Nah ruang regulasi yang ada kan sudah memberikan upaya misalnya alat peraga, debat, iklan, itu dibiayai negara, kan difasilitasi oleh KPU. Walaupun sekarang belakangan di 2016 pasangan calon pun boleh melakukan alat peraga kayak gitu. Walaupun dibatasi oleh KPU. Nah dengan kondisi tersebut kan sebenarnya ruang bergerak pada titik nol yang sama itu sangat dimungkinkan, jadi si calon tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin,” terang Ferry kepada Validnews, Jumat (9/2).

    Dengan sistem seperti itu menurutnya setiap kandidat sama-sama bisa menonjolkan kualitas, kualifikasi kemampuan, integritas, kapabilitas, dan bagaimana dia memimpin serta merangkul masyarakat. Hal ini menurutnya harus menjadi poin penting.

    “Dan harus target ke depan, pilkada harus lebih murah,” tegasnya.

    Dia menambahkan, dengan adanya calon yang menang dengan dana minim, maka masyarakat yang bisa menilai bagaimana orang tersebut bertarung dalam kontes politik tersebut. Masyarakat juga yang bisa menilai bagaimana kapasitas seseorang, dan memberikan reward and punishment berupa dipilih atau tidak dipilih.

    Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto menambahkan, hal ini adalah optimisme untuk percaya pada sistem demokrasi di Indonesia. Menurut dia, salah satu bentuk optimisme tersebut adalah dengan percaya kepada perilaku politik.

    “Apalagi kita reformasi ini sudah 20 tahun. Maka demokrasi yang sudah berjalan dengan 20 tahun maka perilakunya akan beranjak pada proses perbaikan. Maka sekarang saya masih meyakini bahwa instrumen-instrumen demokrasi masih di pemilu ya, untuk memberikan kesempatan, ruang, kepada anak-anak bangsa untuk terpilihkan,” papar Sunanto kepada Validnews, Jumat (9/2).

    Aktivis yang tergabung dalam Pemuda Peduli Pilkada Bersih mengusung poster dan spanduk menggelar aksi simpatik di bundaran Simpang Mesra, Banda Aceh, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Ampelsa

    Ongkos Demokrasi
    Namun diakui dia, dalam proses demokrasi tersebut memang diperlukan biaya yang tidak murah. Menurutnya, secara keseluruhan kemenangan pasangan calon harus dilihat tidak hanya dari kantong pribadi saja, melainkan juga siapa pihak di balik layarnya, dan partai pendukungnya.

    “Jadi tidak bisa hanya karena personality, karena kan mungkin tidak hanya perorangan yang bergerak. Tapi mesin partai, terus di baliknya ini siapa dan sebagainya, saya kira itu penting untuk dikaji. Potret apakah linier enggak dengan minimnya uang dengan kemenangan,” tambah Sunanto.

    Karena itu menurutnya untuk melihat apakah faktor kemenangan pasangan calon dalam panggung politik dipengaruhi uang yang besar atau karena faktor lain, hal itu memerlukan kajian yang lebih mendalam yang memerlukan banyak faktor yang dikaji.

    Peneliti hukum Perludem, Fadli Ramadhanil menambahkan, para calon yang bertarung dalam pilkada mungkin saja menang meski saat maju mereka hanya memiliki dana yang minim. Menurut dia, ada sumber dana non-pribadi yang memungkinkan pasangan calon untuk ikut dalam kontes politik.

    “Kalau ditanya kemungkinan mungkin saja. Dan memang itukan akan membuat porsi yang jauh lebih besar, pasangan calon itu akan menerima dari pihak ketiga,” kata dia.

    Menurut dia, sangat mungkin pasangan calon yang maju menerima banyak sumbangan dari pihak ketiga yang digunakan untuk biaya-biaya pemenangan. Bahkan menurutnya sangat mungkin dana yang diterima tersebut tidak dilaporkan dalam laporan dana kampanye. Tingginya ongkos politik menurut dia menjadi potensi sebagai korupsi.

    “Karena tidak adakan orang yang memberikan sumbangan tidak mengharapkan imbalan jika mereka terpilih,” tambah Fadli.

    Ditanyai apakah mungkin mekanisme pilkada dibuat agar tidak ada lagi kontribusi pihak ketiga, dia mengatakan hal itu mungkin saja dilakukan. Terlebih menurutnya kampanye yang berbiaya besar sudah dibiayai negara.

    “Hanya kemudian yang perlu dilakukan banyak calon  melakukan dialog dengan masyarakat melihat problem yang terjadi di masyarakat. Nah biaya besar kampanyenya itukan membuat baliho kemudian memberikan uang mahar kepada partai, kemudian memberikan hadiah barang apa uang kepada pemilih itukan yang sebetulnya membuat dana kampanye membengkak. Itu yang menurut saya harus dihindari. Dan inikan hal yang menjadi sebuah lingkaran yang pembenahanya nggak bisa satu persatu harus seluruh aspek,” papar Fadli.

    Salah satunya, kata dia, adalah dengan mendorong akuntabilitas dana kampanye calon. Yakni dengan melaporkan aktivitas kampanye kepada KPU dan melakukan pengawasan ketat pada setiap pelaksanaan kampanye.

    “Nah bagaimana menekan biaya kampanye calon harus ada pembatasan belanja kampanye. Nah itu sudah ada sebetulnya di tetapkan KPU di tahun 2015 dan 2017, tapi nominalnya masih begitu besar. Nah, dari nominal yang ditetapkan KPU itu terkesan pembatasan belanja kampanye itu seolah masih tanpa batasan,” kata dia.

    Terpisah, Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz pun mengatakan bahwa bagaimanapun mereka yang bertarung dalam panggung politik membutuhkan uang. Menurut dia, uang menjadi ongkos yang diperlukan dalam sejumlah kegiatan saat pilkada seperti membayar saksi, membayar alat peraga. Mengingat walaupun Negara membayari alat peraga, namun itu menurut dia tidak sepenuhnya.

    “Itu yang membuat biaya politik itu menjadi tinggi. Jadi asusmsi itu menjadi benar, karena berpolitik itu mahal, belum lagi adanya mahar politik itu,” kata Donal kepada Validnews.

    Akurasi Data Harta
    Terkait adanya sejumlah kepala daerah yang menang dengan dana minim, Donal menekankan bahwa secara teori, politik memang mahal. Sedangkan LHKPN yang menjadi refrensi sumber harta, yakni LHKPN tidak bisa dijadikan alat ukur mengenai harta calon. Menurutnya bisa saja seorang calon menyetor harta yang terlihat minus, namun sumber informasinya belum tentu valid.

    “Kita bisa mempertanyakan validasi data yang dilaporkan kita meminta kepada KPK untuk mengecek kebenaran laporan oleh orang tersebut. Enggak bisa kita bilang wah dia menang padahal harta kekayaan paling kecil. Padahal data LHKPN itu yang dimanipulasi,” ucap Donal.

    Untuk itu menurutnya publik pun bisa mengambil peranan untuk mengecek harta pasangan calon yang akan dipilihnya. Bagaimanapun, tambah dia, diperlukan biaya yang besar untuk berpolitik meskipun negara sudah mensubsidi, namun belakangan subsidi tersebut pun dirasa kurang efisien. Namun, menurutnya yang membuat biaya besar adalah perilaku partai dan perilaku pemilih. Karena perilaku partai meminta mahar perilaku pemilih meminta politik uang.

    “Dua itu penyebab utama menjadi besar biayanya,” tegas dia.

    Solusinya, kata Donal, perlu dilakukan pembenahan partai di Indonesia. Dia bahkan menyebut jika yang dibenahi hanya UU pemilu namun jika partai tidak dibenahi maka hasilnya tidak akan maksimal. Demikian juga masyarakat diharapkan jangan sampai menggadaikan pilihan dengan politik uang.

    “Jadi pemilih cerdas yang melihat rekam jejak calon itu jadi bukan karena diimingi oleh uang,” kata dia.

    Terkait hal ini, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan pihaknya tidak menampik bahwa harta yang dilaporkan dalam LHKPN tidak bisa dipastikan keakuratannya. Namun demikian menurutnya KPK selalu mendorong agar para penyelenggara negara melaporkan LHKPN dengan jujur.

    “Selain itu kami juga ada mekanisme pemeriksaan. Kami minta masukan dari masyarakat serta pihak ketiga lainnya untuk mengecek kebenaran pelaporan tersebut. Melalui LHKPN diharapkan penyelenggara negara akan semakin jujur, berintegritas dan transparan serta tidak korupsi, atau memperoleh kekayaannya dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan,” tandas dia. (Jenda Munthe, James Manullang, Zsazya Senorita, Benny Silalahi)