MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

Bertaruh pada Anggaran Promosi untuk Pariwisata

Pada tahun 2017 kemarin, alokasi anggaran Kemenpar untuk promosi mencapai kisaran 50% dari total anggaran Rp3,82 triliun

  • Menteri Sri Mulyani (kanan) sat berwisata di Labuan Bajo, NTT, Juli 2017 lalu. Ist
    Menteri Sri Mulyani (kanan) sat berwisata di Labuan Bajo, NTT, Juli 2017 lalu. Ist

    JAKARTA -  Tidak mau terus-menerus bergantung pada komoditas yang berasal dari hasil alam, pariwisata pun dijadikan sektor strategis di Indonesia. Setidaknya, di rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla ini, sektor yang satu ini didapuk menjadi salah satu andalan penghasil devisa negara.

    Berbagai strategi pun dibangun guna bisa mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan mengatrol popularitas objek-objek wisata agar lebih mudah dikenal hingga menjadi favorit untuk disinggahi.

    Pilihan pemerintah untuk mengalihkan fokus ke pariwisata tidaklah salah. Sebab jika dibandingkan sumber daya alam yang kian hari kian tergerus, pariwisata bisa dikatakan lebih berkesinambungan, layaknya energi baru dan terbarukan.

    Justru makin sering didatangi, popularitas sebuah destinasi wisata bisa makin meningkat dan memancing para pelancong lainnya untuk berkunjung. Nah, jika sudah demikian, tentunya pundi-pundi bagi kas negara akan mengembang jua.

    Tentunya ketika berbicara mengenai penyandaran ekonomi ke sektor pariwisata, Indonesia belum bisa bernapas lega. Sebab berkisah tentang sektor ini tidak bisa hanya mengandalkan keelokan panorama yang dimiliki Nusantara.

    Contohnya simpel, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, tidak cukup menjadikan Indonesia sebagai peraih devisa terbesar di dunia dari sektor pariwisata.

    Berdasarkan lembaga pemeringkat dunia, Indexmundi, devisa yang ditangkap nusantara dari pariwisata berada di angka US$11,57 miliar. Angka ini diperoleh dari kedatangan 9,44 juta wisatawan mancanegara ke dalam negeri.

    Terlihat besar? Nyatanya, angka ini hanya menduduki peringkat ke-33 dunia. Bahkan tidak mampu mengungguli Malaysia yang pada tahun serupa sudah bisa mengundang 27,44 juta wisatawan mancanegara untuk mampir ke negaranya. Padahal dari segi pilihan destinasi, jelas Indonesia lebih kaya dan semarak.

    Obsesi menggeliat, target pun dipasang. Pemerintah berharap pada 2019, Indonesia sudah bisa kedatangan 20 juta wisman tiap tahunnya. Dengan demikian, devisa yang diperoleh pun diharapkan lebih besar.

    Tentunya harapan tidak boleh sekadar menjadi asa. Mesti ada upaya guna mewujudkannya. Pemerintah kemudian mencanangkan berbagai program prioritas untuk kepariwisataan.

    Setidaknya ada empat pilar yang hendak diperkuat guna berharap pundi-pundi raksasa dari sektor ini. Pertama dengan menciptakan dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan. Hal ini menyangkut juga soal aksesibilitas. Kedua, mendorong penguatan struktur industri pariwisata dan peningkatan daya saing produk pariwisata.

    Ketiga, terkait dengan promosi. Upaya menawarkan destinasi wisata dianggap mempunyai korelasi erat dengan kedatangan wistawan di destinasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan organisasi kepariwisataan yang berujung pada peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan.

    Guna bisa menggerakkan berbagai pilar ini mencapai tujuan pengembangan sektor pariwisata, tentu ada dana yang mesti digelontorkan. Maka sejak awal pemerintahan Joko Widodo juga, alokasi anggaran untuk sektor pariwisata pun mendapat porsi lebih. Pada 2015, anggaran naik 65% dibandingkan nilai pada tahun anggaran sebelumnya.

    Hal tersebut diakui sendiri oleh sumber Validnews di Biro Anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang tak mau disebutkan namanya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memang ada peningkatan cukup signifikan yang dimulai dari tahun 2014. Namun, yang paling bombastis tentu pertumbuhan alokasi anggarannya dari 2014 ke 2015.

    Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, alokasi anggaran untuk kementeriannya bertumbuh dari Rp1,5 triliun menjadi Rp2,5 triliun pada tahun tersebut. Untuk tahun 2016, angkanya bahkan meningkat lagi. Rancangannya di APBN 2016 menyentuh angka Rp5,4 triliun; meskipun realisasinya hanya Rp3,3 triliun.

    “Memang dirasakan cukup meningkat. Tapi dalam perjalanannya, negara mungkin belum memungkinkan sehingga besarannya juga mengalami penurunan sebetulnya. Mengalami beberapa kali penghematan,” papar sumber tersebut menjelaskan nilai realisasi yang lebih kecil dari pagu yang ditetapkan, Kamis (11/1).

    Tidak hanya dari segi nilai, pertumbuhan alokasi anggaran untuk Kemenpar terpampang pula dari persentasenya terhadap belanja pemerintah pusat. Tahun 2014, persentase alokasi anggaran untuk kementerian ini hanyalah 0,12%. Angkanya kemudian meningkat pesat menjadi 0,28% pada tahun 2016. Sayangnya pada 2017, persentase anggaran untuk Kemenpar menurun kembali ke 0,19% dari total belanja pemerintah pusat.

     

     

    Fokus Promosi
    Bercerita mengenai pariwisata sejatinya memang tidak bisa hanya melirik Kemenpar. Banyak kementerian yang menangani sektor ini. Setidaknya, ada 11 kementerian dan lembaga yang memiliki pagu untuk pariwisata. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera); Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf); hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Khusus Kemenpar sendiri, lembaga yang satu ini lebih terfokus kepada promosi berbagai objek wisata yang ada nusantara. Berbagai program pun dibuat guna membuat destinasi nusantara lebih terkenal, mulai lewat media luar ruang, media sosial, media massa, hingga berbagai kerja sama dengan negara lain.

    Pada tahun 2017 kemarin, alokasi anggaran Kemenpar untuk promosi bahkan mencapai kisaran 50% dari total anggaran Rp3,82 triliun. Itu berarti setidaknya digelontorkan sekitar Rp 1,91 triliun guna memasarkan berbagai destinasi wisata nusantara.

    Alokasi yang lebih besar bahkan sempat terjadi pada 2016. Dari dana Rp4,24 triliun yang dianggarkan ke kementerian tersebut di APBN Perubahan, sebanyak Rp2,95 triliun diserahkan untuk kegiatan promosi. Persentasenya mencapai 70%.

    Kenaikan alokasi di bidang promosi ini mulai tampak dari 2015. Kala itu, pemerintah mematok 55% dari total anggaran Kemenpar dilempar untuk pemasaran. Nilainya mencapai Rp1,38 triliun. Melonjak drastis dibandingkan alokasi promosi Kemenpar pada 2014 yang hanya 25% dari total anggaran, yakni sebesar Rp373 miliar. 

    Disebutkan oleh sumber di Biro Anggaran Kemenpar, pengalokasian besar-besaran di bidang promosi sebab tidak mungkin ini diserahkan ke pihak swasta. Alhasil, pemerintah harus mengambil alih berbagai upaya pemasaran untuk mendapat hasil yang maksimal.

    “Karena kalau promosi diserahkan ke swasta, pasti enggak mau teman-teman swasta. Biayanya cukup besar. Enggak mungkin mereka promosi ke luar negeri. Harus didukung pemerintah,” tukasnya.

    Meskipun sudah bertumbuh pesat nyatanya angka untuk promosi ini masih dinilai kecil oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Ia menyebutkan dalam acara Indonesia Tourism Outlook 2018, setidaknya dibutuhkan dana Rp9 triliun untuk kegiatan promosi guna pengembangan pariwisata.

    Berbagai terobosan di bidang promosi pun dilakukan. Salah satunya mengandalkan pemasaran secara digital, khususnya melalui media sosial. Arief Yahya sempat menyatakan, promosi secara digital ini lebih efektif dibandingkan pemasaran secara konvensional.

    “Digital itu empat kali lebih efektif berdampak dibandingkan media konvensional,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

    Hasil besarnya biaya untuk promosi sejatinya sudah dicicip oleh Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh, pada tahun 2017, video promosi pariwisata Indonesia yang bertajuk “Wonderful Indonesia: The Journey of a Wonderful World” berhasil memenangi penghargaan UNWTO Video Competition 2017. Tidak tanggung-tanggung, dua gelar disabet sekaligus, sebagai Winner UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific dan People's Choice Award 2017.

    Untuk tahun ini, Kemenpar telah membuat alokasi senilai Rp2,18 triliun untuk dua deputi bidang pemasaran yang ada di lembaga tersebut. Angka itu setara dengan 58,4% dari total anggaran yang diterima Kemenpar dari APBN sebanyak Rp3,7 triliun.

    Peneliti utama lembaga riset Visi Teliti Saksama, Sita Wardhani menyetujui akan peran promosi yang kuat dengan pengembangan pariwisata. Namun, perlu kehati-hatian pula akan promosi digital sebab terkadang bisa menjadi senjata makan tuan bagi pariwisata Indonesia.

    “Pengalaman yang dibagikan via media sosial bisa menguatkan atau malah melemahkan usaha promosi pemerintah. Jika wisatawan puas, mereka biasanya akan cerita via medsosnya atau blognya tentang pengalaman mereka travelling ke daerah-daerah di Indonesia. Bisa juga sebaliknya, kalau pengalamannya tidak baik bisa menjadi bumerang bagi Indonesia” tuturnya, Kamis (11/1).

    Ia pun tak menampik fokus pada promosi bisa menjadi jalan pintas untuk meraup kedatangan wisatawan mancanegara. Setidaknya hal tersebut tergambar dari kedatangan wisman semenjak Kemenpar mulai memfokuskan anggarannya untuk promosi pariwisata.

    Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan pada 2015 mencapai 10,41 juta orang. Melebihi target wisman yag dipasang kementerian sebanyak 10 juta wisatawan. Kemudian pada 2016, kedatangan wisman kembali meningkat menjadi 12,02 juta pelancong dari berbagai negara.

    Belasan juta wisman tersebut banyak berkontribusi untuk kondisi kepariwisataan nasional di tahun tersebut. Contohnya, pada 2016, devisa dari pariwisata pun meningkat menjadi kisaran Rp184 triliun. Tadinya devisa yang diraup pariwisata hanya di angka sekitar Rp140 triliun pada 2014.

    Media sosial, dipandang Kemenpar, sangat berpengaruh dalam peningkatan ini. Unggahan foto para warganet berkontribusi pada terciptanya objek wisata baru yang pada akhirnya berpengaruh juga pada kunjungan wisman maupun wisatawan nusantara.

    “Kita lihat sekarang kan sangat viral sekali. Objek-objek di daerah yang dulunya orang tidak terlalu care, tetapi sudah banyak sosial media yang menayangkannya. Memang jadi banyak peningkatannya,” ucap sumber Validnews tersebut.

    Berbeda pandangan, Direktur Eksekutif Study for Indonesia Government Indepth (SIGI), Medrial Alamsyah mengungkapkan, memang tidak ada yang salah dengan memfokuskan diri kepada kegiatan promosi untuk pariwisata. Namun, efektivitasnya terhadap pengembangan pariwisata baik dari segi kunjungan maupun pendapatan masih rendah.

    “Yang ingin saya tekankan adalah kita terlalu banyak menggunakan cara-cara konvensional, promosi mahal dan sebagainya, pencitraan untuk menteri, yang saya bilang agak lebay,” ujarnya kepada Validnews, Rabu (11/1).

    Medrial melihat, cara pemasaran pariwisata yang dilakukan pemerintah saat ini pun tidak banyak berubah dibandingkan promosi-promosi di rezim sebelumnya. Sama-sama lebih banyak menggunakan cara konvensional, meskipun mengaku fokus pada promosi digital.

    Yang lebih disayangkan lagi, promosi secara konvensional yang kerap bersandar pada iklan di TV maupun bus-bus di kota di luar negeri tidak berpengaruh apa-apa bagi daerah. Padahal, biaya yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut tidaklah kecil.

    “Misalnya mempromosikan Bali dengan beriklan, pasang iklan di televisi, di bus-bus di kota luar negeri. Itu kan cara gampang aja. Kita juga sudah bikin event-event internasional, itu diiklankan dengan cara sambil lewat gitu saja,” tuturnya.

     

     

    Sulit Berkutik
    Selain media sosial, promosi yang lebih kuat untuk memengaruhi kedatangan para turis menurut Sita adalah pemasaran secara langsung. Alias lewat mulut ke mulut berdasarkan pengalaman sang pelancong.

    “Oleh karena itu, selain usaha promosi, pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan LSM untuk menyiapkan infrastruktur serta masyarakat sendiri agar mendukung sektor pariwisata di daerah-daerah yang potensial untuk wisata,” paparnya.

    Sayangnya, untuk urusan infrastruktur, Kemenpar tidak memiliki kuasa. Kementerian ini memang bisa membagikan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengembangan objek wisata di daerah-daerah. Tetapi persyaratannya, tanahnya harus milik pemerintah daerah. Opsi lainnya, Kemenpar bisa membangun asalkan objek tersebut merupakan aset kementerian. Padahal di sisi lain, banyak tempat wisata di Indonesia yang kepemilikannya oleh swasta.

    Sekadar informasi, pada 2017 sudah dikucurkan Rp504 miliar untuk DAK bagi pengembangan pariwisata daerah. Dana ini diberikan kepada 261 daerah yang tersebar di 17 provinsi.

    “Ini kan karena kaitannya dengan aset karena duit negara. Jadi, memang tidak bisa kita langsung memberikan. Tapi kalau yang aset pemerintah, bisa. Kita tetap beri dukungan,” ungkap sumber dari Biro Anggaran Kemenpar ini.

    Untunglah, diakuinya, guna pengembangan infrastruktur berbagai kementerian lain banyak membantu. Khususnya di bidang aksesibilitas untuk mencapai destinasi wisata, Kemenpupera berperan besar. Sementara itu, pembangunan bandara maupun pelabuhan terus diupayakan oleh Kementerian Perhubungan. 

    Hanya saja, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan, khusus untuk infrastruktur tidak bisa dipandang sebagai belanja khusus guna pariwisata. Soalnya, pada nantinya ketika pembangunannya selesai, sarana maupun prasarana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan umum.

    “Jadi kalau pertanyaannya berapa sih yang bener-bener infrastruktur untuk pariwisata, itu udah blending di dalam infrastruktur,” ujarnya kepada Validnews, Rabu (10/1).

    Cuma tak bisa ditampik, pembangunan infrastruktur tersebut berpengaruh besar untuk pengembangan destinasi pariwisata. Akses yang mudah nyatanya memang menjadi salah satu pertimbangan turis sebelum menentukan destinasi pelesiran.

    Sama seperti anggaran untuk Kemenpar yang melonjak tajam per 2015, anggaran untuk infrastruktur yang berpengaruh pada pariwisata bangsa pun melonjak di pemerintahan Jokowi.

    Di tahun 2014 alokasi anggaran yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 8,7% dari total belanja. Namun pada tahun 2015, persentasenya langsung melonjak hampir dua kali lipat. Dari keseluruhan belanja negara, infrastruktur mendapat porsi sekitar 14,2%. Rupiah yang dipersiapkan untuk membiayai segala proyek pembangunan tersebut berada di kisaran angka Rp290 triliun pada 2015. Naik signifikan dibandingkan tahun 2014 yang bahkan tidak menembus Rp200 triliun.

     

     

    Nominal ini kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2016, persentase alokasi belanja infrastruktur dalam APBN sebesar 14,4% dari total belanja yang pada tahun silam ditargetkan di angka Rp2.082,9 triliun. Realisasi belanja infrastrukturnya sendiri di 2016 mencapai Rp269,1 triliun.

    Lalu berdasarkan APBN Perubahan 2017, alokasi anggaran yang dicanangkan untuk pembangunan infrastruktur telah mencapai angka Rp400,9 triliun. Besaran ini sekitar 18,9% dari total belanja APBN Perubahan di tahun ini yang mencapai Rp2.080,5 triliun. Hal ini diakui pula oleh Suahasil.

    “Jadi jumlah nilai uang untuk pembangunan infrastruktur dari APBN itu setiap tahun sudah di atas Rp400 triliun,” ungkapnya.

    Sementara itu, tugas Kemenpar terkait infrastruktur ini adalah berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi besar dan layak dikembangkan pariwisatanya.

    “Deputi Pengembangan Destinasi ini mengumpulkan database dan lain sebagainya kemudian melakukan koordinasi dengan lintas sektor, baik itu dengan Kementerian Perhubungan, baik itu dengan Kemenpupera,” ujar sumber Validnews.

    Melibatkan banyak sektor berujung, hingga kini pun pada akhirnya sulit merumuskan sebenarnya berapa total anggaran pariwisata di nusantara. Banyaknya kementerian dan lembaga yang terkait pun tak ayal bisa menimbulkan konflik sektoral. Hal ini yang perlu menjadi kehati-hatian pemerintah jika ingin terus menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak.

    Apalagi mengingat pada 2019, sektor ini diharapkan menjadi pencetak devisa tertinggi bagi Indonesia dari kedatangan 20 juta wisman. Jika salah langkah meramu anggaran—entah terlalu sedikit ataupun banyak tapi tak efektif—ekonomi bisa jadi terjungkal.

    Anggaran promosi yang besar pun menjadi salah satu pertaruhannya sebab bermata dua. Melambungkan destinasi wisata di Indonesia jika para turis puas dengan perjalannya. Atau sebaliknya, membuat Indonesia “dijauhi” pelancong dunia karena ketidaknyamanan yang dihadirkan akibat pelayanan dan infrastruktur yang tidak sempurna. (Teodora Nirmala Fau, Fin Harini, Rizal)