Bersiap Menanti Pengesahan Pengaturan Pidana Setengah Hati

Sudah setengah abad pembahasan RKUHP belum juga ada penuntasan

  •  Ilustrasi. Pelanggaran Pidana. (Pixabay)
    Ilustrasi. Pelanggaran Pidana. (Pixabay)

    JAKARTA – Kabar optimistis disuarakan dari politisi SenayanSebelum ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-73, pada 17 Agustus 2018, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

    Penantian hampir setengah abad pembahasan untuk memiliki KUHP asli Indonesia segera terjadi. Peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini adalah peninggalan Belanda.

    KUHP yang digunakan penegak hukum sekarang ini, baik oleh Kejaksaan maupun Kepolisian, bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch-Indie. Produk hukum ini disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732. Pada 1 Januari 1918, ketentuan tersebut mulai berlaku.

    Setelah proklamasi dibacakan oleh duet Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945, KUHP tetap diberlakukan. Tentu ada penyelarasan dengan mencabut sejumlah pasal KUHP yang tidak lagi relevan. Ketentuan itu tertulis pada Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

    Ketentuan tersebut yang menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

    Saat itu, untuk menegaskan pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial, pemerintah pada 26 Februari 1946 mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian dikenal sebagai KUHP.

    KUHP terdiri dari tiga buku. Buku pertama terdiri dari sembilan bab dan satu aturan penutup mengenai aturan umum. Tercatat ada 103 pasal dalam buku satu KUHP. Pada buku dua, ada 308 pasal dan terdiri dari 21 bab yang mengatur jenis-jenis kejahatan dan pidana bagi para pelaku. Selanjutnya pada buku tiga mengatur tentang pelanggaran terdiri dari 80 pasal.

    Namun, pada 1958, dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional menjadi awal keseriusan untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Mulailah tercatat dalam sejarah upaya perbaikan KUHP dengan membuat Rancangan KUHP. Beberapa konsep rancangan buku disusun sejak 1968 hingga 1992.

    Setengah Abad
    Hampir setengah abad, para pemikir hukum pidana tiada henti melakukan pembahasan untuk mengubah KUHP rasa kolonial. Panjangnya perjalanan pembahasan ini pun tak terlepas dari pro dan kontra pasal demi pasal yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.

    Nyatanya, kesulitan ini tak menyurutkan keinginan lembaga legislatif dan pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan. Belakangan, santer revisi regulasi yang dibuat pada zaman kolonial Belanda ini akan disahkan sebelum peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 pada 17 Agustus 2018 mendatang.

    Sebenarnya, rencana pengesahan sebelum peringatan hari kemerdekaan ini seakan sulit terealisasikan. Sebab, dalam tiga bulan ke depan dewan akan menjalani masa libur hari raya Idul Fitri 1439 H. Belum lagi, pada penghujung Juli 2018 mendatang, dewan akan memasuki masa reses sidang ke-IV tahun 2017—2018.

    Mana lagi pada waktu yang singkat ini, pembentuk UU harus menyelesaikan masalah yang belum mendapatkan solusinya, seperti pasal mengenai perzinahan dan mengenai penghinaan terhadap kehormatan presiden.    

    Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Arteria Dahlan menegaskan, dewan optimis regulasi peninggalan Belanda itu akan selesai sebelum 17 Agustus 2018 mendatang. Alasannya cukup sederhana. Karena hanya beberapa isu yang belum tuntas, dan dewan telah memiliki suara bulat sehingga hanya menunggu keputusan dari pemerintah.  

    Arteria mencontohkan, pembahasan Pasal 2 ayat (1) pada buku satu yang memuat ketentuan umum terkait asas legalitas.  Pasal ini berisikan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

    Perlu diketahui, dalam pembahasan ini seluruh perwakilan fraksi dalam Panja RUU KUHP telah menyepakati pasal tersebut. Namun, pemerintah belum memiliki pandangan yang sama dengan dewan. Begitu pula pandangan terhadap pasal 69 huruf (a) mengenai pidana mati. DPR, kata dia, tak memasukan hukuman mati di pasal yang sama.  

    “Misalnya hukuman pada huruf a sampai f itu tak disebutkan hukuman mati, hanya mengenai pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup,” kata Arteria saat ditemui Validnews, Kamis (17/5).

    Berdasarkan RKUHP mengungkapkan hukuman mati tertuang pada Pasal 70 huruf (c). Kemudian dipertegas pada Pasal 73 RKUHP mengenai pidana yang dimaksud pada Pasal 70 huruf c adalah pidana mati.

    Tujuannya, lanjut Arteria, pidana mati ini hanya diberikan kepada tindak pidana dengan delik-delik yang fokus dan khusus serta menimbulkan tindak kejahatan yang bermaksud merusak negara, sistem demokrasi, korupsi dan lain-lainnya.

    Masalah lain terdapat pada pidana terkait batas usia yang akan dikenakan pidana. Pada pasal ini masih terjadi beda pendapat antara pembahas undang-undang dan masyarakat. Beda pandang ini menghasilkan dua pilihan batasan umur penjatuhan pidana terhadap terdakwa yakni 70 tahun dan 75 tahun.   

    “Salah satu tesis penjatuhan hukuman ini terletak pada kasus OC Kaligis. Sebab, dengan umur 75 tahun sudah sakit-sakitan. Tetapi, kasus ini menunjukkan orang dengan umur 75 tahun masih melakukan tindak pidana,” jelas Arteria.

    Meski demikian, dewan tak mempermasalahkan terkait batasan umur penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa. “Kalau rakyat menghendaki 75 tahun kami akan setuju atau 70 tahun kami juga tak mempermasalahkan.”

    Tak hanya itu saja, dewan pun telah menyetujui Pasal 135 huruf a mengenai tindakan yang akan dikenakan bagi korporasi. Pada huruf a, kata dia, berisi mengenai pengambilalihan korporasi. Namun, pihak lain di luar DPR dan pemerintah masihmenginginkan keadilan yang seadil-adilnya.

    Selanjutnya, Pasal 206 pada Buku II RKUHP yang memuat tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan masih mengatur mengenai penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Eksistensi paham ini dapat dikatakan menghilang. Tapi, menurut Arteria bukan berarti aturan ini harus hilang.

    Termasuk pengaturan pidana terhadap pelaku penyerangan kehormatan presiden. Menurut Arteria, pemerintah dan legislatif sudah selesai untuk menghukum pelaku tindak pidana ini. Arteria mengaku bahwa pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) masih mengkritisi masalah lesbian, gay, biseksual, serta transgender (LGBT), hingga kumpul kebo.

    Beda pandang mengenai masalah perluasan zina inilah seakan memberikan pandangan bahwa RKUHP bermasalah. Artinya, suatu diksi atau norma yang tak masuk RKUHP, seolah-olah membuat seluruh pasal dalam RKUHP bermasalah.

    “Ini yang sedih sekali. Seakan 786 pasal yang dibuat puluhan tahun dengan melibatkan ahli pidana di seluruh tanah air ini bermasalah,” ungkap Arteria.

    Arteria menguraikan, pembahasan RKUHP sesuai dengan prosedur yang tertuang pada UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengacu regulasi ini, bila masyarakat menemukan kesalahan norma pada RKUHP dapat mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, seluruh regulasi baru dinilai memiliki kualitas baik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat akan melihat celah kelemahan dari peraturan undang-undang dari berbagai sisi.

    “Kami memastikan, RKUHP ini memiliki kualitas bagus,” tegas Arteria.

    Kesiapan Penegak Hukum
    Terkait rencana pengesahan RKUHP, masih menggantung pertanyaan publik seperti disuarakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Terutama mengenai kesiapan empat aktor utama lembaga penegak hukum yaitu polisi-jaksa-hakim-advokat melaksanakan ide-ide baru dalam RKUHP.

    Keempat aktor harus siap mengantisipasi penambahan 555 pasal pidana dalam RKUHP. Lalu, ada 1.251 pasal dengan 882 diantaranya memuat ancaman pidana di atas lima tahun penjara. Ancaman penjara 5-10 tahun sebanyak 517 pasal dan ancaman penjara 10—15 tahun sebanyak 305 pasal.

    Menurut Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahyu, salah satu anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP, penambahan pasal pidana akan diperkirakan menyumbang angka kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan yang saat ini sudah mencapai 197% per Mei 2018. Dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), hanya tujuh kantor wilayah dengan penghuni lapas dan rutan yang lebih rendah dari kapasitasnya.

    Secara tidak langsung, masalah penambahan pasal pidana ini berdampak pada kesiapan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani lonjakan kasus pasca RKUHP ini disahkan. Misalnya, rasio polisi dengan masyarakat berada pada angka 1:750. 

    Apabila merujuk pada jumlah personel yang mempunyai kapasitas penyidik, tentunya akan semakin menurun.

    Meski publik menanyakan kesiapan penegak hukum, Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Masyarakat (Humas) Markas Besar (Mabes) Polri, Inspektur Jenderal Pol Setyo Wasisto kepada Validnews menegaskan, kepolisian siap untuk menjalankan aturan baru yang akan disahkan oleh legislatif itu.

    “Polri akan melaksanakan seluruh perintah KUHP yang baru,” kata Setyo, Rabu (16/5).

    Hal yang sama dilontarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman. Dia mengatakan, prosedur pembahasan RKUHP sudah berjalan, Kejaksaan tinggal menunggu hasilnya.

    “Kami sudah menurunkan tim. Tim kami sudah berdiskusi dengan DPR. Oleh karena itu, yang namanya UU harus dilaksanakan oleh kejaksaan,” tegas Adi kepada Validnews, Rabu (16/5).

    Juru Bicara (Jubir) Makamah Agung (MA) Suhadi berpendapat, RKUHP merupakan kodifikasi pidana materiil. Makanya, pembahasan pembentukan RKUHP harus dibarengi dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

    “Karena KUHP dan KUHAP bagaikan dua mata koin yang menjadi satu,” imbuh Suhadi.

    Dia juga berpendapat beberapa RUU selain RKUHAP juga mesti disorot saat membahas RKUHP. Seperti RUU Narkotika, RUU Penyadapan, RUU Jabatan Hakim. Menurut Suhadi muatan masing-masing RUU saling berkaitan dan sudah selayaknya dibahas secara bersamaan agar tercipta keselarasan ketika diundangkan.

    Beberapa kekurangan tadi menurut aliansi menunjukkan ada banyak ketidaksiapan untuk mempercepat pengesahan RKUHP. Aliansi berpandangan, pembahasan RKUHP dapat mengancam kelancaran administrasi peradilan. Padahal, pelanggaran hak warga negara berpotensi terjadi akibat kegagalan suatu negara melakukan reformasi administrasi peradilan.

    “Dari sini terlihat bahwa penyusunan RKUHP masih belum mengarah pada tujuan yang ingin dicapai,” tandas Anggara.

     

    Belum Saatnya
    Para pengajar hukum pidana juga menilai RKUHP belum saatnya untuk disahkan. Seperti dituturkan dosen hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksmana. Dia mengatakan, tak ada kebutuhan mendesak untuk segera mengesahkan RKUHP. Apalagi, pembahasan RKUHP masih ada perdebatan mengenai pasal-pasal tertentu.

    “Memang ada kebutuhan mengubah konsep hukum pidana peninggalan Belanda menjadi konsep hukum pidana nasional yang berbasis budaya Indonesia, tapi itu tidak mendesak,” jelas Ganjar.

    Selama ini, pembahasan RKHUP masih mengkhawatirkan muncul kesalahan ketika beleid ini diundangkan. Maka dari itu, guna mengantisipasi kekhawatiran tersebut, pemerintah dan DPR mengedepankan fungsi pengawasan terhadap penegak hukum.

    Sesungguhnya, lanjut Ganjar, pembahasan RKUHP telah mengakomodasi masukan yang diberikan oleh masyarakat. Hanya saja di ujung pembahasan, DPR tak dapat melakukan pembahasan lantaran masyarakat kembali memberikan masukan kepada para pembuat UU.

    Berbeda, pengajar hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menuturkan, dewan maupun pemerintah masih memiliki waktu untuk memperbaiki RKUHP untuk disahkan sebelum 17 Agustus 2018 mendatang. Artinya, masyarakat masih dapat mengkritisi konsep yang dibuat legislatif dan eksekutif itu.

    “DPR dan pemerintah sangat terbuka untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan KUHP. Makanya silahkan berikan masukan ke DPR dan Pemerintah karena tidak baik juga kalau mengulur waktu tanpa bekerja,” tutur Suparji.   

    Memang, hingga saat ini RKUHP masih memiliki kelemahan terkait masalah perzinahan yang bersinggungan dengan hukum privat. Bila dibiarkan, pasal ini dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dalam rentang waktu tiga bulan ke depan, pemerintah bersama DPR mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. (James Manullang)