Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Berharap Regulasi Holistik Perlindungan Anak

Indonesia memiliki banyak regulasi perlindungan anak yang justru belum efektif menjerat pengguna dan industri jasa seksual anak

  • Seorang remaja melakukan aksi simapatik menolak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di depan Gedung DPR/MPR, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO
    Seorang remaja melakukan aksi simapatik menolak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di depan Gedung DPR/MPR, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO

    JAKARTA – Kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, merupakan kejahatan yang menjadi musuh semua bangsa di muka bumi. Setiap negara memiliki aturan untuk melindungi anak dari beragam upaya eksploitasi. Sayangnya permasalahan eksploitasi anak menjadi persoalan global yang penanganannya tak pernah benar-benar efektif dijalankan.

    Negara-negara di dunia sepakat bersama-sama melindungi hak anak, termasuk melindungi mereka dari kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari ditandatanganinya Konvensi Hak-hak Anak (KHA) pada 20 November 1989 oleh banyak negara di bawah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Konvensi tersebut tegas mengatur bahwa negara yang tergabung dalam konvensi harus melindungi anak dari kegiatan seksual. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 disebutkan bahwa Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah.

    Lalu negara juga harus mencegah penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lain yang tidak sah, dan negara harus mencegah penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografi.

    Dalam Panduan Praktis “Memperkuat hukum penanganan eksploitasi seksual anak” yang dikeluarkan ECPAT disebutkan bahwa eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak dan mencakupi praktik-praktik kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik, psikososial anak.

    Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Bentuk-bentuk ESKA adalah pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Bentuk eksploitasi lainnya yakni wisata seks anak dan perkawinan anak.

    Konvensi Hak Anak baru berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah sejumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada 26 Januari 1990 dan diterima pada 5 September 1990.

    Meski begitu Indonesia baru memiliki regulasi untuk melindungi anak pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui regulasi ini pelaku ESKA diancam 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp100 juta.

    Sejumlah regulasi lain memiliki kaitan dengan ESKA antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

    Indonesia telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Protokol OPSC) yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional. Dengan meratifikasi protokol opsional ini, berarti Indonesia sebagai negara pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Konvensi ini.

    Protokol ini menyerukan agar dilakukan reformasi hukum sehingga melarang dan memidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggarisbawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut di atas sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini.

    Keterlibatan Indonesia dalam KHA dan adanya sejumlah regulasi untuk melindungi anak nyatanya belum serta-merta menjadi jawaban atas persoalan ESKA di negara ini. Sejumlah temuan menyebutkan bahwa anak Indonesia masih menjadi korban ESKA.

    Sejumlah organisasi internasional berbasis di Indonesia telah mengestimasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Penelitian dilakukan ILO tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia bahkan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan.

    Tercatat sejak 2005 sampai 2014, IOM Indonesia berhasil memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah-wilayah Indonesia sebanyak 7,193 orang. Dari jumlah itu ditemukan sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak-anak yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan seksual.

    UNICEF Indonesia memperkirakan jumlah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual setiap tahunnya berjumlah 40.000—70.000, dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun. Kemudian sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam perdagangan seks.

    Fakta lain yang pernah ditemukan UNICEF yakni diperkirakan 30% pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Perdagangan anak baik di lingkup domestik maupun luar negeri meningkat.

    UNICEF juga menyebut bahwa tujuan utama anak yang diperdagangkan ke luar negeri adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi. Kemudian di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Bali dan Lombok terdapat wisata seks anak.

    Sejumlah lembaga pemerhati anak pun mengaku menemukan bahwa angka ESKA di Indonesia hingga saat ini masih tinggi. Koordinator riset ECPAT Indonesia, Deden Ramadani menyebutkan bahwa kasus-kasus anak layaknya fenomena gunung es yang mana artinya banyak kasus mungkin tidak terlihat di permukaan. Menurutnya, jika pun pemberitaan mengenai ESKA menurun, bukan berarti jumlah kasus yang terjadi pun demikian.

    “Bisa saja karena memang pelayanan di tingkat pemerintah tidak baik, sehingga itu tidak terlaporkan. Atau bahkan banyak yang memilih tidak melaoporkan karena pemerintah enggak punya sistem layanan yang baik,” ungkap Deden kepada Validnews, Jumat (1/12).

    Lantas mengapa kasus-kasus ESKA terus terjadi meski ada begitu banyak regulasi di Indonesia? Deden mengatakan bahwa permasalahannya adalah karena selama ini regulasi yang ada itu belum benar-benar jelas mendefinisikan orang yang membeli prostitusi anak bisa dipidana. Sehingga di level penegak hukum, ketika ada pengungkapan kasus prostitusi anak, penegak hukum hanya menangkap mucikarinya. Sedangkan para pembeli, yang mestinya bisa ditelusuri justru lolos dari jeratan hukum. Hal ini menurutnya terjadi lantaran penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan regulasi yang cukup.

    “Sehingga kami dari ECPAT merasa perlu ada lagi satu regulasi yang clear bahwa  ketika ada yang beli prostitusi anak, dan diketahui aparat penegak hukum, itu bisa dipidana. Sehingga pasalnya bisa berlapis. Ini sebenarnya turunan dari protokol opsional,” papar Deden.

    Kelambanan Pemerintah
    Deden juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menangani kasus ESKA jika melihat belum dilaporkannya laporan awal (initial report) dan laporan pelaksanaan (state report) Pemerintah Indonesia kepada Konvensi Hak Anak PBB tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, serta Pornografi Anak.

    Padahal menurutnya batas waktu laporan awal Pemerintah Indonesia kepada Konvensi Hak Anak PBB tentang protokol tambahan ini adalah tahun 2014, atau dua tahun setelah protokol tambahan ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

    “Artinya, Pemerintah Indonesia sudah terlambat tiga tahun dari aturan yang telah ditetapkan,” kata dia.

    Selain membuat laporan awal, lanjutnya, pemerintah juga diharuskan membuat Laporan Pelaksanaan Protokol Tambahan dalam jangka lima tahun setelah ratifikasi, atau selambatnya dilaporkan pada akhir tahun 2017 ini.

    Ia mengatakan, ECPAT Indonesia sangat menyayangkan Laporan Awal dan Laporan Pelaksanaan tak kunjung dibuat hingga saat ini. Situasi ini membuat Indonesia menjadi negara terbelakang bersama empat negara ASEAN lainnya yang belum melaporkan. Negara Timor Leste, yang merdeka pada tahun 1999, bahkan menurutnya sudah terlebih dahulu meratifikasi dan membuat laporan pemerintah kepada Komite Hak Anak PBB.

    “ECPAT Indonesia sangat prihatin terkait lambannya pelaporan Laporan Pemerintah tentang Protokol Tambahan ini. Hal ini tentunya menjadi penilaian yang kurang baik di mata Komite Hak Anak PBB. Pemerintah Indonesia bisa dinilai lamban dalam hal memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan, prostitusi dan pornografi,” jelas dia.

    Selain itu, tambah dia, tidak adanya laporan juga menunjukkan pemerintah belum serius dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban yang disebutkan dalam protokol tambahan. Padahal ketiga isu yang diangkat di dalam protokol tambahan sedang marak terjadi di Indonesia.

    Karena itu ia berharap bahwa laporan awal dan laporan pemerintah bisa segera dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak-anak Indonesia dari jerat perdagangan, prostitusi dan pornografi.

    Terpisah, Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono laporan ini menjadi penting karena hal tersebut menunjukkan itikad baik pemerintah. Sesuai kesepakatan, pemerintah seharusnya sudah menyampaikan laporannya sejak tahun 2014 lalu. Karena itu jika pemerintah memang memiliki itikad baik untuk memberi perhatian kepada anak, pemerintah harus menepati janjinya.

    Dia menjelaskan, sebetulnya pemerintah hanya perlu menjabarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia terhadap poin-poin penting dalam urusan protokol. Misal tadi apakah Indonesia sudah mengkriminalisasi semua bentuk eksploitasi seksual anak, pornografi anak, pornografi online, prostitusi.

    Dia menegaskan, kejahatan seks anak adalah kejahatan terorganisasi internasional. Karena itu pendekatannya  tidak bisa dengan pendekatan satu negara sendiri. Dalam konteks itu muncullah komitmen PBB di mana semua negara bekerja sama antarnegara untuk mengimplementasikan upaya mereka.

    Dengan kerja sama tersebut mereka bisa melakukan pertukaran informasi antarnegara, kerja sama intelijen untuk memperkecil lokasi dari transaksi-transaki keuangan, siber.

    “Karena itu dibentuk opsional protokol, karena ini merupakan kejahatan lintas batas negara,” jelasnya.

    Regulasi Parsial
    Supriyadi menyebutkan, hal lain yang menjadi persoalan adalah saat ini belum semua kejahatan ESKA diatur jelas dalam sistem regulasi Indonesia. Menurutnya, sampai saat ini aturan mengenai prostitusi belum sepenuhnya diatur jelas dalam regulasi terkait yang ada.

    Dia menjelaskan, dari segi pemidanaan sanksi bagi pelaku ESKA sebenarnya sudah cukup tinggi. Bahkan ia menilai bahwa sanksi hukuman bagi pelaku ESKA di Indonesia boleh dikatakan tak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Namun tetap yang perlu menjadi sorotan adalah belum adanya kriminalisasi terhadap pembeli jasa dan penyedia jasa prostitusi anak.

    “Untuk penjualan manusia dalam konteks anak itu sudah (ada regulasi), pornografi sudah ada, pornografi online sudah ada, ITE sudah. Jadi sudah lebih mending. Cuma prostitusi anak aja yang kosong,” terang Supriyadi.

    Sangat disayangkan Indonesia telah memiliki banyak regulasi yang mengatur dan melindungi hak anak, namun ada kekurangan dari segi prostitusi anak. Ia juga menyayangkan regulasi di Indonesia hanya memasukan ESKA secara terpisah sebagai bagian peraturan pidana lainnya, seperti Undang-Undang tentang pornografi, di dalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi.

    Begitu juga yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi hanya masuk dalam bagian undang-undang ini saja.

    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diharapkan bisa menjadi tonggak dalam penghapusan eksploitasi seksual komersial anak pun tidak mengakomodir hal tersebut. Dalam undang-undang ini tidak ada satu pun yang menyebutkan pasal tentang ESKA, baik itu tentang prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual yang ada hanya mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual.

    Undang-undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dan tidak menyebutkan jenis-jenis dari eksploitasi seksual tersebut.

    “Padahal eksploitasi seksual terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak,” tegasnya.

    Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun menurutnya menjadi lemah karena tidak adanya pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana ESKA. Regulasi tersebut menurut dia lebih mengatur tentang tindakan pemaksaan melakukan hubungan seksual dalam ranah rumah tangga. Ia berujar, tidak adanya penjelasan anak dan ruang lingkupnya yang hanya dalam area rumah tangga saja, menjadikan pasal ini menjadi umum dan tidak khusus mengatur tentang ESKA.

    Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, aturan tentang ESKA pun tidak terlalu jelas definisinya. Menurutnya, definisi-definisi perdagangan anak untuk tujuan seksual bisa saja mencakup dalam pengertian eksploitasi, namun tetap terbatas dan tidak memberi makna yang lebih spesifik.

    Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, permasalahan ESKA juga tidak disebutkan secara jelas. Pasal yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) di bab VII tentang perbuatan yang dilarang hanya menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

    Hal ini menurutnya menjadi rancu karena makna dari melanggar kesusilaan ini sangat luas artinya dan apakah bisa digunakan sebagai dasar untuk menjerat para pelaku ESKA.

    Sedangkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur semua hal terkait kejahatan pornografi termasuk pornografi anak. Di dalam undang-undang ini unsur-unsur mengenai tindak pidananya lebih lengkap dan jelas dalam pengaturan di setiap pasal-pasalnya mulai dari perbuatan, jenis perbuatan, bentuknya dan siapa saja yang bisa terlibat, ada dalam pengaturan dalam pasal-pasal di Undang-undang pornografi ini.

    Karena tidak adanya definisi jelas dalam tindak pidana ESKA pada sejumlah regulasi tersebut, menurutnya perlu ada undang-undang atau direvisi yang memasukkan tambahan-tambahan definisi ESKA sesuai dengan definisi Instrumen internasional.

    RKUHP
    Sebenarnya Indonesia bisa berharap pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas antara pemerintah dan DPR. Namun menurut Supriyadi tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini.

    Ia menerangkan, dalam RKUHP aturan jenis-jenis tindak pidana eksploitasi seksual tidak hanya ditempatkan dalam satu bab khusus, tetapi tersebar dalam beberapa bab. Bahkan RKUHP juga menempatkanya dalam bab tentang kesusilaan.

    Misalnya tindak pidana pornografi anak sebagaimana diatur dalam pasal 384 RKUHP. Pasal ini berada di dalam Bab VIII dengan judul Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup.

    Sedangkan rumusan Pasal 384 sendiri mengatur tentang pornografi anak melalui internet. Tindak pidana pornografi yang tidak melalui internet diatur dalam pasal 478 dan 479 yang berada dalam Bab XVI yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan.

    Menurutnya, dengan adanya perbedaan penempatan Bab dalam mengatur eksploitasi anak, maka terlihat bahwa pembuat undang-undang kesulitan dalam menyusun aturan tindak pidana pornografi anak. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusun undang-undang kesulitan dalam menempatkan jenis tindak pidana ini dalam satu bab khusus.

    Supriyadi juga menilai bahwa secara akademik bab ini juga bermasalah, karena dapat ditafsirkan penyusun undang-undang tidak memahami secara teoretis delik ini. Tindak pidana pelacuran anak, secara spesifik juga tidak disebutkan dalam R-KUHP. Delik ini digolongkan sebagai tindak pidana persetubuhan atau pencabulan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, 493, 495-500 R-KUHP.

    Keseluruhan pasal-pasal tersebut berada di dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Penempatan tindak pidana pelacuran anak dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan tidaklah tepat karena pada prinsipnya tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran susila, yaitu tentang perilaku-perilaku yang menampilkan perilaku seksual yang dinilai bertentangan dengan moral dan norma yang hidup di dalam masyarakat.

    Sedangkan tindak pidana pelacuran anak lebih luas dari sekadar pelanggaran seksual tetapi sudah melingkupi serangan seksual secara sistematis kepada anak yang memiliki dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, tindak pidana pelacuran anak bukan sekadar tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan “transaksional” yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka harus masuk dalam kategori delik sendiri.

    Seperti yang telah dipaparkan, Pada RKUHP pada bagian Buku II sebenarnya tindak pidana ESKA sudah sebagian masuk dalam rancangannya, seperti tindak pidana pornografi anak dan tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual tapi pasal-pasal tersebut tersebar-sebar dan masih diperlukan penajaman definisi-definisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur ESKA.

    Secara spesifik ia menegaskan bahwa perlu ada aturan mengenai prostitusi yang bisa menjerat pembeli jasa seks anak, termasuk mereka yang menyediakan jasa, dan tempat terjadinya prostitusi anak. Padahal menurutnya usulan saat kajian akademis RKUHP sudah dimasukkan satu pasal tentang prostitusi anak.

    “Kalau tidak bisa ada regulasi baru, paling tidak masukkan saja poin (prostitusi) tersebut dalam regulasi yang ada,” tegas Supriyadi.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati mengatakan bahwa saat ini belum diperlukan regulasi baru yang mengatur khusus mengenai prostitusi. Namun demikian dia sepakat perlu ada aturan yang bisa menjerat pihak-pihak atau korporasi yang menyediakan jasa seks anak. Untuk itu perlu ada penguatan regulasi.

    Untuk mendukung regulasi yang sudah ada, maka yang dapat dilakukan adalah dengan penegakan hukum secara tegas. Menurutnya penindakan tegas dapat mendobrak pola-pola ataupun kebiasaan yang membuat anak menjadi korban kejahatan ESKA.

    Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian pun menyebutkan bahwa instrumen hukum yang ada sudah cukup untuk menanggulangi masalah ini. Sayangnya, menurut Ahmad masalah ini tidak menjadi prioritas, dan penegak hukum juga tidak sungguh-sungguh melaksanakan penegakan hukum. Banyak aturan dipandangnya hanya mampu menyelesaikan masalah di atas kertas.

    “Aspek lainnya adalah masih ada kebingungan dalam  melaksanakan undang-undang tersebut. Di sisi lain, secara teknis undang-undang ini masih dibutuhkan skill yang tinggi dan anggaran yang tidak kecil,” tegas dia.

    Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir berpendapat bahwa aturan mengenai perlindungan anak sudah ada meski memang yang mengatur secara khusus tentang prostitusi belum ada. Dia menjelaskan, aturan-aturan yang ada tersebut tersebar dalam berbagai peraturan yang sebenarnya menyentuh semua kejahatan terhadap anak. Karena itu ia berpendapat tidak diperlukan adanya regulasi baru untuk mengatur mengenai prostitusi.

    “Karena kan tema besarnya begini, melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Berarti itu dimanapun tempat sama saja,” kata Muzakir.

    Terkait dengan RKUHP yang saat ini sedang dibahas, tujuannya adalah memasukkan aturan yang ada dan tersebar ke dalam KUHP. Karena itu menurutnya yang dimasukkan adalah suatu perbuatan pidana yang kategori kejahatan.

    “Yang bukan kategori kejahatan masih ada di luar KUHP. Nanti akan ditata sedemikian rupa setelah hukum transisi berlaku. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada tadi dikatakan eksploitasi anak, semuanya juga diatur dalam KUHP, diatur di sana. jadi di dalam KUHP tidak ada duplikasi lagi, eksploitasi seksual itu nanti ada pasal khusus tentang eksploitasi seksual. Kalau misalnya eksploitasi pekerjaan nanti ada pasal yang mengatur eksploitasi tentang bidang ekonomi atau pekerjaan. Itu semuanya jadi satu. Nanti kalau pornografi ada lagi di situ. Objeknya itu anak, sudah ada. jadi nanti sementara begitu, kodifikasi untuk bidangnya itu semua sempurna terungkap pada KUHP,” papar Muzakir.

    Diharapkan nantinya semuanya kejahatan, yang diatur di luar KUHP bisa masuk dalam KUHP baik itu narkoba, korupsi, terorisme, dengan tujuan ada pembaruan sistem hukum pidananya. (Jenda Munthe, Zsasya Senorita, Dianita Catriningrum)