MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

Berebut Viral di Media Sosial 

Pengawas Pemilu telah bekerja sama dengan Polri, Kemenkominfo dan berbagai platform medsos untuk mengantisipasi munculnya kampanye hitam di Pilkada serentak tahun 2018

  •  Ilustrasi kejahatan siber. AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA
    Ilustrasi kejahatan siber. AFP PHOTO/MENAHEM KAHANA

    JAKARTA – Pilkada serentak yang sebentar lagi mencapai masa puncak, merupakan momentum para kandidat kepala daerah bertarung habis-habisan menjadi orang nomor satu di daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, untuk menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada bukan hal yang mudah. Para peserta harus bisa bersaing memenangkan hati masyarakat setempat sebagai pemilik hak suara.

    Kontestasi pesta demokrasi kali ini memang bisa dibilang menjadi paling semarak. Bagaimana tidak, terdapat 1.158 calon atau 579 pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di 171 daerah tersebut, baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 448 paslon diusung partai politik, 131 paslon berasal dari calon independen.

    Dalam aturannya, masa kampanyelah saat dimana para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merayu hati masyarakat. Sudah sejak lama kampanye dijadikan instrumen untuk memikat hati rakyat. Jika dulu lebih banyak parpol yang melakukan kampanye, saat ini lewat pilkada langsung, para calon pemimpin lah yang langsung ‘menjajakan dirinya’ di hadapan rakyat.

    Dulu, secara konvensional, kampanye dilakukan sebagai kesempatan untuk memaparkan visi dan misi para calon. Pengerahan masa dan orasi politik di tempat terbuka pun menjadi hal yang jamak dilakukan.

    Memang, hingga saat ini cara tersebut masih digunakan oleh sebagian peserta Pilkada serentak. Hanya saja, seiring perkembangan dunia Ilmu Teknologi (IT), layaknya cara orang berjualan di era e-commerce saat ini, pola kampanye juga sedikit bermetamorfosis. Kampanye lewat media internet lebih disenangi. Lebih kekininan istilahnya.

    Di jagad internet, media sosial (Medsos)-lah yang menjadi salah satu lapak yang digunakan dalam mempengaruhi preferensi calon pemilih. Cara ini dianggap lebih praktis dan menyasar langsung calon pemilih potensial.

    Internet dan medsos menjadi incaran bukan tanpa alasan. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2016, sebanyak 132,7 juta masyarakat Indonesia (51,8% dari populasi penduduk) merupakan pengguna internet. Hampir setengah drai jumlah tersebut merupakan pengguna aktif medsos.

    Karena itulah, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mau tak mau harus ‘takluk’ dari dominasi medsos di era digital untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. Namun, sayangnya, pergeseran budaya ini kerap disalahgunakan oleh para penggunanya. Belakangan medsos terasa lebih riuh bak pasar tanpa aturan. Semua seakan bebas berkomentar sekalipun tanpa dasar, menyebar berita palsu atau hoax sampai melakukan perundungan (bully) kepada suatu pihak.

    Nah, di kontestasi politik bekalangan ini, kampanye menggunakan medsos ini, tak lepas dari fenomena ini. Medos kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan meluncurkan kampanye negatif (negatif campaign), bahkan melancarkan serangan kampanye hitam (black campaign) untuk menjatuhkan lawan poltiknya dan meraih simpati warganet. Tak heran, pencitraan sampai acting palsu pun kerap mewarnai medsos.

    Masih hangat dalam ingatan kita, pada gelaran Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta lalu keriuhan terlihat jelas di sejumlah lini masa medsos. Pilkada di ibukota ini memang tergolong panas, bahkan efeknya masih terasa sampai saat ini, meskipun pemenang kontestasi sudah terpilih.

    Kala itu, dari tiga pasang calon, masing-masing mendapatkan serangan kampanye hitam. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni misalnya, mengaku mendapatkan kampanye hitam berupa video yang menggambarkan Agus berbicara mengenai konsep kota terapung, sementara masyakat mencibirnya. Beberapa video parodi yang dimaksudkan untuk mengejek pasangan ini mengenai kota terapung pun menjadi viral di medsos.

    Kemudian pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat serangan kampanye hitam berkaitan dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan alias SARA. Cap didukung oleh kelompok intoleran pun didapuk pasangan ini.

    Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, tersengat isu SARA. Salah satunya yang paling membuat heboh adalah unggahan video Ahok yang dituding menistakan surat Al-Maidah ayat 51 dalam ayat suci Alquran di Kepulauan Seribu. Unggahan yang dilakukan pemilik akun Favebook Buni Yani tersebut, bahakan berujung panjang dan menyulut demonstrasi besar-besaran.

    Gunakan Buzzer
    Padahal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sejatinya sudah mengatur hal tersebut. Pada pasal 73 misalnya, disebutkan soal larangan atas penyalahgunaan medsos saat berkampanye. Pada pasal 68 huruf (c) juga disebutkan larangan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat.

    Bila tidak mematuhi para kandidat atau tim kampanye (tim sukses) akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang tersirat Pasal 79 PKPU 4 Tahun 2017.  

    Namun, meski telah dilarang melakukan kampanye hitam, Pakar komunikasi digital Anthony Leong kepada Validnews, mengaku, medsos masih digunakan oleh tim kampanye calon kepala daerah untuk melancarkan kampanye hitam.

    “Tim suksesnya yang seakan-akan didesain untuk melakukan hal-hal seperti itu (kampanye hitam-red),” kata Anthony, di Jakarta, Selasa (13/2).

    Padahal, kata dia, regulasi telah melarang medsos digunakan sebagai sarana penyebaran kampanye hitam dan negatif terhadap lawan politik. Oleh karena itu, ia menentang keras penggunaan medsos untuk melancarkan kampanye hitam. 

    “Berbeda dengan kampanye negatif. Kalau kampanye negatif itu seperti menelanjangi dengan menelaah visi dan misi lawan politik. Karena mengkritisi sah-sah saja. Sebuah konstelasi politik, mencari yang terbaik dari yang terbaik.  KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja keras untuk mengecek warganet yang menyimpang dari roh kampanye positif,” ungkapnya.

    Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik lewat medsos, salah satunya menggunakan tim buzzer untuk melancarkan serangannya. Tentunya, secara politik memiliki tim buzzer sangat menguntungkan.

    Sebab, tim buzzer dapat memberikan dukungan dengan menggulingkan sejumlah opini di masyarakat. Tujuannya tentu menggalang sebesar-besarnya suara warganet, agar berpihak ke pasangan calon yang membayarnya, atau setidaknya menjatuhkan pasangan calon yang menjadi rival.

    Biasanya, tim buzzer menggunakan akun anomim untuk melakukan ‘penyamaran’ dalam melancarkan serangan membabi buta dan mengubah alur pemikiran publik. Kekuatan yang masif dan membabi buta memang seakan menjadi kunci, untuk memenangkan perdebatan- yang seringkali keluar dari substansi-  sebuah topik tertentu. Prinsip yang penting viral dan jadi trending topic menjadi pencapaian.

    “Nah ini, dapat berdampak positif dan negatif, tergantung yang menggunakannya. Platformnya itu artis, meski pada tataran idealis masih banyak buzzer atau yang relawan yang punya idealisme,” paparnya.

    Memang, tim buzzer yang berasal dari relawan calon kepala daerah kadang masih memiliki idealisme dalam mendukung ide-ide tertentu. Artinya, tim buzzer tak selalu mengedepankan sisi komersialitas dalam menjalankan aksinya.

    “Tapi intinya, buzzer itu bisanya artis, influenzer ataupun selebgram, selebtube, seleb medsoslah yang mempunyai peranan penting. Karena punya massa dan followers yang besar serta pengaruh virtual,” jelasnya.

     

     

    Miliaran Rupiah
    Anthony mengungkapkan, untuk mendapatkan dukungan dari tim buzzer ini, para pengguna jasa dapat mengeluarkan biaya yang bervariatif. Bisa saja, tim kampanye dikenakan biaya yang sangat mahal, mencapai miliaran rupiah.

    “Tapi bisa juga hanya mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah. Biaya digital  ini tidak ada limitnya. Bahkan orang bisa mengeluarkan biaya lebih murah bila ada strategi yang mumpuni dan dikemas dengan baik atau mungkin juga bisa lebih mahal dari kampanye konvensional,” paparnya.

    Tak hanya Anthony, Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi mengungkapkan hal yang serupa. Menurut Heru, biaya operasional untuk tim buzzer sangatlah besar. Setidaknya, para kandidat dan tim kampanye dapat merogoh kocek lebih dari Rp1 miliar.

    “Itu (buzzer-red), kalau yang professional itu dibayar. Tapi ada juga relawan yang tak dibayar, walaupun nanti mungkin mereka ada kerjaan apa akan dilibatkan. Okelah, mereka tak membayar biaya operasional, tapi tim buzzer-nya butuh pulsa dan transport juga kan,” kata Heru.

    Keterlibatan tim buzzer ini, lanjut Heru, tak lepas dari perubahan pola kampanye. Dahulu, kampanye hanya menggunakan media tradisional, seperti TV, Radio, media cetak. Saat ini, cara berkampanye mengalami pergeseran dengan menggunakan medsos.

    Contohnya, biasanya para kandidat dan tim kampanye menempelkan pamflet di berbagai tempat sebagai bentuk kampanye. Sekarang, mereka dapat membuat website dan menyebarkan di medsos program-program kandidat guna mempromosikan calon yang didukungnya. Tak hanya itu, tim sukses juga bisa mengkritisi calon lain. 

    “Kalau mengkrititsi juga itu juga kita sebut sebagai negatif kempanye, itu masih oke. Tapi berkembang menjadi black campaign lewat penggunaan media internet, menggunakan medsos,” ungkapnya.

    Secara formal, tiap pengguna jasa tak akan mengakui ada tim buzzer yang mendukungnya. Namun, secara informal pasti tim buzzer berkaitan dengan salah satu pasangan calon. Tak heran, beberapa dari tim buzzer medsos menjadi komisaris di perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sebagai ganjaran dari aksinya mendukung calon tertentu.

    “Biasanya, mereka bertugas untuk mengampanyekan calon. Kemudian, melakukan suatu proses counter attack, atau juga bisa melakukan negatif campaign. Dari hal kecil seperti ketika orang salaman, salah pakai bajulah, salah jadi imam, bisa jadi bahan,” bebernya.

    Selain tim buzzer, para tim kampanye calon kepala daerah dapat menggunakan pengamat politik untuk memberikan tekanan kepada lawan politiknya. Pengamat politik yang dilibatkan sebagai endorser ini bisa mengomentari salah satu pasangan calon.

    “Seperti itulah, kita tidak tahu pengamat politik itu memiliki hubungan tertentu dengan orang tertentu atau tidak. Seperti itulah ada kaitannya. Tidak mungkin tiba-tiba memberikan pandangan begitu. Buzzer itu bisa siapa aja, bisa orang terkenal, artis, orang politik,” tambahnya.

     

    Seorang aktivis membentangkan poster yang berisi penolakan penyebaran berita bohong (hoax) di kawasan Bundaran HI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

     

    Ketegasan Hukum
    Dengan pengalaman yang ada, saat memasuki masa kampanye Pilkada 2018, Heru meminta KPU, Bawaslu dan aparat Kepolisian, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kampanye hitam. Baik saat kampanye secara konvensional maupun lewat medsos.  

    “Jadi ya tegas saja kalau itu memang yang tergolong melakukan kampanye hitam, ujaran kebencian, ditindak saja siapapun. Kemarin itu pilih kasih, kalau di Pilkada DKI Jakarta itu kelihatan pilih-pilih siapa yang mau ditebang,” lanjutnya.

    Ke depanya, bila perlu kata Heru, penyelenggara membatalkan pencalonan kandidat yang diduga melakukan kampanye hitam. 

    “Kalau saya melihat seperti itu. Tidak tegas dan tebang pilih. Sebenarnya kalau diproses, orang juga takut,” tukasnya.

    Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, seharusnya, tim IT calon kepala daerah dimasukan ke dalam kelompok media. Pasalnya, tim IT dapat menjangkau seluruh masyarakat.

    “Sehingga perlu lebih mendapat perhatian dan mencari cara-cara yang lebih kreatif dan sungguh-sungguh, agar tidak digunakan untuk penyebaran informasi bohong atau informasi yang merugikan atau menguntungkan para pasangan calon atau timnya,” tambah Kaka.

    Bawaslu, kata dia, sebagai pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pemilu harus menindak pelaku kampanye hitam. Selain itu, ia berpandangan, Bawaslu perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menangani masalah IT, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), atau Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.  

    “Yang tak kalah pentingnya adalah Bawaslu mengedukasi masyarakat soal IT dan berita bohong atau kampanye hitam karena kampanye hitam kan lebih pada predikat calon. Bisa berbentuk berita bohong tentang kepribadian kandidat keluarga atau kelompoknya,” serunya.

    Untuk mengantisipasi maraknya kampanye hitam di Pilkada serentak 2018, Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengakui, regulasi telah melarang penyalahgunaan medsos saat kampanye berlangsung. Pasalnya, banyak tim sukses calon kepala daerah menggunakan medsos untuk melakukan kampanye hitam.

    “Jadi memang, UU tegas melarang melakukan black campaign. Memang, banyak digunakan melalu medsos,” kata Ratna.

    Daftarkan Akun
    Sebenarnya, ungkap Ratna, KPU telah mengantisipasi dengan meminta para calon kepala daerah mendaftarkan akun medsos resminya. Dengan begitu, pihaknya akan mengawasi akun-akun tersebut dengan optimal.

    “Faktanya bukan hanya akun resmi yang digunakan. Terhadap ini kami sudah melakukan kerja sama dengan Kepolisian Direktorat Cyber Crime, tentunya yang tidak resmi akan menjadi bagian kepolisian,” paparnya.

    Tak hanya berharap pada pendaftaran ini saja, Bawaslu telah bekerja sama dengan berbagai platform medsos seperti Facebook dan Instagram untuk meminimalisir kampanye hitam ini. Kemudian, Bawaslu menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran medsos yang digunakan untuk kampanye negatif.

    “Dalam regulasi, sanksi akan diberikan kepada tiap orang yang melakukan bisa saja calon dan masyarakat biasa,” paparnya.

    Sementara itu, untuk mengatasi hal ini, Menteri Komunikasi dan (Menkominfo) Informatika Rudiantara sempat menyatakan, pihaknya akan membantu mitigasi kampanye hitam yang mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Kemenkominfo, akan menghapus situs dan memblokir akun media sosial yang terindikasi melakukan kampanye hitam tanpa pandang bulu.

    “Kami sudah mengundang para penyelenggara platform seperti Facebook, Twitter, Google agar mereka dapat berpartisipasi menyaring konten dalam Pilkada 2018 ini. Mereka harus turut serta sesuai UU ITE agar Pilkada ini tetap berkualitas,” kata Rudiantara

    Ia mengklaim, pihaknya telah sepakat dengan KPU dan Bawaslu untuk menekan maraknya konten negatif dalam Pilkada serentak tahun 2018 di media internet. Menurutnya, sinergisitas dilaksanakan untuk menimalisir penggunaan media sosial oleh para relawan atau pendukung calon kepala daerah pada Pilkada 2018 yang berpotensi berisikan konten negatif.

    Rudiantara menjelaskan, tindak lanjut penanganan oleh Kemenkominfo terhadap konten bermuatan negatif di internet pada Pilkada tahun 2018, akan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi hasil pengawasan dari Bawaslu.

    Meski ia menilai penyalahgunaan media sosial yang terindikasi menyebar konten negatif jumlahnya dinyatakan kecil pada Pilkada tahun 2017, namun upaya pencegahan harus tetap dilakukan. Apalagi 2018 merupakan tahun politik.

    "Mengajak masyarakat juga turut serta mengawal dan menyukseskan Pilkada 2018 dengan cara melaporkan akun-akun yang menyebarkan kebencian dalam kampanyenya," kata Rudiantara.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal M Iqbal mengaku, pihaknya telah mengoptimalkan upaya untuk mengantisipasi kampanye hitam, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Polri sudah menggandeng beberapa komunitas siber seperti komunitas google.

    “Lalu kita melakukan seminar himbauan, lalu pada sistem di kepolisian juga, kita lakukan itu seperti Babinkamtimnas, polsek, Tetapi kita juga melakukan patroli siber gunanya itu untuk menemukan akun memprovokasi negatif yang menimbulkan presepsi publik yang enggak bener,” tutur Iqbal.

    Iqbal menegaskan, bila menemukan pelanggaran, pihaknya akan melakukan langkah persuafif seperti mengimbau dan mengingatkan. Tak hanya itu saja, pihaknya juga telah melakukan penindakan ke banyak pemilik akun.  

    “Selain kita lakukan seminar dan himbauan, kita mengajak semua tokoh, itu banyak para seniman artis kan banyak untuk menyampaikan supaya tidak menggunakan hoaks di medsos. Terus juga tidak melakukan provokasi di dunia siber, kita juga tindak tegas,” ucapnya.

    Iqbal tak membantah, bisa saja menjelang pemungutan suara Pilkada tahun 2018, peristiwa penyebaran ujaran kebencian atau isu SARA dan hoax seperti grup Saracen akan terulang lagi. 

    “Karena itu kami bekerja menggandeng semua lapisan masyarakat. Jadi inikan cyber kita ini menjadi wake up call kita semua jadi tidak hanya polisi saja. Justru, kami menggondol mereka supaya membantu kami, jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri,” tandasnya. (James Manullang, Benny Silalahi)