Bawaslu Temukan 50 Kasus PNS Tak Netral di Pilkada 2018

Ketidaknetralan PNS paling banyak terjadi saat pendaftaran pasangan calon Pilkada 2018

  • Ilustrasi PNS. (setkab.go.id)
    Ilustrasi PNS. (setkab.go.id)

    MAGELANG – 50 kasus ketidaknetralan Apartur Sipil Negara (ASN) telah ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Hal tersebut telah diakui oleh Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah di Magelang pada Rabu (14/2).

    “Kasus ini sudah kami tindaklanjuti ke Komisi ASN. Dari pihak mereka juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi," kata Abhan seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/2).

    Keterangan tersebut disampaikan oleh Abhan pasca ia memimpin apel pengawas pilkada di Lapangan Lumbini kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.

    "Beberapa kasus yang ditangani dan ada yang sudah tinggal menunggu eksekusi dari pejabat pembina kepegawaian di daerah," lanjutnya.

    Apabila terbukti nantinya, diakui Abhan 50 ASN tersebut akan dikenakan beberapa sanksi, misal administrasi, kenaikan pangkat tertunda, dan yang tertinggi adalah pemberhentian sebagai ASN.

    "Pemberhentian ASN adalah sanksi paling tinggi, tergantung dari pejabat pembina kepegawaian yang akan memberikan sanksi," kata Abhan.

    Dari sejumlah kasus yang melibatkan ASN itu, menurut Abhan, paling banyak adalah ketika pendaftaran. Kemudian ada juga yang dilihat dari hasil swafoto yang menunjukkan kebersamaan mereka dengan bakal calon.

    “Saya ingatkan sekali lagi, ASN wajib netral dalam pilkada,” tegasnya.

    Selain menegaskan terkait ASN dan pelanggarannya, Abhan juga mengingatkan agar masyarakat dapat  melawan politik uang dalam proses pilkada ini.

    Jika para calon nantinya kedapatan melakukan politik uang, mereka juga nantinya akan menerima hukuman maksimal lima tahun penjara. Hukuman tersebut berlaku pada pemberi juga penerima uang.

    “Kalau hal itu dilakukan pasangan calon dan dilakukan memenuhi kualifikasi tersruktur, sistematis, dan masif maka Bawaslu bisa memberikan sebuah putusan diskualifikasi,” tuturnya.

    Kata Abhan, perlawanan atas politik uang harus bersama-sama dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengkampanyekan gerakan melawan politik uang, karena politik uang adalah embrio dari persoalan tindak pidana korupsi.

    Pada Pilkada serentak 2018, diketahui memang sudah ada peraturan terkait ASN untuk bertindak netral atau tidak mendukung psangan calon yang akan berkompetisi.

    Hal tersebut sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang menerangkan bahwa ASN harus berasaskan netralitas. Oleh sebab itu, setiap pegawai ASN sudah seharusnya tidak berpihak dari segala bentuk atau kepentingan apapun. (Fadli Mubarok)