Bansos Non Tunai Mulai Disalurkan 25 Januari

Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial secara non tunai dianggap dapat menghemat distribusi uang kartal sebesar Rp800 miliar

  • Warga melihat proses transaksi online dana Program Keluarga Harapan (PKH). ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi.
    Warga melihat proses transaksi online dana Program Keluarga Harapan (PKH). ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi.

    BANDAR LAMPUNG – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan rekening penerima bantuan sosial nontunai untuk periode tahun depan sudah terisi pada 25 Januari 2018, baik penerima lama maupun baru.

    "Kita ingin pastikan per 25 Januari 2018 seluruh rekening sudah diisi sehingga awal Februari sudah bisa dicairkan," kata Mensos di Bandar Lampung, Selasa (14/11) seperti dikutip Antara.

    Hal itu disampaikan terkait dengan persiapan penambahan peserta bansos nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Juga, bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,28 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat.

    Mensos menjelaskan proses personifikasi (perso) tambahan empat juta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) keluarga penerima manfaat PKH non tunai sudah mulai dilakukan sejak 1 November 2017. Proses perso ini meliputi pencantuman data, baik nama dan NIK peserta.

    "Percetakan Negara RI (PNRI) maksimal sehari bisa melakukan perso 200 ribu kartu, kita harapkan selesai pada 20 November selesai, lalu dibagikan. Jika ada nama atau NIK kurang lengkap bisa segera diperbaiki," ujarnya.

    Saat ini Kementerian Sosial terus berupaya menuntaskan pencairan bansos PKH tahap empat dan BPNT tahap enam tahun 2017 sehingga tuntas pada November.

    "Karena itu kalau November ini kita pastikan tuntas maka Desember kita bisa lakukan closing data dan Februari 2018 insya Allah pencairan tahap pertama PKH di 2018 dimulai," ujar Khofifah.

    Sebelumnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2017.

    Untuk sekitar 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp13,2 triliun. Tiap-tiap KPM akan menerima jatah bantuan sebesar Rp110.000 per bulan selama satu tahun.  Program ini mencakup 98 kota di Indonesia.

    Seluruh penyaluran PKH kepada 6 juta KPM sudah dilakukan secara non tunai pada tahun 2017. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diimplementasikan melalui KKS.

    Hemat Rp800 Miliar
    Sementara itu, Direktur Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia (BI), Pungky P. Wibowo menyebutkan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial secara non tunai ini dapat menghemat distribusi uang kartal sebesar Rp800 miliar.

    Menurutnya, penyaluran bantuan pada KPM secara tunai memakan biaya sebesar Rp9.000-13.000 per orang. Sedangkan, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk menyalurkan bantuan non tunai melalui perbankan.  

    “Padahal yang disalurkan ada 10 juta per bulan. Jadi pemerintah menghemat Rp800 miliar untuk penyalurannya,” kata Pungky dalam Forum Diskusi Gerakan Nasional Non Tunai beberapa waktu lalu.

    Namun, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengungkapkan, kartu-kartu bantuan yang diberikan pemerintah tidak menimbulkan efek multiplier pada masyarakat. Penggunaan kartu yang tidak bisa dipakai di warung-warung tradisional menyebabkan penyebaran uang hanya terjadi di seputaran peritel modern dan bank.

    “Cuma mungkin yang terkait multiplayer ketika keluarga penerima manfaat (KPM) itu menerima kartu, ya dia bisa menggunakan kartu itu untuk belanja kan? Tapi belanjanya hanya boleh ke toko-toko yang besar katakanlah minimarket. Nah, ini yang kurang maksudnya efek multiplier kemudian,” ucap Lana kepada Validnews ketika dihubungi bebrapa waktu lalu.  (Zsazya Senorita)