MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

Bali; Meski Mapan, Tetap Butuh Perhatian

Belakangan, seakan ada pengabaian pemerintah pusat terhadap pariwisata Bali setelah berkembang dengan pesat. Saat ini pengembangan pariwisata diserahkan kepada kabupaten masing-masing tempat objek wisata berada. Sayangnya, tidak semua kabupaten bisa melakukannya

  • Seorang wisatawan menikmati fasilitas di salah satu hotel di kawasan Ubud, Bali. hanginggardensspa.com
    Seorang wisatawan menikmati fasilitas di salah satu hotel di kawasan Ubud, Bali. hanginggardensspa.com

    JAKARTA - Pesona Bali memang tidak perlu diragukan lagi. Meski sempat hancur terguncang dua kali serangan bom, Pariwisata Bali terbukti bisa kembali bangkit dan terus menyedot perhatian para pelancong lokal dan mancanegara.

    Pamor Bali yang sudah sekian lama bersinar ini bahkan menginspirasi pemerintah untuk membangun Bali-Bali lainnya di seantero negeri. Bisa dibilang, dari sisi ketertarikan turis, dibanding tempat lain di Indonesia, Bali sejauh ini memang ‘seng ada lawan’.

    Teranyar, tahun kemarin, Sang Pulau Dewata mampu menyabet gelar Best Destination of The World dalam ajang 2017 Traveler’s Choice versi TripAdvisor. Destinasi wisata di negara-negara besar, seperti Inggris, Prancis, Italia, Amerika Serikat, bahkan Yunani seakan tidak berkutik melawan pamor Bali yang menawarkan pesona wisatanya kepada dunia.

    Rasanya tidak sia-sia segala upaya mengembangkan pariwisata di daerah yang pada awalnya sempat dikenal dengan sebutan “Sunda Kecil” ini. Rasanya telah berbalas pula pengorbanan Raja Ubud Cokorda Gede Agung Sukawati yang sempat membuka istananya guna menjadi tempat singgah wisatawan pada awal tercitranya Bali sebagai surga dunia.

    Keberhasilan Bali memberi kehidupan lewat panorama dan kebudayaannya terpampang jelas dari bagaimana masifnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke daerah ini versi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Ambillah contoh pada tahun 2017. Dari total kunjungan wisman ke Indonesia dari Januari-November sebanyak 12,68 juta orang, sebanyak 5,35 juta orang di antaranya lebih memilih singgah ke Pulau Dewata. Artinya, dari total turis asing yang datang ke Indonesia, 42,19% bertujuan atau sengaja singgah ke kawasan yang awal mulanya dikenal dunia lewat deretan sketsa pelukis Jerman Walter Spies ini.

    Soal dijadikannya Bali sebagai unggulan untuk menggaet wisman diakui langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Bali Anak Agung Gede Yuniartha Putra. Ia menyebutkan, dalam rencana pemerintah ada tiga pintu utama yang diharapkan mampu meraup kedatangan wisatawan. Pertama ada di Bali, disusul Jakarta dan Batam.

    “Bali ditargetkan tahun 2019 harus 8 juta wisman. Jadi 40%-nya itu Bali. Tempat masuknya wisatawan itu, Bali 40%, Jakarta 30%, Batam 20%. Sisanya lagi 20% dari Indonesia lainnya,” ungkapnya kepada Validnews, Rabu (3/1).

    Apakah target tersebut dapat tercapai? Sangat mungkin tentu, melihat di 2017 saja pencapaian wisatawan telah berada di angka 5,35 juta per November. Bahkan menurut Yuniartha, angka tersebut tergolong rendah dibandingkan pencapaian selama ini.

    Meletusnya Gunung Agung di paruh kedua tahun kemarin, membuat kegiatan pariwisata memang sontak terhambat. Jika tidak letusan tersebut, ia meyakini angka kunjungan wisman pada 2017 bisa berkisar 6,5 juta orang.

    Apalagi selama ini, tingkat pertumbuhan wisman yang berlibur ke Bali selalu berkisar di angka 20%. Contohnya tahun 2016, total kunjungan wisman ke Pulau Dewata tercatat mencapai 4,93 juta orang, tumbuh 23,24% dibandingkan angka kunjungan wisman di 2015 yang sebanyak 4 juta orang.

    Bahkan di tengah situasi yang kurang kondusif pada tahun lalu, setidaknya hingga November 2017 telah terjadi pertumbuhan angka kunjungan wisman sebesar 19,42% secara year to year.

     

     

    Sesak di Selatan
    Tidak heran dengan ramainya kunjungan wisman maupun wisatawan nusantara (wisnus), kondisi Bali terasa penuk sesak. Kemacetan menjadi pemandangan lazim yang mewarnai jalan-jalan di provinsi ini.

    Disebutkan oleh Yuniartha, sejatinya kemacetan ini disebabkan karena tidak meratanya kedatangan turis di Bali. Mayoritas pelancong lebih banyak menghabiskan waktunya di kawasan Bali bagian selatan.

    Bagian selatan Bali harus diakui memang lebih berkembang dibandingkan wilayah lainnya di pulau tersebut. Pertumbuhan sarana dan parasana serta kunjungan wisatawan pun paling pesat terjadi di selatan Bali. Setidaknya, ada tiga kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak wisata Pulau Dewata.

    “Jadi, yang pertumbuhanya sangat bagus itu di Kabupaten Badung itu. Nomor dua adalah Kota Denpasar. Nomor tiganya adalah Kabupaten Gianyar. Yang enam lainnya biasa saja” ucapnya.

    Sesaknya selatan Bali dengan kegiatan wisata bisa dimaklumi. Sebab pada awal pengembangannya, bagian kawasan inilah yang lebih dulu dipoles. Dalam buku The Changing World of Bali karya Leo Howe diketahui, pendirian Museum Bali yang menjadi salah satu objek wisata yang menampilkan berbagai karya seniman dunia berada di Kota Denpasar.

    Hotel pertama di Pulau Dewata juga tercatat di selatan Bali, tepatnya di kawasan Kuta. Pasangan asal Amerika Serikar, Robet dan Loise Koke yang membangunnya dengan nama Kuta Beach Hotel.

    Lalu dalam buku Tourism, Development, and Terrorism in Bali karya Michael Hitchcock diketahui, pembangunan resort oleh masyarakat lokal bernama Ida Bagus Kompyang juga berpusat di Sanur. Tepatnya pada tahun 1956, saat Segara Village Beach Hotel dibangun.

    Pemerintah pun seakan tidak ingin ketinggalan dalam memoles Pulau Dewata yang memang sudah cantik dari lahirnya ini. Dimulai dari pertengahan tahun 1950-an, Presiden Soekarno mulai membangu kawasan The Grand Bali Beach Hotel di Pantai Sanur. Pembangunannya sendiri selesai pada tahun 1966. Ya, lagi-lagi make over kawasan wisata terjadi di selatan Bali.

    Untuk seterusnya, sarana hunian wisata tumbuh sangat pesat di pusat hunian wisata, terutama di daerah Badung, Denpasar, dan Gianyar. Kawasan Pantai Kuta, Jimbaran, dan Ungasan menjadi kawasan hunian wisata di Kabupaten Badung. Sanur dan pusat kota berada kawasan Denpasar. Sementara itu, Ubud, Kedewatan, Payangan, dan Tegalalang menjadi pengembangan hunian wisata di daerah Gianyar.

    Pemusatan wisata yang terkesan hanya berada di selatan Bali ini terlihat hingga kini. Tidak perlu jauh-jauh, ketimpangan antara geliat pariwisata di selatan dan kawasan lainnya di Bali bisa terlihat dari perbandingan jumlah hotel di tiap wilayah.

    Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah hotel berbintang per tahun 2015 di kawasan tersebut telah mencapai 281 hotel. Lebih dari setengahnya atau 183 hotel berbintang tercatat berada di Kabupaten Badung. Disusul oleh Kota Denpasar yang memiliki 36 hotel berbintang dan Kabupaten Gianyar dengan 25 hotel berbintangnya.

    Untuk kawasan lainnya, jumlah hotel berbintang sangat minim. Beruntung Buleleng setidaknya masih memiliki 17 hotel berbintang. Ada kabupaten di Bali yang sama sekali tidak memiliki hotel berbintang, yakni Kabupaten Bangli. Empat kabupaten lainnya tercatat hanya memiliki hotel berbintang antara 3-8 hotel.

     

    Wisman di Bali. Validnews/Agung Natanael

     

    Pengabaian
    Pada awal pengembangan kawasan pelesiran, pemerintah pusat memang tampak berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan Bali. Bahkan dalam pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pengembangan wisata Pulau Dewata masuk agenda Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sebuah agenda yang jadi ‘buku suci’ dalam melaksanakan pembangunan.

    Hanya saja, kian kemari, seakan ada pengabaian pemerintah pusat terhadap pariwisata Bali setelah berkembang dengan pesat. Yuniartha mengungkapkan, saat ini pengembangan pariwisata diserahkan kepada kabupaten masing-masing tempat objek wisata berada.

    Sayangnya, tidak semua daerah bisa melakukannya.

    Bagi kabupaten yang memang telah cemerlang dari dulu dengan pariwisatanya, dana mungkin cukup tersedia. Namun bagi daerah yang sedari dulu kawasan wisatanya belum ramai, tentu upaya mandiri untuk mengembangkan menjadi kian sulit.

    “Artinya begini, itu disesuaikan dengan pendapatan asli daerahnya dari daerah itu sendiri. Jadi kemampuan daerahnya untuk membangun itu tentu disesuaikan dengan pendapatan daerah mereka masing-masing,” ucapnya.

    Jelas jika hanya dari pendapatan asli daerah (PAD), kata Yuniartha, tidak cukup untuk membangun segala infrastruktur beserta sarana prasarana penunjang Bali secara keseluruhan. Di sisi lain, provinsi ini bahkan tidak mendapat dana perimbangan dari pajak yang dipungut di daerahnya. Kecuali pajak hotel dan restoran yang memang masuk ke kas daerah.

    “Dari yang disetor ke pusat, kurang lebih Rp47 triliun, kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ,” keluhnya.

    Penyebab tidak diperolehnya dana perimbangan dari hasil pajak yang tersetor ke pemerintah pusat dikarenakan Bali dikategorikan sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) penyumbang devisa.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil baru bisa dibagikan ke daerah yang memiliki hasil kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas bumi; atau pertambangan panas bumi.

    Pengembangan yang seakan diserahkan kepada masing-masing kabupaten, hingga terbatasnya PAD setiap kawasan jugalah yang pada akhirnya membuat pariwisata Bali kurang mampu berkembang ke seluruh kawasan. Selain lagi-lagi bertumpuk di selatan.

     

     

    Penanaman Modal
    Untungnya guna pengembangan sarana dan prasarana, Bali tertolong dengan banyaknya penanaman modal yang masuk ke wilayah ini. Meskipun harus diakui juga, penanaman modal asing (PMA) di Bali khususnya bukanlah yang terbaik. Nilainya bahkan tidak lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Kalimantan.

    Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai PMA di Bali pada 2016 sebesar US$450,6 juta. Nilai tersebut merupakan angka untuk membiayai 1.371 proyek.

    Sementara itu berdasarkan data dari publikasi BPS, yakni Bali dalam Angka 2017, diketahui total PMA yang masuk ke Bali pada 2016 sejumlah Rp3,99 triliun. Jauh menurun dibandingkan nilai PMA pada 2015 yang tercatat sebesar Rp6,86 triliun.

    Dari PMA yang masuk, sejatinya tergambarkan adanya pergerakan investasi di kawasan luar selatan Bali. Sebab nilai investasi yang paling tinggi jatuh ke Kabupaten Jembrana, yakni Rp2,41 triliun. Beberapa pusat wisata di selatan, seperti Kabupaten Gianyar, justru tidak memperoleh PMA di tahun 2016.

    Untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) di tahun 2016 pun, lagi-lagi Jembrana yang mendapat jatah paling banyak. Tercatat oleh BPS, nilainya mencapai Rp4,65 triliun dari total PMDN sebesar Rp12,06 triliun pada 2016. Ada juga Kabupaten Tabanan yang memperoleh Rp4,40 triliun untuk PMDN di tahun yang sama.

    Kedua kabupaten ini memang mengalami lonjakan penerimaan investasi dalam negeri yang tidak kira-kira. Pasalnya di tahun 2015, nilai PMDN di dua wilayah tersebut bahkan tidak mencapai Rp200 miliar.

    Kepada Validnews, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Didien Junaedy menyatakan, belakangan memang muncul geliat pengembangan investasi industri wisata di luar kawasan mainstream wisata Bali.

    “Bali utara kan ada marina yang sedang dikerjakan. Barat lebih ke arah ekowisata. Cruise juga mulai banyak ke Bali utara,” terang Didien, Rabu (3/1).

    Namun, ia juga mengakui, para pengusaha memang lebih berminat kepada kawasan selatan Bali yang jelas marketnya besar. Dengan pasaran yang tinggi tersebut, pembangunan sarana dan prasarana pun akan lebih terpacu.

    Peran investor dalam membangun pariwisata Bali memang tidak bisa dianggap remeh. Para investor ini jugalah yang sedikit banyak membantu tiap daerah yang memiliki potensi wisata di Pulau Dewata guna berkembang. Hanya saja, kebanyakan investor di Bali lebih terfokus membangun penginapan.

    “Di Bali kita punya 5.000 hotel, bintang dan non-berbintang. Dengan kamar jumlahnya sekitar 130 ribu kamar. Itu baru terisi 50%-nya,” ujarnya kemarin.

    Oversuplai penginapan di Bali bukan sembarang omong. Bahkan menurut data BPS, pada November kemarin saja tercatat tingkat okupansi hotel berbintang di Bali hanya 59,71%. Rata-rata lama menginapnya sendiri berada di 3,13 hari.

    Sepanjang periode 22 Oktober 2014-11 Desember 2015, tim pemasaran investasi BKPM Juga mengidentifikasi adanya dua proyek pembangunan hotel dan restoran dari investasi Uni Emirat Arab.

    Nah, jika penginapan mengalami oversuplai, berbeda halnya dengan infrastruktur. Yuniartha menyebutkan, infrastruktur di Bali masih sangat minim. Hal ini pulalah yang membuat pemerataan wisata di Pulau Dewata sulit terwujud hingga sekarang.

    “Problem kita banyak loh. Meski pariwisata kita sudah maju di sini, problem kita di infrastruktur, hancur lebur kita,” tukasnya.

     

     

    Kurang Akses Masuk
    Masalah infrastruktur paling besar yang dialami Bali hingga saat ini adalah sangat minimnya akses masuk ke pulau tersebut. Kadis Pariwisata Bali menyebutkan, saat ini hanya ada satu bandara di selatan Bali. Hal ini pulalah yang membuat kegiatan wisata menjadi kian bertumpuk di kawasan itu-itu saja.

    Akses masuk berupa pelabuhan pun hanya tampak besar di Tanjung Benoa. Lagi-lagi yang berada di selatan Bali. Di sinilah kapal pesiar dapat bersandar. Sementara itu, di kawasan barat Bali hanya ada Pelabuhan Gilimanuk.

    Di utara sendiri saat ini memang sudah ada pelabuhan Cerukan Bawang. Namun, dermaganya masih kurang Panjang untuk bisa disinggahi kapal pesiar besar yang tiap tahunnya lebih ada 70 yang singgah di Pulau Dewata.

    Ia pun berharap pemerintah pusat bisa segera membantu pengembangan infrastruktur Bali untuk kian memajukan dan pemerataan destinasi wisata. Selama ini, pemerintah pusat hanya menyediakan infrastruktur tiap kali ada perhelatan akbar dunia di kawasan tersebut.

    Contohnya saat ada hajatan pertemuan negara-negara Asia Pacific Economic Corporation (APEC), pemerintah memperbesar Bandara Ngurah Rai dan menyediakan jalur tol di atas laut (Bali Mandara). Kemudian untuk perhelatan IMF-World bank di Oktober 2018 nanti, pemerintah membangun underpass di Bali. Tapi, lagi-lagi itu masih terbatas di kawasan selatan.

    Sebaliknya janji pemerintah untuk menambah akses masuk melalui pembangunan bandara terkesar buyar. Sudah diwacanakan sejak tiga tahun lalu untuk membangun bandara di utara Bali, nyatanya hingga kini rencana tersebut belum tersentuh untuk dikerjakan. Padahal, investor dari Kanada, kata Yuniartha, sudah siap mengucurkan dana guna proyek infrastruktur ini.

    “Cuma Kemenhub belum menentukan pusatnya di mana biar orang bisa ngerjain. Sampai sekarang belum terealisasi itu,” imbuhnya.

    Kekecewaan tersebut semakin menyengat ketika ia melihat pembangunan infrastruktur untuk akses masuk di kawasan Indonesia lainnya justru digenjot. Contohnya saja mulai beroperasinya Bandara Silangit di Sumatra Utara.

    “Kita yang sudah jadi ini seharusnya bisa dibikinin lebih awal. Kita ini kan sebagai hub daripada provinsi-provinsi yang lain. Mereka semuanya mau datangnya ke Bali. Nah, dari Bali-lah kita menyebarkan wisatawan ini ke provinsi lain,” tuturnya.

    Saat ini, pemerintah memang tampak lebih fokus mengembangkan kawasan wisata baru untuk menggenjot kepariwisataan. Diusung dengan program 10 Bali Baru, ada sekilas harapan destinasi-destinasi di luar Bali, nantinya mampu semenarik Bali di mata wisman maupun wisnus. Efek lanjutannya, devisa negara dari sektor pariwisata kian bertumbuh pesat.

    Hal tersebut diakui oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Rahman. Ia menjelaskan, memperbanyak tempat wisata baru untuk dipromosikan juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.

    “Sehingga orang tahu ada Indonesia, ada daerah-daerah di luar Bali yang potensi wisatanya unik, menarik, dan sebagainya,” paparnya kepada Validnews, beberapa waktu lalu.

    Menambah destinasi unggulan boleh saja. Pengembangan infrastruktur di berbagai kawasan untuk mempercapat laju pariwisatanya pun bukanlah hal buruk.

    Hanya saja, akan menyedihkan jika kelak ‘Bali-Bali Baru’ tersebut merasa senasib seperti Bali saat ini, merasa diabaikan setelah ditimang manja sebelumnya. Terbukti, yang mapan tetap perlu perhatian dan tak dibiarkan berjalan sendirian.

    Pendeknya, determinasi sih sah-sah saja, tapi konsistensi tetap menjadi kunci.  (Teodora Nirmala Fau)