BI Terbitkan Aturan Ekspor-Impor Gunakan Ringgit dan Baht

Bank Indonesia menerbitkan peraturan teknis untuk penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan Ringgit dan Bath, demi mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing dan menjaga stabilitas kurs Rupiah

  • Gas produk Malaysia dipasarkan di kawasan Dermaga Lalosalo. Sebatik, Kalimantan Utara. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
    Gas produk Malaysia dipasarkan di kawasan Dermaga Lalosalo. Sebatik, Kalimantan Utara. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan teknis untuk penyelesaian transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan Ringgit. Hal yang sama juga dilakukan dengan Thailand yang menggunakan Baht. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dan juga menjaga stabilitas kurs.

    Peraturan tersebut adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Bank Indonesia No.19/11/PBI/2017 tentang transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Senin (27/11).

    "Adanya transaksi menggunakan mata uang lokal ini dapat mendorong perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Thailand dan Malaysia serta mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu, sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar," tutur Agusman seperti dilansir Antara.

    Perdagangan bilateral tanpa menggunakan dolar AS ini, akan dilakukan melalui bank umum yang ditunjuk sebagai perantara transaksi Bank Appointed Cross Currency Dealer (Bank ACCD). BI dan otoritas di Malaysia dan Thailand akan menunjuk Bank AACD, setelah melalukan penilaian.

    Bank AACD yang sudah resmi ditunjuk itu akan mendapat pengecualian beberapa ketentuan dan fleksibilitas dalam melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu di pasar valuta asing.

    Kegiatan dan transaksi keuangan itu, menurut Agusman, antara lain mengenai pembukaan rekening mata uang Baht Thailand dan Ringgit Malaysia, kuotasi langsung untuk mata uang Baht dan Ringgit terhadap Rupiah serta pembiayaan perdagangan dalam mata uang Baht dan Ringgit.

    "Ketentuan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2018," ujarnya.

    Peraturan teknis mengenai penyelasan transaksi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia sendiri tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/12/PADG/2017. Beleid ini mengatur tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit Melalui Bank.

    Sedankan peraturan teknis mengenai penjelasan transaksi bilateral antara Indonesia dengan Thailand tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/11/PADG/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht Melalui Bank.

    Untuk diketahui, berdasarkan data nilai perdagangan RI Malaysia dalam lima tahun terakhir memang mengalami tren penurunan. Pada 2012, nilai perdagangan Indonesia-Malaysia tercatat sebesar US$23,52 miliar atau setara berkontribusi sekitar 6,16% dari total perdagangan Indonesia. Sempat meningkat pada tahun 2013 menjadi US$23,9 miliar, namun kemudian menurun menjadi $20,59 miliar di 2014 atau 5,81% dari total perdagangan Indonesia.

    Di 2015 kemudian kembali menurun menjadi US$16,16 miliar. Penurunan kembali terjadi di tahun 2016 menjadi US$14,32 miliar. Di tahun ini, dari Januari sampai Agustus 2017 nilai perdagangan kedua negara pun baru mencapai US$11,07 miliar. Dari data lima tahun terakhir itu, Indonesia pun tercatat lebih sering defisit atau ekspor Indonesia ke Malaysia lebih kecil dibanding dengan impor dari negeri jiran tersebut.

    Di ASEAN, Malaysia sejatinya merupakan pasar kedua terbesar RI setelah Singapura. Jika di dibandingkan dengan tujuan ekspor dunia dari Indonesia, Malaysia berada di peringkat kelima. Begitupun sebaliknya, buat Malaysia, Indonesia merupakan pasar yang penting buat produknya. Indonesia tercatat sebagai mitra dagang terbesar ke delapan Malaysia.

    Lintas Batas
    Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia sudah sepakat untuk membentuk payung hukum demi mengatur perdagangan lintas batas. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, kedua negara telah bertemu untuk membahas berbagai isu dalam pertemuan Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) Indonesia-Malaysia ke-12 yang berlangsung Rabu (22/11) di Kuching, Malaysia.

    “Perdagangan merupakan isu penting yang selalu dibahas dalam setiap Konsultasi Tahunan kedua kepala negara karena berperan penting dalam memajukan kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia," kata Enggar akhir pekan lalu seperti dikutip Antara.

    Menurutnya, ada empat isu yang dibahas pada pertemuan itu. Empat isu tersebut antara lain, perjanjian perdagangan lintas batas (Border Trade Agreement/BTA), normalisasi perdagangan ekspor dan impor lewat Entikong-Tebedu, kerja sama di sektor produk halal, serta kerja sama di bidang kelapa sawit.

    Khusus BTA, kata Enggar kedua negara sepakat mendorong penyelesaian perundingan tersebut segera setelah negosiasi perjanjian perlintasan perbatasan (Border Crossing Agreement/BCA) yang menentukan titik lintas batas ditandatangani awal tahun depan.

    “BTA akan memberi payung dan kepastian hukum bagi kedua negara dalam melakukan perdagangan lintas batas. Dengan begitu, keperluan penduduk di perbatasan dapat dijamin karena hal ini merupakan kewajiban kedua negara,” tuturnya.

    Sementara itu, terkait normalisasi perdagangan di pintu Entikong-Tebedu, telah terdapat kemajuan sejak Juli 2017 ketika Enggartiasto dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) Malaysia Dato` Sri Mustapa Mohamed mengunjungi pos lintas batas Entikong-Tebedu.

    Saat ini, kedua menteri tersebut menunggu realisasi penyelesaian satu infrastruktur pemotongan bukit di wilayah Malaysia antara jalur kargo pelabuhan daratan (dry port) Entikong-Tebedu.

    "Secara pararel kami sepakat melakukan sebuah kajian bersama agar nanti ketika kegiatan perdagangan ekspor-impor normal kembali, Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Serawak dapat menerima manfaat yang maksimal. Kajian bersama tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat senior official`s meeting (SOM) secara teknis," jelas Enggar. (Faisal Rachman)