GERAKAN NASIONAL NONTUNAI

BI Akui Penerapan Transaksi Penuh Non Tunai Tidak Mudah

Sekitar 82% penduduk Indonesia masih menggunakan uang tunai Rupiah. Sementara dari penduduk Indonesia yang 55% berada di Pulau Jawa, peredaran uang rupiah juga menguasai sekitar 58 - 60% wilayah tersebut

  • Sejumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kementrian sosial yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) . Validnews/Faisal Rachman
    Sejumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kementrian sosial yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) . Validnews/Faisal Rachman

    JAKARTA- Bank Indonesia (BI) menyatakan tidak mudah menerapkan transaksi nontunai di kalangan masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem tersebut.

    "Awalnya memang sulit, sampai saat ini semuanya masih dalam proses," kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky W Wibowo di Jakarta, Senin (20/11) seperti dilansir Antara.

    Ia mengatakan untuk membiasakan masyarakat bertransaksi secara nontunai, saat ini pemerintah tidak hanya menerapkan transaksi nontunai untuk transaksi komersial. Tetapi juga dalam hal penyaluran bantuan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

    "Pada dasarnya kami ingin daerah lebih merata untuk transaksi nontunai. Dalam hal ini, bank daerah juga harus digiatkan untuk menerapkan transaksi nontunai, jangan hanya bank-bank pusat yang menerapkan sistem ini," tuturnya.

    Bahkan, dikatakannya, untuk sejumlah daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur salah satunya Papua, BI terus melakukan sosialisasi melalui sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

    "Selain sosialisasi kami juga mulai menerapkan transaksi nontunai di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi," katanya.

    Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Suhaedi menambahkan, sekitar 82% penduduk Indonesia masih menggunakan uang tunai Rupiah. Sementara dari penduduk Indonesia yang 55% berada di Pulau Jawa, peredaran uang rupiah juga menguasai sekitar 58—60% wilayah tersebut.

    "Uang Rupiah yang beredar saat ini mencapai Rp600 triliun melalui 45 kantor BI yang tersebar di Indonesia," kata Suhaedi.

    Ironisnya, tatkala sebagian besar masyarakat sudah mulai membiasakan diri dengan transkasi non tunai, sampai sekarang kehadiran uang Rupiah di pelosok juga masih jadi pekerjaan rumah. Suhaedi sendiri yakin pada akhir 2017 semua daerah sudah dapat terjangkau uang Rupiah, sehingga tidak lagi menggunakan mata uang negara tetangga, khususnya di wilayah perbatasan antarnegara.

    Hal ini terkait pula dengan upaya pihak BI dalam menyukseskan program "BI Jangkau" yang kini tengah digencarkan, baik melalui bank pemerintah maupun melalui kantor pegadaian dan kantor pos setempat. Untuk membantu kelancaran peredaran uang rupiah di lapangan, saat ini terdapat 107 bank kas titipan untuk membantu BI, sehingga terdapat 152 titik distribusi pada 2017 untuk menjangkau 515 kabupaten/kota di Indonesia.

    "Ini agar semua sudah dapat uang rupiah emisi 2016, sehingga uang yang beredah tidak lusuh lagi," serunya.

    Khusus di wilayah perbatasan antarnegara, lanjut dia, sudah ada lima pos lintas batas negara, money changer dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yakni di NTT, Papua, Kalimantan Barat dua unit dan menyusul dua unit di NTT.

    Pelosok Desa
    BI sebagai bank sentral sendiri menargetkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bisa menjangkau sampai ke pelosok desa di Indonesia. “Saat ini banyak program pemerintah yang dilakukan dengab nontunai sampai ke pelosok desa," kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo.

    Pungky mencontohkan sejumlah program yang kini diiringi oleh GNNT. Misalnya saja program keluarga harapan (PKH) yang saat ini disalurkan melalui GNNT.

    Ia menjelaskan sinergi dengan pemerintah telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.

    "Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu 75% banked people di 2019," jelasnya.

    Menurutnya, BI terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke non tunai melalui empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program-program pemerintah. Misalnya saja bantuan dana desa interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antar moda.

    Kemudian bantuan operasional sekolah, moda transportasi LKD dan remitansi pada kantong TKI, Cash management system, tranparansi pemanfaatan dana desa dan tranparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Selanjutnya fasilitasi model bisnis dan inovasi optimalisasi sumberdaya lokal, edukasi dan monitoring regulasi yang mendukung.

    "Penggunaan transaksi nontunai diyakini akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat," serunya.

    Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, Indonesia memang membutuhkan penerapan nontunai karena lebih efisien.

    "Apalagi urusannya sama uang tunai, misalnya pengurusan perizinan biasanya identik dengan uang di bawah meja. Di situlah sumber korupsi," ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong transaksi nontunai di kalangan masyarakat. Bahkan, ia mengklaim transaksi nontunai membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat dan akurat.

    Sebagai contoh, dikatakannya, jika transaksi tunai di tol membutuhkan waktu sekitar 10 detik/kendaraan, jika menggunakan transaksi nontunai cukup dengan waktu 2-3 detik/kendaraan.

    Di sisi lain, ia juga mendorong agar masyarakat bisa segera menyelesaikan KTP elektronik yang sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum memperolehnya. "KTP elektronik ini membuat segala urusan menjadi mudah, jika sampai terlambat maka akan terlambat pula semua program transaksi nontunai yang sudah dicanangkan pemerintah," tuturnya. (Faisal Rachman, Zsasya Senorita)