BI: Waspadai Pertambahan Pengangguran Di NTB

Jumlah pekerja tak penuh waktu mencapai 36,9 % dari penduduk

  •  Ilustrasi suasana pencari kerja di Bursa Kerja Istora Senayan. ANTARAFOTO
    Ilustrasi suasana pencari kerja di Bursa Kerja Istora Senayan. ANTARAFOTO

    MATARAM – Jumlah pengangguran atau mereka yang bekerja tidak penuh waktu di Nusa Tenggara Barat mencapai 36,93 % dari total penduduk. Bank Indonesia wilayah ini mengingatkan bahwa jumlah tersebut perlu diwaspadai agar tidak menjadi pengangguran absolut.  Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Priyono, Jumat (12/1). Pertanian dinilai bisa menjadi solusi terhadap jumlah penganggur ini.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat  total angkatan kerja di NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang. Angka tersebut mengalami penurunan 124.505 orang dibanding keadaan Februari 2017.

    "Memang tingkat pengangguran di NTB pada Agustus 2017 turun dari 3,86% menjadi 3,32%. Tapi penduduk setengah menganggur jumlahnya 36,93%," kata Prijono, di Mataram.

    Di sisi lain, BPS juga menegaskan, ada pengangguran yang mencapai 79.449 orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 17.775 orang dibanding keadaan pada Februari 2017.

    Prijono yang diberitakan Antara, mengatakan, upaya mencegah penduduk setengah menganggur menjadi pengangguran penuh menjadi suatu keharusan bagi semua pihak, terutama Pemerintah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota. Ia mengusulkan, pihak terkait harus tetap fokus memberikan perhatian kepada sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sebesar 35,81% dari total serapan tenaga kerja.

    Mencegah bertambahnya angka pengangguran penuh juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal proyek-proyek besar yang dibangun oleh pemerintah dan swasta. Dengan sektor padat karya itu, penduduk setengah menganggur terus memperoleh kesempatan bekerja.

    Di saat sama, perlu pengoptimalan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), agar serapan tenaga kerja semakin banyak. Pemerintah daerah juga perlu melakukan identifikasi UMKM yang benar-benar dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran.

    "UMKM juga perlu diberdayakan agar mencapai standar yang diharapkan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja," ujar pria yang akan pindah tugas ke Kalimantan Barat ini.

    Pemberdayaan UMKM
    Di salah satu upaya ini, yakni pemberdayaan UMKM, Kantor Perwakilan BI NTB menjalankan program pengembangan klaster ketahanan pangan dan kerajinan kain tenun khas NTB. Klaster yang dikembangkan adalah usaha budi daya dan pengolahan cabai organik, dan budi daya bawang putih organik, serta usaha kain tenun, di Kabupaten Lombok Timur.

    "Kami juga mengembangkan klaster usaha sapi dengan model integrasi antara peternakan sapi dengan pertanian. Klaster semacam itu kami kembangkan di Kabupaten Lombok Utara, dan Sumbawa," kata Prijono.

    Pengangguran juga menjadi beban sejumlah wilayah. Tak terkecuali Banten. Di provinsi tetangga DKI Jakarta ini, angka pengangguran terbuka di Banten mencapai 9,28% atau di atas angka nasional.  Gubenur Banten Wahidin Halim beberapa waktu lalu memaparkannya. Diakui, tren pertumbuhan ekonomi di wilayah ini menunjukkan perkembangan lebih baik mencapai 5,62%. Ada berbagai program pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah yang ada di Banten. Program pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga ikut memberdayakan pembangunan di sana.

    "Tantangan luar biasa adalah pengangguran terbuka jauh di atas angka nasional. Saya belum tahu kontribusinya dari mana, atau mungkin terjadi di beberapa kabupaten dan kota," kata Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Serang (KP3B), Kota Serang,  Banten.

    BPS mencatat, di provinsi ini, pengangguran terbuka di Banten didominasi oleh lulusan SMK. Padahal, di Banten ada 14 ribu lebih industri siap menampung tenaga kerja. Ada hal yang tepat antara pasokan tenaga kerja dan kebutuhan.

    Di tingkat nasional, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah, ditujukan juga untuk mengurangi pengangguran.  Program padat karya menjadi  pilihan pemerintah mengintensifkan dana desa pada tahun 2018 ini. Diharapkan 30% dana desa dari total Rp60 triliun, nantinya dialokasikan untuk program padat karya. Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 5—6,6 juta tenaga kerja di tingkatan nasional. (Rikando Somba)