UTOPIA SWASEMBADA BAWANG PUTIH

BAWANG PUTIH IMPOR : DALAM ANCAMAN KARTEL

Ketergantungan yang sangat besar atas impor dari China ini, tentunya berpotensi menjadi persoalan tersendiri dalam tata niaga impor bawang putih.

  • KUPAS BAWANG-Pedagang mengupas bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto
    KUPAS BAWANG-Pedagang mengupas bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto

    Oleh: Nugroho Pratomo*

    Bawang putih dalam kehidupan manusia saat ini, telah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan yang tidak terpisahkan. Tidak hanya sekedar sebagai salah satu bumbu dapur, namun lebih dari itu bawang putih juga telah dimanfaatkan secara lebih luas. Beberapa kegunaan lain dari bawang putih yang sudah dikenal adalah untuk kesehatan dan kecantikan. 

    Di Indonesia, keberadaan bawang putih juga telah lama dikenal. Karenanya, bawang putih juga telah menjadi kebutuhan keseharian dari masyarakat. Namun pasokan bawang putih yang ada selama ini di Indonesia sebagian besar masih berasal dari impor. Impor terbesar bawang putih Indonesia berasal dari negeri Cina. Lebih dari 90% pasokan bawang putih Indonesia berasal dari Cina. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa importir bawang putih memiliki peranan yang sangat penting.

    Tanaman subtropis
    Pada dasarnya bawang putih bukan merupakan tanaman khas Indonesia, maupun tanam tropis. Bawang putih sebenarnya termasuk tanaman subtropis. Tanaman ini berasal dari Asia Tengah, Cina dan Jepang (Permana, 2006). Namun demikian, bawang putih termasuk jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di daerah tropis dengan berbagai kondisi tertentu.

    Pada umumnya, bawang putih dibudidayakan pada dataran tinggi. Meski demikian, beberapa varietas bawang putih  dapat tumbuh di dataran rendah. Media tanam yang baik bagi tanaman ini biasanya adalah tanah yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu dengan pH netral (Hernawan & Setyawan, 2003).

    Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bawang putih merupakan tanaman yang juga sangat rentan terhadap perubahan iklim dan serangan hama dan penyakit. Begitu pula jika curah hujan terlalu tinggi serta kelembaban udara yang berlebihan juga menyebabkan pertumbuhan terhambat dan produktivitas menurun (Erwidodo & Sayaka, 2013).

    Berangkat dari kondisi alamiahnya tersebut, lokasi pembudidayaan bawang putih di Indonesia pada awalnya sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau  Jawa, yaitu sebesar 75%. Pembudidayaan bawang putih di Pulau Jawa, 66% dilakukan pada daerah yang termasuk dataran tinggi, yaitu di atas 700 meter di atas permukaan laut. Bawang putih merupakan jenis tanaman yang tidak tahan pada kondisi kering. Air yang dibutuhkan juga cukup banyak.

    Tanaman ini juga lebih optimal pada daerah yang memiliki suhu yang sejuk, tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Tingkat suhu optimal adalah pada 15º-20ºCelcius. Jika suhu sudah mencapai 27ºC, maka umbi tidak dapat tumbuh. Begitu pula apabila berada di bawah suhu 15°C, maka akan menghambat pertumbuhan daunnya. Tingkat curah hujan terbaik adalah 100-200 mm per bulan, dengan kelembapan antara 60-70% (Permana, 2006).

    Produksi versus kebutuhan bawang putih
    Dalam perjalanannya, hingga tahun 2015 NTB merupakan produsen bawang putih terbesar di Indonesia. Produksi bawang putih NTB di tahun 2015 mencapai 9.780 ton. Disusul dengan Jawa Tengah sebesar 7.964 ton dan Jawa Barat sebesar 1008 ton. Jika dibandingkan dengan tingkat permintaan bawang putih, data prediksi dari Pusdatin Kementan menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih masyarakat Indonesia tahun 2015 diperkirakan mencapai 1,450 kg per kapita per tahun. Padahal berdasarkan data neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan dari Kementerian Pertanian kebutuhan bawang putih di tahun 2013 saja sudah mencapai 400,4 ribu ton (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2015).

    Pada tahun 2016, berdasarkan data Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian angka sementara untuk tahun 2016, total produksi bawang putih nasional melonjak menjadi 211,4 ribu ton. Propinsi NTB produksinya juga melonjak menjadi 110 ribu ton (Kementrian Pertanian RI, 2017).

    Meski baru angka yang bersifat sementara, namun dengan lonjakan produksi bawang putih nasional di tahun 2016 tersebut seharusnya menjadikan bawang putih bukan lagi menjadi komoditas yang langka. Namun kenyataan di tahun 2017 menunjukkan bahwa bawang putih pada bulan Mei 2017 sempat menjadi salah satu penyumbang inflasi (BPS Pusat, 2017). Sehingga adalah penting untuk kembali mempertanyakan data atas produksi bawang putih yang dihasilkan tersebut.

    Sebaliknya, jika mengacu kepada data Statistik Indonesia 2017 yang dipublikasikan oleh BPS, produksi bawang putih Indonesia tahun 2016 hanya sebesar 21.150 ton. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 20.294 ton (BPS Pusat, 2017).   

    Impor bawang putih
    Berdasarkan data impor bawang putih yang dipublikasikan oleh UN Comtrade, menunjukkan bahwa, terdapat ketergantungan yang sangat besar impor bawang putih terhadap Cina. Besaran impor bawang putih Indonesia berasal dari Cina mencapai lebih dari 90%. Tahun 2015, dari total nilai impor bawang putih Indonesia yang mencapai US$ 368,7 juta, nilai impor bawang putih dari Cina mencapai US$ 344,4 juta. Artinya, 93,4% impor bawang putih Indonesia, berasal dari Cina. Tahun 2016, nilai impor bawang putih dari China mencapai US$ 435,9 juta atau 90,3% dari total nilai impor bawang putih Indonesia yang mencapai US$ 483 juta.

    Ketergantungan yang sangat besar atas impor dari China ini, tentunya berpotensi menjadi persoalan tersendiri dalam tata niaga impor bawang putih. Termasuk dalam kerangka perdagangan antara Indonesia dan Cina. Kondisi seperti ini jelas memberikan posisi tawar yang lebih kuat kepada Cina terhadap Indonesia dalam kerja sama perdagangan. Sehingga diperlukan pembukaan sumber baru impor bawang putih ke Indonesia. Pencarian negara asal baru untuk impor bawang putih, tentunya dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi produk bawang putih yang selama ini diimpor dari negeri tirai bambu itu.

    Besarnya ketergantungan terhadap bawang putih impor tidak serta merta dapat diselesaikan hanya dengan menghentikan impor bawang putih dari Cina maupun dari negara lainnya. Ketergantungan terhadap bawang putih impor telah menjadikan impor bawang putih pada “zona nyaman”. Karena pengurangan impor bawang putih akan merusak pasokan di pasaran. Selain itu pembatasan impor bawang putih juga akan berakibat para produsen bisa langsung panik dan akan menaikkan harga bawang putih di pasaran (Dr. Ir. Spudnik Sujono K, 2017).

    Praktik kartel
    Besarnya ketergantungan terhadap bawang putih impor khususnya yang berasal dari Cina, ternyata juga memunculkan berbagai persoalan lain. Salah satunya adalah munculnya praktik kartel di tahun 2013. Dalam keputusan KPPU nomor 05/KPPU-I/2013 (Putusan Perkara entang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 2014), terdapat 19 perusahaan importir bawang putih yang dilaporkan melakukan praktik kartel. Kesemua perusahaan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar usaha.  

    Dalam perkembangannya, berdasarkan data dari Bea Cukai jumlah importir bawang putih sejak tahun 2014 hingga tahun Januari 2017 telah mencapai 112 unit perusahaan. Beberapa perusahaan yang sebelumnya termasuk dalam daftar terlapor kasus kartel importir bawang putih tahun 2013 sebagaimana diputuskan oleh KPPU tidak lagi terdapat dalam daftar importir yang tercatat di  Bea Cukai.

    Data Ditjen Bea Cukai juga mencatat bahwa sepanjang periode 2014-Januari 2017, terdapat 4 perusahaan importir bawang putih terbesar. Persentase total keempat perusahaan tersebut mencapai 42,31%. Sedangkan total volume impor bawang putih selama periode tersebut mencapai 1,46 juta ton.

    Mengacu pada tipe-tipe pasar dalam teori organisasi industri, maka nampak bahwa pasar bawang putih impor di Indonesia cenderung menunjukkan bentuk pasar yang oligopoli lepas/lemah. Hal ini dibuktikan oleh penguasaan pasar yang lebih dari 40% oleh keempat perusahaan importir bawang putih terbesar tersebut. Meski belum dapat dikatakan mengindikasikan terjadinya praktik kartel, namun secara umum kondisi ini memang membangun ruang untuk potensi kegiatan kartel.

    Hal ini tentunya penanganan serius dari pemerintah khususnya KPPU. Sebab jika tidak, maka potensi untuk terjadinya praktik kartel bawang putih impor seperti tahun 2013 bukan tidak mungkin akan kembali terulang.

    * Direktur Riset VISI TELITI SAKSAMA

     

    Referensi :

    1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2015). Data Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2014. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
    2. BPS Pusat. (2017). Berita Resmi Statistik No.51/06/Th.XX, 02 Juni 201 7 (Vol. 51). Jakarta, DKI, Indonesia: BPS Pusat.
    3. BPS Pusat. (2017). Statistik Indonesia 2017. Jakarta, DKI, Indonesia: BPS Pusat.
    4. Dr. Ir. Spudnik Sujono K, M. (2017, Februari 13). Bagaimana rencana pembukaan lahan untuk bawang putih. (Rafael, Interviewer)
    5. Erwidodo, & Sayaka, B. (2013). Kebijakan Impor dan Stabilisasi Harga Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura. In M. Ariani, K. Suradisastra, N. S. Saad, R. Hendayana, H. Soeparno, & E. Pasandaran, Diversifikasi Pangan Dan Transformasi Pembangunan Pertanian (pp. 111-136). Jakarta, DKI, Indonesia: IAARD Press.
    6. Hernawan, U. E., & Setyawan, A. D. (2003, Agustus). Review: Senyawa Organosulfur Bawang Putih (Allium savatium L.) dan aktivitas Biologinya. Biofarmasi, 1(No.2), 65-76.
    7. Kementrian Pertanian RI. (2017, Mei 4). http://www.pertanian.go.id//ap_pages/detil/2/2014/04/11/09/38/19/Visi-dan-Misi. Retrieved from http://www.pertanian.go.id/: http://www.pertanian.go.id/Data5tahun/HortiASEM2016(pdf)/Produksi%20Bawang%20Putih.pdf
    8. Permana, G. (2006). Penerapan MOdel VEC Pada Kasus Impor Bawang Putih Di Indonesia. Institut Pertanian Bogor, Program Studi Ekonomi Pertania Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian. Bogor: Program Studi Ekonomi Pertania Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
    9. Putusan Perkara entang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Nomor 05/KPPU-I/2013 (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Februari 27, 2014).