Asa Abhan Awasi yang Main Mata

  • Abhan - Ketua Bawaslu. Validnews/Mg-Seren
    Abhan - Ketua Bawaslu. Validnews/Mg-Seren

    JAKARTA - Pelanggaran di tiap Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak marak terjadi. Permasalahannya pun terbilang kompleks dan tak mudah ditangani. Situasi ini dapat dimaklumi, lantaran yang terlibat kadang bukanlah orang sembarangan di daerahnya. Menariknya, meski tahu hal ini, nyali Abhan tak surut. Ia malah makin tertantang ambil bagian mengawasi jalannya proses demokrasi.

    Ya, namanya sederhana, Abhan. Sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kiprah pria kelahiran Pelakongan, 12 November 1968 ini mungkin belum terlalu banyak diketahui masyarakat. Tapi sejatinya pengalaman Abhan tak sesederhana namanya. Berbekal keahliannya di bidang hukum, sudah cukup lama dia doyan memelototi proses demokrasi, terutama di Jawa Tengah (Jateng).

    Awal ketertarikannya mengawasi proses demokrasi memang bermula saat Adhan berlaku sebagai seorang advokat. Ia dulu sering menjadi kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kerap bersidang dalam sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Karena tugasnya sebagai advokat inilah, Adhan kemudian pelan-pelan mempelajari bagaimana perkembangan serta ragam masalah pemilu. Dari pengalaman itulah, ia merasa terpanggil untuk terlibat lebih jauh.

    Tak heran, di tahun 2008 Abhan mulai meninggalkan identitasnya sebagai advokat. Ia daftar jadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Meski tugasnya masih bersifat ad hoc, Adhan menjalaninya dengan kesungguhan hati. Jadi tak perlu waktu lama baginya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) hingga tahun 2009.

    Seiring berjalannya waktu, karena mendapati sangat banyak pelanggaran yang berasal dari penyelenggara maupun pasangan calon, niat Adhan makin tegas buat memperbaiki kepemiluan di tanah air. Di tahun 2012, ia mengikuti seleksi Bawaslu Provinsi Jateng. Menariknya, begitu terpilih dia langsung didapuk sebagai Ketua Bawaslu Jateng periode 2012-2017.

    Bagaimana pun, kepercayaan ini sedikit banyak memperlihatkan adanya pengakuan besar publik di Jateng terhadap prestasi Adhan. Bukan tanpa sebab, pengakuan itu ada. Selama mengawasi kepemiluan di Jateng, Abhan berkali-kali bikin ketar-ketir para pelanggar proses demokrasi.

    Salah satu pengalamannya di Jateng itu, yakni ketika menangani perkara Ketua Umum PKP Indonesia Sutiyoso pada Pemilu 2014. Waktu itu, pihaknya mendapati Sutiyoso melakukan kampanye terselubung dalam acara halal bihalal di kampung halamannya Gunungpati, Kota Semarang.

    Sepintas acara halal bihalal ini dikemas dengan sajian hiburan musik orkes. Namun saat orasi, Sutiyoso malah minta dukungan. Atas dasar temuan Panwaslu di lapangan itulah, tindakan mantan gubernur DKI itu akhirnya dapat dibawa ke pengadilan dengan pasal kampanye di luar jadwal. Terhadap kasus ini Abhan melakukan pengawalan terhadap kerja anak buahnya dari proses penanganan perkara hingga akhirnya Sutiyoso terbukti melanggar ketentuan.

    Lain lagi pengalamannya saat Abhan mendedah keterlibatan seorang camat di Sragen yang menggunakan sarana dan prasarana jabatannya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon di Pilkada 2015. Si camat didapati menggunakan kantor kecamatan untuk aktivitas kampanye, yakni tempat proses pembungkusan paket sembako yang ditempeli stiker salah satu pasangan calon.

    Di bawah supervisi Abhan, camat yang menyiapkan paket sembako untuk pemenangan salah satu pasangan calon Pilkada Sragen ini akhirnya dapat divonis penjara kurungan sebulan dan denda Rp 1,5 juta. Belakangan, camat malah menggugat balik Panwaslu Sragen sebesar Rp 3,27 miliar. Namun akhirnya dicabut dengan alasan menjaga agar Pilkada waktu itu tetap kondusif.   

    Dua kasus di atas hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran pemilu yang terjadi saat Abhan memimpin Bawaslu Jateng. Yang dicapai Abhan bagaimana pun dapat dikatakan prestasi, karena berhasil memimpin pengawasan di wilayah dengan banyak dapil ini. Ya, Bawaslu di wilayah Jateng berada pada tiga besar dari segi daerah pemilihan (dapil) karena 35 kabupaten atau kota.

    Tak heran, kalau kemudian pengalamannya selama memimpin di Jateng itu dijadikan bekal ketika memimpin cakupan wilayah yang jauh lebih besar.

    “Saya kira itu bekal saya untuk bisa memetakan persoalan permasalahan pemilu di tingkat nasional,” begitu kata Abhan saat ditemui oleh Validnews, di ruangan kantornya, Kamis (20/7).

    Abhan mengakui memang berat untuk menjalankan tugas pengawasan di tengah kompleksitas persoalan Pemilu dan Pilkada Serentak. Kondisi ini menuntut penyelenggara pemilu untuk memahami regulasi secara baik. Tak heran, meski berlatar belakang Pendidikan hukum, ia tak lantas merasa serba tahu. Sebaliknya, Abhan sampai masih menyediakan waktu buat mempelajari banyak regulasi terkait.

    “Makanya kalau waktu senggang saya membaca regulasi. Masih banyak regulasi yang harus saya pelajari, termasuk PKPU dan Perbawaslu (Peraturan Bawaslu.red),” terang pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan ini.

    Hindari ‘Titipan’

    Abhan paham, jadi pengawas punya resiko yang besar. Ada saja pihak yang tak bertanggung jawab coba-coba menghalanginya kerja. Ia menyebut pernah mengalami teror melalui pesan singkat. Bagusnya Abhan tak mau ambil pusing. Penanganan perkara tetap jalan dan ia meminta polisi untuk melakukan pengamanan.

    “Tinggal lapor polisi saja,” terang Abhan tanpa memberitahukan perkara apa itu dia sedang tangani waktu itu.

    Bagaimana pun teror tak menyurutkan keinginannya untuk memperbaiki sistem kepemiluan. Dulu, saat hendak memecat penyelenggara yang bermasalah, ia pun pernah dihadang oleh satuan tugas (satgas) Parpol dan diancam. Tapi Abhan tetap tahan banting.

    Belum lagi oknum-oknum yang hendak menyogok, entah kepada dirinya atau bawahannya. Karena rentan itu, ia meminta rekan-rekannya agar tidak terpengaruh, meski tawarannya menggiurkan. Ia juga menekankan kepada mereka agar dapat bekerjasama sehingga tugas dapat diselesaikan secara objektif.

    “Saya selalu menegaskan untuk bekerja atas norma UU. Untuk menghindari ‘titipan’ karena pertimbangan politik. Serta menjalankan tugas berdasarkan pertimbangan hukum,” kata Abhan.

    Dia juga sadar penegakan hukum di tataran pemilu tidak mudah pelaksanaannya. Tapi kondisi ini bagi Abhan menarik. Makanya, di bawah kepemimpinanya, Bawaslu ditekankan harus bisa dapat menjawab tantangan yang ada. Sebab ia yakin, terciptakan keadilan di Pemilu merupakan parameter pemilu yang demokratis.

    Hanya saja Abhan mengaku pihaknya kini masih coba mengatasi sulitnya proses hukum di Pemilu, terlebih dalam hal melakukan upaya-upaya pembuktian. Perbaikan ini agar laporan yang masuk nantinya tak berdasarkan asumsi belaka. Sebagai contoh, masalah politik uang di tengah-tengah pemilih. Kasus ini, jelas Abhan harus ditangani secara saksama mulai dari pembuktian, perbuatan, hingga proses pengadilan.

    “Apalagi kegiatan ini hanya bisa dirasakan tanpa dapat melihat langsung pelakunya,” jelasnya.

    Partisipasi Masyarakat   

    Empat bulan dilantik, Abhan bersama dengan teman-teman komisioner Bawaslu lainnya langsung dihadapkan dengan pesta demokrasi tingkat lokal dan nasional. Ya tugas berat menunggu, karena harus bersiap mengawasi proses Pilkada serentak gelombang ketiga. Kemudian proses pemilu 2019 mendatang.

    Abhan ingin proses dan hasil dari dua pemilihan ini nantinya memiliki integritas yang baik. Karena itu, menginginkan Bawaslu mampu mendesain kebijakan yang baik dengan tujuan efektivitas pengawasan dan tujuannya dapat dipahami peserta dan penyelenggara. Katanya, ini juga untuk mengantisipasi persaingan ketat dari kompetitor politik yang dapat membuat potensi pelanggaran tinggi.

    Menurut hemat Abhan, salah satu kebijakan Bawaslu yang disiapkan itu adalah kebijakan yang lebih mengarah pada fungsi penegakan hukum. Ya, pihaknya kini tengah mendesain badan pengawas partisipatif. Abhan kini memang sedang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

    Penegakan keadilan di Pemilu memang menjadi tujuan utama. Hanya saja, hal ini harus dilakukan sejak awal, seperti memberikan ruang yang baik untuk menerima laporan secara online. Penerimaan laporan berbasis online ini, kata Abhan merupakan terobosan Bawaslu periode 2017-2022 agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi.

    “Karena informasi sekecil apapun dari masyarakat itu berguna bagi kami. Bisa juga dari informasi yang kecil itu menjadi besar. Publik kita buat ruang yang seluas-luasnya melalui mekanisme di website kami, di aplikasi go-waslu itu kan,” tutur Abhan.

    Abhan juga percaya, tren perbaikan pemilu saat ini sedang menuju kesempurnaan. Contohnya, dulu lembaga pengawas pemilu masih di pandang sebelah mata karena tidak punya kewenangan yang memadai. Sehingga, banyak peserta membawa permasalahannya ke pengadilan, tak melalui badan pengawas. Namun, saat ini pengawas pemilu mulai mendapatkan kepercayaan sehingga berkas masalah kepemiluan tak lagi menumpuk di pengadilan. Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa pemilu.

    “Saya kira kewenangan itu dari tahun ketahun semakin berubah dan menuju kebaikan. Semakin baik,” jelas Abhan.

    Hanya saja Abhan mengaku, pihaknya masih kepayahan dalam mengawasi penggunaan media sosial untuk kampanye. Padahal dari segi dampaknya, media sosial disebutnya dapat menggiring opini publik secara masif. Makanya, Abhan beserta komisioner lainnya memimpikan untuk membentuk badan layaknya ‘cyber crime’ milik Polri.

    “Faktanya pada Pilkada 2017, media sosial menjadi sarana untuk menggiring opini publik mengenai SARA,” sesal Abhan.

    Pilkada 2017 di Jakarta dijadikan Abhan contoh bagaimana keterlibatan media sosial itu sangat tinggi. Sayang, tugas pengawas untuk mengantisipasi, mengeliminasi, bahkan pengambilan tindakan jika terjadi pelanggaran di media sosial masih sangat sulit. Misalnya, dalam mencari si penyebar opini di media sosial.

    “Sekarang kita lagi merintis kesana bagaimana kita punya mekanisme untuk penyelesaian cyber crime itu dan sarana prasarana dukungan untuk bisa mengungkap kasus cyber crime seperti di Polri,” kata pria.

    Memang impian untuk memiliki unit ini di Bawaslu masih dalam tatanan konsep belaka. Karena itu, sampai saat ini rencana memiliki pengawas media sosial sulit utuk terwujud. Maka dari itu Bawaslu masih melakukan koordinasi dengan apparat Kepolisian. Sebab, Polri sudah lebih lama memiliki unit cyber crime. (James Manulang/MG-Seren Trihardja)