Antisipasi Mudik Lebaran, Pertamina Siapkan BBM Kemasan

Sebanyak 30 unit motor kemasan di 20 titik wilayah MOR III, di antaranya 8 titik di jalur reguler dan 12 titik di jalur tol akan disiapkan Pertamina

  • BBM dalam kemasan. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
    BBM dalam kemasan. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

    JAKARTA – Mengantisipasi sulitnya pengendara kendaraan bermotor mengakses bahan bakar akibat terjebak kemacetan pada mudik lebaran, Pertamina menyediakan motor dan BBM kemasan. Armada ini akan beroperasi apabila kondisi di lapangan menunjukkan kondisi darurat serta kejadian kemacetan panjang.

    General Manager Pertamina Marketing Operation Region ( MOR) III Erry Widiastono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (17/5) mengatakan, sebanyak 30 unit motor kemasan di 20 titik wilayah MOR III, di antaranya 8 titik di jalur reguler dan 12 titik di jalur tol akan disiapkan Pertamina.

    Pada masa mudik lebaran nanti, Pertamina melalui Serambi Pertamax akan memberikan suguhan tempat yang nyaman untuk para pemudik beristirahat. Pengunjung bisa memanfaatkan berbagai fasilitasnya yang tersebar di 4 titik jalur utama dan jalur selatan mudik wilayah MOR III.

    Erry menerangkan, tidak hanya konsumsi BBM dan LPG yang meningkat di wilayah MOR III, selama masa mudik lebaran nanti pilihan masyarakat menggunakan jalur alternatif udara pun akan tinggi. Diprediksi konsumsi avtur terjadi kenaikan tertinggi pada puncak mudik dan arus balik di H-6 dan H+6 lebaran tahun ini.

    "Kami all out untuk memberikan segala informasi terkait kesediaan sarana dan fasilitas mudik tahun ini, kami pun ingin menginformasikan bahwa khusus pembelian Bright Gas, masyarakat pun dapat memesan melalui Contact Pertamina di 1 500 000," tuturnya dilansir Antara. 

    Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, pihaknya sudah mengantisipasi lonjakan pemudik melalui moda tranpostasi darat disaat lebaran sekitar 11-13% dari tahun lalu serta tambahan ruas jalan tol sekitar 1.100 km.

    "Kami sendiri sudah ada satgas lebaran. Kita sudah siapkan tambahan SPBU yang sifatnya modular," jelasnya.

    Total, ada 42 titik tersebar dalam bentuk mobil dispanser maupun kios kemasan. Selain itu, 200 unit motor pengangkut BBM akan dikerahkan untuk menjangkau titik-titik kemacetan. Untuk itu, Pertamina sudah mengidentifikasi titik mana saja yang dibutuhkan oleh pemudik

    Antisipasi serupa juga terjadi pada peningkatan transportasi laut maupun udara. "Pasokan avtur juga kita tingkatkan," tegas Nicke.

    Namun apabila terjadi kendala, posko nasional akan menyusun aksi rekomendasi tanggap darurat penanganan kelangkaan pasokan BBM, gas, listrik dan penanganan bencana alam. Bahkan, Menteri ESDM maupun Wamen ESDM dijadwalkan melakukan tinjauan langsung ke lapangan setiap pekan demi mengamankan pasokan energi.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri bakal membuka posko nasional. Hal ini untuk memastikan pasokan energi (BBM hingga listrik) selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H berjalan dengan baik.

    Posko nasional ini mulai berlaku efektif pada H-15 sampai H+13 lebaran, yaitu tanggal 31 Mei 2018 hingga 28 Juni 2018. Posko nasional sektor ESDM nantinya akan bertugas memantau kondisi terkini terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas (Liquefied Petroleum Gas/LPG, Jaringan Gas, Bahan Bakar Gas/BBG) hingga listrik. Di samping itu, posko nasional juga akan mengantisipasi kebencanaan geologi.

    Seperti tahun sebelumnya, Badan Pengatur Hilir dan Minyak Gas Bumi (BPH Migas) ditunjuk sebagai koordinator dalam menjalankan tugas tersebut. BPH Migas akan melakukan pengumpulan serta inventarisasi data lapangan mengenai fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas dan listrik milik Badan Usaha serta potensi daerah rawan bencana.

    Secara konkrit, BPH Migas menjamin penyediaan BBM dijamin aman melalui tambahan kios di beberapa jalur pemudik. "Nanti memasang tambahan kios-kios di sepanjang tol nasional maupun yang keliling sudah disiapkan semua lokasinya," ujar Kepala BPH Migas Fansurullah Asa.

    Para pemudik juga diimbau memanfaatkan aplikasi daring di gadget apabila mencari informasi mengenai lokasi pengisian BBM. "Ini bisa dibantu dengan aplikasi Waze untuk ketersediaan BBM," imbuhnya.

    Para pemudik juga diimbau untuk memanfaatkan aplikasi daring di gawai apabila mencari informasi mengenai lokasi pengisian BBM. "Ini bisa dibantu dengan aplikasi Waze untuk ketersediaan BBM," imbuhnya.

     

     

    Kualitas Rendah
    Sekadar informasi, Kementerian ESDM mencatat, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah di masyarakat cenderung menurun. Penurunan tersebut paling kuat dipengaruhi oleh peralihan BBM jenis pertalite dari penggunaan jenis premium.

    Data dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menunjukkan, realisasi penggunaan premium turun hampir 50% di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Premium di Jamali terserap sebesar 1.037.161.08 kiloliter (kl) pada triwulan pertama 2018.

    Bila dibandingkan periode yang sama 2017, realisasi premium di wilayah tersebut sanggup mencapai lebih dari 2 juta kl. Kondisi serupa juga terjadi di luar Jamali. Pada triwulan I 2018, masyarakat hanya membutuhkan 1,9 juta kl atau turun sekitar 29% dibanding periode sebelumnya, sebesar 2,6 kl.

    Fansurullah menargetkan, hingga akhir bulan April konsumsi premium non-jamali bisa mengalami penurunan kembali. "Untuk sampai akhir April bisa 15%," jelas Fansurullah.

    Akibat perilaku tersebut, badan usaha pun secara bertahap mengubah sarana dan fasilitas (sarfas) premium menjadi pertalite. Salah satu pertimbangan sarfas, tambah Fansurullah, adalah penyaluran premium sebagai subsidi BBM hanya ditujukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    "Ada komitmen Pertamina betul-betul mewujudkan premium disalurkan kepada yang berhak. Kita apresiasi Pertamina menjaga apa yang sudah diharapkan Pemerintah," tegasnya.

    Terlebih, perubahan sarfas bagi badan usaha berdampak pada segi finansial perusahaan. Mereka beranggapan pertalite dinilai memiliki margin yang lebih baik dibandingkan premium.

    Meski pola perilaku konsumen BBM mengalami perubahan, Pemerintah memastikan tetap menjamin ketersediaan BBM jenis premium. Bahkan, Pemerintah akan memperluas Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tersebut ke wilayah Jamali.

    Pemerintah segera menyelesaikan regulasi baru sebagai dasar payung hukum baru dalam menjalankan tugas tersebut. "Sedang disusun revisi Perpres 191/2014. Kesepakatan yang dilakukan oleh Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dalam waktu singkat akan ditandatangani," ungkap Fansurullah.

    Jika regulasi tersebut rampung, BPH Migas akan segera bekoordinasi dengan Pertamina untuk membahas jumlah kouta subsidi premium. Data existing 2017, imbuh Fansurullah, akan dijadikan patokan dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi, laju jumlah kendaraan hingga potensi migrasi konsumsi dari pertalite ke premium.

    Fansurullah menilai peraturan baru diterbitkan sebagai keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat atas kebutuhan BBM jenis premium. "Ini masalah keadilan bagi masyarakat kecil," tegasnya. Ia pun menyatakan komitmen Pertamina menjalankan penugasan JBKP secara bertahap di Jamali.

    Rencananya, Pemerintah akan menambah volume kuota premium sebesar 5 juta kiloliter (kl) dari sebelumnya ditetapkan sebesar 7,5 juta kl sehingga totalnya menjadi 12,5 juta kl. Jumlah tersebut akan mencakup kebutuhan premium di wilayah Jamali. (Faisal Rachman)