Anies Akan Revisi Aturan Larangan Monas Untuk Kegiatan Keagamaan

Nantinya kegiatan yang diperbolehkan di Monas diperbolehkan untuk kegiatan agama, termasuk kegiatan lain seperti kegiatan kesenian dan kebudayaan

  • Suasana silang Monumen Nasional, Jakarta. Validnews/Don Peter
    Suasana silang Monumen Nasional, Jakarta. Validnews/Don Peter

    JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengizinkan pelaksanaan kegiatan kesenian, kebudayaan dan keagamaan di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas). Untuk kebijakan tersebut, maka akan ada perubahan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai larangan penyelenggaraan kegiatan di Monas.

    Larangan kegiatan keagamaan dan acara yang komersial maupun politis ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional).

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, saat ini tidak diperbolehkan adanya kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian di Monas.

    “Kegiatan pengajian juga tidak boleh," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (13/11).

    Ia memastikan nantinya akan ada perubahan Pergub untuk mendukung kebijakannya tersebut. Menurut Anies, nantinya kegiatan yang diperbolehkan di Monas tidak hanya kegiatan agama saja, melainkan juga kegiatan kesenian dan kebudayaan.

    Kebijakan Anies ini sesuai dengan janjinya sebelum menjabat sebagai pemimpin Jakarta. Bahkan Desember 2016 lalu Anies menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Monas sebagai tempat syiar agama.

    "Kita ingin Monas bisa kembali menjadi tempat untuk kegiatan keagamaan. Jangan sampai Jakarta menjadi tempat yang asing, mau potong kurban tidak boleh," kata Anies saat itu.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno pun dalam janji kampanyenya mengatakan dirinya berjanji akan membuka akses lapangan Monas untuk kegiatan semua agama.

    "Saya mendukung selama ketertiban dijaga, selama tidak menimbulkan kemacetan, selama tidak menimbulkan gangguan keamanan dan nanti saya sudah proses membicarakan dengan ustadz Solmed dan lain- lain," kata Sandiaga.

    Rencananya majelis-majelis keagamaan dapat menaruh seperti Letter of Credit, di mana selama ada sampah-sampah yang berserakan atau kerusakan yang ditimbulkan itu akan dipotong dari itu, katanya.

    "Menurut saya bisa dan kita dukung kegiatan keagamaan ternyata memperkuat Ukuwah Islamiah kita dan kalo kita mau menonjolkan Ukuwah Islamiah. Kita harus memberikan ruang sebesar-besarnya untuk kegiatan keagamaan itu dalam koridor tidak mengganggu ketertiban dan keamanan," kata Sandiaga.

    Dijelaskannya bahwa tidak boleh ada rasa ketakutan bila dilakukan kegiatan agama di lapangan Monas.

    "Jakarta itu satu kesatuan kita nggak boleh pilih-pilih dan saya yakin kita Islam yang rukun kita rangkul dalam kebhinekaan. Harus ada kesetaraan dan keadilan," kata Sandiaga.

    Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI menyebutkan bahwa bukanlah wewenang gubernur memperbolehkan kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan.

    Ahok mengacu kepada Keputusan Presiden yang mengatur Monas, yang termasuk wilayah ring satu diharuskan steril. (Jenda Munthe)