ANCAMAN KEKERASAN DI LAYAR KACA

Televisi memberi banyak dampak bagi para audiensnya, sehingga implementasi regulasi yang mengaturnya perlu mendapat perhatian lebih.

  • Ilustrasi himbauan perlunya pendampingan anak terhadap tayangan televusu. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
    Ilustrasi himbauan perlunya pendampingan anak terhadap tayangan televusu. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    Oleh: Novelia, M.Si*

    Di sebuah daerah di ibu kota, segerombol remaja dengan seragam sekolah menengah atas menghentikan mesin sepeda motornya tak jauh dari sebuah sekolah yang jadi ‘saingan’ sekolah mereka. Dengan sebatang kayu atau celurit di tangan, mereka melangkah dan kemudian meneriaki segerombol remaja yang telah menunggu ‘serangan’ mereka. Beberapa detik kemudian, pertumpahan darah terjadi akibat bentrok antara kedua kelompok tersebut.

    Tawuran antarpelajar hingga kini masih saja menjadi momok bagi sistem pendidikan di negara kita. Entah dengan alasan kebanggaan almamater semata, atau karena cekcok kecil antarindividu yang berujung panjang, akhirnya korban-korban berjatuhan. Namun tindakan-tindakan agresif yang ditunjukkan oleh kelompok usia anak-baru-gede ini tidak bisa terlepas pula dari pengaruh lingkungan maupun media massa yang dikonsumsi, dan salah satunya adalah lewat televisi.

    Dampak Televisi Bagi Audiens
    Meskipun termasuk medium yang bersifat konvensional, bukan rahasia kalau televisi masih terus jadi primadona yang punya banyak penggemar. Karena itulah, dampaknya pun dirasa tetap signifikan terjadi kepada para konsumennya, terutama bagi mereka yang belum berusia dewasa.

    Dampak televisi kepada para audiens dapat dibagi menjadi dampak fisik dan dampak psikis. Secara fisik, konsumsi akan televisi yang berlebihan oleh anak-anak dan remaja akan menyebabkan waktu untuk menjalankan aktivitas fisik berkurang, padahal hal tersebut menjadi hal yang esensial dalam babak tumbuh kembang seseorang. Ditambah lagi, kegiatan menonton televisi tidak jarang diiringi aktivitas konsumsi berbagai cemilan. Dengan minimnya kuantitas waktu beraktivitas fisik dan banyaknya makanan yang dikonsumsi saat menonton, kemungkinan para konsumen medium komunikasi ini mengalami obesitas pun mengintai setiap saat.

    Selain memengaruhi fisik karena mengurangi waktu aktivitas fisik, konten-konten yang dibagikan televisi juga menjadi hal yang patut digarisbawahi karena turut andil membentuk dampak terhadap audiensnya. Konten yang dimaksud mencakup berbagai iklan yang ada di sela-sela acara maupun konten tayangan sendiri.

    Berbagai jenis iklan yang hadir di layar kaca saat menunggu tayangan acara berlanjut, sadar ataupun tidak, memengaruhi kebiasaan konsumsi seseorang. Barang atau jasa yang tidak perlu bahkan kadang berubah jadi perlu. Sementara konten dari tayangan sendiri akan berbahaya untuk ditonton oleh anak-anak dan remaja bila bersifat negatif dan mengandung muatan yang kurang layak tonton.

    Belajar dan Meniru dari Televisi
    Pada tahun 1986, Albert Bandura, seorang guru besar psikologi di Stanford University, mengembangkan teori belajar sosial. Teori yang pertama kali digagas oleh Neal E. Miller dan John Dollard (1941) ini memiliki asumsi bahwa proses belajar khalayak tidak hanya ditempuh melalui pengalaman langsung, namun juga dari peniruan dan peneladanan. Dalam pembelajaran sosial tersebut, ada empat tahapan yang perlu dilalui yaitu perhatian, pengingatan, reproduksi gerak, dan motivasi.

    Teori belajar sosial Bandura cukup tercermin dari kemampuan televisi membentuk dan mengubah perilaku audiensnya. Pada tahap perhatian, para khalayak memerhatikan tingkah laku dari individu-individu yang ada di layar kaca. Setelah memberikan perhatian, audiens akan menyimpan nilai tertentu pada individu tersebut dalam sistem ingatannya. Dan akhirnya sikap dan tindakan pemeran berbagai tayangan di layar kaca pun direproduksi dalam bentuk tingkah laku yang sama. Reproduksi ini didukung pula oleh motivasi yang mendorong sang audiens tersebut dalam menjalankannya.

    Tayangan-tayangan yang dikategorikan tidak layak tonton, seperti yang bermuatan kekerasan misalnya, tentu saja memberikan dampak buruk bila dikaitkan dengan teori Bandura. Terutama bila penontonnya belum dewasa sehingga belum dapat menentukan yang benar dan salah.

    Sementara apabila membahas soal usia, teori Perkembangan Psikososial yang ditemukan oleh Erik Erikson (1959) mengatakan bahwa dalam kehidupannya, seorang individu setidaknya akan mengalami delapan babak perkembangan yang masing-masing menghadapkan mereka pada krisis dan dilema tertentu yang berbeda. Babak-babak tersebut dilihat pada infografis berikut ini.

    Hingga usia remaja, individu akan menghadapi berbagai pertanyaan dalam hidup, bahkan hingga krisis identitas. Terlebih pada kategori remaja. Pada babak yang diawali dengan masa puber dan berakhir pada usia 18 hingga 20 tahun ini, seseorang akan mempertanyakan dan mulai mencari-cari jati diri dan tujuan hidupnya. Maka tidak heran bila pada masa ini seorang individu sangat rawan terhadap berbagai konstruksi sosial yang ada di sekitarnya, baik dari individu-individu atau kelompok terdekat, ataupun dari berbagai media massa.

    Dampak buruk kekerasan di televisi terhadap penonton anak-anak juga diiyakan oleh Nurvina Alifa, Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Remotivi. Nurvina menyampaikan bahwa anak-anak umumnya mencontoh adegan-adegan kekerasan karena mengidentifikasi diri mereka sebagai pelaku (Antaranews.com 2013). Sehingga, wajarlah apabila banyak pengaduan yang ditujukan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait berbagai kekerasan yang menghiasi sejumlah sinetron tanah air.

    Minimnya Efek Jera dan Regulasi yang Kendor
    Tak cuma audiens yang mulai menyadari gentingnya dampak muatan-muatan negatif di televisi dalam kapabilitasnya menjadi model untuk ditiru anak-anak dan remaja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun telah cukup lama gerah dengan masalah ini. Pada April 2013, dalam sebuah temu jumpa media, KPAI meminta stasiun televisi untuk menghentikan berbagai tayangan yang mengandung ajaran kekerasan pada anak. Apalagi banyak di antaranya yang memiliki waktu siar pada jam-jam utama sebelum anak-anak tidur.

    Dalam kesempatan yang sama, KPAI mengajak pemangku kepentingan industri televisi untuk berkomitmen mengedepankan kepentingan anak dalam tiap tayangan dan menghentikan konten-konten kekerasan (Antaranews.com, 2013). Segala regulasi terkait kegiatan penyiaran pun sebenarnya telah terangkum dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS), namun sayang efek sanksi pelanggaran regulasi dirasa belum cukup memberi rasa jera pada pelaku.

    Salah satu contoh yang memperlihatkan belum maksimalnya efek sanksi regulasi penyiaran di Indonesia adalah kasus tayangan sinetron Anak Jalanan yang memuat sejumlah konten kekerasan. Terhadap tayangan ini KPI telah mengeluarkan dua surat teguran terulis, masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016 dan 22 Januari 2016 (Remotivi, 2016). KPI menilai tayangan ini melanggar P3 Pasal14, Pasal 21 Ayat (1), serta SPS Pasal 15 Ayat (1) tentang perlindungan anak dan remaja dengan menyiarkan program siaran yang pada waktu yang tepat dan sesuai dengan penggolongan program siaran.

    Pasal 37 Ayat (4) huruf a juga telah dilanggar. Pasalnya, program dengan rating R (remaja) semestinya dilarang menampilkan perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun, teguran ini tidak memberikan efek jera pada stasiun televisi yang bersangkutan, sehingga Remotivi (2016) menyampaikan surat terbuka untuk merekomendasikan agar KPI melakukan pemberian sanksi yang lebih keras, seperti pemberhentian sementara.

    Langkah ini ditempuh Remotivi karena dari pantauan dan kajian yang dilakukan pada sinetron terkait episode 300-306, lembaga ini menangkap beberapa logika negatif yang dapat dibentuk program ini. Beberapa di antaranya adalah bahwa masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan, balap liar dan geng motor sebagai bukti eksistensi remaja, serta justifikasi kebohongan dan tidakan manipulatif lainnya.

    Teguran yang diberikan KPI pada kasus Anak Jalanan menjadi salah satu contoh sanksi administratif pada pihak pelanggar P3 SPS. Namun semestinya apabila pelaku tidak mengabaikan teguran hingga dua kali, KPI memiliki hak untuk memberikan sanksi administratif lainnya, seperti diatur Pasal 75 Ayat (2). Termasuk di antaranya pengehentian sementara, pembatasan durasi, denda administratif, hingga pembekuan dan pencabutan izin siaran. Namun, lebih sering, tidak begitu yang terjadi di muka. Sampai kini tampaknya implementasi regulasi ini masih belum sempurna, mengingat terdapat sejumlah kasus di mana beberapa program tidak melakukan introspeksi meski telah mendapat dua kali teguran dan tidak ada tindak lanjut penegakan hukumnya.

    Waspada Kekerasan di Layar Kaca
    Pada dasarnya memang kekerasan bukanlah hal yang memiliki kewajiban untuk dilarang total pada tayangan televisi, apalagi pada program sinetron yang memang dikategorikan fiksi. Akan tetapi, besarnya intensitas kekerasan dalam berbagai tayangan sejenis tentu dapat menjadi celah bagi kecenderungan menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

    Perhatian perlu ditaruh lebih pada isu ini oleh berbagai lapisan masyarakat, dari pihak pengawas dan penyelenggara siaran, hingga audiens sendiri. Sebagai pengawas, KPI rasanya perlu lebih mengetatkan dan memikirkan sanksi yang lebih keras untuk memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran. Sanksi denda misalnya, telah sempat diusulkan kepada KPI, karena lembaga penyiaran, khususnya swasta, sangat berorientasi pada keuntungan.

    Sanksi denda dinilai sangat berpengaruh pada pendapatan pihak terkait sehingga diharap memperbesar efek jera. Di beberapa negara lain, seperti Maroko dan Turki, sanksi denda telah diberlakukan dan secara efektif meminimalisir pelanggaran. Sayangnya KPI menyebutkan, penerapan denda masih belum memungkinkan dilakukan karena regulasi yang mengatur denda atas pelanggaran penyiaran baru sampai pada pelanggaran persentase iklan dan iklan rokok. Selain itu belum ada yang mengaturnya.

    Sementara itu pihak stasiun televisi sebagai penyelenggara siaran perlu lebih berkomitmen dalam mematuhi setidaknya regulasi yang telah ada. Dan sebagai audiens, tidak ada salahnya berpartisipasi sebagai mata cadangan KPI dan turut mengawasi serta melakukan pengaduan bila menyadari adanya pelanggaran.

    *Peneliti Muda Visi Teliti Saksama

     

    Referensi:

    Antaranews.com. KPAI Minta Tayangan Berisi Kekerasan Anak Dihentikan. April 26, 2013. https://www.antaranews.com/berita/371425/kpai-minta-tayangan-berisi-kekerasan-anak-dihentikan (accessed Juni 12, 2018).

    Boeree, C. George. Erik Erikson Personality Theories. Pennsylvania: Psychology Department Shippensburg University, 2006.

    Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi I Usulkan Sanksi Denda Atas Pelanggaran Muatan Siaran. Januari 28, 2013. http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/31074-komisi-i-usulkan-sanksi-denda-atas-pelanggaran-muatan-siaran (accessed Juni 12, 2018).

    —. PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3) DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS). Jakarta, 2012.

    Remotivi. KETIKA KEKERASAN “DIRESTUI” DALAM SINETRON REMAJA. Juni 7, 2016. http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/290/Ketika-Kekerasan-“Direstui”-dalam-Sinetron-Remaja (accessed Juni 12, 2018).

    S.Fleming, James. Erikson’s Psychosocial Developmental Stages. 2004. http://swppr.org/Textbook/Ch%209%20Erikson.pdf (accessed Februari 7, 2018).