MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

AGAMA DAN IDENTITAS: DEMOKRASI JADI BUMERANG

Kebebasan berpendapat sejak dimulainya era reformasi perlu disiasati agar tidak menjadi serangan balik bagi keutuhan bangsa.

  • Personel kepolisian berjaga di depan pintu masuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (12/2). Pihak kepolisian melakukan penjagaan ketat selama perawatan medis pelaku penyerangan Gereja St. Lidwina, dan akan melakukan penyidikan lebih lanjut. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah.
    Personel kepolisian berjaga di depan pintu masuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, di Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (12/2). Pihak kepolisian melakukan penjagaan ketat selama perawatan medis pelaku penyerangan Gereja St. Lidwina, dan akan melakukan penyidikan lebih lanjut. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah.

    Oleh: Novelia, M.Si*

    Februari ini agaknya membawa nuansa kelabu yang menggetarkan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Luka tertoreh di hati para penganut Katolik di Yogyakarta selepas terjadinya tragedi pembacokan di tengah prosesi misa. Minggu (11/2), sebanyak empat orang, meliputi dua jemaat, seorang pendeta atau romo, dan seorang polisi, menjadi korban penganiayaan di Gereja St. Lidwina, Jambon Trihanggo, Gamping, Sleman.

    Peristiwa di Sleman bukan satu-satunya serangan yang terjadi pada kelompok agama tertentu di awal tahun ini. Belum lama juga beredar video yang memperlihatkan terjadinya persekusi terhadap seorang biksu di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Tangerang, oleh sekelompok masyarakat (4/2).

    Baca juga: Ketua DPR Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Penyerangan Gereja di Sleman

    Terjadinya kasus-kasus penyerangan terhadap agama tertentu, seperti dua peristiwa di atas tak dipungkiri dapat menjadi bibit yang mampu mengoyak keharmonisan hidup dalam masyarakat yang heterogen. Hal ini ditambah dengan kondisi perpolitikan bangsa yang sedang mulai memanas menyambut musim pilkada tahun ini dan pilpres tahun depan. Kasus-kasus terkait dikhawatirkan menjadi pemicu keresahan dan provokasi terhadap masyarakat untuk mengaitkannya dengan kondisi sosial politik dan konflik keagamaan.

    Politik Identitas
    Konflik keagamaan hanya merupakan satu dari beberapa hal yang meresahkan keutuhan bangsa. Kondisi Indonesia yang begitu beragam tidak dinyana menjadi salah satu faktor yang menjadi asal-usul terjadinya ‘cekcok’ antarkelompok tertentu. Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah etnisitas, sub-kultur, serta bahasa daerah yang sangat beragam.

    Kondisi ini bahkan belum menyebutkan jumlah penduduk Indonesia yang saat proklamasi hanya sejumlah 70 juta jiwa dan di awal abad ke-21 telah membengkak menjadi 235 juta jiwa. Negara kita bahkan menguntit tiga negara teratas dengan penduduk terbanyak di dunia, yaitu China, India, dan Amerika Serikat (Maarif, 2012). Dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, sebenarnya kenyataan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan kesatuan hingga kini merupakan satu hal yang patut diapresiasi.

    Kondisi pluralisme dan multikultural di nusantara tak ayal menjadi pemisah tersendiri, terutama terhadap ras, etnis, dan agama. Adanya perbedaan persepsi antarkelompok, yang umumnya mengarah pada perbedaan sosial, menambah kemungkinan meningkatnya intensitas terjadinya konflik. Lebih lanjut, hal ini secara tidak langsung memengaruhi kondisi politik Indonesia yang masih bersifat primordial.

    Bentrok yang terjadi juga tak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang belum teralokasi serta terdistribusi secara sempurna ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini kemudian mengakibatkan kelompok-kelompok yang termarjinalkan melakukan politik identitas dengan tujuan memperjuangkan hak dalam berbagai bidang, dalam bidang tertentu, seperti secara kedaerahan, keagamaan, hingga partai politik. Gerakan berdasarkan keprimordialan ini diharapkan para pelakunya dapat memberikan perubahan yang fundamental pada kelompok masing-masing.

    Dilihat dari sejarah, sebenarnya isu politik identitas bermula pada era 1970-an di mana Amerika Serikat menghadapi permasalahan minoritas terkait gender, feminisme, ras, etnisitas, serta kelompok-kelompok sosial lain yang merasa teropresi. Cakupan isu kemudian mulai berkembang menyentuh masalah agama, kepercayaan, dan beragam ikatan kebudayaan (Maarif, 2012).

    Di Indonesia sendiri, politik identitas yang terjadi lebih bermuatan etnisitas, agama, serta ideologi politik. Beberapa contohnya adalah bagaimana RMS (Republik Maluku Selatan) dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi perwujudan kegelisahan etnis-etnis terkait terhadap sentralistik ibukota yang dianggap sangat tidak adil. Sementara, gerakan DI (Darul Islam) di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan menjadikan agama sebagai payung identitasnya.

    Demokrasi Balik Menyerang
    Semenjak kelahirannya, era reformasi memberikan kebebasan pada tiap-tiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Sesuai dengan yang tertera di undang-undang, warga berhak mengemukakan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Semangat berdemokrasi serta kebebasan berpendapat tentunya membuat masyarakat tumpah ruah menyerukan berbagai tuntutan dengan jujur, apalagi mengingat luapan pemikiran yang lama terbungkam rezim terdahulunya.

    Namun di sisi lain, bara kebebasan dalam sistem demokrasi menjadi persoalan tersendiri dan justru menjadi bumerang bagi Indonesia dewasa ini. Dengan tingkat pluralitas yang tinggi, suara yang akan disampaikan semakin beragam. Perbedaan nilai-nilai dan norma, adat, kebudayaan, sosial, hingga ekonomi, membuka celah bagi munculnya konflik. Permasalahan menjadi semakin pelik mengingat konflik berputar pada isu pembangunan dan keagamaan, hingga mengakibatkan kekisruhan di ranah perpolitikan.

    Dengan dibukanya kebebasan, mulai bermunculan berbagai kelompok yang mengatasnamakan identitas-identitas tertentu dalam menyuarakan prinsipnya. Tak jarang, politik identitas tersebut dijalankan melalui pemberian sentimen tertentu terhadap kelompok penganut identitas lain dengan isu SARA, terutama keagamaan. Pada akhirnya, muncul kesan adanya perang antaridentitas yang mengancam keutuhan bangsa dan negara.

    Urgensi Identitas
    Keinginan untuk mempertahankan identitas menjadi pemicu utama terjadinya konflik antarkelompok, terutama apabila ada hak-hak kelompok yang ingin diperjuangkan. Oleh karena itu, hasrat ini setidaknya harus agak diredam untuk menangkal konflik. Bagaimanapun, pada dasarnya, kebutuhan akan identitas memang nyata ada pada setiap manusia bila dilihat dari sisi psikologis.

    Identitas diri dapat didefinisikan sebagai suatu pemahaman dan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, serta perannya dalam kehidupan sosial, keluarga dan masyarakat, dunia kerja, serta nilai-nilai agama (Desminta, 2005). Identitas juga dapat berarti gambaran diri yang jelas terkait sejumlah tujuan yang ingin diraih, nilai, serta kepercayaan yang menjadi pilihannya (Waterman, 1984), yang kemungkinan akan terus meningkat seiring waktu karena dinilai penting untuk memberikan arah, tujuan, serta makna dalam hidup. Hal ini membuktikan betapa pentingnya identitas bagi setiap orang.

    Pembentukan identitas sendiri menurut Marcia (1993), membutuhkan dua elemen penting, yaitu eksplorasi dan komitmen. Eksplorasi merujuk pada kondisi di mana seorang individu mencoba menjelajahi beragam alternatif tertentu untuk akhirnya memberi perhatian yang besar pada keyakinan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam pemilihannya. Sementara, komitmen merupakan usaha pembuatan keputusan terkait ideologi serta menentukan berbagai strategi untuk merealisasikan keputusan tersebut. Komitmen ini kembali lagi pada loyalitas untuk patuh dalam menyatukan keyakinan, tujuan, dan nilai.

    Elemen komitmen menjadi penting bila dikaitkan dengan berbagai konflik antarkelompok yang mungkin mengancam Indonesia. Bagaimana elemen komitmen dalam perwujudan identitas diri dibangun memperlihatkan dampak negatif yang mungkin terjadi dalam rangka mempertahankan dirinya. Saat menjalankan elemen ini, setiap kelompok akan menunjukkan kepatuhan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, sehingga bukan tidak mungkin mengabaikan kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan kepercayaan kelompoknya.

     

    Oleh karena itu, meskipun identitas menjadi kebutuhan bagi setiap individu, perlu disadari pula pentingnya melakukan kontrol dalam pengelolaannya. Hal ini terutama berkaitan dengan sangat beragamnya agama, etnisitas, dan kebudayaan Indonesia. Hasrat untuk melakukan politik identitas yang kini melingkupi masyarakat kita sejatinya harus tetap dikawal secara bijaksana, hingga tidak berujung mengancam kehidupan sosial dan kesatuan negara. Keragaman sejatinya dijadikan kebanggaan, bukan dibiarkan menusuk balik bangsa.

    *Peneliti Junior Visi Teliti Saksama

     

    Referensi:

    Desminta. (2005). Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

    Maarif, A. S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project.

    Waterman, A. S. (1984). Identity Formation: Discovery or Creation? Journal of Early Adolescence Vol. 4 No. 4, 329-341.