1.293 Mobil Mewah Tunggak Pajak, Pemprov DKI Rugi Rp 44 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendesak seluruh pemilik mobil mewah yang ada di ibu kota negara itu agar segera menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya

  • Suasa sejumlah warga saat mengisi Surat Pajak Tahunan (SPT) di kawasan Mangga Dua, Jakarta Pusat. Validnews / Agung Natanael
    Suasa sejumlah warga saat mengisi Surat Pajak Tahunan (SPT) di kawasan Mangga Dua, Jakarta Pusat. Validnews / Agung Natanael

    JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendesak seluruh pemilik mobil mewah yang ada di ibu kota negara itu agar segera menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya.

    "Saat ini, ada banyak sekali jenis mobil mewah yang ternyata menunggak pajak. Mereknya bermacam-macam dan harganya sekitar Rp1 miliar ke atas. Kami minta supaya pemiliknya segera bayar pajak," kata Anies seperti dilansir dari Antara, Sabtu (13/1)

    Anies menegaskan pihaknya akan mengejar dan terus meminta agar semua wajib pajak menunaikan tugasnya membayar kewajiban bayar pajak.

    Berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, ada sebanyak 2.935 unit kendaraan bermotor roda empat yang aktif di Jakarta. Hingga 31 Desember 2017, sebanyak 1.052.000 kendaraan di antaranya belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

    "Salah satu tugas kami adalah memastikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi bisa maksimal. Oleh karena itu, kami akan bekerja keras untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi itu," ujar Anies.

    Lebih lanjut, dia menuturkan dari total lebih dari satu juta mobil yang belum membayar pajak itu, sebanyak 1.293 kendaraan diantaranya tergolong sebagai objek pajak berupa mobil mewah.

    "Kami memberikan perhatian khusus kepada para pemilik mobil mewah itu. Kami akan kejar terus pajaknya. Saya merasa miris melihat banyaknya mobil mewah, namun ternyata pajaknya belum lunas," tutur Anies.

    Dijelaskan Anies, dari seluruh mobil mewah penunggak pajak, sebanyak 744 di antaranya terdaftar atas nama pribadi dengan total tunggakan mencapai Rp 26,1 miliar. Sedangkan 549 lainnya atas nama badan dengan total tunggakan sebesar Rp 18,8 miliar. Jika ditotal keseluruhannya Pemprov DKI merugi sebesar Rp 44.9 miliar

    "Saya rasanya miris melihat kendaraan-kendaraan semewah ini, sementara pajaknya belum dilunasi. Mudah-mudahan dengan diumumkan, ada rasa tanggung jawab bisa segera tuntas," katanya.

    Untuk langkah selanjutnya, dia mengungkapkan pihaknya akan segera merilis seluruh nomor polisi (nopol) beserta jenis mobil mewah yang belum melunasi pajak. Nopol dan jenis kendaraan itu akan diunggah pada laman situs resmi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    "Tunggakan pajak tiap-tiap mobil mewah itu bervariasi, mulai dari satu sampai empat tahun. Setelah dirilis, kami akan responnya. Kalau ternyata tidak ada respon apa-apa, kami akan berikan sanksi sosial yang lebih besar lagi," ungkap Anies.

    Pajak Untuk Mengurangi Kemiskinan
    Dikatakan Anies, saat ini Pemprov DKI memiliki program pengentasan kemiskinan, penataan kampung kumuh dan penciptaan lapangan kerja yang didanai lewat uang pajak. Karena itu, Ia berharap publik turut mendorong pemilik kendaraan yang belum membayar pajak untuk melunasi kewajibannya.

    Agar publik bisa mengetahui, pihaknya pun merilis seluruh nomor polisi (Nopol) dan jenis mobil mewah penunggak pajak yang belum melunasi kewajiban. Detail nomor polisi dan jenis kendaraan itu nantinya juga akan diunggah di situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ditambahkan Anies, tunggakan pajak masing-masing mobil mewah itu bervariasi mulai dari 1-4 tahun. Ditegaskannya, detail data nopol dan jenis mobil mewah penunggak pajak itu sah serta legitimate untuk dirilis.

    "Sekarang kita lakukan itu. Nanti kita lihat responnya bagaimana, kalau belum kita akan berikan sanksi sosial yang lebih besar," tandasnya. (Benny Silalahi)