GELAGAPAN MENDONGKRAK KUALITAS PENDIDIKAN

Sekolah Kejuruan, Antara Permintaan dan Kompetensi Lulusan

Sektor industri memang membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Sayangnya, dari sekitar 13 ribu lebih sekolah vokasi yang ada, hanya sekitar 10% yang seusai dengan kebutuhan industri

  • Ilustrasi siswa SMK. ANTARA FOTO/Agus Bebeng
    Ilustrasi siswa SMK. ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    JAKARTA – The grey-ugly duckling felt sad, because he did not look like any of his brothers – the yellow beautiful duckling, the other ducklings in the pond were giggling and making fun of the ugly one,”

    Terjemahan bebasnya kira-kira; “Anak itik kelabu merasa sedih, karena dia tidak terlihat seperti saudara-saudaranya - itik kuning yang indah, bebek lainnya di kolam sedang tertawa dan mengolok-olok rupanya yang dianggap buruk,” begitu petikan salah satu dongeng asing terkenal yang ditulis oleh Hans Christian Andersen, The Ugly Duckling.

    Gambaran realita pendidikan Indonesia khususnya sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) secara sederhana bisa diumpamakan seperti cerita di atas. Layaknya itik yang buruk rupa, seringkali banyak orang memandang rendah SMK bahkan membanding-bandingkan pendidikan di jalur tidak sebagus 'saudaranya', SMA.

    Stempel negatif sebagai siswa buangan, kurang berprestasi dan biang rusuh, masih terus melekat disandang siswa-siswi SMK sejak lama. Suatu stigma yang sebenarnya sama sekali tak seharusnya disematkan. Sayangnya sampai kini hal tersebut nyatanya masih sulit dihilangkan.

    Alih-alih mengubah stigma, hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yang dirilis baru-baru ini, justru mempertebal cap buruk tersebut.

    Data BPS menyebutkan, dilihat dari tingkat pendidikan, TPT lulusan SMK ternyata menduduki peringkat pertama, yaitu 8,92%. Angka ini lebih tinggi daripada saudaranya lulusan SMA yang berkontribsi sebesar 7,19% TPT.

    Asal tahu saja, jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sendiri menurut BPS tercatat sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Dari jumlah tersebut, besaran penduduk bekerja pada Februari 2018 mencapai 127,07 juta orang

    Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT sendiri seperti dilansir BPS persentasenya menjadi 6,87 juta orang atau 5,13%, atau turun dari yang sebelumnya mencapai 5,33% pada Februari 2017.

    “Artinya, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan apa saja," kata Kepala BPS Suhariyanto.

    Padahal jika dicermati, dibalik persentase yang masih dinilai masih ‘suram’ ini, ada upaya keras dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Setidaknya, usaha mendorong pendidikan vokasi berhasil menurunkan persentase TPT SMK sebanyak 2,49% disbanding TPT Agustus 2017 yang menembus angka sebesar 11,41%.

    M. Bakrun, Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun menyadari hal ini. Menurutnya, sejak dulu, data dari BPS yang keluar setiap 6 bulan sekali, hampir pasti menghasilkan data yang ‘menyudutkan’ SMK.

    “Menjadi bahan cibiran dan di-look up seperti itu kami sudah biasa, cibiran memang ada dimana-mana. Pemaparan seperti itu kesannya lulusan SMK jadi pengangguran paling banyak, coba kalau judulnya diganti ‘Pengangguran lulusan SMK turun selama 1 tahun’ karena memang turun,” terang Bakrun kepada Validnews, Rabu, (9/5).

     

     

    Program Vokasi
    Sadar memperbaiki citra SMK dalam benak masyarakat adalah sebuah pekerjaan rumah yang sangat sulit, Pemerintah memang terlihat terus berusaha mendongkrak kualitas SMK. Pada 9 September 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan, mengenai revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Kebijakan yang termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 ini menjadikan Kemendikbud sebagai ‘aktor utama’ program vokasi ini. Tak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo memberikan enam instruksi untuk dilaksanakan oleh Kemendikbud.

    Keenam instruksi tersebut antara lain, membuat peta jalan SMK. Kemudian, link and match atau menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK, sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.

    Tidak hanya itu, Kemendikbud juga ditugasi meningkatkan berbagai aspek, seperti jumlah dan kompetensi bagi pendidik serta tenaga kependidikan SMK. Kemudian menjalin kerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri, akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, hingga membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

    Meskipun melibatkan banyak perangkat kementerian lain, secara khusus Kemenperin yang notabenenya adalah penggerak sektor industri, ditunjuk menjadi koordinator dalam implementasi program pendidikan SMK dan Vokasi secara nasional.

    “Ini sudah menjadi kebutuhan industri dalam melakukan investasi, kita siapkan tenaga-tenaga kerjanya melalui pendidikan vokasi, melalui politeknik, akademi komunitas, dan SMK dalam rangka mendukung perusahaan-perusahan yang ingin berinvestasi di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar kepada Validnews Rabu, (9/5).

    Lebih lanjut, Haris memaparkan sektor industri memang membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. Sayangnya, dari sekitar 13 ribu lebih sekolah vokasi yang ada, hanya sekitar 10% yang seusai dengan kebutuhan industri.

    Kemenperin sendiri memproyeksikan, kebutuhan tenaga kerja dari tahun 2017 mencapai  589. 447 orang. Diperkirakan, kebutuhannya akan semakin meningkat hingga di angka 619.732 orang pada tahun 2019.

    Sejalan dengan Inpres, Kemenperin pun mengaku telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri. Salah satu sasarannya, sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK meliputi 845 ribu siswa tersertifikasi untuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.

    Secara singkat, link and match ini merupakan sebuah upaya dimana terdapat kerja  sama antara industri dengan SMK, pada akhirnya melalui langkah ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

    Hingga akhir 2017, tercatat jumlah sebanyak 1.536  SMK atau 86,53 % dari target sudah mendapat sentuhan dari Kemenperin. Tidak hanya itu, jumlah lulusan yang tersertifikasi sebanyak 254.037 orang, atau sudah mencapai 30% dari yang sudah ditargetkan.

    Namun, secara spesifik, jumlah perusahaan industri yang digandeng oleh Kemenperin untuk bekerjasama belum dapat dilacak secara pasti. Hal ini dikarenakan satu perusahaan bisa merangkul lebih dari satu SMK.

    Meskipun bisa dibilang pencapaian ini sudah cukup baik, namun kritikan tetap saja terlontar. Pasca program link and match, kritikan pedas yang menyasar SMK bukan lagi soal lulusan SMK yang jadi kontributor pengangguran paling banyak. Saat ini kualitas lulusan SMK yang kerap muncul sebagai cibiran.

    Minus Kompetensi
    Khusus untuk program vokasi yang dirintis pemerintah, sejatinya kualitasnya sudah mulai diterima oleh industri. Tapi untuk SMK non-ungggulan, masih jauh dari harapan.

    Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat sendiri menuturkan, secara keseluruhan, dari sisi kuantitas jumlah lulusan sekolah kejuruan yang memiliki komepetensi masih kurang dalam memenuhi kebutuhan industri.

    Ia menyebut, secara khusus industri pertekstilan sangat membutuhkan sekitar 200 ribu tenaga kerja baru di tahun 2017. Tahun ini kebutuhannya bahkan meningkat hingga ke angka 270 ribu. Sayang kesempatan itu tidak dapat dimaksimalkan secara maksimal oleh lulusan SMK yang terlanjur dicap not qualified.

    “Secara kualitas, vokasi dari Kementerian Perindustrian itu sudah 100% memenuhi kriteria spesifikasi yang diharapkan dari industri, baik di tekstil maupun non-tekstil. Tapai, untuk SMK biasa ya maaf-maaf saja, tidak kompeten untuk masuk di industri,” tutur Ade kepada Validnews

    Dinilai luusan SMK berkualitas rendah, Bakrun pun hanya bisa pasrah.

    “Dibilang rendah? Ya tidak apa-apa. Nodanya dimana? nanti kita perbaiki. Saat saya bertemu dengan industri, mereka tidak mau memberitahu apa yang dibutuhkan. Ketika seleksi hanya dibilang ‘tidak sesuai dengan yang kami cari,’ seperti itu,” keluh Bakrun.

    Mengaku tak berputus asa, Bakrun pun justru kian giat mensingkronkan kendala ini kepada industri-industri. Atas usahanya, beberapa industri seperti PT. Astra Otoparts dan retail Transmart akhirnya sudah mulai terbuka kepada Bakrun untuk menyampaikan kekurangan lulusan SMK.

    Dalam pandangan Ade, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya kualitas lulusan SMK di mata dunia industri, antara lain kurikulum dan pengajar.

    “SMK itu menghasilkan pengangguran yang terbesar karena bagaimanapun juga kurikulumnya tidak kunjung diubah, tidak berorientasi kepada pasar kerja, tetapi berorientasi kepada angan-angan Mendikbud, cuma angan-angan,” ungkapnya.

    Ade menilai, akan lebih baik apabila kurikulum yang ada tidak telalu berpegang pada hal-hal yang normatif, khususnya bagi konsentrasi teknik seperti pengetahuan sejarah industri. Menurutnya, pengetahuan terkait keselamatan kerja, jauh lebih diperlukan lantaran hal itu merupakan prioritas bagi industri teknik.

    “Berbeda dengan sektor jasa seperti perdagangan dan pariwisata, penguasaan bahasa itu penting. Kalau untuk teknik, tentu tidak diperlukan hal-hal seperti itu kan. Dia harus mendalami masalah tekniknya,” ucap Ade.

     

     

    Kurikulum dan Guru
    Tapi, dalam pandangan Haris Munandar, soal kurikulum, pembenahan ke depan lebih tepat dilakukan sebagai upaya penyelarasan, ketimbang pengubahan ataupun mengganti kurikulum yang ada.

    “Misalnya ada perusahaan petrokimia, lihat kurikulum SMK yang bergerak di petrokimia, sudah berbasis link and match dengan industri atau belum, nanti dilakukan penyelarasan,” terang Haris.

    Haris menambahkan, ke depannya perlu ada diskusi juga antara guru-guru SMK dengan pelaku industri dalam merumuskan kurikulum. Hanya saja, Haris mengingatkan, kurikulum yang dibentuk harus pararel dengan ketersediaan alat-alat dan bahan penunjang laboratorium yang memadai.

    Terkait kebutuhan akan hal penunjang ini, nantinya dapat difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, yang memiliki program setiap SMK akan mendapat dana sebesar Rp500 juta untuk pengadaan alat dan bahan penunjang laboratorium.

    Sebagai pendidik, Chandra Fajri Ananda, Ekonom dari Universitas Brawijaya juga menyadari, ada sistem yang keliru dari pendidikan di Indonesia. Setidaknya menurut Chandara, pengembangan kurikulum terbukti tak mampu menjawab kebutuhan Industri.

    “Mungkin terobosannya seperti yang dilakukan Jerman, berkerja sama dengan industri. Nantinya industri itu terlibat dalam proses penyusunan kurikulum, industri juga menyediakan tempat untuk anak-anak itu sambil belajar sambil bekerja,” kata Chandra.

    Dari sisi pengajar, Ade menambahkan, saat ini kebutuhan akan guru-guru andal untuk SMK sudah mendesak, termasuk yang berusia di bawah 30 tahun karena masih memiliki waktu produktif yang masih panjang. Ia menyarankan, untuk meningkatkan kompetensiny, guru-guru SMK tersebut bisa dikirim untuk belajar ke Taiwan, Singapura, Jerman, dan negara lainnya.

    Persoalan guru ini diakui oleh Bakrun. “Pada umumnya, mencari guru yang sesuai itu sulit. Misalnya penerbangan, pelayaran, pertanian, yang sesuai dengan background itu. Memang ada banyak permasalahan di dalamnya,” ungkap Bakrun.

    Senada, Haris pun menilai, persoalan guru SMK memang menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera dipecahkan. Pasalnya, ia melihat dari sekitar 60 ribu lebih, hanya 22% guru yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

    “Sisanya seperti guru sastra yang mengajar teknik mengelas. Jadi tidak qualified dan mengajarkan sesuatu yang tidak ia kuasai. Ditambah lagi, peralatan masih menggunakan alat lama,” tuturnya.

    Untuk mengkatrol kemampuan guru, Haris mengklaim Kemenperin telah melakukan terobosan dengan mengirimkan 100 orang guru SMK ke Institure of Technical Education di Singapura. Dalam jangka waktu satu bulan, guru-guru itu menurutnya akan belajar banyak hal mengenai manajemen, hingga cara membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri.

    “Sekarang kita sudah kirim lagi 100 orang guru ke Formosa-Taiwan. Tidak hanya itu, di dalam negeri juga dilakukan pelatihan bagi 700 orang guru. 1.000 orang guru juga sedang menjalani proses pemagangan, diharapkan kedepannya menjadi training of trainers yang bisa melatih orang lain,” rinci Haris.

     

    Sekolah vokasi. ANTARA FOTO/Feny Selly

     

    Peran Sekolah
    Apapun hambatannya, SMK tak melulu harus dinilai gagal mencetak lulusan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar. Ada beberapa SMK yang terbukti bisa menghasilkan lulusan sesuai dengan yang diharapkan.

    Seperti SMK N 1 Bawen, Semarang, Jawa Tengah misalnya. Sekolah ini digadang-gadang sebagai sekolah pertanian terbesar di Indonesia, dan dijadikan percontohan bagi sekolah menengah berbasis pertanian dan pariwisata

    Jumeri, Kepala Sekolah SMK 1 Bawen kepada Validnews mengakui sebanyak 60 % lulusan terserap di dunia industri. Sisanya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, berwirausaha atau masih menunggu karena dari sisi umur belum memenuhi persyaratan sebagai pekerja.

    “Dari 60 % itu, 70 %-nya sudah match dengan konsentrasi studi yang diambil sewaktu bersekolah. Setiap konsentrasi studi, persentasenya tidak sama, tetapi rata-rata bisa 70 %. Perternakan bisa 90% yang sesuai, sedangkan untuk agronomi mencapai sekitar 75%,” rinci Jumari.

    Sebelumnya, Bakrun juga memprediksi, lulusan SMK yang match antara konsentrasi studi dengan industri sebenarnya berada di kisaran angka 70%.

    “Saya yakin itu persentase yang sudah match, walapun secara provinsi mungkin belum merata, tetapi secara umum bisa mencapai 70%, kecuali untuk konsentrasi bisnis manajemen. Kebutuhan akan lulusan bidang administrasi perkantoran tidak banyak,” kata Bakrun.

    Dalam pandangan Bakrun, pencapaian ini sudah dinilai baik sekali mengingat kapasitas industri yang ada. “Jumlah industri yang ada tidak banyak, misalnya industri sepatu bagian proses lem, perusahaan biasanya menginginkan lulusan SMP,” terang Bakrun.

    Sayangnya, hingga saat ini belum ada data yang dengan gamblang membeberkan secara akurat, berapa besar lulusan SMK mampu terserap di industri, baik yang sesuai dengan kemampuan ataupun yang “murtad” dari latar belakang keilmuan yang dipelajarinya selama di SMK.

    “Sampai sekarang, kami Kemendikbud belum mempunyai data utuh, proses mengumpulkannya juga sulit. Riset terkait tracer study tidak mudah, paling banter sistemnya hanya sekadar survei,” kata Bakrun.

    Menurut Bakrun, salah satu kendala tidak terlacaknya serapan kerja yang detil ini, dikarenakan banyak alumni yang tidak menyampaikan jejak karir pasca lulus kepada pihak sekolah.

    Di balik dari sisi serapan SMK N 1 Bawen yang cukup baik, Jumeri sendiri mengaku, pihak sekolah sebenarnya ikut berperan besar menyalurkan siswa yang lulus. Paling tidak SMK 1 Bawen sudah menandatangani memorandum of understanding terkait dengan program link and match besutan Kemenperin.

    “Kami punya daya serap lulusan yang besar karena kami memiliki pembinaan karakter yang baik, selain itu tim BKK (Bursa Kerja Khusus) kami juga hampir setiap bulan aktif keluar untuk memperluas networking, mencari jejaring ke dunia kerja,” bebernya.

     

     

    Alumni fresh graduate angkatan 2018 SMK 1 Bawen Aris Dwi Utomo yang diterima bekerja di perusahaan vaksin ayam ternama di bilangan Bandung-Jawa Barat bercerita soal pengalaman kerjanya yang kini menginjak masa pelatihan di bulan ke-2.

    “Saya dulu ambil perternakan dan kini bisa sejalur bekerja dibidang perternakan. Dulu sekolah ada job fair, dari 50 orang yang diterima hanya saya,” terang Aris.

    Aris merasakan sejauh ini tidak ada kendala yang berarti selama meniti karier. “Tidak ada kesulitan karena ilmu yang diajarkan selama SMK sangat terpakai, kemampuan bekerja sama dan skill seperti Standar Operasi dan Prosedur seperti teknik vaksin saya juga sudah menguasai,” papar Aris.

    Berbeda halnya dengan Wahyu Riyanto (20). Lulusan SMK1 Bawen angkatan 2016 ini, kini memilih untuk melanjutkan studi di sebuah akademi perternakan di bilangan Karanganyar, Jawa Tengah. Semasa di SMK, ia memilih konsentrasi studi agribisnis ternak ruminansia (hewan mamah biak-red).

    “Sekarang kuliah ambil jurusan perternakan. Saya lebih tertarik untuk melanjutkan studi karena saya tidak mau bekerja jadi ‘babu’ atau ikut orang. Saya niat dari hati untuk punya usaha sendiri ataupun setidaknya punya title dan mengabdi kepada masyarakat menjadi mantri sapi,” kata Wahyu.

    Mencetak Usahawan
    Tak hanya menciptakan lulusan siap kerja atau lulusan yang melanjutkan studinya, SMK 1 Bawen juga berhasil mencetak wirausahawan baru. Asal tahu saja, kelahiran pengusaha juga merupakan salah satu arahan dan harapan dari Kemendikbud akan lulusan SMK.

    Adalah Andre Yulianto (22), alumni angkatan 2016 yang menapaki tahun ke-2 sebagai seorang wirausaha. Semasa di SMK, ia mengambil konsentrasi agribisnis ternak ruminansia, kini menjalani usaha telur puyuh dan olahan burung puyuh.

    “Anak SMK kan memang dicipta untuk jadi seorang wirausaha, awalnya saya ingin kuliah, namun saya memutuskan untuk mencari uang dahulu atau nanti disambi (berbarengan),” jelas Andre.

    Andre memaparkan, meskipun banyak dibutuhkan peternakan, ia merasa waktunya akan lebih berguna untuk pengembangan dirinya sendiri daripada bekerja untuk sebuah perusahaan.

    Melihat hal ini, terbukti, masih ada banyak harapan bagi SMK lain untuk mencecap keberhasilan seperti SMK 1 Bawen. Di era digital sekarang, makin banyak hal yang bisa dilakukan SMK demi mencetak lulusan yang mumpuni dan siap berkiprah di dunia kerja atau berwiraswasta. Misalnya membuka jurusan digital.

    “Kami sudah memulai mengubah nama-nama jurusan. Sebagai contoh administrasi kami ganti dengan otomatisasi tata kelola, kita sudah mencoba berkembang. Sayangnya, calon pendidik dari perguruan tinggi belum siap,” terang Bakrun.

    Haris sepakat, di era digital khususnya era industri 4.0, memang harus ada sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. “Tidak mungkin kita mau ikuti era digital teknologi yang penuh augment reality, artificial intelligent, yang keseluruhanya adalah internet thing, dengan SDM yang tidak memenuhi syarat,” tuturnya.

    Harus diakui, tantangan mengembangkan kualitas SMK memang makin hari makin berat. Tak hanya harus mengejar ketertinggalannya selama ini, SMK pun harus siap bertransformasi mengikuti zaman. Jangan sampai, segala upaya pemerintah dan semua pihak yang mendorong, harus terengah kehabisan napas dan menyerah pasrah. (Shanies Tri Pinasthi, Fin Harini, Teodora Nirmala Fau)