Moratorium Pendaftaran Taksi Online Cegah Kredit Macet

Sampai batas waktu yang belum ditentukan aplikator dilarang menerima pengemudi taksi daring baru. Selanjutnya, ada pengawasan melalui 'digital dashboard' untuk memantau data aktif jumlah pengemudi taksi daring

  • Ilustrasi taksi online. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
    Ilustrasi taksi online. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    JAKARTA-  selain dinilai sudah terlampau banyak, ada satu alasan lagi yang dikemukakan pemerintah terkait kebijakan moratorium pendaftaran baru taksi online. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemberlakuan kuota pembatasan armada kendaraan taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (daring), bertujuan untuk menghindari kredit macet.

    Pasalnya, berasarkan studi yang didapat kemenko kemaritiman, sekitar 70% dari armada taksi online, dibeli pemiliknya dengan cara kredit. Jika populasi taksi online terus bertambah, dikhawatiran pendapatan masing-masing armada taksi online akan berkurang karena persaingan membawa penumpang makin ketat.  

    "Kalau nanti jumlahnya berlebihan, tidak ketemu equalibrium-nya. Sebanyak 70% yang kredit nanti macet, kan harus diproteksi," kata Luhut ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/3) seperti dilansir Antara. 

    Menurut Luhut, pemerintah menilai jumlah kendaraan taksi "online" sudah melebihi kuota yang ada. Karenanya pemerintah juga perlu mempertimbangkan sisi keberimbangan antara persediaan jumlah kendaraan taksi online dengan kebutuhan di masyarakat.

    "Kita (pemerintah) juga ingin tambah lagi (jumlah kuota), tapi jangan, nanti malah collapse. Kalau collapse nanti pemerintah lagi yang disalahkan," ujar Luhut.

    Terkait industri taksi online, pemerintah sendiri menurutnya terus berupaya mengawasi usaha dan kesehatan industri tersebut dengan meminta penilaian dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya dengan pihak perbankan atau perushaan pembiayaan sebagai pemberi kredit kendaraan bermotor.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, sebelum moratorium diberlakukan, pihaknya dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah menerima masukan dari banyak pihak. Salah satunya masukan yang diterima, jumlah pengemudi yang sudah terlalu banyak menimbulkan persaingan yang tak sehat.

    "Pokoknya tidak lagi menerima pendaftaran taksi online karena kasihan, driver-driver sudah berkompetisi semakin ketat," ujar Budi.

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengaku sangat menyayangkan adanya perusahaan aplikasi taksi online yang tidak memedulikan persoalan kuota. "Saya kadang-kadang mengelus dada, ya kok segitunya. Mau usaha ya silakan usaha, tapi jangan memperhatikan dari sisi bisnis semata," tuturnya.

    Ia mencontohkan, saat rapat koordinasi di Kemenkominfo tiga pekan lalu diketahui sudah ada 166 ribu pengemudi taksi daring untuk satu aplikasi. Namun, pada saat rapat dilanjutkan pada Senin (12/3), di Kemenko Maritim angkanya kemudian menjadi 175 ribu.

    “Jadi enggak benar kan. Makanya, Pak Menko Maritim meminta berhenti semua sementara," ujar Budi.

    Dengan keputusan tersebut, Budi memastikan mulai Senin (12/3) sampai batas waktu yang belum ditentukan aplikator dilarang menerima pengemudi taksi daring baru. Lalu, selanjutnya akan ada pengawasan melalui digital dashboard atau aplikasi yang bisa mengetahui data aktif jumlah pengemudi taksi daring.

     

     

    Kuota Per Daerah
    Untuk kuota sendiri, kementeran Perhubungan sejatinya sudah menentukannya tiap wilayah. Misalnya saja, alokasi untuk wilayah Jabodetabek mencapai 36.510 kendaraan. Kemudian untuk Jawa Barat 15.418 kendaraan, Jawa Tengah 4.935 kendaraan, Jawa Timur 4.445 kendaraan dan Aceh 748 kendaraan.

    Menurutnya, jika apabila kuota tidak dibatasi serta tidak dilakukan moratorium, maka akan menyulitkan pengemudi sendiri. Selain itu, apabila tidak ada moratorium akan menyulitkan pembuatan "dashboard" oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena selama ini diketahui terdapat satu pengemudi dengan tiga aplikasi, Grab, Uber dan Go Car.

    "Menurut saya untuk tahap awal sanksi sosial, kemarin Kominfo juga menyampaikan kalau enggak memenuhi persyaratan, bisa dimatikan aplikasinya," katanya.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya sudah menyatakan akan membantu Kemenhub menyediakan informasi melalui dashboard. "Kami akan membantu penyediaan informasi yang updated melalui digital dashboard yang selama ini sudah disediakan oleh penyelenggara aplikasi transportasi online," serunya.

    Terpisah, Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan mengaku sepakat dengan kebijakan pembatasan jumlah pengemudi taksi online. Pasalnya, ia melihat jumlah pengemudi taksi online udah oversupply atau melebihi batas.

    "Kami melihat banyak sekali dibuka counter pendaftaran driver baru sehingga bertumbuh masif sekali. Ini tugas Kemenhub. Semakin besarnya driver ini tapi tidak seimbang antara demand dan supply,” tuturnya.

    Ade menyatakan, penambahan pengemudi baru yang terus dilakukan aplikator dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Padahal, sejak 5 Maret kemarin, Kemenhub sebenarnya sudah meminta perusahaan apikasi online menghentikan penambahan armada dan perekrutan mitra baru. (Faisal Rachman)