MENGALAP SURGA DEVISA PARIWISATA

Industri Pariwisata dan Regulasi yang Berganti

Regulasi pariwisata Indonesia kian membaik, sayangnya pemerintah tak tegas menerapkannya

  • Presiden Joko Widodo menyapa wisatawan mancanegara saat mengunjungi objek wisata Pantai Kuta, Bali, Jumat (22/12/2017). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf Deskripsi : foto ANTARA FOTO/Fikri Yusuf - don. utama/10012018
    Presiden Joko Widodo menyapa wisatawan mancanegara saat mengunjungi objek wisata Pantai Kuta, Bali, Jumat (22/12/2017). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf Deskripsi : foto ANTARA FOTO/Fikri Yusuf - don. utama/10012018

    JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia layaknya magnet bagi para wisatawan mancanegara (wisman) untuk mendapatkan keindahan alamnya. Oleh karena itu, kebanjiran jumlah wisman yang singgah di tanah air bukan lagi hal yang baru.

    Atas dasar itulah, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)–Jusuf Kalla (JK) memasukan sektor pariwisata ke dalam Sembilan agenda Nawacita. Nawacitalah menjadi awal bagi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengupayakan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata Indonesia.

    Fokus pemerintah terhadap sektor ini dimulai dari pembangunan destinasi wisata beserta infrastruktur sekitarnya seperti; pembangunan sarana air, pengembangan kawasan pemukiman, hingga pembangunan dan rehabilitasi jalan. Harapannya, sektor pariwisata dapat mendatangkan jutaan wisman dan mendongkrak devisa negara.

    Bila melihat kilas balik pembangunan pariwisata di Indonesia, hanya masa pemerintahan Presiden Ir Soekarno saja yang tak menaruh perhatiannya pada sektor pariwisata.  Saat rezim pemerintahan Orde Lama (Orla) ini berkuasa, pemerintah hanya fokus terhadap pembangunan ekonomi berdasarkan pada Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun 1961—1969.

    Bisa dimaklumi. Di usia republik yang masih dalam hitungan jari, pemerintah masih fokus pada pembangunan dan pembenahan perekonomian nasional. Itu sebabnya, pemerintah hanya terpaku pada pembangunan bidang pertanian guna meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi terutama dasar dan industri bertahap.

    Tak terasa ketika berganti rezim dari Orde Lama ke Orde Baru (Orba), di bawah kepemimpinan Soeharto, kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional Indonesia secara perlahan mulai tertata. Pembangunan nasional pada masa ini mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Di masa Orba-lah pembangunan pariwisata mulai mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan kepariwisataan dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Pembangunan ini masuk dalam rencana lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

    Era Soeharto
    Memang, pada Repelita I (1969/70—1973/74) tak dilakukan pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh. Pembangunan tahap awal ini hanya terfokus pada wilayah Indonesia bagian tengah yang terpusat pada Bali. Tapi bukan berarti upaya pembangunan kepariwisataan di daerah tak mendapatkan perhatian pemerintah. Pembangunan kepariwisataan tetap diarahkan untuk semua wilayah Indonesia, namun akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan Pulau Bali sebagai titik tolak. 

    Pengembangan pariwisata makin terasa, ketika Repelita tahap II tahun 1974/75—1978/79 dilaksanakan. Tahapan ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan, keindahan alam dan kepribadian Indonesia kepada masyarakat wisatawan, sekaligus membantu pendapatan masyakat sekitar.

    Ternyata, upaya pemerintah tidak sia-sia. Tahun 1974 jumlah wisman yang singgah ke Indonesia mencapai angka sekitar 297,6 ribu orang. Jumlah ini meningkat 245,64% dari kunjungan wisman tahun 1969.

    Pembangunan tempat wisata di Repelita II ini mulai berkembang meskipun masih berfokus di Bali. Pemerintahan Soeharto pada periode ini fokus untuk mengembangkan objek parawisata di Nusa Dua, Kuta, dan Sanur. Sejalan dengan pembangunan ini, pemerintahan Soeharto pun melakukan pembinaan kelembagaan dan organisasi unsur penunjang pariwisata agar mampu mendukung pengembangan pariwisata, baik bagi wisman maupun wisatawan nusantara.

    Hasilnya, Repelita II mampu mendatangkan wisman 501,4 ribu orang atau meningkat sekitar 68,48% dari tahun 1974 yang sebesar 297,6 ribu orang.

    Lima tahun kemudian, pemerintahan Soeharto mengeluarkan Repelita tahap III. Di periode ini, pengembangan tempat wisata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. Caranya, pemerintah mulai memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Namun, pemerintah tetap berupaya melestarikan keindahan alam dan keunikan budaya yang memiliki daya pikat wisata tersendiri. Oleh karenanya, pemerintah Orba mulai mempromosikan pariwisata ke luar negeri.

    Untuk mendukung pengembangan ini, tahun 1983 pemerintah Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata. Kebijakan ini berisi tentang pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) selama dua bulan untuk wisatawan dari 26 negara.

    Kepres ini juga membuka tiga bandara sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan asing ke Indonesia yaitu Mokmer (Biak), Sam Ratulangi (Manado), dan Pattimura (Ambon). Di sektor perairan, Soeharto menetapkan pelabuhan laut Belawan, Batu Ampar, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Benoa, Padang Bai, Ambon dan Bitung sebagai pintu masuk kapal-kapal pesiar bagi wisatawan rombongan (cruise) dari luar negeri.

    Alhasil, Repelita III pemerintah berhasil mendatangkan wisman sebesar 749,4 ribu orang atau meningkat sekitar 24,89% dari kunjungan wisman tahun 1980.

    Selanjutnya, Repelita IV tahun 1984/85—1988/89, pemerintah mulai fokus terhadap pengembangan beberapa kawasan wisata terutama untuk wisata resort, baik kawasan pantai (termasuk Tirta), kawasan pegunungan maupun resort di kawasan wisata budaya.

    Tak hanya itu, pemerintah juga mulai mengembangkan taman wisata dan hiburan yang potensial. Makanya, pada Repelita IV ini, jumlah wisman yang berhasil ditarik masuk ke Indonesia mencapai sebesar 1.625,0 ribu orang. Diperkirakan, jumlah wisman yang mampir ke Indonesia meningkat 116,91% dibandingkan Repelita IV tahun pertama.

    Memasuki Repelita V tahun 1989/90—1994/95, pemerintah semakin gencar memperkenalkan kekayaan dan keunikan budaya, keindahan alam termasuk alam bahari Indonesia. Kebijakan pembangunan wisata ini diharapkan dapat mendatangkan 2,5 juta orang wisman. Caranya, pemerintah menambah jumlah negara yang mendapatkan BVKS dari 26 negara menjadi 44 negara serta menambah pintu masuk wisman menjadi 13 bandara dan 16 pelabuhan. 

    Selang lima tahun kemudian, Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua, tertuang dalam Repelita VI tahun 1993/94-1998/99. Pembangunan ini ditetapkan melalui Ketetapan MPR-RI No 11/MPR/ 1993 tentang GBHN 1993—1998. Sesuai amanah GBHN 1993, kebijakan pembangunan kepariwisataan terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperbesar penerimaan devisa.

    Era Reformasi
    Hasil kebijakan yang dikeluarkan rezim Soeharto telah membawa angin segar terhadap sektor pariwisata. Selama Presiden Soeharto berkuasa, jumlah wisman yang datang ke Indonesia mampu dilipatgandakan. Di rezim ini, jumlah wisman bertambah 30 kali lipat dari tahun 1969.  

    Kebijakan jangka panjang tahap kedua ini hanya bertahan selama lima tahun. Pertama, hal ini disebabkan, terjadinya gejolak politik dan ekonomi tahun 1998 yang mengakibatkan runtuhnya rezim Orba dan melahirkan era Reformasi.

    Pada masa transisi ini, kebijakan pembangunan nasional dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR melalui UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000—2004.

    Propenas tertuang dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Propenas jugalah pemerintah mengupayakan pemulihan citra pariwisata tanah air yang luluh lantak akibat tragedi bom Bali I tahun 2002 dan bom Bali II tahun 2005.    

    Dalam RPJMN Pertama (2004—2009) pemerintahan SBY, kebijakan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan tiga program pembangunan. Pertama, program pengembangan pemasaran pariwisata. Kedua, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Ketiga, Program Pengembangan Kemitraan.

    Beda rezim, beda kebijakan. Regulasi yang diciptakan rezim Soeharto akhirnya direvisi oleh Pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2004—2009 sepakat mengesahkan Undang-undang No 10 tahun 2009 atas perubahan UU No 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

    Alasannya, UU yang dibuat era Presiden Soeharto itu sudah tak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan. Akan tetapi, Pemerintahan SBY semakin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperkenalkan keindahan alam Indonesia kepada dunia internasional.

    Regulasi yang dibuat pada periode pertama SBY ini mengharuskan pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana pembangunan kepariwisataan nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

    Pasal ini mengungkapkan, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

    Sedangkan ayat (2), menyebut, pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

    SBY, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2011 telah mengeluarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010—2025. Rencana induk ini berisikan pembangunan destinasi pariwisata nasional perwilayah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan askesbilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dan pengembangan investasi di bidang pariwisata.

    Sebenarnya, pemerintahan SBY sudah berupaya untuk mengembangkan sektor wisata ini. Makanya, kala itu, SBY menggabungkan Kemenpar dengan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Tak heran, kebanyakan, Kepmenparekraf era SBY ini lebih cenderung mengarah pada penunjukan perusahan terkait sertifikasi usaha bidang pariwisata. 

    Nah, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi kembali terjadi perubahan kelembagaan. Dengan nomenklatur yang baru, Jokowi memisahkan Kemenpar dengan Ekonomi Kreatif.

    Meski demikian, Pemerintahan Jokowi masih menggunakan regulasi yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini pula yang menjadi dasar bagi Kemenpar untuk membuat sepuluh destinasi wisata prioritas sebagai wujud keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata tanah air.

    Dengan ini, sektor pariwisata diharapkan mampu mendatangkan jutaan wisman pada tahun 2019 dan meningkatkan sumbangan sektor pariwisata ke devisa negara.

    Tak Tegas
    Wakil Ketua Bidang Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Ophan Lamara menyebutkan ketiadaan perubahan tersebut bukan masalah bagi pengembangan pariwisata. Regulasi tersebut sudah cukup positif bagi sektor pariwisata.

    Masalahnya, pemerintah belum tegas menjalankan regulasinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah bersama pihak terkait harus bekerja keras untuk memastikan regulasi tersebut berjalan dengan baik. Padahal, regulasi yang dimiliki Indonesia lengkap hingga kepada pemberian sanksi.  

    “Contohnya, bukan rahasia lagi sekarang, banyak badan atau pelaku industri pariwisata yang tak memiliki izin. Tak memiliki SIUP dan kemudian mereka bisa beroperasi,” kata Ophan kepada Validnews, di Jakarta, Rabu (10/1).

    Harusnya pemerintah Indonesia dapat mencontoh ketegasan pemerintah Thailand. Negeri Gajah Putih tersebut menerapkan regulasinya dengan sangat tegas, termasuk memberikan sanksi. Itu sebabnya, sektor pariwisata di Thailand berkembang pesat dibandingkan Indonesia.

    “Kalau Departemen Kehutanan mendukung pertumbuhan pariwisata Indonesia maka sebagian besar objek-objek wisata alam itu milik Perhutani (Kementerian Kehutanan.red), pengelolanya pun mereka,” jelasnya.

    Menurut Ophan, pemerintahan Jokowi mulai mempercepat pemberian izin usaha. Bahkan, di beberapa daerah telah memberikan pelayanan dengan sistem satu atap. Artinya, Pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan kemudahan kepada pengusaha di sektor pariwisata.

    “Kemudian saya merasa sih kalo untuk sekarang dibanding yang sebelumnya, sekarang justru regulasi yang berkaitan dengan perizinan sudah jauh lebih baik,” paparnya.

    Di sisi lain, ia berpandangan, pemisahan Kemenpar dan Ekonomi Kreatif oleh Jokowi dikarenakan industri pariwisata menjadi salah satu komoditas andalan untuk mendongkrak devisa negara. Kini, industri pariwisata menempati posisi ketiga untuk sektor pendapatan devisa negara setelah minyak sawit mentah, dan migas.

    “Diprediksi industri pariwisata hingga dua tahun ke depan, atau jika sesuai dengan perkiraan mencapai 20 juta wisman di 2019, maka kemungkinan besar pariwisata menempati posisi pertama. Sebagai sumber devisa negara tertinggi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Peneliti Marketing Strategi Ekonomi Politik Universitas Mercubuana Janfri Sihite menilai pemerintahan Jokowi-JK mampu menunjukkan terobosan kebijakan di sektor pariwisata dibandingkan pemerintahan generasi sebelumnya. Kebijakan ini dirancang demi menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis untuk meningkatkan devisa negara.

    “Diharapkan pendapatan (sektor pariwisata.red) yang lebih besar dari pada sektor yang produktivitasnya menurun, yaitu migas, batu bara, dan CPO. Dan dari strategi itu maka mereka kemudian turun ke dalam infrastruktur yang bisa mendukung perkembangan pariwisata,” tutur Janfri.

    Selain menggenjot infrastruktur yang dapat mendukung geliat sektor pariwisata, Jokowi-JK juga menetapkan target penerimaan. Pada 2019, sektor pariwisata diharapkan menjadi penyumbang terbesar nomor dua pada tahun 2019.

    “Tapi ternyata, di tahun 2018 ini kan udah jadi nomor dua kan. Pendapatannya, devisanya dari pariwisata untuk Indonesia. Kebijakan yang paling fokus ke pariwisata ya itu, dibandingkan rezim-rezim sebelumnya ya,” tandasnya. (James Manullang, Zsazya Senorita)