DPRD Papua Takut Memediasi Penyanderaan di Tembagapura

Mediasi penyanderaaan 1.300 warga Papua di Tembagapura sulit dilakukan karena sembilan Komando Daerah (Kodap) TPN-OPM telah bergabung dengan KKB

  • Petugas dari satuan Brimob berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. ANTARA FOTO
    Petugas dari satuan Brimob berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. ANTARA FOTO

    JAKARTA – Khawatir membahayakan nyawa, kalangan DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menyatakan enggan menjadi memediasi aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kini menguasai sejumlah perkampungan di sekitar Kota Tembagapura.

    Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di Timika, mengatakan persoalan di Tembagapura tidak bisa dipandang enteng karena kekuatan KKB yang menyandera ribuan warga tersebut telah menjadi sangat besar dengan bergabungnya Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka/TPN-OPM). Setidaknya menurut Elminus, terdapat sembilan Komando Daerah (Kodap) TPN-OPM yang telah bergabung dengan KKB di Tembagapura.


    "Jangan anggap gampang. Kita tidak bisa main-main mau masuk ke sana untuk negosiasi. Ini masalah besar. Jangan-jangan nanti kita dapat mati semua," tutur Elminus.

    Politisi Partai Gerindra ini memandang hal yang mungkin bisa dilakukan saat ini di Tembagapura oleh pemerintah daerah (Pemda) bersama aparat keamanan, yaitu mengevakuasi warga non-Papua pendulang emas dan pedagang barang kebutuhan pokok.

    "Kalau memang memungkinkan, semua orang non-Papua harus kita pulangkan semua ke Timika. Kalau masyarakat Papua mau ikut dikeluarkan dari tempat itu juga tidak apa-apa. Prinsipnya warga non-Papua harus dievakuasi sehingga tidak ada lagi istilah disandera dan lain-lain," ucap Elminus.

    DPRD Mimika berencana mengumpulkan semua pihak terkait, untuk membahas upaya penyelamatan sekitar 1.300 warga sipil yang hingga kini masih terjebak di beberapa kampung sekitar Tembagapura.

    Sejumlah kampung yang tersandera antara lain Waa-Banti, Kimbeli, Utikini Lama, dan Opitawak. DIsampaikan Elminus, warga sipil di kampung-kampung sekitar Tembagapura itu saat ini dalam kondisi kesulitan bahan pangan.

    "Sekarang masyarakat di sana sangat susah. Sebab pintu masuk untuk mereka bisa mendapatkan bahan pokok hanya satu yaitu dari Tembagapura. Sekarang disitu dijaga ketat baik di bawah maupun di atas," tukasnya.

    Hal senada dikemukakan anggota DPRD Mimika lainnya, Yohanes Felix Helyanan mengakui kesulitan yang dihadapi kalangan legislatif dalam menengahi permasalahan antara KKB dengan aparat keamanan di wilayah Tembagapura.

    "Kami tidak memiliki akses untuk mengetahui situasi yang terjadi di Tembagapura itu. Kami cuma bisa tahu dari media bahwa akses masyarakat ke Banti, Kimbeli dan kampung-kampung lain itu sudah putus sehingga pemerintah sulit untuk distribusikan bahan kebutuhan pokok masyarakat," jelas Yohanes.

    Yohanes menilai aksi teror penembakan yang selama ini terjadi di wilayah Tembagapura dan sekitarnya sangat sulit dihentikan, mengingat kelompok bersenjata selalu membaur dengan masyarakat sipil di kampung-kampung sekitar itu. Ia berharap semua pihak tetap tenang dan mempercayakan penanganan masalah tersebut kepada aparat TNI dan Polri guna mencari solusi terbaik.

    Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta langkah diambil aparat kepolisian dan TNI terkait penanganan kasus penyanderaan warga di Kabupaten Mimika, Papua dilakukan secara persuasif untuk menghindarkan korban yang lebih besar.

    Meski demikian. Wapres menegaskan pemerintah wajib menyelamatkan warganya bila upaya persuasif maupun dialog menemui jalan buntu.

    "Ya harus menyelamatkan rakyat apapun caranya," ucapnya. (M Bachtiar Nur)