MEMAGARI KENDURI BESAR DEMOKRASI

Siasat Petahana Amankan Kursi Kekuasaan

Selain memanfaatkan berbagai program kemasyarakatan, ada potensi penyelewengan lain yang bisa dilakukan oleh petahana. Salah satunya adalah soal anggaran penyelenggaraan pilkada yang diambil dari APBD.

  •  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kiri) memberikan pelajaran kepada pedagang asongan saat mengajar di taman baca masyarakat (TBM) Terminal Tegal, Jawa Tengah, Minggu (11/2). Gubernur mengajar tersebut sebagai wujud kepedulian serta untuk memberikan motivasi, inspirasi agar para pedagang asongan tetap semangat meraih sukses. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
    Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kiri) memberikan pelajaran kepada pedagang asongan saat mengajar di taman baca masyarakat (TBM) Terminal Tegal, Jawa Tengah, Minggu (11/2). Gubernur mengajar tersebut sebagai wujud kepedulian serta untuk memberikan motivasi, inspirasi agar para pedagang asongan tetap semangat meraih sukses. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    JAKARTA – Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) memang memiliki magnet besar bagi sebagian besar orang, terlebih pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi pilkada.  Buat sebagian orang, khususnya petahana, kontestasi memang bukan sekadar passion, syahwat kekuasaan memacu adrenalin menjadi candu.

    Di era pemilihan langsung seperti saat ini, kemenangan tak pelak memang harus diperjuangkan. Kursi empuk pimpinan daerah bukanlah hasil pemberian seperti dulu. Karenanya, menjadi pemimpin daerah sekarang menjadi kepuasan tersendiri, seperti memenangi perlombaan atau pertandingan yang sengit.

    Tak heran jika dari waktu ke waktu, calon kepala daerah yang berasal dari incumbent atawa petahana terus bermunculan. Layaknya juara bertahan, ia harus kembali bertarung dengan penantang yang ingin merebut titelnya.

    Pada Pilkada Serentak 2018 ini, nama calon yang tak lain merupakan incumbent juga bertaburan menghiasi daftar peserta pilkada. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya ada 221 kandidat yang menjadi peserta pilkada. Jumlah peserta yang melebihi jumlah 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada terjadi karena pasangan incumbent banyak yang pecah kongsi dan menjadi lawan.

    Pencalonan kembalinya pun beraneka rupa. Ada yang setia mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah di daerah yang saat ini masih dipimpinnya. Ada juga yang hijrah ke daerah lain untuk jabatan yang lebih prestisius, misalnya dari bupati menjadi gubernur. Masih menggunakan data KPU, hingga saat ini telah ada 11 bupati yang mendaftarkan diri sebagai gubernur.

    Terhadap para calon yang merupakan petahana ini, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kholil Pasaribu mengingatkan, keikutsertaan para pemimpin daerah yang tengah berkuasa ini dalam pemilu, rentan membuat ketidakadilan dalam peta pesaingan pemilihan. Pasalnya, mereka memiliki kesempatan menggunakan fasilitas negara guna kepentingan kampanyenya.

    “Jadi, mereka itu punya peluang untuk memakai fasilitas negara dan program-program daerah untuk berkampanye lebih awal, untuk memperluas jangkauan kampanyenya,” ucapnya kepada Validnews, Rabu (14/2).

    Bukan hanya mendompleng program daerah untuk bisa membuat citranya lebih unggul dalam persaingan pilkada, para calon dari petahana ini pun disinyalir mampu menggerakkan aparat guna kepentingannya dalam pilkada. Jabatan yang lebih baik jika sang petahana terpilih lagi, kerap menjadi iming-iming untuk bawahannya.  

    Selaras dengan Kholil, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (Fitra) Yeni Sucipto memandang, terdapat potensi yang amat besar bagi para petahana yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, memanfaatkan kekuasaannya. Tujuannya, tentu untuk mendulang dukungan suara lebih awal.

    Ia mengemukakan, ada beberapa ruang yang dapat dimanfaatkan oleh para elite ini untuk mempromosikan diri, ataupun mendapatkan dana untuk kampanye selagi masih menjabat. Pertama, dengan menggunakan sisa lebih pembiayaan (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Di Kabupaten Situbondo, pernah ada yang menggoreng silpa. Jadi, dia punya relasi dengan perbankan, tetapi dia bisa mengeluarkan tanpa catatan cash flow. Dia kemudian memberikan modal kepada relasi bisnisnya untuk kerja-kerja para pebisnis. Tetapi, 25%-nya, masuk kantong (pribadi),” tutur Yeni kepada Validnews, Senin (5/2).

     

     

    Bansos Menggembung
    Kedua, terkait bantuan sosial (bansos) dan hibah. Melalui kegiatan tersebut, sang calon yang merupakan petahana mengucurkan dana bansos dari kocek APBD untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Program berbalut bansos semacam ini berpotensi menyeleweng dari tujuan program sebenarnya.

    Hal ini mengundang syak wasangka, karena satu hingga dua tahun menjelang pilkada, entah mengapa dana bansos dan hibah di banyak daerah melonjak tajam. Uniknya, di daerah-daerah yang mengalami peningkatan dana bantuan signifikan tersebut, kepala daerahnya tak jarang kembali bertanding di pilkada.

    “Tiba-tiba naik signifikan. Ada yang sekitar 60%, 70%, bahkan 100% naiknya. Itu yang kemudian dijadikan alat mobilisasi oleh elite politik, dalam hal ini adalah incumbent,” tegasnya.

    Terkait dana bansos untuk pilkada ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun pernah mengomentarinya. Ia mengingatkan agar berbagai bansos yang tidak jelas peruntukannya mesti ekstra diwaspadai. Apalagi jika gelaran pilkada sudah di depan mata.

    “Kalau memang terindikasi ada kepentingan atau motif politik dalam penyaluran dana bansos di daerah, ke depan perlu dipertimbangkan model-model bansos itu dihilangkan,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi meningkatnya dana bansos menjelang pilkada serentak tahap pertama pada 2015, seperti dilansir Antara.

    Antisipasi terhadap bansos yang kerap menggembung jelang pemilihan umum memang perlu dibuat. Salah satunya dengan mensyaratkan calon petahana untuk mengambil cuti tanpa tunjangan, minimal enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.

    Regulasi mengenai hal tersebut pun dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

    Jauh sebelumnya, pemerintah telah mengatur soal tidak diizinkannya penggunaan dana APBD untuk membiayai program bantuan sosial di suatu daerah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214 SJ yang rilis pada 25 Januari 2010.

    Menurut Fitra, hadirnya surat edaran tersebut mampu memasung para petahana dalam mencari celah suara lewat program bansos. Terbukti membandingkan Pilkada Serentak 2015 dengan pilkada di kisaran periode 2007—2008¸ lonjakan bansos menjelang pemilihan tampak berkurang.

    Mengambil sampel 12 daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak 2015 dengan salah satu calonnya adalah petahana, Fitra mendapati fakta, hanya empat daerah yang mengalami kenaikan dana bansos. Kenaikannya pun rata-rata hanya berkisar di bawah 20—40%.

     

     

    Kampanye via Program
    Tidak hanya melulu bansos dan hibah, ada juga siasat ketiga yang dapat digunakan petahana guna menguntungkan dirinya dalam putaran pilkada. Caranya dengan memanfaatkan program-program yang melekat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas-dinas teknis.

    Promosi langsung ke masyarakat lewat program SKPD tentu bisa menjadi ajang promosi ke masyarakat dari jauh-jauh hari sebelum waktu kampanye dibuka. Istilahnya, mencuri start kampanye.

    “Saya contohkan, ada program untuk sosialisasi kesehatan, sosialisasi pendidikan, tetapi di bawahnya ada kata teruskan, lanjutkan. Itu bagian dari sosialisasi untuk mendukung para incumbent,” ujar Yeni.

    Pada Pilkada Serentak 2015 silam, strategi yang satu ini dipraktikkan langsung di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Petahana di daerah tersebut menggunakan kampanye Dinas Keluarga Berencana untuk sekalian menampilkan “keunggulan” dirinya.

    Poster promosi dinas yang didampingi sosok sang petahana pun bertaburan di berbagai kawasan. Kata-kata yang mengarah untuk pemilihan kembali, yakni “lanjutkan!” tak luput dari poster kegiatan SKPD tersebut.

    Sedikit berpikiran positif, Pengamat kebijakan publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi menyampaikan, sebenarnya jika program kegiatan yang dibuat menjelang pilkada oleh sang petahana itu sesuai fungsi, tidak ada permasalahan. Karena bagaimanapun, program tersebut merupakan wewenang sang calon yang masih menjabat.

    “Jadi menurut saya sih enggak melanggar etika pemilu karena memang itu melekat di kapasitas atau fungsi seorang petahana,” ujarnya kepada Validnews, Selasa (13/2).

    Tentunya status tidak melanggar itu ada tapinya. Ia mengingatkan saat ini sudah terdapat Undang-Undang Pilkada yang mewajibkan calon petahana cuti sementara dari jabatannya ketika masa kampanye dimulai.

    Namun, kegiatan di luar bansos maupun mobilisasi aparat sipil negara (ASN) untuk kegiatan pendukungan, sebenarnya sah-sah saja. Bahkan menurut Syafuan, kalaupun ada calon yang mendompleng poster ataupun kegiatan untuk mempromosikan dirinya, hal tersebut tidak bisa dipersalahkan jika memang masih di luar waktu kampanye resmi.

    Hanya saja yang menjadi perdebatan adalah terkait keadilan bagi calon kepala daerah lainnya yang ikut bertarung dengannya. Terkait hal ini, ia menyarankan, kandidat penantang petahana sebenarnya bisa “membalas” dengan mencari kelemahan dari sang petahana. Kritik sendiri menurutnya memang tidak dilarang dilontarkan, guna bisa memberikan opsi pemimpin yang lebih dari yang sudah ada.

    “Tapi apa dia melanggar? Menurut saya sih tidak, sesuai dengan kapasitas yang melekat,” tegas peneliti LIPI ini.

    Berbeda pandangan, Kholil dari Perludem merasa pemasangan gambar kepala daerah bersama programnya dalam baliho ataupun poster tidak beretika. Hal tersebut dikatakannya membuat prinsip adil dalam pemilu menjadi lenyap.

    “Baliho-baliho itu tidak sepatutnya, tidak fair, karena dia dapat duluan berkampanye. Padahal, kontenstan lain tidak bisa. Maka, enggak ada kesetaraan dalam berkompetisi,” serunya.

     

     

    Potensi Penyelewengan
    Selain memanfaatkan berbagai program daerah yang dipimpinnya, sebenarnya ada potensi penyelewengan lain yang bisa dilakukan oleh petahana. Apalagi kalau bukan soal anggaran penyelenggaraan pilkada itu sendiri.

    Kholil memaparkan, penyelewengan anggaran patut dicurigai, terutama bagi daerah-daerah yang anggaran KPUD-nya melebihi dari yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan kajian Perludem, dalam Pilkada Serentak 2018 ini, terdapat 17 KPUD yang mendapatkan anggaran lebih dari yang diusulkan.

    Lima di antara daerah-daerah tersebut merupakan daerah pemilihan (dapil) yang memiliki calon petahana yang tidak “hijrah” ke daerah lain.

    Lima daerah petahana tersebut, yakni Tanggamus, Kota Kediri, Alor, Sanggau, dan Jayawijaya. Dari semunya, Tanggamus diketahui mendapatkan kelebihan anggaran hingga 35,81%. Dari yang diusulkan hanya Rp23,98 miliar, yang disetujui Rp32,57 miliar.

    Menurut peneliti Perludem ini, anggaran yang lebih tanpa dibicarakan pasti akan berpengaruh pada logistik. Hal inilah yang berbahaya sebab logistik yang berlebih pada nantinya sangat bisa berpengaruh pada hasil pilkada.

    “Ada potensi menggandakan logistik, terutama surat suara. Potensi itu bisa terjadi. Sangat bisa kalau kontrolnya tidak kuat,” ujarnya mengingatkan.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menyadari adanya potensi penyelewengan terkait logistik. Memang tidak hanya untuk daerah yang memiliki calon petahana, melainkan keseluruhan.

    Kepada Validnews, Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, persoalan anggaran KPUD memang bukan ranah pengawasan mereka. Namun terkait logistik, hal tersebut menjadi salah satu fokus pengawasan badan ini.

    “Logistik tentu yang kami awasi itu berkaitan dengan keterpenuhan dari sisi jumlah, dari sisi waktu,” ujarnya, Rabu (14/2).

     

     

    Dalam pengawasan, Bawaslu hendak memastikan bahwa tiap pemilih mendapatkan haknya untuk menentukan pilihan kepala daerahnya masing-masing. Karena itu, harus dipastikan logistik tidak kurang.

    Namun, tentu juga tidak boleh berlebih. Pasalnya, terkait soal surat suara, Ratna menegaskan, bisa sangat mempengaruhi hasil akhir pemilihan jika digunakan oknum tidak bertanggung jawab.

    Sejauh ini dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, ia menceritakan, belum ada laporan terkait penyelewengan logistik. Namun jika berbicara masa lalu, memang pernah dijumpai adanya surat suara yang berlebih. Bawaslu tercatat pernah secara langsung mengambil tindakan antisipatif dengan mengamankan logistik yang tidak terpakai tersebut di tempat aman.

    Kholil sendiri merasa, seharusnya Bawaslu tidak hanya menunggu bola ketika melihat adanya potensi-potensi penyelewengan semacam ini. Laporan bisa jadi belum ada, tetapi menurutnya Bawaslu punya wewenang untuk berinisiatif mengusut.

    “Menurut saya, ya Bawaslu perlu mengawal proses tendernya juga, proses rasionalisasi anggarannya juga. Mereka perlu kritis melihat anggaran-anggarannya, terutama membandingkannya dengan harga di pasaran,” tutur peneliti ini.

    Hanya saja, lagi-lagi ditegaskan Ratna, Bawaslu tidak mengurusi pengawasan terhadap anggaran KPUD-KPUD. Khusus untuk calon dari petahana, pihaknya fokus pada kemungkinan yang bisa dilakukan oleh petahana dalam pelaksanaan kampanye.

    Memang dalam aturan, calon petahana diwajibkan cuti dari jabatannya selama mengikuti masa kampanye. Namun, peluang memanfaatkan fasilitas negara tetap masih ada.

    “Yang jadi fokus pengawasan kami nanti adalah apakah selama masa cuti ini ada terlihat atau indikasi bahwa petahana ini, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kemenangannya atau memengaruhi kebijakan untuk kepentingan kemenangannya, atau melakukan mobilisasi ASN untuk kepentingan kemenangannya,” papar komisioner yang satu ini.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyatakan, Bawaslu sebaiknya mengawasi para calon petahana secara ekstra. Ini mengingat berbagai potensi penyelewengan dan penyimpangan yang dapat dilakukan sang calon dengan menggunakan posisinya sebagai incumbent.

    Namun, ekstra bukan berarti berlebihan. Bagaimanapun, Bawaslu juga tetap harus menjunjung asas persamaan. Tidak boleh ada diskiriminasi terhadap calon manapun.

    “Lebih tepatnya secara prorprosional harus memsatikan bahwa potensi-potensi penyimpangan itu tidak terjadi,” simpul Titi kepada Validnews, Selasa (13/2).

    Di luar itu semua, bagaimanapun status sebagai petahana tentu memberikan kepercayaan diri yang lebih banyak daripada kontestan lainnya. Bukan hanya karena mengetahui struktur medan perang di daerahnya, pada kenyataannya para incumbent kerap bisa menang dalam ajang pertarungan pilkada.

    Mengutip data KPU yang diolah oleh rumahpemilu.org, sebanyak 60,65% calon petahana yang mengikuti Pilkada 2017 sukses memenangi kontestasi. Lebih tepatnya, dari 61 petahana yang kembali mencalonkan diri, 37 calon kini telah berpredikat kembali sebagai kepala daerah.

    Uniknya, tiap daerah yang berhasil dijuarai oleh sang petahana memiliki anggaran penyelenggaraan lebih dari yang diusulkan perdana atau minimal sama dengan yang diusulkan. Nah jika sudah demikian, tentunya anggaran dan pengelolaannya oleh sang incumbent perlu terus dikulik oleh berbagai pihak yang bertugas mengawasi. Meski membuktikan, kadang tak semudah mencium bau tak sedap. (Teodora Nirmala Fau, Muhammad Fauzi)